Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi hukum dalam bidang pemeriksaan keuangan negara pada kurun waktu 2000–2020 telah memicu teradopsinya instrumen hukum perdata internasional dalam proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik di Indonesia. Disertasi ini mendiskusikan pengaruh instrumen hukum perdata internasional terhadap proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dan implikasinya terhadap akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan interdisipliner, historis, dan komparatif, disertasi ini menganalisis sejumlah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara serta bahan hukum sekunder. Setelah memberikan wawasan teoretis mengenai perkembangan hukum perdata internasional dan hukum administrasi serta jalinan erat di antara keduanya, disertasi ini mengelaborasi perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia yang bertolak dari pemberlakuan kebijakan pluralisme hukum pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan usaha-usaha pemerintahan nasional dalam menyusun sistem hukum nasional dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Mendiskusikan peran kontemporer BPK sebagai pembentuk hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia pasca Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, disertasi ini selanjutnya menguraikan tinjauan teoretis dan historis terhadap eksistensi BPK melalui analisis komparatif terhadap institusi-institusi serupa di seluruh dunia yang dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dan kenyataan faktual mengenai dua model SAI yang bersaing: Napoleonik dan Westminster. Disertasi ini menunjukkan bahwa kelembagaan BPK sebagai SAI yang mewarisi dan mempertahankan secara terus-menerus model Napoleonik, di satu sisi, dan orientasi BPK untuk bekerja menurut model Westminster sebagai implikasi dari pengaruh instrumen hukum perdata internasional dalam pembentukan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di sisi lain, menyebabkan pertentangan antara hasil pemeriksaan keuangan negara dan sistem hukum nasional. Hal tersebut pada gilirannya menguji akuntabilitas BPK serta menantang fungsi utama SAI sebagai penjaga harta negara.

---

Legal reforms in public sector audit in 2000–2020 have triggered the adoption of private international law instruments in the law-making process of public sector audit in Indonesia. This dissertation discusses the influence of private international law instruments on the law-making process of public sector audit in Indonesia and its impact on the accountability of the Indonesian supreme audit institution (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK). Using normative or doctrinal legal research methods collaborated with interdisciplinary, historical, and comparative approaches, this dissertation analyses primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and public sector audit reports as well as secondary legal materials. After providing theoretical insights into the development of private international law and administrative law and the close relationship between the two, this dissertation examines the development of public sector audit law in Indonesia, which has resulted from the implementation of a policy of legal pluralism since the era of the Dutch East Indies colonial government and the national government’s efforts to create a national legal system and policy of lawmaking. In discussing the contemporary role of the BPK as the framer of public sector audit law in Indonesia after Reformasi 1998 and the amendment of the 1945 Constitution in 1999–2002, this dissertation also outlines a theoretical and historical overview of the BPK’s existence through a comparative analysis of similar institutions around the world known as Supreme Audit Institutions (SAIs) and the factual realities of two competing SAI models: Napoleonic and Westminster. This dissertation shows that the institutionalisation of the BPK as an SAI that inherits and continuously maintains the Napoleonic model, on the one hand, and the BPK’s orientation to work according to the Westminster model as an implication of the influence of private international law instruments in the establishment of the Public Sector Auditing Standard (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN), on the other hand, leads to conflicts between public sector audit results and national legal systems. This, in turn, calls into question the BPK’s accountability and undermines the SAI’s primary function as the guardian of public funds."

"Penulisan skripsi ini didasarkan pada masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara.Salah satu akibat hukum masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.Masuknya BUMN Persero sebagai objek pemeriksaan BPK menimbulkan ketidakpastian hukum.Pertama, status hukum BUMN Persero menjadi tidak jelas apakah termasuk badan hukum privat atau badan hukum publik.Kedua, apabila BUMN Persero merupakan badan hukum privat maka BPK seharusnya tidak lagi melakukan pemeriksaan keuangan BUMN Persero dan lebih fokus pada fungsinya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum keuangan BUMN Persero bukan lagi merupakan keuangan negara dan sebagai badan hukum privat, maka Akuntan Publik lah yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

This thesis is based on the inclusion of State Own Enterprise`s financial as a public (state) finance. One of the legal consequences of that condition is the examination of SOE is conducted by Public Accountant and BPK. The inclusion of SOE as the one of examination object of BPK is causing the legal uncertainty. First, the legal status of SOE is unclear whether including private legal entity or public entity. Second, if the SOEis a private legal entity, then BPK doesn`t have an authority to examine the SOE financial anymore and should focus on its function to examine the management and financial responsibility of the state (APBN only).This research method is using normative juridical and relying on secondary data will be presented in descriptive analysis. The result of this research shows that the legal status of SOEfinancial is no longer public (state) financial and as a private legal entity, the Public Accountant is the one who is authorized to conduct the examination."

"Perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara, dalam hal ini terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN), dimana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan Anak Perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, AP BUMN merupakan badan hukum perdata tersendiri yang berbeda karakter hukumnya dengan BUMN dan keuangan negara. Dari segi pendirian, tata kelola, regulasi, dan risiko tidak ada kesamaan antara AP BUMN dan BUMN serta keuangan negara. Ketika Anak Perusahaan BUMN menjadi bagian dari keuangan negara tentu hal ini juga berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer dan kepustakaan sebagai bahan sekunder. Hasil dari tesis ini menunjukan dua temuan pertama, Badan Pemeriksa Keuangan tidak berwenang dalam memeriksa APdiata BUMN yang merupakan badan hukum perdata, hal ini dilihat dari peraturan perundangan dan konsep badan hukum. Adapun terhadap frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” menimbulkan multitafsir, sehingga pemeriksaan yang dilakukan BPK tanpa adanya kepastian hukum merupakan tindakan melampaui wewenang sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK telah melampaui kewenangannya. Kedua, terkait standar pedoman pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dimuat dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tidak memuat terkait pemeriksaan terhadap AP BUMN

---

The expansion of the scope of state finances has implications for the state financial audit sector, in this case there is an inconsistency in the application of regulations to the legal status of State-Owned Enterprises (BUMN) Subsidiaries, where there is legal treatment that makes BUMN Subsidiaries part of state finances. In public finance law, BUMN Subsidiaries is a separate civil legal entity that differs in its legal character from BUMN and state finances. In terms of establishment, governance, regulation, and risk, there are no similarities between BUMN Subsidiaries and BUMN as well as state finances. When a BUMN subsidiary becomes part of the state finances, of course, this also has implications for the state financial audit sector. The Supreme Audit Agency (BPK) is the only institution authorized to determine whether or not there is a state financial loss. This thesis is prepared based on normative juridical research that uses laws and regulations as the primary source of law and literature as secondary material. The results of this thesis show the first two findings, the Supreme Audit Agency is not authorized to examine the BUMN Subsidiaries which is a civil legal entity, this can be seen from the laws and regulations and the concept of a legal entity. As for the phrase "another institution or agency that manages state finances" gives rise to multiple interpretations, so that the examination carried out by the BPK without legal certainty is an act beyond its authority so that the examination carried out by the BPK has exceeded its authority. Second, related to the standard of audit guidelines carried out by BPK, contained in the Regulation of the Indonesian Supreme Audit Agency Number 1 of 2017 does not contain related to the examination of BUMN Subsidiaries."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara PerseroanTerbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian inimembahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenanganmelakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembagamana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Perseroyang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukanpemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero disebabkan ketidaktelitianpembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangannegara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenangmemeriksa BUMN Persero adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melaluimekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagailembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategiskeuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dankemanfaatan keuangan negara

---

ABSTRACTThis thesis is based on the inclusion of BUMN Persero as one of BPK?s

examination object as a result from the vast context of state finances in the Law

no.17/2003 on State Finances. This research will focus on two main

problems. First, the ground for BPK to be given authority to conduct external

examination upon BUMN Persero. Secondly, regarding which institution that has

the authority to conduct external examination upon BUMN Persero, while keep

maintaining the legal body principle and protecting the rights of the stakeholders.

The method used in this research is juridical-normative which has its bearings on

secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive analyctical.

The result of this research shows that the fact that BPK is given the

authority to conduct external examinations upon BUMN Persero is the

consequence of the legislators? inaccuracies in understanding the philosophy of

state finance examinations as set forth in the 1945 Constitution. The authorized

institution in examining BUMN Persero is the Public Accountant Office which is

selected through the mechanism of Rapat Umum Pemegang Saham (General

Meeting of Stakeholders). Therefore, BPK as a state institution should be limited

to conducting state finances examinations with macro-strategic nature only, which

includes policy, programs, objective and the utilization of state finance."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."

"Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapai penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udara jika melalui jual beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang Penerbangan 2009. Namun demikian, aksesi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya menyebutkan bahwa pesawat untuk dapat dibebani kepentingan internasional yang merupakan terjemahan dari istilah international interest dalam Konvensi Cape Town 2001. Hal tersebut menimbulkan permasalahan lembaga jaminan apakah yang berlaku atas pesawat udara setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001. Dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa jaminan yang berlaku atas pesawat udara di Indonesia setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001 adalah hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata dan Pasal 314-315 KUHD. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Penerbangan 2009 yang menyatakan bahwa ketentuan Konvensi Cape Town 2001 beserta Protokolnya berlaku sebagai lex specialis dalam undang-undang ini sehingga ketentuan Article VIII II Protokol Konvensi Cape Town 2001 yang mengatur mengenai pilihan hukum para pihak berlaku pula untuk menentukan hukum jaminan atas pesawat udara. Dengan demikian, ketiadaan peraturan yang mengatur mengenai jaminan atas pesawat udara secara tegas dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 tidak mengakibatkan terjadi kekosongan hukum karena ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD tentang hipotek dan ketentuan dalam Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya mengenai pilihan hukum berlaku untuk mengatur hukum jaminan atas pesawat udara.

---

Aircraft procurement through leasing agreement in Indonesia is one of several ways for airlines to develop their business due to the high cost of aircraft procurement by buying and selling. To assist the procurement of an aircraft, Indonesia has accessioned The Cape Town Convention 2001 and its protocol and also adopted it in Law Number 1 Year 2009 on Aviation. After the accession, the provisions regarding mortgage in Law Number 15 Year 1992 on Aviation is revoked. In the Cape Town Convention 2001, the term international interest is defined by Law Number 1 Year 2009 on Aviation as an ldquo kepentingan internasional rdquo . It raises the question of what securities under Indonesian law applies to the aircraft after the accession of the Cape Town Convention 2001. In this thesis will uses juridical normative research method using secondary data.From the results of the research, the author found the law under Article VIII II of the Protocol to Cape Town Convention 2001 applies to the aircraft security after the accession of Cape Town Convention 2001. The provision of Article 1162 1232 Civil Code Indonesia and Article 314 315 Commercial Code Indonesia on mortgage still valid. Beside that, the provision of the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol is applicable under the virtue of the Article 82 of Law Number 1 Year 2009 on Aviation states that the provisions of the Cape Town Convention 2001 as lex specialis in this law. The absence of aircraft security regulations in the Law Number 1 Year 2009 on Aviation cannot be considered as a legal vacuum as the provision in the Civil Code Indonesia, Commercial Code Indonesia and the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol provide the laws governing aircraft security."

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."