Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank Daerah X, bagaimana proses implementasi keuangan berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, menganalisis apakah bank tersebut telah berhasil menginternalisasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi tersebut berhasil/gagal. Dalam melakukan evaluasi ini, digunakan kriteria dari POJK No.51/POJK.03/2017, khususnya Pedoman Teknis Bagi Bank terkait Implementasi POJK 51 yang telah dikeluarkan oleh OJK, serta kriteria dari penelitian yang dilakukan oleh Vigfússon et al. (2021). Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan instrumen penelitian yang digunakan berupa reviu literatur dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa content analysis dan descriptive analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, saat ini Bank Daerah X sudah melaksanakan keuangan berkelanjutan pada tahap implementasi awal, namun masih terdapat beberapa tahapan yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Bank Daerah X, seperti penyesuaian SPO pada Divisi BKI, melakukan pengembangan atau inovasi terkait produk/jasa keuangan berkelanjutan, melakukan inisiasi portofolio, serta edukasi eksternal. Selain itu, Bank Daerah X belum sepenuhnya berhasil menerapkan keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK 51 tahun 2017, dimana Bank Daerah X masih belum menginternalisasikan prinsip-prinsip utama seperti investasi bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, serta prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Faktor-faktor yang menghambat penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank Daerah X adalah hambatan dari pihak eksternal (nasabah) dan kurangnya pedoman yang akan diterapkan. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan belum berhasilnya penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank Daerah X ini yaitu gaya manajemen dan efek dukungan implementasi, kerangka waktu dan prioritas yang ditetapkan, serta mengaitkan penghargaan dengan implementasi.

---

This study aims to evaluate the implementation of sustainable finance at Regional Bank X, how the process of implementing sustainable finance, identifying the obstacles faced, analyzing whether the bank has successfully internalized the principles of sustainable finance, and identifying what factors cause the implementation to succeed/fail. In conducting this evaluation, criteria from POJK No.51/POJK.03/2017 are used, especially the Technical Guidelines for Banks regarding the Implementation of POJK 51 issued by OJK, as well as criteria from research conducted by Vigfússon et al. (2021). The types of data in this study are qualitative and quantitative, with the research instruments used in the form of literature review and interviews. Data analysis techniques in this study are content analysis and descriptive analysis. The results showed that Regional Bank X has implemented sustainable finance at the initial implementation stage. However, there are still several stages that have not been implemented by Regional Bank X, such as adjusting SPO in the BKI Division, developing or innovating sustainable finance products/services, initiating portfolios, and external education. In addition, Regional Bank X has not fully succeeded in implementing sustainable finance based on POJK 51 of 2017, where Regional Bank X still has not internalized key principles such as responsible investment, sustainable business strategies and practices, and social and environmental risk management principles. Factors that hinder the implementation of sustainable finance at Regional Bank X are barriers from external parties (customers) and the lack of guidelines to be applied. The factors that caused the unsuccessful implementation of sustainable finance at Regional Bank X are management style and the effect of implementation support, the time frame and priorities set, and linking rewards with implementation."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring keuangan Lembaga X yang dilakukan oleh Divisi Y. Lembaga X merupakan lembaga negara yang memegang peranan sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan Divisi Y merupakan salah satu unit kerja di bawah Departemen Keuangan yang bertanggung jawab atas beberapa aktivitas monitoring keuangan. Monitoring keuangan ini dilakukan secara periodik, yakni secara mingguan dan bulanan. Selain melakukan monitoring, Divisi Y juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan monitoring yang diperuntukkan bagi pihak internal dan eksternal tergantung peraturan yang berlaku. Laporan magang ini disusun dengan membandingkan aktivitas monitoring tersebut terhadap teori terkait dan peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan ini meliputi peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga X serta peraturan internal Lembaga X. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas monitoring keuangan Lembaga X yang dilakukan oleh Divisi Y telah sesuai dengan teori terkait serta peraturan-peraturan yang berlaku. Laporan magang ini juga memuat refleksi diri selama pelaksanaan magang.

---

This internship report aims to discuss and evaluate the implementation of financial monitoring in Institution X which is carried out by Division Y. Institution X is a state institution that acts as a central bank in Indonesia. Meanwhile, Division Y is a work unit under the Finance Department which is responsible for several financial monitoring activities. This financial monitoring is carried out periodically, namely on a weekly and monthly basis. In addition to monitoring, Division Y is also responsible for preparing monitoring reports for internal and external parties depending on the regulations. This internship report was prepared by comparing the monitoring activity with related theory and applicable regulations. These regulations include statutory regulations regarding Institution X as well as Institution X's internal regulations. The result of the evaluation shows that the financial monitoring activities of Institution X which are carried out by Division Y are in accordance with related theories and applicable regulations. This internship report also contains self-reflection during the internship."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pedoman dan pelaksanaan proses penyelesaian TPTD hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan pedoman TPTD yang berlaku. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan metode analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Alat yang digunakan untuk analisis adalah Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian Keuangan dan Pedoman Penetapan Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman TPTD Kementerian Kesehatan secara umum telah sesuai dan pelaksanaan penyelesaian sudah mengikuti pedoman TPTD yang berlaku namun perlu dilakukan update pedoman tindak lanjut dan membuat petunjuk teknis tindak lanjut hasil pengawasan atau pedoman khusus TPTD yang menjelaskan definisi operasional kriteria TPTD mengenai tolak ukur dan batasan dokumen dari instansi berwenang yang harus terpenuhi sebagai syarat TPTD, langkah kerja mengenai mekanisme usulan TPTD dari satuan kerja, pembahasan dan penetapan TPTD oleh Inspektorat Jenderal, serta format pengajuan usulan TPTD beserta data dukung yang harus dilengkapi. Rekomendasi hasil audit yang menjadi TPTD karena pemberian rekomendasi yang belum tepat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengembangan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan. Temuan yang diputuskan TPTD namun dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat waktu atau berlarut-larut maka perlu dilakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan terlibat aktif menjaga komitmen waktu.

---

This study aims to evaluate the suitability of the guidelines and implementation of the TPTD settlement process from the Inspectorate General examination results compared to the applicable TPTD guidelines. The study was conducted at the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research uses a case study research strategy with a qualitative descriptive data analysis method. The tools used for analysis are the Guidelines for Monitoring the Follow-up of Recommendations on the Supervision Results of the Inspectorate of the Ministry of Finance and the Guidelines for Determining the Findings of Non-Actionable Examination Results of the Ministry of Agriculture. The data sources used were obtained from interviews and documentation. The results showed that the TPTD guidelines of the Ministry of Health are generally appropriate and the implementation of the settlement has followed the applicable TPTD guidelines, but it is necessary to update the follow-up guidelines and make technical follow-up guidelines for the results of supervision or TPTD special guidelines that explain the operational definition of TPTD criteria regarding benchmarks and document limits from authorized agencies that must be met as TPTD requirements,  work steps regarding the mechanism for TPTD proposals from work units, discussion and determination of TPTD by the Inspectorate General, as well as the format of submitting TPTD proposals along with supporting data that must be completed. Recommendations of audit results that become TPTD due to improper provision of recommendations The Inspectorate General can carry out the development of APIP competence of the Inspectorate General on an ongoing basis. The findings decided by TPTD but seen from the follow-up carried out are not timely or protracted, it is necessary to monitor the follow-up carried out by the Inspectorate General every month and be actively involved in maintaining the time commitment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keuangan berkelanjutan di institusi lembaga keuangan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bank XYZ yang dijadikan sebagai objek penelitian merupakan bank milik Pemerintah Daerah dengan kategori BUKU 2. Dalam implementasi keuangan berkelanjutan, Bank XYZ menemui beberapa permasalahan seperti keterbatasan kapasitas internal dan hambatan dari pandemi COVID19. Terlepas dari kesulitan yang dihadai, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank XYZ sebagai lembaga jasa keuangan telah sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017. Hal ini ditunjukkan oleh penerapan Delapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan, penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (2019-2024), dan pembuatan Laporan Keberlanjutan sejak tahun 2019.

---

This study aims to evaluate the implementation of sustainable finance in a financial institution as regulated in POJK No.51/POJK.03/2017 about the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. This study implements a qualitative descriptive research method with a case study approach. The data used in this study were collected through the methods of observation, documentation, and interviews. Bank XYZ, which is used as the study object, is a bank owned by the Regional Government an included in the BUKU 2 category. In implementing sustainable finance, Bank XYZ encountered several problems such as limited internal capacity and obstacles due to the COVID-19 pandemic. Despite the problems, results of the analysis in thi study indicates that the implementation of sustainable finance carried out by Bank XYZ as a financial services institution is in accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017. The bank has implemented the Eight Principles of Sustainable Finance, prepared a Sustainable Finance Action Plan (2019- 2024), and created a Sustainability Report since 2019."

"In the highly capital-intensive electricity supply industry, it is essential that both engineers and managers understand the methodologies of project evaluation in order to comprehend and analyse investment proposals and decisions. This fully revised and updated edition of Economic Evaluation of Projects in the Electricity Supply Industry (IEE, 1996) takes a broad introductory approach, covering market and environmental issues, financial analysis and evaluation and clean environmental technologies and costs. New topics include electricity trading and risk management, evolving electricity utilities and new and future generation technologies in a carbon-constrained world."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan Laporan Keberlanjutan perusahaan pasca penerapan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 dan meneliti nilai pasar setelah Laporan Keberlanjutan dipublikasikan. Sejak tahun 2017 peraturan tersebut berlaku, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengungkapkan kepada publik melalui media elektronik (situs web perusahaan) atau media cetak jika belum memiliki situs web perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 3 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam klasifikasi sektor energi berdasarkan Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-IC, yaitu PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Petrosea Tbk. Penelitian ini menggunakan analisis konten dari data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan pada periode 2018 – 2021 dengan perbandingan ke standar GRI 2020 dan pergerakan pada nilai saham penutupan harian perusahaan sebulan setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 memberikan imbas terhadap Laporan Keberlanjutan perusahaan berupa meningkatnya jumlah informasi yang diungkapkan. Akan tetapi, setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan hasil data tidak menunjukkan peningkatan nilai perusahaan melalui nilai saham penutupan harian perusahaan.

---

This study aims to analyze the disclosure of firms' Sustainability Report following the implementation of regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority and the market value after the Sustainability Report was published. Since the implementation of the regulation in 2017, financial services institutions, issuer, and public

firms are required to publish their Sustainability Report to the Financial Services Authority and notify the public through electronic medium (the firm’s website) or print media if they do not have a website. This study is conducted on three Indonesia Stock Exchange registered firms: PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, and PT Petrosea Tbk, which are classified into the energy sector based on the Indonesia Stock Exchange Industrial Classification or IDX-IC. This study used content analysis from a secondary data that is 2018 - 2021 periode Sustainability Report with a comparison to GRI 2020 standard and movement on firms’ closing prices one month after the publication of Sustainability Report. The result of this study shows that regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority affects firms’ Sustainability Report in the form of an increase in the amount of information disclosed. However, after the publication of Sustainability Report the results do not show any increase in corporate values through the closing prices"

"Perubahan iklim kini kian mengkhawatirkan, terutama Indonesia yang merupakan negara yang secara geografis rentan terpapar risiko perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi ini merugikan banyak pihak, termasuk institusi-institusi dalam sektor keuangan diketahui menjadi entitas yang dilanda dampak berat dari bencana akibat perubahan iklim tersebut. Perusahaan asuransi dipandang sebagai institusi dalam sektor keuangan yang dapat menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan institusi lainnya. Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report yang merupakan laporan terkait kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau yang disingkat sebagai ESG, dinilai dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengatasi risiko terkait perubahan iklim. Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menerapkan laporan keberlanjutan. Skripsi ini membahas urgensi penerapan laporan keberlanjutan sebagai upaya manajemen risiko lingkungan perusahaan asuransi di Indonesia dengan meninjau perbandingan pengaturannya dengan negara Singapura, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan pengaturan laporan keberlanjutan pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa masih terdapat perusahaan asuransi di Indonesia yang belum mematuhi penerapan laporan keberlanjutan, baik dari segi penyusunan dan penerbitan. Hal ini dikarenakan, pengaturan terkait laporan keberlanjutan pada POJK No. 51/POJK.03/2017 masih memiliki beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, khususnya terkait upaya manajemen risiko lingkungan. Di sisi lain, Singapura telah memiliki pengaturan terkait kewajiban perusahaan asuransi menyusun upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan. Pengaturan tersebut tercantum dalam SGX Rulebook yang kemudian juga diterbitkannya Guidelines on Environmental Risk Management kategori Insurers, panduan khusus bagi perusahaan asuransi untuk memasukan laporan iklim sebagai upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan.

---

Climate change is increasingly concerning, especially for Indonesia, a geographically vulnerable country exposed to climate change risks. The occurring climate change has detrimental impacts on various parties, including financial institutions, which are known to be heavily affected by climate-related disasters. Insurance companies are seen as financial institutions that face higher risks compared to others. Sustainability Reports, which are reports on a company's performance regarding environmental, social, and governance (ESG) aspects, are considered to assist insurance companies in addressing climate-related risks. Therefore, the Financial Services Authority, through POJK No. 51/POJK.03/2017, mandates insurance companies classified as Financial Services Institutions (Lembaga Jasa Keuangan - LJK) to implement sustainability reporting. This thesis discusses the urgency of implementing sustainability reports as an effort in environmental risk management for insurance companies in Indonesia, while examining a comparison with Singapore's regulations. The aim is to provide recommendations and evaluations for improving the regulations on sustainability reporting in Indonesian insurance companies. The research method employed in this thesis is normative juridical research. It is a literature review study resulting in a descriptive-analytical research typology. The findings reveal that there are still insurance companies in Indonesia that have not fully complied with the implementation of sustainability reporting, both in terms of preparation and publication. This is because the regulations related to sustainability reporting in POJK No. 51/POJK.03/2017 still lack comprehensive provisions, particularly concerning environmental risk management efforts. On the other hand, Singapore has regulations requiring insurance companies to incorporate environmental risk management into their sustainability reports. These regulations are outlined in the SGX Rulebook, accompanied by the issuance of the Guidelines on Environmental Risk Management for the Insurers category, which provides specific guidance for insurance companies to include climate reporting as an environmental risk management effort in their sustainability reports."

"Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan salah satu perwujudan dari penerapan Investasi Berkelanjutan. x bergeser pada arah investasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini guna mencapai komitmen dalam menghadapi isu global dan menjadi salah satu alat mencapai Tujuan Berkelanjutan. Skripsi ini membahas komitmen Indonesia terhadap penanganan isu global dimana didalamnya dibahas penerapan investasi berkelanjutan yang berbasis pada prinsip dan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang sering disingkat sebagai ESG. Atas hal tersebut dan atas faktor keanggotaan Indonesia dalam lembaga sekuritas internasional IOSCO melalui POJK No.51 /POJK.03/2017 atau POJK Keuangan Berkelanjutan untuk menerapkan investasi berkelanjutan berbasis prinsip ESG dalam Pasar Modal di Indonesia. Melalui POJK Keberlanjutan, maka setiap ketentuan yang ada didalamnya mengikat bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik termasuk penyusunan Laporan Keberlanjutan yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa Indonesia menerapkan investasi keberlanjutan sebagai komitmennya atas isu global dan bahwa ketentuan atas Laporan Keberlanjutan yang diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sudah Arah iklim investasi sedang cukup memadai walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal standarisasi.

---

Sustainability Report Investment. The direction of the investment climate is shifting towards a more sustainable investment direction. This is in order to achieve commitment in facing global issues and become one of the tools to achieve the Sustainability Goals. This thesis discusses Indonesia's commitment to addressing global issues in which it discusses the implementation of sustainable investments based on environmental, social and governance principles and aspects which are often abbreviated as ESG. For this and for the factor of Indonesia's membership in the international securities agency IOSCO through POJK No.51 /POJK.03/2017 or POJK on Sustainable Finance to implement sustainable investment based on ESG principles in the Indonesian Capital Market. Through the POJK on Sustainability, every provision contained in it is binding on Financial Service Institutions (LJK), Issuers, and Public Companies including the preparation of a Sustainability Report which will be discussed further in this thesis. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that produces a descriptive analytical research typology. The results of this study find the fact that Indonesia implements sustainability investment as its commitment to global issues and that the provisions on the Sustainability Report regulated in the POJK on Sustainable Finance are adequate although there are still shortcomings in terms of standardization."

"Kegiatan pembangunan dan aktivitas tambang memiliki efek positif terhadap perekonomian, namun kegiatan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Meskipun kegiatan usaha bank tidak secara langsung berdampak negatif terhadap lingkungan, penyaluran kredit kepada bank terhadap proyek maupun kegiatan usaha tersebut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tersebut, pemerintah menginisiasikan keuangan berkelanjutan yang salah satunya wajib dijalankan oleh bank dalam penyaluran kredit. Untuk mendukung aktivitas keuangan berkelanjutan di Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Muatan terkait penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) sudah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Salah satu aktivitas penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank X adalah menyalurkan kredit terhadap sektor yang berkelanjutan. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang berfokus terhadap penerapan prinsip dan norma dalam hukum positif. Skripsi ini akan membahas terkait pengaturan penyaluran kredit bank dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kebijakan penyaluran kredit berdasarkan keuangan berkelanjutan pada Bank X setelah UU P2SK. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat unsur keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Kemudian, terdapat kebijakan Bank X yang selaras dengan penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang terdapat  dalam UU P2SK.

---

Development activities and mining operations had a positive impact on the economy, however, both activities had a negative impact on the environment. Even though banking activities didn’t directly cause a negative environmental impact, the credit loan to those projects made the bank contribute to the environmental damages. To minimize the environmental damage by credit loan activities, the government has initiated sustainable finance which is mandatory for banks on credit loan activities. To support sustainable activities in Indonesia, the Indonesian government has issued laws that are directed toward to financial services sector to implement sustainable finance in credit loans. The provisions related to credit distribution considering sustainable finance are stipulated in the Banking Law Number 7 of 1992 and recently enacted in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (Law P2SK). As one of the largest banks in Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) has already implemented sustainable finance in its credit loan activities. One of the activities carried out by Bank X in credit distribution with consideration for sustainable finance is providing credit to sustainable sectors. This thesis, therefore, employs the doctrinal research method, which focuses on applying principles and norms in positive law. The thesis discusses the regulation of bank credit distribution considering sustainable finance in Indonesia and the policies for providing credit based on sustainable finance at Bank X after the enactment of Law P2SK. The conclusion of this thesis is Indonesian government has issued various regulations that incorporate elements of sustainable finance in credit distribution. Furthermore, Bank X has policies that align with the provisions of sustainable finance in credit distribution under Law P2SK."

"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

---

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."