Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia oleh Departemen Regional Lembaga Pemerintahan. Laporan magang ini disusun dengan membandingkan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Departemen Regional dengan pedoman internal Lembaga Pemerintahan, guiding principles, dan pedoman seleksi yang berlaku. Pelaksanaan seleksi program IKRA mencakup kegiatan sosialisasi mengenai seleksi IKRA, seleksi administratif, briefing terkait seleksi offline, seleksi offline, rapat pleno, dan penyusunan modul bootcamp. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi IKRA yang dilakukan oleh Departemen Regional belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Selain evaluasi tersebut, laporan magang ini juga memuat refleksi diri selama pelaksanaan magang di Departemen Regional Lembaga Pemerintahan.

---

This internship report aims to evaluate the implementation of the Indonesian Sharia Creative Industry Selection Program carried out by Regional Department of Government Institution. This internship report was prepared by comparing the implementation of the selection carried out by Regional Department of Government Institution against the internal guidelines of Government Institution, guiding principles, and applicable selection guidelines. Implementation of IKRA selection program includes socialization activities regarding IKRA selection, administrative selection, briefings related to offline selection, offline selection, plenary meetings, and preparation of bootcamp modules. The evaluation result shows that the implementation of the IKRA selection carried out by Regional Department is not fully in accordance with the applicable guidelines and regulations. In addition to this evaluation, this internship report also contains self-reflections during the internship in the Regional Department of Government Institution.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan pengendalian dan memberikan usulan perbaikan ICFR yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola piutang pajak dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit analysis. Hasil penelitian menunjukkan desain pengendalian dalam pencatatan piutang pajak belum sepenuhnya efektif. Terdapat risiko yang teridentifikasi dan masih terdapat kesenjangan dalam pengendaliannya sehingga berdampak pada potensi timbulnya salah saji, baik overstatement atau understatement piutang pajak. Kelemahan terdapat pada kebijakan akuntansi piutang pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akrual, penerbitan ketetapan pajak yang masih dilakukan secara manual, dan tidak adanya portal pertukaran data antara DJP dengan Pengadilan Pajak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan revisi atas kebijakan akuntansi piutang pajak, menggunakan aplikasi dari penetapan hingga penyelesaian piutang, dan mengembangkan aplikasi bersama Pengadilan Pajak sebagai portal pertukaran data.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to assess the adequacy of the control design and to propose improvements to Internal Control over Financial Reporting that can be utilized by the Directorate General of Taxes as a manager of tax receivable in support of transparency and accountability of the government financial statements. This research used a qualitative method with a case study approach to the Directorate General of Taxes as the unit analysis. The results show that the control design in the recording of tax receivable has not been fully effective. There are risks identified and gaps in the control which could lead to potential misstatements, whether overstatement or understatement of tax receivable. Weaknesses are also found in the tax receivable accounting policies that do not fully comply with the accrual principle, the issuance of tax provision that still could be done manually, and the absence of data exchange portal between the Directorate General of Taxes and the Tax Court. To improve the condition, this reaseach suggested the Directorate General of Taxes to revise the accounting policy of tax receivable, using the application from the determination to the settlement of receivable, and to develop the application with the Tax Court as the data exchange portal."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai optimalisasi penyelenggaraan telaah atas LKPD padaInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan Soft System Methodology. Permasalahan yang dihadapiInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan telaah LKPDadalah kompetensi aparat pengawasan terbatas, program diklat berkelanjutan belumdikelola dengan memadai, tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP), danwaktu pelaksanaan telaah terbatas. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan telaah atasLKPD, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan SOPtelaah atas laporan keuangan yang saling terintegrasi dari tahap perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan yang teruji dan terukur agar tercapainya keterpaduan danefektif dalam peningkatan kualitas hasil telaah.

---

ABSTRACTThis research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed, This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi atas reviu laporan keuangan di Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Laporan keuangan Kabupaten Simalungun sampai saat ini belum pernah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat daerah akan membantu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Evaluasi dilakukan atas kualifikasi personel inspektorat daerah yang melakukan reviu dan atas proses reviu berdasarkan Permendagri 4 / 2018 yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tim reviu LKPD Inspektorat Kabupaten Simalungun masih belum memadai. Personel inspektorat yang melakukan reviu, kompetensinya masih perlu ditingkatkan, pendidikan dan pelatihan khusus belum diberikan, sehingga berpengaruh terhadap hasil reviu. Selain itu, reviu LKPD di Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2018 namun belum optimal. Dalam proses reviu, tim reviu tidak melakukan penilaian atas SPI, wawancara secara lisan, tidak memiliki kuesioner dan waktu pelaksanaan terlalu singkat hanya 10 hari. Namun tim reviu sebenarnya telah memberikan rekomendasi dan masukan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, namun karena penyusun laporan keuangan tidak menindaklanjuti rekomendasi tim reviu dan auditor, maka laporan keuangan Kabupaten Simalungun belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian

---

This study aims to evaluate the review of financial reports in Simalungun Regency based on Domestic Government Regulation Number 4 of 2018. The financial reports of Simalungun Regency have never received an unqualified opinion until now. Reviewing financial reports conducted by the regional inspectorate will help produce quality financial reports. The research method used is descriptive qualitative research, with a case study approach. The evaluation is carried out on the qualifications of the regional inspectorate personnel who carry out the review and on the review process based on Permendagri 4/2018 which includes the stages of preparation, implementation and reporting. The results showed that the quality of the Simalungun District Inspectorate LKPD review team was still inadequate. Inspectorate personnel who carry out the review, their competence still needs to be improved, special education and training have not been provided, so that it affects the results of the review. In addition, the LKPD review in Simalungun Regency is in accordance with Permendagri No 4 of 2018 but is not optimal. In the review process, the review team did not carry out an assessment of the SPI, took oral interviews, did not have a questionnaire and the implementation time was too short, only 10 days. However, the review team actually provided recommendations and input to improve the quality of financial reports, but because the financial report preparers did not follow up on the recommendations of the review team and auditors, the financial reports of Simalungun Regency have not received an unqualified opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk proses pengelolaan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan kebijakan dan best practice dari berbagai referensi terkait Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) untuk sektor publik di Indonesia. Peningkatan rancangan PIPK dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus tunggal, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung serta data sekunder berupa instrumen dokumentasi. Data penelitian kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif, analisis konten serta dilakukan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini yaitu berupa rancangan PIPK, rancangan pedoman formal untuk pelaksanaan PIPK, serta rancangan awal kebijakan untuk mendorong perbaikan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK.

---

This study aims to improve the design of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) for the Corruption Eradication Commission (CEC)'s booty management process based on policies and best practices from various references related to Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) for the public sector in Indonesia. The improvements of the ICoFR design was carried out through a qualitative research approach in the form of a single case study, using primary data obtained from direct interviews and secondary data in the form of documentation instruments. The research data was then carried out by qualitative descriptive analysis and content analysis, and the validity of the data was tested using data source and method triangulation. The results of this study are in the form of initial drafts of ICoFR designs, initial drafts of formal guidelines for ICoFR implementations, and initial drafts of policies to encourage ICoFR improvements in the CEC's booty management process."

"Skripsi ini membahas mengenai perubahan Puskesmas Kecamatan menjadi RSU Kelas D yang selanjutnya disebut RSUK, penerapan PPK BLUD pada RSUK dan implikasinya pada pelaporan keuangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan antara Puskesmas Kecamatan dengan RSUK pada beberapa jenis pelayanan medis. RSUK telah cukup memadai untuk beroperasi sebagai RSU Kelas D dan telah ditetapkan sebagai PPK BLUD. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti penerapan PPK BLUD pada RSUK yang berimplikasi pada pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam pengakuan pendapatan dan penyajian nilai aset tetap Puskesmas Kecamatan yang digunakan RSUK.

---

This study discusses changes of Puskesmas Kecamatan becomes RSU Class D hereinafter referred to RSUK, practice of PPK BLUD in RSUK and its implication to financial reporting of Dinas Kesehatan Jakarta Local Government. This research is a qualitative research by descriptive design. The results of the research shows that the differences between Puskesmas Kecamatan with RSUK in some types of medical services. RSUK be sufficient to operate as RSU Class D and has been designated as PPK BLUD. However, there are still problems to face, such as the implementation of PPK BLUD on RSUK which have implications to financial reporting of Dinas Kesehatan Jakarta Local Government that has revenue recognition and presentation of fixed assets value of Puskesmas Kecamatan which used by RSUK."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konvergensi IFRS terhadap jangka waktu penyelesaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Jangka waktu penyelesaian laporan keuangan tersebut diukur menggunakan proksi audit delay. Penelitian ini diuji secara empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2012. Dengan menggunakan regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa konvergensi IFRS memperpanjang jangka waktu penyelesaian terhadap laporan keuangan perusahaan.

---

The objectives of this study is to examine the effect of convergence to IFRS in financial statements completion period. The period of completion of the financial statements are measured by the proxy of audit delay. This study is an empirical research on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009 until 2012.By using multiple regression, the study found that the convergence of IFRS extend the period of completion of the financial statements of the company."

"Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang baru merupakan momentum yang penting dalam proses konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS), dimana pada praktiknya dampak dari PSAK yang baru tentu akan bervariasi pada berbagai jenis industri termasuk pada industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses penerapan standar akuntansi di perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dengan melihat berbagai sudut pandang seperti faktor-faktor dan kendala yang mempengaruhi penerapan standar juga dampak dari penerapan standar terhadap operasional dan strategi perusahaan secara spesifik mengenai piutang usaha.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengumpulan data melalui model wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan proses penerapan PSAK 71 berdampak pada penyesuaian dari perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha PT XYZ yang dibagi menjadi dua periode yaitu pra implementasi dan awal implementasi di tahun 2020. Faktor kondisi kolektabilitas piutang usaha, pengendalian internal dan juga peranan auditor menjadi faktor pendukung penerapan PSAK 71 sedangkan kendala yang muncul berkaitan dengan teknis dalam pengukuran ECL menggunakan forward looking rate. Langkah trade insurance dilakukan oleh PT XYZ sebagai bagian dari penyesuaian strategi perusahaan terkait kolektabilitas piutang ekspor dalam meningkatkan penjualan di pasar luar negeri.

---

The adoption of the new Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) is significant momentum in the convergence process of International Financial Reporting Standards (IFRS). In practice, the impact of the latest PSAK will undoubtedly vary in various industries, including the manufacturing sector. This study aims to analyze the process of applying accounting standards in companies engaged in the manufacturing industry by looking at various points of view such the factors and constraints that affect the application of standards as well as the impact of standard application on operations and company strategy specifically regarding trade receivable, by using the case study method with data collection, through a semi-structured interview model. The findings indicate that the process of implementing PSAK 71 in PT XYZ focuses on the adjustment of the calculation of allowance for impairment losses for trade receivables, which is divided into two phases, pre-implementation and initial implementation in 2020. The implementation of PSAK 71 is aided by factors such as receivable collectability conditions, internal control, and the role of auditors, while the challenges that arise are related to the technical aspects of measuring ECL using a forward looking rate.PT XYZ implemented trade insurance as part of the company's strategy adjustment related to the collectability of export receivables in order to increase sales in international markets."

"Strategi pembangunan Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan industri konstruksi termasuk PT XYZ sebagai perusahaan konstruksi. Namun di sisi lain, aktivitas PT XYZ sebagai perusahaan konstruksi juga memiliki dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu PT XYZ harus memiliki strategi sosial dan lingkungan serta mengungkapkannya kepada publik dalam bentuk laporan keberlanjutan. Dalam hal ini, akuntansi hijau dapat mendukung manajemen PT XYZ dalam menyediakan informasi yang lebih baik mengenai aktivitas sosial dan lingkungan untuk mengevaluasi strategi sosial dan lingkungan dalam pelaporan keberlanjutan. Penelitian ini mengevaluasi implementasi akuntansi hijau pada strategi sosial dan lingkungan untuk pelaporan keberlanjutan tersebut di PT XYZ. Data untuk penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan analisis naratif, dan analisis konten. Hasil evaluasi menunjukan PT XYZ telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait keberlanjutan untuk mendukung strategi sosial dan lingkungan berdasarkan indikator keberlanjutan. PT XYZ juga telah mengimplementasikan akuntansi hijau dalam menyajikan informasi terkait pelaksanaan strategi sosial dan lingkungan tersebut. Aktivitas lingkungan dan sosial telah diidentifikasi, diestimasi, dicatat, dilaporkan, dan dievaluasi oleh manajemen, terutama untuk biaya Health, Safety and Environment (HSE). Namun demikian, beberapa aktivitas sosial dan lingkungan masih dicatat bercampur di dalam biaya konstruksi baik biaya langsung dan tidak langsung sehingga akan menyulitkan identifikasi dan evaluasi penerapan strategi keberlanjutan secara keseluruhan di perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan, pengembangan kebijakan dan praktik keberlanjutan, dan pengembangan sistem laporan keberlanjutan. Perusahaan disarankan untuk dapat melakukan integrasi akuntansi hijau dengan akuntansi biaya secara keseluruhan tidak terbatas pada biaya HSE untuk mempermudah evaluasi dan penyajian informasi yang lebih akurat terkait praktik keberlanjutan.

---

Indonesia's development strategy are focused on infrastructure development have a posisive impact on GDP and employment, and also driving growth in the construction industry, including PT XYZ as construction company. However, PT XYZ’s activities in construction also carry negative impacts on social and environment that could affect operational activities. Therefore, PT XYZ needs to have social and environmental strategies and disclose them to the public through sustainability reporting. In this context, green accounting can support PT XYZ’s management in providing better information about social and environmental activities to evaluate environmental and social strategy in sustainability reporting. This study evaluates the implementation of green accounting on social and environmental strategies for sustainability reporting in PT XYZ. Data for this study were obtained through in-depth interviews, and documentation. Analysis was conducted using narrative analysis, and content analysis. The evaluation results indicate that PT XYZ has established sustainability and procedure to support its social and environmental strategies based on indicator of sustainability. PT XYZ has also implemented green accounting to present information regarding the implementation of these social and environmental strategies. Environmental and