Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paripi Koumei adalah anime yang dirilis pada tanggal 5 April 2022, yang mengisahkan tentang Zhuge Liang (诸葛亮), seorang ahli strategi dari Tiongkok kuno, yang dilahirkan kembali ke zaman modern dan memutuskan untuk membantu seorang penyanyi meraih kesuksesan melalui keahliannya dalam menyusun strategi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian karakter Zhuge Liang dalam anime Paripi Koumei dengan tokoh historis Zhuge Liang dari periode Tiga Kerajaan, serta menganalisis narasi yang disajikan dalam konteks sejarah Tiongkok.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan intrinsik, yang bertujuan untuk menggali peran Zhuge Liang dalam versi anime Jepang ini dan menyoroti persamaan serta perbedaannya dengan referensi sejarah Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan adanya elemen-elemen yang tidak sesuai dengan sumber sejarah, namun anime Paripi Koumei berhasil menghadirkan esensi strategis Zhuge Liang dalam konteks modern dengan beberapa penyesuaian untuk menarik audiens masa kini.

---

Paripi Koumei is an anime that was released on April 5, 2022. The anime tells the story of Zhuge Liang (诸葛亮), an ancient Chinese strategist, who is reborn into modern times and decides to help a singer achieve success through Zhuge Liang's experience in strategizing. The use of Chinese historical figures in the movie, including the distortion of the role of this character, raises questions. This study aims to analyze the compatibility between the Zhuge Liang character shown in the anime Paripi Koumei and the Zhuge Liang character during the Three Kingdoms period. This study uses a qualitative research method with an intrinsic approach to find out more about the role of Zhuge Liang in the Japanese anime version, then conduct an analysis by checking for similarities or differences with Chinese historical references about Zhuge Liang. The results show that there are both similarities and differences between the narrative told in the anime Paripi Koumei and the historical sources."

"Skripsi ini ditulis untuk melihat sejauh mana sebuah karya sastra mampu mempresentasikan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam hal ini penulis memilih topik tentang perempuan yang menjadi inti cerita pendek karya pengarang perempuan Cina bernama Zhang Jie. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah citra perempuan Cina seperti apa yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh perempuan dalam cerpen Ai dan Shei berikut konflik yang mereka hadapi. Untuk mendeskripsikan citra tokoh-tokoh perempuan dalam cerpen Ai dan Shei, konflik yang mereka hadapi, berikut cerminan kehidupan di dalamnya, penulis menggunakan pendekatan intrinsik didukung pendekatan ekstrinsik yang bertolak dari perspektif perempuan. Pendekatan intrinsik menekankan pada analisis tokoh dan penokohan sedangkan pendekatan ekstrinsik digunakan untuk melihat kondisi perempuan Cina yang berkaitan dengan masalah cinta, perkawinan, dan posisi mereka hingga menjelang akhir tahun 1970-an. Dari kedua analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam Ai dan Shei merupakan representasi perempuan Cina perkotaan di akhir tahun 1970-an yang mandiri, tangguh, dan berpikiran maju, serta memperjuangkan keadilan gender dan sosial terutama dalam hal cinta, perkawinan, dan posisi perempuan."

"Ketahanan Nasional suatu bangsa dapat dikatakan berhasil apabila bangsa tersebut mampu menciptakan kesejahteraan dan juga keamanan di dalam negaranya secara seimbang. Tidak akan ada keamanan tanpa kesejahteraan yang memadai begitupun sebaliknya. Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi, menurut angka yang di keluarkan BPS RI, koefisein gini masyarakat perkotaan Indonesia bulan September 2017 masih sebesar 0,404 sedangkan di pedesaan 0,320. Kesenjangan ekonomi ini juga diakui oleh menteri keuangan RI Sri Mulyani, Ketua KPK RI Periode 2011-2015, Abraham Samad, Wakil Presiden RI periode 2014-2019, M. Jusuf Kalla, maupun Menteri Perekonomian RI Periode Mei 2014 - Oktober 2014 Chairul Tanjung bahwa 1% penduduk di Indonesia menguasai 50 % aset negara. Penyebab Ketimpangan ini cenderung diarahkan kepada etnis Tionghoa dengan didukung oleh data dari Majalah Forbes, tiga besar orang terkaya di Indonesia selama lima tahun berturut-turut ditempati oleh pengusaha beretnis Tionghoa, selain itu dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh pemborong dari negeri Tiongkok, bukan hanya berinvestasi tetapi juga turut membawa pekerja dari negaranya sehingga masyarakat di Indonesia belum diberdayakan secara maksimal. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 tentu hal-hal ini bisa menjadi isu hangat yang disalahgunakan kembali ke arah masalah rasialis etnis Tionghoa seperti pada peristiwa Mei 1998 dimana krisis dan kesenjangan ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya kerusuhan berdarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Indonesia terhadap golongan Tiongha di tahun 2018 masih cenderung negatif dan menjadi ancaman disintegrasi bangsa yang mengganggu ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini difoksukan di wilayah DKI Jakarta dengan mewawancarai informan kunci di bidang Pancasila dengan metode penelitian campuran eksploratori.

---

National Resilience of a nation can be said to succeed if the nation is able to create prosperity and also security in the country in a balanced manner. There will be no security without adequate welfare and vice versa. Economic imbalances in Indonesia are still quite high, according to figures released by BPS RI, the coefisein gini of Indonesian urban communities in September 2017 is still at 0.404 while in the countryside 0.320. Economic gap is also recognized by the minister of finance of Indonesia Sri Mulyani, Chairman of KPK RI Period 2011-2015, Abraham Samad, Vice President of the Republic of Indonesia 2014-2019, M. Jusuf Kalla, and the Minister of Economy of the Republic of Indonesia May 2014 - October 2014 Chairul Tanjung that 1 % of the population in Indonesia controls 50% of state assets. The cause of this Inequality tends to be directed to ethnic Chinese supported by data from Forbes Magazine, the top three richest people in Indonesia for five consecutive years occupied by Chinese businessmen, besides during the administration of President Joko Widodo many infrastructure projects undertaken by contractors from China, not only invest but also bring workers from their country so that people in Indonesia have not been maximally empowered. In the lead up to the 2018 election of the Head of Region, the Legislative Election and the Presidential Election of 2019, these things could become a hot issue that was re-abused in the direction of ethnic Chinese racial issues as in the events of May 1998 where the crisis and economic disparity became the main trigger for bloody riots. This research shows that Indonesian people's perception towards Tiongha group in 2018 still tend to be negative and become a threat of disintegration of the nation that disrupts Indonesia's national resilience. This research was focused in Jakarta area by interviewing key informants in Pancasila field with exploratory mixture research method."

"ABSTRAKKemenangan Cina komunis atas Cina Nasionalis dalam Perang Saudara III telah mengakibatkan pihak yang kalah, dalam hal ini Kuomintang, harus menyingkir ke Taiwan (Formosa) dan membentuk pemerintahan di sana yang sekarang dikenal dengan nama Republik Cina. Sedangkan di Cina daratan, pada tanggal 1 Oktober 1949 pihak yang menang mendirikan Republik Rakyat Cina.Dua kekuatan besar yang mempunyai kepentingan berbeda pada saat yang sama berada di tengah pertikaian tersebut. Kehadiran mereka (AS dan US) pada mulanya untuk melawan musuh bersama, yaitu Jepang; setelah Jepang menyerah. Masing-masing ingin meningkatkan pengaruh mereka atas Cina.Sejauh mana keterlibatan kedua negara ini terungkap dari laporan Departemen Luar Negeri AS dan buku harian Chang Kia-ngau yang masing-masing menunjukkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang mereka dukung.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan ideologis pada masa itu sangat penting bagi suatu negara untuk melibatkan diri dalam suatu pertikaian (perang saudara) dengan harapan bahwa pemenangnya paling tidak memiliki ideologi yang sesuai dengan negara yang melibatkan diri tersebut."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."