Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya fenomena berkurang dan menghilangnya pekerjaan pertanian di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk melestarikan dan menciptakan pekerjaan pertanian dengan menganalisis hukum dan kebijakan ketenagakerjaan dalam sektor pertanian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan pertanian di Indonesia masih belum dilestarikan karena perlindungan hukum yang kurang memadai. Salah satu kebijakan hukum yang problematik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang biasa disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja membahas secara rancu mengenai definisi petani, subjek produksi pertanian, alih fungsi lahan, dan perencanaan budi daya pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian adalah International Labour Organization (ILO). ILO bertujuan untuk menciptakan standar ketenagakerjaan yang adil dan layak di seluruh dunia untuk segala sektor, termasuk pekerja di sektor pertanian, dengan mengeluarkan Konvensi ILO No. 184 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertanian. Namun, Indonesia masih belum meratifikasi konvensi tersebut karena adanya keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, terdapat negara-negara yang sudah memiliki kebijakan yang lebih memadai terhadap pekerja di sektor pertanian. Amerika Serikat disokong oleh dukungan pemerintah melalui subsidi, penggunaan teknologi canggih, dan sistem agribisnis. Taiwan memiliki prinsip “membangun industri melalui pertanian dan membangun pertanian melalui industri” yang didukung oleh Council of Agriculture dan teknologi canggih. Sementara itu, Afrika Selatan adalah contoh negara dengan regulasi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang layak sesuai perkembangan zaman, meskipun penerapannya masih perlu diperbaiki.

---

This paper analyzes how the phenomenon of decreasing and disappearing agricultural jobs in Indonesia occurs. This paper employs a juridical-normative research method conducted by reviewing literature materials. This paper aims to preserve and create agricultural jobs by analyzing labour laws and policies in the agricultural sector in Indonesia. The results of the study show that agricultural work in Indonesia is still not preserved due to inadequate legal protection. One of the problematic legal policies is UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law, commonly called the Job Creation Law. Job Creation Law discusses ambiguously the definition of farmer, the subject of agricultural production, land conversion, and agricultural cultivation planning. This is not in line with the ideals of the Indonesian nation to advance general welfare. One of the international institutions that has an important role in helping to realize the welfare of workers in the agricultural sector is the International Labour Organization (ILO). ILO aims to create fair and decent labour standards worldwide for all sectors, including workers in the agricultural sector, by issuing ILO Convention No. 184 on Occupational Safety and Health in Agriculture. However, Indonesia has still not ratified the convention due to limited resources. On the other hand, there are countries that already have more adequate policies for workers in the agricultural sector. United States is supported by government support through subsidies, the use of advanced technology, and agribusiness systems. Taiwan adheres to the principle of developing industry through agriculture and enhancing agriculture through industry, supported by the Council of Agriculture and advanced technology Meanwhile, South Africa serves as an example of a country with labour regulations in the agricultural sector that are appropriate for the current era, although their implementation still needs improvement."

"ABSTRAKSetelah periode 1960-an perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan meningkat seiring dengan perkembangan sains, teknologi, maupun pemikiran. Ketiga hal ini memengaruhi pembuatan kebijakan ekologis di Prancis mengenai limbah pertanian dan peternakan, rekayasa genetika, dan perubahan status hewan. Beberapa aspek dalam kebijakan yang dibuat berdampak pada petani dan peternak. Aturan mengenai limbah nitrat dan larangan pembudidayaan produk rekayasa genetika mengakibatkan konversi pertanian konvensional ke organik meningkat sebanyak 9,5% dalam lima tahun. Kebijakan mengenai kesejahteraan hewan memengaruhi perbaikan dalam cara pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi, aturan-aturan itu juga memberi dampak negatif. Produksi pertanian gandum menurun hingga 20%, peternak harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 50.000 euro untuk pemeliharaan ternak. Akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan ekologis akan diteliti dengan metode sejarah politik yang mencakup gejala-gejala yang terjadi di masyarakat serta keputusan dan kebijakan politik (Kuntowijoyo, 2003). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekologis yang diterapkan mendukung keberlangsungan lingkungan dan penghormatan pada makhluk hidup. Akan tetapi, perlu ada penyempurnaan agar aturan tersebut tidak membebani petani dan peternak, utamanya petani dan peternak kecil.

---

ABSTRACTAfter the 1960s public attention to environmental issues increased along with the development of science, technology, and thought. All three of these affect ecological policy making in France regarding agricultural and livestock waste, genetic engineering, and changes in animal status. Some aspects of the policies made have an impact on farmers. The rules regarding nitrate waste and the prohibition of cultivating genetic engineering products have resulted in the conversion of conventional agriculture to organic increased by 9.5% in five years. Policies on animal welfare affect improvements in how livestock are raised. However, the rules also have a negative impact. Wheat farming production has dropped by 20%, whereas farmers have to pay an additional up to 50,000 euros for livestock farming. The consequences of ecological policies will be examined by the method of political history that includes the symptoms that occur in society and political decisions and policies (Kuntowijoyo, 2003). This research shows that the ecological policies applied support environmental sustainability and respect for living things. However, improvements need to be made so that the regulation does not burden farmers, especially small farmers."

"Salah satu target utama pembangunan pertanian terkait dengan globalisasi ekonomi dan penerapan kebijakan liberalisasi perdagangan di sektor pertanian adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melalui perdagangan internasional khususnya ekspor dan dengan meningkatnya arus masuk modal asing termasuk melalui PMA. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis pengaruh ekspor, impor, serta PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, dan sebaliknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor, impor dan PMA di sektor pertanian; (ii) menganalisis pengaruh guncangan pada ekspor, impor serta PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pengaruh guncangan pada PDB terhadap ekspor, impor dan PMA di sektor pertanian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregression (VAR) dengan data triwulanan tahun 1995-2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah yang positif dan signifikan antara ekspor pertanian dan PDB pertanian. Sedangkan hubungan impor pertanian terhadap PDB pertanian hanya satu arah yang bernilai negatif dan signifikan namun tidak terjadi sebaliknya. Sementara hubungan PDB pertanian dengan PMA pertanian menunjukkan hasil tidak adanya hubungan. Hasil analisis Impulse Response Function (IRF) memperlihatkan bahwa respon PDB pertanian terhadap guncangan pada ekspor pertanian paling besar. Hal sebaliknya juga berlaku terhadap guncangan PDB pertanian yang direspon lebih besar oleh ekspor pertanian dibandingkan impor pertanian. Hasil variance decomposition, juga mendukung hasil IRF dimana dekomposisi varian PDB pertanian terbesar diberikan oleh ekspor pertanian disusul oleh PMA pertanian dan impor pertanian. Dekomposisi varian ekspor pertanian dengan nilai terbesar diberikan oleh ekspor, PDB, PMA dan impor di sektor pertanian. Adapun impor pertanian dan PMA pertanian memberikan pengaruh yang terbesar terhadap perubahan variabel impor pertanian dibandingkan ekspor dan PDB di sektor pertanian. Dekomposisi varian untuk PMA pertanian disumbangkan oleh PMA pertanian dan PDB pertanian dengan nilai tertinggi, kemudian ekspor dan impor di sektor pertanian.

---

One of the main targets of agricultural development associated with economic globalization and the implementation of trade liberalization policies in the agricultural sector is to accelerate economic growth in the agricultural sector through export and international trade particularly with the increased inflow of foreign capital, including FDI. This study aimed to: (i) analyze the effect of export, import and FDI in agricultural sector on economic growth in the agricultural sector and likewise the effect of economic growth on export, import and FDI in the agricultural sector and analyzes the effect of shocks on export, import and FDI on economic growth in agricultural sector and the effect of GDP shocks on exports, imports and FDI in the agricultural sector. The method used in this study is Vector Autoregression (VAR) with quarterly data started in 1995 until 2011.

The results showed that there is a two-way positive and significant correlation between agricultural export and agricultural GDP. While the relationship of agricultural import to agricultural GDP is only one way that is negative and significant, but not the other way around. While there is no relationship between the agricultural GDP and agricultural FDI. Impulse Response Function (IRF) analysis showed that the response of agricultural GDP due to agricultural export shock is the most. The opposite also applies to agricultural GDP shock responded by a larger agriculture export than agriculture import. The results of variance decomposition also supports the results of IRF. It is showed that the largest agricultural GDP variance decomposition given by export followed FDI and agricultural import. Variance decomposition of agricultural exports shows the greatest value given by export, GDP, FDI and import in the agricultural sector. The import of agriculture and agricultural FDI influences on more changes in agricultural import than export and GDP in the agricultural sector. Decomposition of variance for agricultural FDI is contributed by agricultural GDP with the highest value, then export and import in the agricultural sector."

"Sektor pertanian Indonesia mengalami ancaman yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak. Hasil penelitian dengan metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate.

---

The agricultural sector in Indonesia is facing threats caused by land conversion for various needs and activities in other sectors. One of the efforts to overcome this case is by implementing the sustainable food agricultural land protection policies (LP2B). This thesis aimed to analyze the impact of the policy on protecting agricultural land for sustainable food (LP2B) on the agricultural sector, whether it has an effect on reducing the agricultural land conversion or not. The results of this quantitative research show that the LP2B policy has a positive effect on paddy land area’s percentage. Other factors that affect the paddy land area’s percentage are population density, Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural sector, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the real estate sector."

"Kebijakan subsidi input pertanian yang terdiri dari subsidi pupuk dan benih sudah berlangsung lama di Indonesia. Tujuaan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Meskipun akhir-akhir ini pemerintah banyak mengurangi subsidi, akan tetapi pemberian subsidi input justru terus dipertahankan dan cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan subsidi input Pertanian bisa mempengaruhi produktivitas pertanian dan adakah alternatif kebijakan lainnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan data panel untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia selama 5 tahun 2012-2016. Menggunakan model fixed effect penelitian ini ingin menguji apakah subsidi input pertanian bisa mempengaruhi produktivitas pertanian dengan menggunakan variabel kontrol lainnya yang terdiri dari teknologi, iklim, jumlah petani, dan irigasi. Hasilnya, subsidi input Pertanian ternyata terbukti signifikan secara statistik mampu meningkatkan produktivitas pertanian akan tetapi ini hanya berlaku untuk subsidi pupuk, sedangkan subsidi benih tidak terbukti signifikan. Selain menggunakan subsidi pupuk ada alternatif kebijakan lainnya untuk mendorong produktivitas. Mekanisasi pertanian juga terbukti secara signifikan mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Sedangkan peningkatan infrastruktur jaringan irigasi tidak terbukti signifikan secara statistik mampu meningkatkan produktivitas pertanian hal ini dikarenakan tidak terintegrasinya dengan baik antara jaringan irigasi tersier, sekunder, dan primer.

---

The policy of agricultural input subsidy consisting of fertilizer and seed subsidies has been going on for a long time in Indonesia. The purpose of this policy is to improve agricultural productivity in Indonesia. Although the government has recently reduced subsidies, the subsidy of inputs continues to be maintained and tends to increase. This study aims to determine whether agricultural input subsidy policy can affect agricultural productivity and other policy alternatives.

To answer this question, this research uses panel data for all provinces in Indonesia for 5 years 2012 2016. Using the fixed effect model, the study wanted to examine whether agricultural input subsidies could affect agricultural productivity by using other control variables consisting of technology, climate, number of farmers, and irrigation. As a result, subsidized agricultural inputs proved statistically significant to increase agricultural productivity but this only applies to fertilizer subsidies, while seed subsidies are not proven to be significant.

In addition to using fertilizer subsidies, there are other policy alternatives to boost productivity. Mechanization of agriculture is also proven to significantly increase agricultural productivity. While improving the infrastructure of irrigation networks is not proven statistically significant to increase agricultural productivity. This is because it does not integrate well between tertiary, secondary, and primary irrigation networks."

"Sejak tahun 2011, Indonesia melangsungkan master plan 15 tahun pembangunan ekonomi. Master plan ini adalah langkah awal Indonesia untuk memperluas dan mempercepat pembanguna ekonomi dalam rangka mendukung perubahan Indonesia menuju negara maju. Terdapat lima sektor utama yang dilibatkan di master plan ini: pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan komunikasi dan transportasi. Pariwisata adalah salah satu sektor yang sedang tumbuh, dilengkapi dengan sumber daya dan tujuan yang melimpah. Penelitian ini menganalisis dampak pariwisata terhadap pertumbuhan Produk Somestik Bruto (PDB) dan hasilnya akan digunakan untuk mengetahui alasan dibalik dilibatkannya pariwisata di dalam master plan.Penelitian ini berasumsi bahwa dampak positif hadir antara penciptaan perkerjaan dan pertumbuhan PDB. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan Hukum Okun (Okun?s Law) sebagai dasarnya. Alih-alih mengamati dampak pengangguran, penelitian ini fokus pada dampak penyerapan tenaga kerja terhadap PDB, khususnya pertumbuhan PDB.Analisis ini menggunakan regresi Ordinary Least Squares (OLS) melibatkan 30 tahun data bulanan tahun 1984 sampai 2013 dengan pertumbuhan PDB sebagai variable dependen dan sepuluh variabel: pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, suku bunga, inflasi, total penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja dari lima sektor yang dilibatkan dalam master plan, dan serapan tenaga kerja diluar lima sektor master plan sebagai variable independen. Analisis ini juga melibatkan variabel dummy: d_98 untuk periode krisis 1998, d_IntRate untuk interaksi antara dummy krisis 1998 dan suku bunga, dan d_InfRate dengan inflasi.Penilitan ini menemukan bahwa koefisien penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata adalah 0.719, yang berarti bahwa setiap 1% kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata menyebabkan kenaikan pertumbuhan PDB sebesar 0.007%. Namun demikian, hasil statistik ini tidak signifikan. Dengan kata lain, secara statistik, penciptaan pekerjaan di sektor pariwisatatidak berdampak pada pertumbuhan PDB.Pertumbuhan PDB juga menciptakan implikasi sosial, ekonomi, dan pada lingkungan. Peraturan dan regulasi disarankan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari efek negatif pembangunan. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja harus juga diikuti oleh peningkatan produktifitas. Pembangunan lebih lanjut pada infrastruktur, kapasitas bangunan, dan perbaikan sistem transportasi juga diharapkan untuk memperkuat produktifitas sebagai dampak dari penciptaan pekerjaan.

---

Since 2011, Indonesia has been working on a 15-year master plan of the economic development. The master plan is a preliminary step for Indonesia to expand and accelerate economic development in order to support its transformation to a developed country. There are five main sectors included in the master plan: agriculture, mining, industry, tourism, and communication and transportation. Tourism is one of the recently growing sectors, with abundant resources and destinations. This study analyzed tourism impacts on the growth of Gross Domestic Product (GDP) and the result will be used to investigate the reasoning behind the inclusion of tourism in the master plan.

This study assumes that there is a positive impact of employment creation in tourism on the growth of GDP. In order to test the hypothesis, the study used a regression model analysis based on rearranged Okun?s law. Instead of seeing the effect of unemployment on GDP, the study focused on the impact of employment on GDP, especially the growth of GDP. The analysis used Ordinary Least Squares (OLS) regression involving 30-year monthly data ranged from 1984 to 2013 with the growth of GDP as the dependent variable and ten variables, i.e.: the growth of GDP from the previous year, interest rate, inflation rate, total employment, employment from five sectors in the master plan, and the rest of the employment as the independent. The analysis also included three dummy variables: d_98 for the 1998 crisis, d_IntRate for interaction between the dummy and the interest rate, and d_InflRate with the inflation rate.

The analysis found that the coefficient of employment in the tourism sector was 0.719. This finding shows that for every 1% in the tourism employment, the GDP growth increases by 0.007%. However, the statistic output for the tourismemployment is not significant. In other words, statistically, employment creation in the tourism sector does not affect the growth of GDP.

Generating growth in GDP also creates social, economic, and environmental implications. Regulation and policy establishment are suggested to protect the society and the environment from the negative effect of the development. Increasing employment should also be followed by an increase in productivity. Further development in the infrastructure, the capacity building, and improvement in the transportation system is also expected to strengthen the productivity as an implication of employment creation."

"Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian.

---

Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs."

"Nutrisi sangat penting dalam menentukan kesehatan, produktivitas, dan hasil kesejahteraan lainnya. Namun, studi tentang perubahan antargenerasi dalam kesejahteraan sebagian besar terfokus pada pendapatan, pengeluaran, dan pendidikan, yang mengabaikan transmisi nutrisi dan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data longitudinal yang beragam dalam Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) untuk mengeksplorasi berbagai aspek mobilitas nutrisi antar generasi dan hubungannya dengan pertanian, hasil antropometrik, pengeluaran, dan dinamika lain dalam data. Riset ini menggunakan metodologi generalised ordered logit, beberapa regresi OLS, dan berbagai delta regressions untuk melihat bagaimana kesejahteraan orang tua mempengarhui kesejahteraan anaknya. Hasil regresinya menunjukkan bahwa ada beberapa hubungan antargenerasi antara nutrisi dan pengeluaran untuk makanan. Terutama, penelitian ini mengungkapkan bahwa migrasi desa-kota dan perpindahan keluar dari sektor pertanian berdampak negatif terhadap perubahan antargenerasi, yang mengakibatkan nutrisi yang lebih buruk untuk anak-anak. Studi ini juga mengungkapkan bahwa kualitas nutrisi menjadi lebih penting dari kuantitas nutrisi. Temuan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang teori ekonomi klasik, ketahanan pangan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan, dan mengungkap area penelitian yang belum dipelajari. Secara keseluruhan, hasil studi ini menekankan pentingnya mempelajari dimensi non-moneter dari mobilitas antargenerasi, karena pertanyaan tersebut menjadi sangat penting untuk mencapai perkembangan berkelanjutan dalam kesejahteraan.

---

Nutrition is central in determining health, productivity, and other welfare outcomes. Yet, studies on intergenerational changes in welfare have largely focused on incomes, expenditures, and education, overlooking transmissions of nutritional and health outcomes. Thus, this study takes advantage of the diverse longitudinal data in the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to explore various aspects of intergenerational nutritional mobility and its relationships with agriculture, anthropometrics outcomes, expenditures, and other dynamics in the data. Matching parents' outcomes in 1993 with their children's outcomes in 2014, a generalised ordered logit, several OLS regressions, and various delta regressions are run. Results find that there exists some intergenerational persistence in both nutritional outcomes and food expenditures. Notably, the study reveals that rural-urban migration and movement out of agriculture negatively impacts intergenerational changes, resulting in worse nutritional outcomes for children. It also reveals that significance of the quality of nutrition increasingly trumps the quantity of nutrition. These findings raise critical questions about classic economic theories, food security, poverty, and inequality, and uncovers significant unstudied areas of research. Together, the results emphasize the importance of studying non-monetary forms of intergenerational mobility, as it lies at the center of the question of how to sustainably and equally continue to grow prosperity."

"Pasca Perang Dunia II, Jepang maju pesat sebagai negara industri maju. Sektor manufaktur Jepang, termasuk industri otomotif berkembang pesat. Namun, laju industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk usia produktif dari desa ke kota dan dari sektor pertanian ke sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian hanya ditangani oleh tenaga kerja usia lanjut. Di samping itu, nilai tambah yang rendah juga menyebabkan sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda angkatan kerja. Akibatnya, pertanian menjadi sektor yang tidak kompetitif di Jepang. Sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah Jepang menjalankan kebijakan proteksi dengan memberi subsidi kepada pelaku sektor pertanian. Memasuki abad ke-21, globalisasi dan liberalisasi perdagangan menjadi agenda utama dunia, termasuk Jepang. Untuk mengantisipasi impor produk pertanian yang lebih murah, pemerintah Jepang harus menjalankan kebijakan untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing sektor pertanian. Setelah menjabat sebagai perdana menteri pada Desember 2012, PM Shinzo Abe mengeluarkan paket kebijakan ekonomi salah satunya untuk sektor pertanian. Selain itu, pada Mei 2013 PM Shinzo Abe memutuskan bahwa Jepang akan berpartisipasi dalam perundingan Trans-Pacific Partnership (TPP). Di saat yang bersamaan, PM Abe mendorong implementasi beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang.

---

In post World War II era, Japan has transformed itself into a leading industrial nation. Manufacturing industries, including automotive industry, has become a leading industry for Japan. However, rapid industrialization caused the urbanization and the migration of working forces from rural to urban area. Consequently, agricultural sector was left to the elderly worker. Meanwhile, the value added of the agricultural products are much lower, causing it less and less attractive to the younger generation. As a result, agricultural sector became less competitive. Since the era of high economic growth, the Japanese government has been taking a number of protective policies, including heavy subsidies, to protect the farmers. However, in the 21st century, globalization and trade liberalization has become the rule of the day, and Japan must also join itu. In order to anticipate the influx of low price agricultural product imports, the Japanese government had to implement policies not only to protect, but also to empower the farmers, and to make agricultural sector in Japan more competitive. In December 2012, prime minister Abe Shinzo came to power, and immediately after, he announced a number of economic policies, including policies to boost the growth of agricultural sector. In May 2013, PM Abe announced that Japan will join the negotiation of Trans-Pacific Partnership (TPP). At the same time, PM Abe had push the implementation of a number of policies to boost agricultural sector in Japan."