Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Indonesia dan Afganistan telah menjalin hubungan bilateral selama puluhan tahun, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa Afganistan, yang dimulai sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Namun, program ini tidak selalu berjalan dengan baik. Tindakan pelanggaran keimigrasian menyebabkan terjadinya tindakan administrasi keimigrasian, yang akhirnya mengakibatkan deportasi para mahasiswa tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji maladministrasi dan ketahanan nasional terkait deportasi yang terjadi di Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan guna mencegah terjadinya deportasi terhadap mahasiswa Afganistan penerima beasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang mencakup tinjauan literatur, wawancara, dan observasi. Peneliti menggunakan teori dan konsep ketahanan nasional, teori soft power, serta collaborative governance untuk meneliti permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam aspek pertahanan keamanan dan sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mencegah terjadinya maladministrasi tersebut demi terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia.

---

Indonesia and Afghanistan have maintained bilateral relations for decades, including in the field of education. One form of this cooperation is the provision of scholarships to Afghan students, which began in 2017 and continued until 2023. However, this program has not always run smoothly. Immigration violations have led to administrative immigration actions, ultimately resulting in the deportation of these students. This study examines maladministration and national resilience related to the deportations at Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. The purpose of this research is to identify measures that policymakers can take to prevent the deportation of Afghan scholarship recipients. The research method used is qualitative, involving literature reviews, interviews, and observations. The researcher employs theories and concepts of national resilience, soft power theory, and collaborative governance to investigate this issue. The findings indicate an impact on national resilience, particularly in the aspects of security and socio-cultural defense. Therefore, policies are needed to prevent such maladministration to ensure national resilience in Indonesia. "

"Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr. Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode 2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa terwujud."

"Kebijakan naturalisasi pesepakbola asing dengan alasan kepentingan negara senantiasa digaungkan demi peningkatan prestasi jangka pendek. Namun nyatanya, peningkatan prestasi sepakbola Indonesia masih belum bisa memenuhi harapan. Karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi dalam rangka menggali lebih jauh implementasi kebijakan naturalisasi dalam perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengambilan data melalui observasi secara terstruktur, in-depth interview kepada 9 informan kunci dan penguatan dari data dokumen terkait informasi naturalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun peningkatan prestasi melalui jalur naturalisasi belum signifikan, namun berdampak besar pada ketahanan nasional karena berkontribusi terhadap pemain lokal melalui transfer of knowledge dan membangun rasa nasionalisme. Pembinaan usia dini menjadi masalah klasik yang terus terjadi sehingga Indonesia tetap stagnan berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk peningkatan prestasi jangka panjang, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi menuju generasi unggul dan Indonesia emas tahun 2045.

---

The naturalization policy for foreign footballers is often utilized to increase a short-term football achievement. However, in reality, Indonesia’s football achievement is still far from expectation. Therefore, this research is aimed at exploring in order to find out more on the implementation of naturalization policy in the perspective of national resilience. This research is using qualitative approach with study case methods, by using samples through a structured observation, in-depth interview on 9 key informants as well as gathering documented data on naturalization information. This research shows that although there is no significant increase in football achievement, it has proven to strengthen the national resilience due to the contribution of transfer of knowledge and the development of nationalism among players. Early childhood development is still a classic problem that restrain Indonesia to surpass the achievement of other ASEAN countiries such as Vietnam, Thailand, Malaysia and the Philippines. This research also finds that in order to increase sports achievement in the long term, Indonesia needs qualified human resources. Moreover, Indonesia will face a demographic bonus in building a high-competence generation towards the development of “Indonesia Emas” in 2045."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan penanganan keberadaan pengungsi luar negeri dari perspektif ketahanan nasional dengan fokus wilayah Jabodetabek. Isu pengungsi menjadi perhatian serius di Indonesia yang meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement. Namun, pengelolaan pengungsi masih menghadapi berbagai tantangan seperti ambiguitas regulasi, ancaman sosial, kesehatan, ekonomi, serta risiko asimilasi budaya yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan wawancara sebagai sumber data primer, didukung data sekunder dari laporan pemerintah dan studi pustaka . Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kebijakan retrospektif, keamanan, kerja sama internasional, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pengungsi. Namun koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam aspek kemanusiaan dan ketahanan nasional, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengungsi di Indonesia. Optimalisasi kebijakan menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif keberadaan pengungsi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

---

This study analyzes policies for addressing the presence of foreign refugees from the perspective of national resilience, focusing on the Jabodetabek area. The issue of refugees has become a serious concern in Indonesia, which, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, continues to accept refugees based on the principle of non-refoulement. However, refugee management still faces various challenges, including regulatory ambiguities, social, health, and economic threats, as well as the risks of cultural assimilation, which can affect national resilience. The study employs an exploratory qualitative approach with interviews as the primary data source, supported by secondary data from government reports and literature studies. The theoretical framework used includes retrospective policy theory, security, international cooperation, and national resilience. The findings indicate that the Directorate General of Immigration plays a crucial role in optimizing refugee management. However, coordination among stakeholders still needs improvement to achieve integrated and sustainable management. The study identifies major challenges in the humanitarian and national resilience aspects and provides strategic recommendations to enhance the effectiveness of refugee policies in Indonesia. Optimizing these policies is critical to mitigating the negative impacts of refugee presence on social, economic, and national security stability."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"

"Tujuan penelitian ini adalah "Meneliti eksistensi Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dan menganalisis kinerja peranan Inspektorat Jenderal Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah dalam perspektif ketahanan nasional".Metode Penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara serta pengumpulan data melalui penelusuran dokumen yang kemudian dianalisis dengan statistika deskriptif, sehingga pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif.Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Departemcn Pendidikan Nasional, yaitu sebuah lembaga pengawasan internal pemerintah yang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/0/2002 mempunyai tugs; melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.Secara umum Itjen Depdiknas telah dapat mewujudkan sebagian besar sasaran yang ditctapkan dalam rangka pencapaian misi organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2004 sebanyak tujuh sasaran, namun demikian pada beberapa sasaran masih perlu mendapat perhatian segenap jajaran Itjen Depdiknas guna mengoptimalisasikan pencapaiannya.Keberhasilan yang dicapai oleh Itjen Depdiknas dalam tahun 2004 adalah telah berhasil melaksanakan hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Pet cana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2004. Ella merujuk pada tugas dan fungsi Itjen Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, dalam tahun 2004 tagas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kegiatan, pengawasan dan pemcriksaan umum, pemeriksaan khusus, pengawasan tematik, audit kinerja, fasililasi pengawasan, pengawasan terpadu dan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pengawasan.Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Depdiknas telah sejalan dengan pembinaan ketahanan nasional yang dapat diidentikan dengan pembinaan keuletan dan ketangguhan. Dirnana fungsi pengawasan merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan (visi, misi, dan tujuan) yang diinginkan dapat tercapai dengan rnulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

---

The objective of this research is to describe extension of General Inspectorate of National Education Departement as Government Internal Inspection Institution and to analyze the performance of General Inspectorate of National Education Departement roles as Government Internal Inspection Institution in perspective of national tenacity.The method of this research is observation and interview as well as data collection through observation of document further analyzed with descriptive statistic, so that the conducted approach represents qualitative research.This research was conducted in General Inspectorate of National Education Departement. namely an government internal inspection based on the Decision of Minister of National Education Departement No. 030/0/2002 having duty to conduct functional inspection in around of national education departement.Generally general director of national education departement have realized most part of target established in the event of reaching organization mission. The expected target reached in 2004 is in number of 7 targets, however. in some of targets it still needs to get attention wholly from general inspectorate of national education departement officers in order to optimize its realization. The realized succesfully by general inspectorate of national education depanement in 2004 is succesful in conducting almost all program and activity planned in Annual Performance Plan (APP) 2004_ If referring to the dutties and functions of general inspectorate of national education departement as government internal inspection institution, in 2004 such duties and function was conducted with executing activities, monitoring and general inspection, special -inspection, thematic inspection, performance audit, inspection facility, integrated inspection and the monitoring of inspection results follow up.The duties and functions of general inspectorate of national education departement are also inc with the contruction on national tenacity which can be identified with the construction of endurance and integrity. Where the function of inspection represents management duties aiming to warrant every expected plan (vision, mission and objective) can be reached smoothly without through violation which will escape from the process of vision realization and mission and objective reached."

"Skripsi ini membahas hubungan antara resiliensi dan bersyukur pada mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Pengambilan data terhadap 66 mahasiswa Bidikmisi Universitas Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua buah kuesioner yang disebar melalui media internet. Kuesioner pertama adalah kuesioner resiliensi CD-RISC-10 yang dikembangkan oleh Campbell-Sills dan Stein (2007) yang telah dimodifikasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh peneliti. Kuesioner kedua adalah modifikasi Alat Ukur Bersyukur yang dikembangkan Arbiyah (2008). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara resiliensi dan bersyukur pada mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Indonesia, dengan r = +0,673, n = 66, p < 0,01, one tailed. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi resiliensi, maka semakin tinggi pula bersyukur pada mahasiswa Bidikmisi Universitas Indonesia.

---

This study explore the relationship between resilience and gratitude among students of University of Indonesia who receive Bidikmisi Scholarship. This is quantitative research with correlational design. Two questionnaires, modification of CD-RISC-10, a resilience scale developed by Campbell-Sill and Stein, and modification of Alat Ukur Bersyukur (Arbiyah, 2008), were used to obtained data from 66 students of University of Indonesia who receive Bidikmisi Scholarship. Pearson Correlation Test indicate positive significant correlation between resilince and gratitude of students of University of Indonesia who receive Bidikmisi Scholarship, with r = +0,673, n = 66, p < 0,01, one tailed. That means the higher resilience, the higher gratitude of students of University of Indonesia who receive Bidikmisi Scholarship."

"Skripsi ini membahas pemanfaatan perpustakaan utama Universitas Islam Negeri (UIN), Ciputat pada bulan Oktober s/d Desember 2012. Tujuannya adalah untuk mengetahui penggunaan perpustakaan seperti layanan, koleksi dan fasilitas yang ada di perpustakaan utama UIN. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan secara acak. Adapun sampel dari penelitian ini adalah pengguna perpustakaan utama UIN yaitu mahasiswa S1 UIN. Melalui metode penarikan sampel diperoleh 97 kuesioner yang valid. Hasil penelitian menyatakan bahwa 62,9% mahasiswa S1 UIN yang mengunjungi perpustakaan utama adalah mahasiswa semester 7 ke atas. Alasan kunjungan mahasiswa S1 UIN adalah untuk membaca buku, menyelesaikan tugas perkuliahan dan menggunakan fasilitas perpustakaan.

---

This research explains the use of the main library of the State Islamic University (UIN) in October until December 2012. The goal is to determine the use of libraries such as services, collections and facilities in the main library UIN. This research is descriptive quantitative research design. The data was collected through questionnaires by random distributed. The sample of this research is the main library users UIN by sampling method obtained 97 valid questionnaires. The results stated that 62.9% of students who visit the main library UIN is a major 7th semester students upwards. The reasons for visit are to read a book, completing assignments and use the library facilities."

"Perokok harus berhenti merokok agar dapat terhindar dari dampak negatif rokok. Berhenti merokok adalah suatu proses yang telah dilakukan beberapa kali sebelum akhirnya perokok tersebut berhasil. Penelitian kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedures ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang upaya berhenti merokok pada mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014. Informan terdiri dari mahasiswa yang sudah pernah berupaya berhenti merokok serta informan kunci yaitu ahli berhenti merokok dan psikolog. Hasil penelitian menunjukkan upaya berhenti merokok mahasiswa diawali dengan beragam motivasi, dilanjutkan dengan berbagai macam proses, yang paling sering adalah mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi dan mengganti kebiasaan merokok dengan hal lain (minum jus, permen, camilan). Hal-hal yang berperan dalam upaya berhenti merokok mahasiswa dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap bahaya akibat merokok, informasi bahaya rokok dan peringatan bahaya rokok pada kemasan rokok tapi tidak terlalu besar, dukungan orang-orang terdekat dan niat. Diperlukan kebijakan dan program yang bisa membantu mahasiswa perokok untuk berhenti merokok.

---

Smokers should quit smoking in order to avoid the negative effects of smoking. Quitting smoking is a process that has been done several times before finally smoker is successful. Qualitative research with Rapid Assessment Procedures design aims to obtain in-depth information about quitting smoking in students UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2014. Informants consisted of students who had never attempted to quit smoking as well as key informants namely smoking cessation experts and psychologists. The results showed smoking cessation student begins with diverse motivations, followed by various processes, which most often is to reduce the number of cigarettes consumed and replace smoking with other things (drinking juice, candy, snack). The things that play a role in smoking cessation efforts of students in this research is the perception of the dangers of smoking, the dangers of smoking information and warning of the dangers of smoking on cigarette packaging but not too large, the support of those closest and intentions. Necessary policies and programs that can help the student smokers to quit smoking."

"Indonesia dan Filipina merupakan dua negara kepulauan yang bertetangga. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik secara resmi sejak tahun 1949. Kedua negara telah berhasil melakukan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui persetujuan batas ZEE yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 23 Mei 2014. Apabila dilihat dari jangka waktu penyelesaian batas laut yang diawali dengan penjajakan sejak tahun 1973 menunjukkan bahwa kedua pemerintah membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai masalah selama proses perundingan baik itu dalam aspek teknis maupun aspek hubungan politis kedua negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Filipina dan menganalisis dinamika hubungan politik dalam penetapan batas ZEE Indoesia-Filipina perspektif ketahanan nasional. Teori yang digunakan antara lain : teori kedaulatan negara, kerjasama, diplomasi dan negosiasi serta ketahanan nasional Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari hasil studi literatur dan hasil wawancara. Narasumber wawancara terdiri 7 orang yaitu Prof. Hasjim Djalal, pakar hukum laut internasional yang terlibat langsung dalam diplomasi penetapan batas maritim Indonesia 1973-1994 dan sebagai tim penasehat delegasi Indonesia dalam perundingan batas maritim; Dubes Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesia sekaligus sebagai Ketua Tim Perunding Batas ZEE Indonesia Filipina 2003-2007, Oktavino Alimudin Dirpolkamwil Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Tim Perunding Batas ZEE Indonesia Filipina 2012-2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, ahli teknis penetapan batas laut sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Perundingn Penetapan Batas ZEE Indonesia-Filipina 2003-2014 serta beberapa narasumber yang berasal dari beberapa instansi yang terlibat langsung dalam perundingan penetapan batas ZEE Indonesia-Filipina. Proses penetapan batas yang dilakukan antara lain : penjajakan awal pada tahun 1973-1994, perundingan intensif pada tahun 2003-2007 dan 2011-2013, serta proses perumusan perjanjian pada Januari 2014-Mei 2014. Pola hubungan kedua negara dalam penetapan garis batas ZEE dilakukan melalui proses politik dalam bentuk kerjasama. Dinamika hubungan politik kedua negara dalam penetapan batas ZEE dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : faktor sejarah, kondisi politik internal pemerintah Filipina dan penyesuaian terhadap hukum internasional. Proses penetapan batas ZEE menyebabkan perubahan paradigma teori kedaulatan yang dianggap sebagai kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara, namun dalam penetapan batas dan pemanfaatan ZEE, kedaulatan negara dipengaruhi oleh hukum laut internasional. Diplomasi batas ZEE yang telah dilaksankan dapat memperkuat ketahanan nasional karena mempererat hubungan baik antara dua negara yang bertetangga dan dapat menjadi contoh bagi negera-negara di dunia bahwa Indonesia dan Filipina dapat menyelesaikan sengketa penetapan batas secara damai sehingga mendukung terciptanya stabilitas keamanan kawasan. Apabila dilihat dari aspek geopolitik yaitu sebagai upaya suatu negara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya bahwa Indonesia berusaha mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan mempertahankan prinsip-prinsip negara kepulauan pada proses penetapan batas ZEE dan kejelasan batas ZEE yang telah disepakati dapat memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah maritim khususnya dalam melaksanakan hak berdaulat sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

---

Indonesia and the Philippines are two neighboring archipelagic states. The two countries formally established diplomatic relations since 1949. The two countries have managed to conduct the delimitation of the Exclusive Economic Zone (EEZ) boundary through the EEZ boundary agreement signed by the foreign ministers of both countries on May 23, 2014. When viewed from the period of time the sounding out of maritime boundaries since 1973 shows that the two governments took more than 40 years, this indicates that there are a variety of issues during the negotiation process both in technical aspects as well as political relations aspects between the two countries. This study intends to determine the process of the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines and analyze the dynamics of political relations in the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines, national resilience perspective. The theory used, among others: the theory of sovereignty, cooperation, diplomacy and negotiations as well as national resilience. The research was conducted using qualitative method, the data used in the study came from the study of literature and interviews. Formal Interviewee comprising seven members, namely Prof. Hasjim Djalal, international maritime law expert who directly, involved in Indonesia maritime boundary delimitation diplomacy 1973-1994; Arif Havas Oegroseno, Diplomat Indonesian Ambassador, as a Chairman of the Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concern between Indonesia- the Philippines 2003-2007, Oktavino Alimudin, the Director for Political, Security and Territory Treaties Ministry of Foreign Affairs as Chairman of the Maritime Boundary Delimitation Discussions between Indonesia-the Philippines 2012- 2014, Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc, a technical expert of maritime delimitation, as Chairman of the Joint Technical Team Meeting of the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia-the Philippines 2003-2014, as well as some of the interviewee who come from several agencies who involved in negotiating the delimitation of the EEZ boundary between Indonesia and the Philippines. The process of setting the boundaries is carried out, among others: the early probes in 1973-1994, the intensive negotiations in 2003-2007 and 2011- 2013, as well as the process of formulating an agreement in January 2014 to May 2014. The pattern of relationship of the two countries in setting the EEZ boundary lines is done through the political process in the form of cooperation. The dynamics of political relations between the two countries in the delimitation of the EEZ boundary is influenced by several factors such as : historical factors, internal political conditions of the Philippines government and the adjustment to the international law. The process of delimitation of the EEZ boundary led to a paradigm shift theory of sovereignty which is regarded as the highest authority owned by the state, but in the delimitation of the EEZ and utilization, state sovereignty is influenced by international law. The diplomacy of the delimitation of EEZ boundary that have are conducted to strengthen national resilience because it could strengthen the good relations between the two neighboring countries and may become a model for other countries in the world. Indonesia and the Philippines can resolve disputes peacefully thus supporting the creation of regional security and stability. When viewed from the geopolitical aspects of a country's attempt to maintain their life, that Indonesia is trying to sustain his life by maintaining the principles of the archipelagic state in the process of the delimitation of the EEZ boundary. The EEZ boundary between two countries has been agreed, it can provide legal certainty for management of maritime areas, especially in existing sovereign rights so that it can be utilized for the Indonesian interest."