Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghidupan yang berkelanjutan sebagai bentuk ketangguhan masyarakat berpenghasilan rendah di Kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan Sustainable Livelihood Approach (SLA) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan masyarakat serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penghidupan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pekerja informal, dan akademisi/pengamat. Analisis data menggunakan teknik analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat berpenghasilan rendah di Mangga Besar menghadapi berbagai kendala dalam membangun penghidupan berkelanjutan, seperti keterbatasan akses pendidikan, keterampilan, pekerjaan, serta permasalahan lingkungan dan infrastruktur. Strategi yang diterapkan antara lain memanfaatkan jaringan sosial dan dukungan komunitas, pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro/informal, serta mengandalkan bantuan sosial. Meskipun ada upaya dari pemerintah melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan, masih diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi tantangan multidimensional dalam menciptakan penghidupan yang tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Mangga Besar.

---

This study aims to analyse sustainable livelihood as a form of resilience for low-income communities in Mangga Besar Area, West Jakarta. Using a descriptive qualitative approach, this research applies the Sustainable Livelihood Approach (SLA) to understand the factors affecting community resilience as well as the strategies applied to improve sustainable livelihoods. The research was conducted using qualitative methods, and data was collected through in-depth interviews with the community, local government, community leaders, informal workers, and academics/observers. Data were analysed using narrative analysis techniques. The results show that low-income communities in Mangga Besar face various obstacles in building sustainable livelihoods, such as limited access to education, skills, employment, as well as environmental and infrastructure problems. The strategies applied include utilising social networks and community support, economic empowerment through micro/informal businesses, and relying on social assistance. Despite the government's efforts through various welfare improvement programmes, a holistic and collaborative approach involving active community participation is still needed to overcome the multidimensional challenges in creating resilient and sustainable livelihoods for low-income communities in Mangga Besar."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"Kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan rasio kepemilikan rumah bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010. Dalam keberjalanan programnya, ditemukan bahwa, 55,4% unit rumah bersubsidi yang dibangun tidak memenuhi standar minimum konstruksi dan persyaratan infrastruktur seperti yang diatur dalam peraturan subsidi KPR. Penelitian ini fokus untuk melihat  dampak dari pembangunan rumah subsidi FLPP terhadap kesehatan, selain dilihat dari tampilan fisik konstruksi bangunan rumah. Dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bantuan pemerintah dalam pembelian rumah subsidi dari program FLPP terhadap aspek kesehatan masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program FLPP mempengaruhi tingkat kelayakhunian rumah pada suatu Kabupaten/Kota dan program FLPP juga memiliki hubungan yang negatif dengan aspek kesehatan masyarakat pada kelompok MBR. Dengan demikian, intervensi Pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

---

The Indonesia Government's policy to boost house ownership for low-income households through the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program has started since 2010. During the implementation, it was found that more than half of subsidized housing units did not meet the minimum construction standard and were not equipped with adequate infrastructure as required in mortgage subsidy regulation. In the other hand, a house is considered as an adequate housing if it is able to provide protection to its occupants from any health and safety threats. Therefore, this study aims to investigate the relationship between FLPP and health quality beyond physical appearance. Estimates in this study resulted that FLPP Program contributed to livable housing ratio in City/Regency level and also has a negative relation with the illness ratio in City/Regency level. This research results shows that FLPP Program has influenced the livable housing and the quality of health."

"Strategi penghidupan berkelanjutan atau Sustainable Livelihood Approach merupakan sebuah konsep untuk mengukur usaha manusia atau masyarakat dalam mengelola aset penghidupan yang ada dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai sarana hidup guna mengatasi dan memperbaiki tekanan, mempertahankan, atau meningkatkan aset dan kemampuannya namun tidak merusak sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber penghidupan yang rentan terhadap tekanan adalah petani sawah irigasi seperti yang terjadi di DAS Telomoyo. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset penghidupan yang dimiliki serta tekanan yang dialami oleh petani DAS Telomoyo, dan bagaimana polanya berdasarkan karakteristik wilayah ekosistem DAS. Kemudian menganalisis perbedaan strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat petani terkait dengan karakteristik lokasi di wilayah hulu, tengah, dan hilir DAS Telomoyo guna memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aset penghidupan yang dimiliki serta tekanan yang dialami. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisa deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditetapkan persyaratannya (purposive sampling). Didapatkan hasil bahwa irigasi DAS Telomoyo secara keseluruhan didominasi oleh aset sosial dan aset fisik, sedangkan kepemilikan aset yang paling rendah adalah aset finansial. Wilayah rumah tangga petani dengan kepemilikan aset terendah berada di wilayah hulu DAS Telomoyo. Tekanan yang dialami oleh petani di DAS Telomoyo yang termasuk tekanan seasonal shifts antara lain kekeringan, banjir, dan pasang surut. Berdasarkan kepemilikan aset dan tekanan yang dialami, munculah beberapa bentuk strategi penghidupan rumah tangga petani di DAS Telomoyo antara lain perbedaan terkait dengan intensifikasi pertanian, diversifikasi sumber penghasilan non-pertanian, dan migrasi keluar kota.

---

The Sustainable Livelihood Approach is a concept for measuring human or community efforts in existing livelihood assets and activities needed as a means of life to cope with and improve pressure, maintain, or increase assets and capabilities but not destroy existing natural resources. One of the sources of livelihood that is vulnerable to pressure is irrigated rice farmers, such as in the Telomoyo River Basin. Therefore, this study aims to look at the livelihood assets they have and the pressure that helps farmers in the Telomoyo River Basin and analyze the community livelihood strategies related to locations in the upstream, middle and downstream areas of the Telomoyo River Basin and livelihood assets ownership in order to meet their daily needs. The method used is a qualitative method with descriptive analysis, the data study was carried out by in-depth interviews with informant with snowball sampling technique that has been determined by the requirements (purposive sampling). The results show that the Telomoyo watershed irrigation as a whole is dominated by social assets and physical assets, while the lowest asset ownership is financial assets. The area of households with the lowest asset ownership is in the upstream area of the Telomoyo River Basin. The pressures that support farmers in the Telomoyo River Basin include pressures for seasonal shifts, including drought, floods, and tides. Based on asset ownership and increasing pressure, several other forms of household livelihood strategies emerged in the Telomoyo River Basin related to agricultural intensification, diversification of sources from the non-agricultural stage, and originating from cities. "

"Penelitian ini membahas mengenai praktik gadai lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat tani di Desa Jalatrang sebagai strategi penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya mendesak. Melalui pendekatan etnografi dengan melakukan observasi partisipan dan wawancara mendalam, penelitian ini mencoba memahami bagaimana proses serta relasi-relasi yang terbentuk dalam praktik gadai lahan sawah dapat membantu masyarakat tani di Desa Jalatrang keluar dari situasi terdesak secara finansial. Pembentukan strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat tani di Desa Jalatrang melalui praktik gadai lahan sawah ini menunjukkan adanya pemanfaatan modal alam dan sosial oleh petani guna menciptakan sustainable livelihoods yang dapat membantu mereka terhindar dari guncangan rumah tangga. Praktik gadai lahan sawah oleh masyarakat tani di Desa Jalatrang juga memperlihatkan adanya diferensiasi kelas petani antara pihak penggadai dan pihak pemberi pinjaman. Ketergantungan antar kelas petani inilah yang menopang keberlangsungan praktik gadai lahan sawah di Desa Jalatrang hingga saat ini. Praktik gadai lahan sawah akan terus dilakukan selama relasi antar kelas petani itu berlangsung karena relasi tersebut membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Terlepas dari faktor keuntungan secara ekonomi, praktik gadai lahan sawah ini juga didasarkan pada alasan moral terhadap sesama sehingga dalam praktiknya mencerminkan keselarasan antar moral dan ekonomi.

---

This study discusses the practice of land pawning carried out by farming society in Desa Jalatrang as a livelihood strategy to meet urgent life needs. Through an ethnographic approach by conducting participant observation and in-depth interviews, this study tries to understand how the processes and relationships formed in the practice of land pawning can help the farming society in Desa Jalatrang to get out of a precarious situation. The formation of livelihood strategies carried out by farming society in Desa Jalatrang through the practice of land pawning shows the use of natural and social capital by farmers to create sustainable livelihoods that can help them to avoid household shocks. The practice of land pawning by the farming society in Desa Jalatrang also shows the differentiation of the farmer class between the pawnbroker and the money lender. This interdependence between classes of farmers has supported the continuity of lawn pawning practice in Desa Jalatrang to this day. The practice of land pawning will continue as long as the relationship between the farmer classes lasts because the relationship brings benefits to both parties. Despite the economic benefits, the practice of land pawning is also based on moral aspect towards family or others so that in practice it reflects the harmony between morals and the economy factors"

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"Kabupaten Banyumas memiliki beberapa komoditas unggulan seperti di Kecamatan Sumbang yang dikenal dengan penghasil jagung. Walaupun demikian, jika dilihat dari data per tahunnya, luas panen jagung di Kecamatan Sumbang berkurang sekitar 107,8 ha. Sejalan juga dengan maraknya terjadi konversi lahan. Hal ini akan berimbas pada rendahnya pendapatan petani karena petani sangat bergantung pada lahan panen jagung. Adanya tekanan tersebut mendorong petani jagung untuk melakukan berbagai strategi penghidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pengumpulan data secara multistage sampling dengan mengkombinasikan purposive sampling untuk pemilihan lokasi petani dan proportional random sampling untuk pemilihan sampel petani. Sampel diambil dengan teknik kuesioner terhadap 56 petani jagung yang tergabung dalam kelompok tani. Analisis aset dilakukan dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA), deskriptif kuantitatif dan keruangan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pola kepemilikan aset petani berasosiasi sebagian dengan karakteristik rumah tangga petani dan kondisi tekanan lahan pertaniannya. Berdasarkan persebaran lokasi lahan petani, petani yang lahan pertaniannya berlokasi di kondisi tekanan lahan tinggi dekat dengan jalan lokal serta terletak di aksesibilitas tinggi memiliki aset alam yang lebih unggul daripada di kondisi tekanan lahan rendah hingga sedang. Sementara itu, karakteristik rumah tangga akan mempengaruhi kekuatan aset finansial. Petani dengan anggota rumah tangga sedikit dalam satu atap serta lebih banyak usia tidak produktif yang tidak bekerja dan petani dengan anggota rumah tangga besar dalam satu atap serta lebih banyak usia produktif yang bekerja menjadi pembeda kondisi aset finansialnya. Kemudian, karakteristik rumah tangga juga mempengaruhi aset pada setiap kondisi tekanan lahan. Kepemilikan aset manusia, finansial, dan aset fisik akan mempengaruhi petani dalam menerapkan strategi penghidupan. Tingginya aset fisik, finansial, manusia membuat petani melakukan strategi akumulasi daripada sekadar strategi konsolidasi. Namun, kondisi tekanan lahan juga menentukan pilihan strategi. Unggulnya aset finansial dan fisik di lokasi lahan dengan tekanan tinggi menyebabkan petani dapat melakukan strategi akumulasi. Unggulnya aset manusia di lokasi dengan tekanan lahan sedang menyebabkan petani melakukan strategi konsolidasi.

---

Banyumas Regency has several superior commodities such as in the Sumbang District which is known as a maize producer. the annual data, the maize farm area in Sumbang has decreased by around 107.8 ha. It will impact farmers income because farmers are very dependent on maize farm areas. The existence of this pressure encourages maize farmers to carry out various livelihood strategies. This study used a quantitative method with multistage sampling by combining purposive sampling for the farmers locations and proportional random sampling for the farmers samples. Samples were taken using a questionnaire technique to 56 maize farmers who are members of farmer groups. Asset analysis is carried out using the Sustainable Livelihood Approach (SLA), descriptive quantitative, and spatial analysis. The results of the study indicate that the condition of farmer's asset ownership is partially associated with the characteristics of the farmer's household and land pressure condition. Based on the distribution of farmers' land locations, farmers whose land is in high-pressure land close to local roads and located in high accessibility have natural assets that are superior to those in conditions of low to moderate land pressure. Meanwhile, household characteristics will affect the strength of financial assets. Farmers with few household members under one house and more non-productive age who do not work and farmers with large household members under one house and more productive age are significantly different in their financial assets. Then, household characteristics also affect each land pressure condition. The ownership of human, financial and physical assets will influence farmers in implementing livelihood strategies. However, land pressure conditions also determine the choice of strategy. The superiority of financial and physical assets in land areas with high pressure causes farmers to carry out an accumulation strategy. The superiority of human assets in locations with moderate land pressure causes farmers to carry out a consolidation strategy."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk pelaksanaan program perumahan terjangkau. Meskipun program-program perumahan terjangkau marak diadakan di berbagai negara, terdapat beragam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, pembiayaan perumahan terjangkau dengan berbagai program bantuan pembiayaan yang ada tergolong belum terjangkau, terutama bagi MBR. Makalah ini menganalisis faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan guna merancang Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR. Pada makalah ini, faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan dianalisis menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menentukan hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Hasil analisis tersebut pun menjadi masukan terhadap Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR yang dirancang menggunakan pendekatan Manajemen Pemangku Kepentingan.

---

Every country has a responsibility to meet the need for quality housing for low-income earners by implementing affordable housing programs. Although affordable housing programs are widely implemented in various countries, there are various problems faced within the implementation. In Indonesia, affordable housing finance with various existing financing assistance programs is classified as unaffordable, especially for low-income earners. This paper analyzes the main factors that are most influential towards affordable housing program problems in order to design an Affordable Housing Program Stakeholder Engagement Plan as an effort to improve housing provision and accessibility of housing finance for low-income earners. In this paper, the main factors of housing management are analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) to determine the interrelationships between these factors. The results of the analysis also become input for the Stakeholder Engagement Plan for the Affordable Housing Program to improve housing provision and the accessibility of housing finance for low-income households, which is designed using a Stakeholder Management approach."