Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tantangan komunitas transpuan memperoleh pengakuan identitas hukum di Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil belum sempurna menangani permasalahan tersebut. Tidak sempurnanya kedua pengaturan hukum tersebut karena pengajuan permohonan pengubahan identitas hukum kepada pengadilan negeri dapat ditolak. Dengan begitu, transpuan di Indonesia tidak mendapatkan salah satu hak dasarnya, yakni identitas hukum. Melalui metode sosio-legal, penelitian ini menganalisis kekurangan kedua pengaturan hukum yang ada dan mewawancarai transpuan di Jakarta Selatan tentang identitas hukum mereka. Hasil ditemukan bahwa para transpuan ini belum melakukan pengubahan identitas hukum karena terintimidasi dengan hukum yang ada. Hal tersebut mengakibatkan keseharian mereka terdapak, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan pribadi. Berdasarkan temuan ini, peneliti memberikan beberapa saran ke depan. Pertama, dicanangkan self-ID law yang memungkinkan transpuan untuk secara langsung mengajukan perubahan identitas tanpa hambatan pengadilan yang berlebihan. Kedua, perlunya kompensasi bagi mereka yang pernah ditolak, serta edukasi intensif bagi petugas pemerintah untuk menghindari diskriminasi. Ketiga, pentingnya dukungan sosial dan hukum yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan yang sensitif terhadap transisi gender. Keempat, edukasi masyarakat luas untuk mengurangi stigma terhadap identitas gender yang beragam. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan bahwa transpuan di Indonesia dapat mengakses hak mereka untuk identitas hukum dengan lebih mudah dan adil, menjadikan perubahan identitas sebagai bagian normal dari proses transisi mereka.

---

This study discusses the challenges faced by trans women in obtaining legal recognition of their identity in Indonesia. Article 56 of Law Number 23 of 2006 on Population Administration and Article 58 of Presidential Regulation Number 96 of 2018 on Population Registration Requirements have not adequately addressed these issues. The imperfections in these legal provisions arise from the potential rejection of applications for legal identity change by district courts. Consequently, trans women in Indonesia are denied a fundamental right, namely legal identity. Using socio-legal methods, this research analyzes the shortcomings of existing legal frameworks and interviews trans women in South Jakarta about their legal identities. The findings reveal that these women have refrained from pursuing legal identity changes due to intimidation by existing laws, impacting their daily lives including social, economic, and personal security aspects. Based on these findings, the researcher proposes several recommendations. First, the implementation of a self-ID law that allows trans women to directly request identity changes without excessive judicial barriers. Second, the need for compensation for those previously denied, along with intensive education for government officials to prevent discrimination. Third, the importance of broader social and legal support, including healthcare services sensitive to gender transitions. Fourth, public education to reduce stigma against diverse gender identities. Implementing these recommendations is expected to facilitate easier and fairer access to legal identity rights for trans women in Indonesia, making identity changes a normal part of their transition process."

"Hukum Kasih dalah ajaran utama Kekristenan. Dengan Hukum Kasih maka umat Kristiani diajar untuk bersikap inklusi dan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tertindas. Sayangnya, ketika Hukum Kasih diperhadapkan pada pemenuhan hak spiritualitas transpuan, maka “hukum” tersebut kehilangan sisi inklusinya. Wacana tentang heteronormatif dalam Kekristenan menjadi kontra narasi atas nilai inklusi Hukum Kasih. Bahkan, dalam konteks ini, Kekristenan justru menjadi hambatan terbesar terhadap penerimaan pada ketubuhan dan seksualitas kelompok transpuan. Namun, benarkah heteronormatif telah final dalam wacana Kristen? Bagaimana para pendeta menjembatani kontradiksi yang ada dalam amanat pelayanan spiritualitas jemaat, termasuk transpuan? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pemahaman 6 (enam) pendeta sekutu Protestan mengenai Hukum Kasih guna membangun landasan pemaknaan atau peta tafsir alternatif yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spritiualitas kelompok transpuan. Menggunakan pendekatan fenomenologi dengan perspektif feminis yang berpihak kepada kelompok transpuan, penelitian ini mewawancarai 2 (dua) pendeta perempuan cis-gender heteroseksual, 3 (tiga) pendeta laki-laki cis-gender heteroseksual dan seorang pendeta laki-laki non-heteroseksual yang memiliki keberpihakan terhadap kelompok minoritas seksual. Studi ini mengungkap tiga hal, yaitu upaya membangun kesadaran dan keberpihakan terhadap kelompok minoritas seksual, agensi pendeta sekutu dan makna pemberkatan perkawinan transpuan bagi pendeta sekutu. Upaya yang telah dilakukan dari studi ini menunjukkan: Pertama, sekadar pemaknaan akan “kasih” yang inklusi, ternyata tidak cukup dalam membangun kesadaran kritis dan keberpihakan, para pendeta sekutu membangunnya melalui refleksi kesadaran akan privilese, makna panggilan dan pengutusan gerejawi, adanya perjumpaan dengan kelompok minoritas seksual dan menyadari bahwa kelompok minoritas kebutuhan spiritualitas. Kedua, dalam upaya membangun agensi, para pendeta sekutu menggunakan identitas kependetaan mereka (paspor) sebagai strategi untuk membangun tafsir baru, mengubah wacana inklusi menjadi DNA gereja dan melakukan gerakan inklusif SOGIESC. Ketiga, dalam memaknai pemberkatan perkawinan transpuan, para pendeta masih dihadapkan pada ragam tafsir yang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan spiritualitas kelompok tranpuan. Pada akhirnya, penguatan wacana teologi feminis dan SOGIESC pada para pendeta dan pengambil kebijakan di gereja menjadi suatu yang niscaya untuk pengejawantahan nilai Hukum Kasih yang sebenarnya.

---

The Law of Love is the main teaching of Christianity. With the Law of Love, Christians are taught to be inclusive and fight for the rights of oppressed people. Unfortunately, when the Law of Love is confronted with fulfilling the spiritual rights of transgender women, the "law" loses its inclusion. Discourse about heteronormative in Christianity becomes a counter narrative on the inclusion value of the Law of Love. In fact, in this context, Christianity is actually the biggest obstacle to acceptance of the body and sexuality of transgender groups. However, is it true that heteronormative is final in Christian discourse? How do pastors bridge the contradictions that exist in the mandate of the church's spiritual ministry, including transwomen? This study aims to explore the views and understanding of 6 (six) allied Protestant pastors regarding the Law of Love in order to build a basis for interpretation or an alternative interpretation map that facilitates the fulfillment of the spiritual needs of the transgender group. Using a phenomenological approach with a feminist perspective that favors transgender groups, this study interviewed 2 (two) heterosexual cis-gender female priests, 3 (three) heterosexual cis-gender male priests and one non-heterosexual male priest who has a bias against sexual minorities. This study reveals three things, namely efforts to build awareness and alignment with sexual minority groups, the agency of allied priests and the meaning of the blessing of transgender marriages for allied priests. The efforts that have been made from this study show: First, the mere meaning of "love" which is inclusive, turns out to be insufficient in building critical awareness and partiality, the allied pastors build it through reflection on awareness of privilege, the meaning of ecclesiastical vocation and mission, the existence of encounters with groups sexual minorities and realize that minority groups need spirituality. Second, in an effort to build agency, allied pastors use their clerical identity (passport) as a strategy to build new interpretations, change the discourse of inclusion into the DNA of the church and carry out the SOGIESC inclusive movement. Third, in interpreting the blessing of transgender marriages, priests are still faced with various interpretations which are a challenge in meeting the spiritual needs of transgender groups. In the end, the strengthening of feminist theological discourse and SOGIESC among pastors and policy makers in the church is necessary for the realization of the true value of the Law of Love."

"Di Indonesia, Jakarta khususnya, kita kenal dengan keberadaan kelompok individu yang memiliki nama popular waria atau wanita-pria. Waria adalah individu yang memiliki jenis kelamin pria namun mengidentifikasikan dirinya serta berpenampilan selayaknya seorang wanita. Waria dapat disebut atau digolongkan ke dalam istilah transeksual, karena selain memiliki identifikasi sebagai seorang wanita, is juga mengubah penampilannya seperti seorang wanita, baik dari pakaian hingga bentuk tubuh. Hal ini dilakukannya dengan melakukan operasi ataupun melakukan suntikan hormon pada bagian-bagian tubuh tertentu sehingga semakin mirip dengan wanita. Operasi yang pada umumnya dilakukan oleh para waria adalah suntik payudara atau memasang silikon, operasi wajah (tulang pipi, dagu, hidung, dli.), dan juga pada bagian-bagian tubuh lainnya kecuali pada alat kelamin.Keputusan seseorang untuk menentukan ia menjadi seorang waria ataukah tidak, terkait dengan istilah gender identity atau identitas jender. Identitas jender adalah proses dimana seseorang melakukan klasifikasi terhadap dirinya, apakah ia seorang wanita ataukah pria. Selama seorang anak menjalani proses pembentukan identitas jender, yang paling memiliki peran sebagai pembimbing anak adalah keluarga, terutama orang tua. Ketika anak dalam masa pengenalan jenis kelamin serta perannya, tugas utama dari prang tua adalah memperkenalkan hal-hal yang menunjang pembentukan identitas jender sesuai dengan jenis kelamin anak, seperti misalnya mainan, pakaian, gaga rambut, warna, dan lain sebagainya. Selain pengenalan terhadap obyek, hal lain yang juga sangat penting adalah pengenalan terhadap peran dan perilaku yang sesuai dengan jenis kelaminnya.Ayah dan ibu sebagai orang tua dalam keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Peran tersebut antara lain adalah untuk merawat anak, menjadi teman/companion bagi anak, mengajarkan anak mengenai nilai-nilai ataupun norma-norma terutama yang berkaitan dengan jender, menjadi tokoh model bagi anak, dan juga sebagai pencari nafkah untuk pemenuhan tuntutan ekonomi keluarga. Selain itu menurut Lamb (1997), hubungan ayah dan ibu sebagai pasangan suami istri dan orang tua juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Terpenuhi atau tidaknya peran tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, terutama identitas jender.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitati f, dengan teknik pengambilan data dengan wawancara dan observasi. Subyek penelitian ini ada 3 orang, yang pengambilan subyek dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrument penelitian yaitu alat perekam, pedoman wawancara, lembar informed conscent, dan lembar Identitas diri. Dari data yang didapat serta berdasarkan hasil analisis dapat terlihat bahwa terdapat kontribusi yang tidak sedikit dari peran orang tua terhadap pembentukan identitas jender anak. Pada setiap peran orang tua terdapat salah satu orang tua yang menonjol dalam memenuhi peran mereka. Salah seorang yang menonjol ini kemudian menjadi patokan anak dalam memandang orang tuanya. Pada responden penelitian sangat terlihat bahwa pemenuhan peran yang paling dinilai positif adalah ibu, dimana ibu sebagai orang yang dekat dengan anak, merawat anak, menerima anak, serta menjadi idola serta rontoh dari anak. Padahal mungkin ibu sebenarnya tidak memenuhi perannya dengan baik, namun karena dianggap menguntungkan anak sehingga dinilai positif oleh anak. Seperti misalnya ibu yang menerima keadaan anak apa adanya, atau juga ibu yang menjadi pembela anak. Pada ayah, terlihat bahwa dalam memenuhi perannya ayah lebih cenderung ditakuti karena ayah lebih banyak melakukan kontrol dengan hukuman fisik yang menyebabkan anak takut dan menghindar dari ayah, atau bahkan melawan ayah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing peran orang tua sangat mempengaruhi pembentukan identitas jender anak, seperti pegajaran, pengawasan, kontrol, perhatian, role model, dan Iainnya."

"Penelitian ini berusaha melihat hubungan antara goal orientation dengan prestasi akademis pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Goal orientation diukur dengan menggunakan alat ukur ?goal orientation? yang dikembangkan oleh Larasati (2010). Sedangkan untuk mengukur prestasi akademis dilihat dari IPK terakhir yang diraih oleh partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara goal orientation dengan prestasi akademis. Lebih lanjut lagi, ditemukan adanya hubungan positif yang lemah antara learning goal orientation terhadap prestasi akademis, namun terdapat hubungan positif yang signifikan antara performance goal orientation terhadap prestasi akademis. Selain itu ditemukan bahwa mahasiswa yang menggunakan learning dan performance goal orientation yang tinggi secara bersamaan, mencapai prestasi akademis terbaik dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya menggunakan salah satu goal orientation maupun kedua goal orientation secara rendah. Berdasarkan jenis kelamin, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara goal orientation, learning goal orientation, maupun performance goal orientation antara laki-laki dan perempuan. Namun perempuan secara signifikan lebih tinggi dalam prestasi akademis dibandingkan dengan laki-laki.

---

This research is proposed to find the relationship of goal orientation and academic achievement in college student in Faculty of Psychology University of Indonesia. Goal orientation was measured by measurement tools constructed by Larasati (2010). And academic achievement was measured by Grade Point Average of the subject. The result from this study is there?s a positive and significant relationship between goal orientation and academic achievement. Furthermore, it was founded that learning goal orientation has a positive but weak relationship with academic achievement, whereas performance goal orientation has a positive and significant relationship with academic achievement. Beside that, it was founded that student with high on learning and performance goal orientation achieved the highest Grade Point Average than student with only using either learning or performance goal orientation alone or neither goal orientation. By sex, there is no significant differences on goal orientation, learning goal orientation nor performance goal orientation among male and female college student. But female is significantly higher on academic achievement than male college student."

"ABSTRAKPenggunaan hijab di Indonesia menjadi marak pasca pemerintahan Orde Baru yang kini turut digunakan oleh kalangan waria. Padahal waria lebih dikenal dengan tampilan (hyper)femininity dan identik sebagai pekerja seks yang secara tidak langsung memunculkan diskriminasi kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana waria menampilkan identitas mereka melalui atribut hijab. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang dilakukan di Yayasan Srikandi Sejati sebagai salah satu lembaga yang menaungi kelompok waria di Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengenakan hijab yang hampir menutupi seluruh bagian tubuh waria, membuat identitas gender mereka jadi tersamarkan. Ini tidak terlepas dari subjektivitas kesalehan dan good women terhadap pengguna hijab di Indonesia. Penelitian ini lalu menemukan bahwa waria menggunakan hijab sebagai topeng untuk menunjang performance mereka di masyarakat. Mereka kemudian tidak hanya memperlihatkan front dan back stage seperti uraian Goffman (1959), tetapi juga performance yang beragam; multiple front stage dan back stage

---

ABSTRACTThe use of hijab in Indonesia has increased after the New Order Government era which is now also used by transvestites. Whereas transvestites are better known for their appearance as (hyper)femininity and are identical as a sex worker which indirectly bring some types of discrimination against them. This study discusses how these waria displayed their identities through the attributes of the hijab. This study uses ethnographic methods carried out at Srikandi Sejati Foundation as one of the institutions that oversees the transvestite community in Jakarta. The results of this study prove that by wearing a hijab that mostly covers their entire body, makes their gender identity obscured. This is inseparable from the subjectivity of piety and good women to hijab users in Indonesia. This study also found that transvestite that uses hijab, as an actor who wear masks to support their performance in the wider community who have not been able to accept their presence. Their performance is seen in multiple stages (multiple) front and back stages."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berparitsipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agam, hubungan romatis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan nilai masyaralat yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa sunjektivitas gender dan seksual sesorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat."

"Kategori feminin dan maskulin sangat melekat dalam masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap penunjukan identitas waria remaja di Jakarta. Untuk mencari nafkah, waria remaja tersebut berusaha menampilkan diri sebagai sosok yang feminin melalui riasan wajah dan modifikasi tubuh. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penunjukan identitas waria remaja melalui pemakaian riasan wajah dan modifikasi tubuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan FGD (Focus Group Discussion) terhadap 10 orang waria Sanggar SWARA dan 5 orang informan tetap. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan identitas melalui pemakaian riasan wajah didasari oleh profesi yang digeluti. Waria pekerja seks menonjolkan riasan wajah yang natural dan tidak berlebihan guna menunjukkan diri yang feminin, layaknya perempuan sedangkan, waria pengamen menonjolkan riasan wajah yang norak dan berlebihan sebagai daya jual. Dalam hal modifikasi tubuh, waria mengonsumsi produk hormonal dan non hormonal. Beberapa produk hormonal yang digunakan adalah pil dan suntik untuk keluarga berencana serta hormon suntik. Produk non hormonal yang digunakan, yaitu silikon, suntik vitamin C, dan suntikan pemutih kulit. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh tubuh yang feminin, seperti memiliki payudara layaknya perempuan, urat tidak menonjol, pinggul lebar, kulit halus dan putih, pengurangan rambut pada tubuh (ketiak dan kaki), serta penghilangan kumis dan jenggot.

---

Categories of feminine and masculine are inherent in society. This affects the young transgenders to show their identity in Jakarta. To earn a living, the young transgenders try to present themselves as feminine through face cosmetics and body modification. In this regard, this study aims at knowing how young transgenders show their identity through the use of face cosmetics and body modification. To achieve these objectives, the method employed a qualitative method. The primary data was collected through in-depth interviews and FGD (Focus Group Discussion) with 10 young transgenders at Sanggar SWARA and five informants. The secondary data was obtained through the study of literature. The results indicate that the young transgenders show their identity by using face cosmetics based on their profession. Transgender sex workers show natural makeup, but not exaggerated in order to show their feminity, like a real woman. Meanwhile, transgenders singers show garish and exaggerated makeup as a selling power. In terms of body modification, young transgenders take hormonal and non-hormonal product. The hormonal products they use are family planning pills and injections as well as hormonal injection. The non-hormonal product they use include silicone, injections of vitamin C, and skin whitening injection. Various attempts are made to obtain feminine body, such as having breasts like woman‟s, veins that do not stand out, wide hips, smooth and fair skin, hair reduction on the body (underarms and legs), as well as removing of mustache and beard."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengenai perkembangan Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender diwilayah Jakarta Selatan. Permasalahan yang berkembang dimasyarakat bahwa salah satu badanPBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) akan mengucurkan dana untukmendukung dan membesarkan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) diIndonesia. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori EtikaImperatif Kategoris Immanuel Kant dan Etika Situasi menurut Joseph Fletcher, Teori Sosiologitentang Perubahan Sosial menurut Parsudi Suparlan, Teori Penyimpangan Seksual menurut Tb.Ronny Nitibaskara, Teori Hak Asasi Manusia menurut Koesparmono Irsan, Teori Hiperrealitasdalam Media Massa menurut Jean Baudrillard, dan konsep Pemolisian Masyarakat (CommunityPolicing). Penulis menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis untuk mengupas teori dandikaitkan dengan fakta yang ada. Analisis yang penulis tuangkan pada tesis ini akan dikaitkanantara teori dan fakta yang ada, tiap teori dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Faktamenunjukkan bahwa kelompok LGBT diperlukan pendekatan secara persuasif oleh anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia dalam merangkul mereka sebagai kelompok masyarakat.Solusi yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalammedekatkan diri kepada kelompok LGBT yakni menonjolkan sifat kasih sayang pada mereka danmenjalankan tugas pokoknya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia denganpenuh rasa tanggung jawab secara moral dengan kata lain demi kewajiban. Kesimpulan yangdapat penulis ambil dari tesis ini bahwa kelompok LGBT bukan kelompok yang dijauhi karenamereka memiliki hak yang sama dan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiawajib memberikan pendekatan kepada mereka. Selain itu, dalam bertindak anggota KepolisianNegara Republik Indonesia senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) termasukdalam memberikan arahan dan pendekatan kepada kelompok LGBT

---

ABSTRACTThis thesis analyses the phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgenderin South Jakarta. Rumour has shown that United Nations Development Program(UNDP) will donate their movement in Indonesia. Within the context of analysis,there are several theories and one concept will be put to use, such as categoricalimperative theory by Immanuel Kant, situation ethic by Joseph Fletcher,sociological theory of social change by Parsudi Suparlan, sexual deviance theoryby Tb. Ronny Nitibaskara, human rights theory by Koesparmono Irsan, hyperrealitytheory in mass media by Jean Baudrillard, and community policingconcept. In terms of police duty, Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender need tocare with persuasive approach as a part of society. Indonesian National Police(INP) must get closer to them in order to fulfil their social responsibilities. As aconclusion, Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender isn?t prohibited group insociety because they are equal in society. Indonesian National Police needs touphold human rights value in every way. In terms of police duty, Lesbian,Gay,Bisexual, and Transgender need to care with the persuasive approach as a part ofsociety. Indonesian National Police must use persuasive approach to encouragethem as a social group. They need to treat them carefully by using theirconsciousness (moral value) as a human. Indonesian National Police must closerto them in order to fulfil their social responsibilities. As a conclusion, LGBTaren?t prohibited group in society because they are equal in society. IndonesianNational Police needs to uphold human rights value in every way"