Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dan Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 (PP Pengupahan) mengatur tentang pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah pekerja, yang mana besarannya disesuaikan dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Pengenaan denda tersebut diberikan dalam rangka melindungi hak pekerja atas kesejahteraan, salah satunya bersumber dari penerimaan upah secara layak, tepat waktu, dan berkesinambungan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan dan narasumber untuk melengkapi kebutuhan penelitian akan data-data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana tercermin melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg dan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis hakim justru menghapus pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah dengan sejumlah pertimbangan tertentu. Seharusnya, upah dipandang sebagai hal esensial bagi pekerja yang dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga perlindungan terhadapnya harus selalu diusahakan. Dengan menghapuskan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah, Majelis Hakim dipandang tidak memberi keadilan dan menghalangi pekerja dalam memperoleh hak atas kesejahteraan. Oleh karenanya, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus dapat menjamin pembayaran upah pekerja ke depannya dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama mengenai tanggal pembayaran upah setiap bulan dan mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah pekerja. Adapun, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pembayaran upah pekerja.

---

Article 95 paragraph (2) of the Law Number 13 of 2003 on Manpower and Article 61 of Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages regulate the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying workers' wages, the amount of which is adjusted to a certain percentage of the workers' wages. The imposition of fines is given to protect workers' rights to welfare, one of which stems from receiving wages in a decent, timely, and sustainably. This thesis is prepared using the doctrinal legal research method by utilizing secondary data obtained through literature review and by conducting interviews with several informants and sources to complement the research needs for supporting data. The research results show that in practice, these provisions have not been fully implemented properly as reflected in the Industrial Relations Court Decision Number 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg and the Supreme Court Number 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. In the Supreme Court Decision, the panel of judges actually removed the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying wages with certain considerations. Wages should be seen as essential for workers to meet their and their families' needs, thus protection for it should always be sought. By removing the imposition of fines for delays in paying wages, the panel of judges is considered to not provide justice and hinder workers in obtaining their rights to welfare. Therefore, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor must ensure that future payment of workers' wages is carried out properly. In addition, it is necessary to collectively agree and stipulate in the Employment Agreement, Company Regulations, or Collective Labor Agreement regarding the date of wage payment each month and the mechanism for imposing fines for delays in paying workers' wages. Furthermore, government intervention is needed to oversee the implementation of workers' wage payments."

"Tesis ini membahas mengenai akibat hukum Putusan Pernyataan Pailit dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum yang tetap mengenai kewajiban pembayaran upah buruh/pekerja dan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh/pekerja pada PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) ditinjau dari undang-undang kepailitan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptifanalitis yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila telah keluar putusan pernyataan pailit, maka sebagi akibat hukumnya, putusan Pengadilan Hubungan Industrial harus dihentikan proses eksekusinya meskipun putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap. Dan juga tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) kepada buruh/pekerjanya yang telah melakukan kewajibannya.

---

This thesis discusses the legal consequences statement Bankruptcy Decision associated with the Industrial Relations Court decision that has legal force of the obligation to pay a fixed wage / labor and on the legal protection given to the laborers / workers at PT. Magnoliatama palace (in bankruptcy) in terms of the bankruptcy laws. This thesis is a juridical-normative research typology descriptive-analytical study using secondary data. Pursuant to Article 31 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, if the bankruptcy judgment has come out, then as a result of the law, the decision of the Industrial Relations Court has to stop the process of execution despite the decision of the Industrial Relations Court has the legal power remains. And also the lack of legal protection given from PT. Istana Magnoliatama (on bankruptcy) to workers / employees who have been doing their duty."

"Pemberlakuan asas No Work No Pay pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja terjadi ketika pekerja dirumahkan karna alasan internal (pengaruh penurunan bisnis) maupun eksternal (kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Sebagaimana diketahui, asas No Work No Pay tidak dapat serta-merta diberlakukan dalam situasi tersebut, karna tidak bekerja dalam periode tertentu bukan merupakan keinginan dari pekerja maupun bukan kesalahan pekerja. Dalam praktiknya penerapan asas No Work No Pay dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi pekerja, karna dengan tidak mendapatkan upah, maka pekerja tidak dapat menerima pendapatan bagi kehidupannya. Sehingga penerapan asas No Work No Pay pengupahan secara sepihak ini dapat menimbulkan perselisihan ketika pekerja dirumahkan dalam situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktek pengupahan saat pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Pemerintah dalam masa pendemi Covid-19 mengeluarkan beberapa aturan terkait pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi Covid-19 termasuk bagaimana pengupahannya melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pentingnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang efektif untuk menjamin kepastian hukum, sehingga jelas bagaimana perlindungan hukum mengenai pengupahan pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja yang dirumahkan, serta penyelesaian perselisihan mengenai pengupahan, dan bagaimana selharulsnya pelngatulran pelngulpahan pada saat pandelmi Covid-19 ketika pelkelrja dirulmahkan melalui kesepakatan Bipartite.

---

The implementation of the No Work No Pay principle during the Covid-19 pandemic for workers occurred when workers are standing down due to internal reasons (effect of a decline in business) or external (policy of imposing restrictions on community activities). As known, the principle of No Work No Pay cannot be automatically applied in this situation because not working for a certain period is not the urge of the worker or the worker's fault. In practice, the application of the No Work No Pay principle can provide benefits for companies, but on the other hand it causes losses for workers, because by not getting wages, workers cannot receive income for their lives. Therefore, the unilateral application of the No Work No Pay wages principle can lead to disputes when workers are standing down during the Covid-19 pandemic situation. This research was conducted to analyze wage practices during the Covid-19 pandemic issued by the Government for legal protection for workers. The government during the Covid-19 pandemic issued several regulations regarding the implementation of work relations during the Covid-19 pandemic including how remuneration was through the Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 104 of 2021 and Regulation of the Minister of Labor Number 2 of 2021. This research uses data analysis techniques that are descriptive qualitative, with secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. By using normative juridical research methods, this paper will analyze how important it is for the government to issue effective regulations to guarantee legal certainty, so that it is clear how the legal protection regarding wages during the Covid-19 pandemic for workers who were standing down, as well as the settlement of disputes regarding wages, and how the ideal of wage regulations should be carried out during the Covid-19 pandemic when workers were standing down through a bipartite agreement."

"Pekerja harian lepas merupakan pekerja yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah harian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pekerja di Indonesia sebagian besar berfokus pada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini menyebabkan kurangnya ketentuan yang tegas mengenai hak-hak pekerja harian lepas ketika mengalami pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal atau yang biasa disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Berupa bahan hukum primer yakni, peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 392 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja bagi pekerja lepas dengan alasan mangkir harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kriteria yang jelas, dengan bukti ketidakhadiran yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, status pekerja harian lepas dalam kontrak kerja juga perlu dinyatakan secara eksplisit guna menghindari sengketa, utamanya dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pekerja yang bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu hari) hari dalam 1 (satu) bulan dapat dianggap sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga pengusaha harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pekerja dengan menghindari potensi sengketa hukum.

---

Casual daily workers are workers who do work and receive daily wages. The laws and regulations governing worker protection in Indonesia mostly focus on workers with fixed-term work agreements. This causes a lack of strict provisions regarding the rights of casual daily workers when their employment is terminated. This research was conducted using a doctrinal method or what is usually called a library legal research method to obtain secondary data. In the form of primary legal materials, namely, statutory regulations and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 392 K/Pdt.Sus-PHI/2023. The research results concluded that termination of employment for freelance workers for reasons of absenteeism must be carried out carefully and based on clear criteria, with valid proof of absence in accordance with applicable regulations. Apart from that, the status of casual daily workers in work contracts also needs to be stated explicitly to avoid disputes, especially with the Supreme Court decision which states that workers who work more than 21 (twenty one) days in 1 (one) month can be considered as Indefinite Time Workers, so employers must comply with applicable regulations to protect workers' rights by avoiding potential legal disputes."

"Penelitian ini menghubungkan antara pay satisfaction dengan employee engagement, mengingat kebijakan pay dan benefits merupakan landasan awal dalam meningkatkan employee engagement. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Lembaga XYZ di Jakarta pada bulan Maret – Mei 2014 dengan metode analisis kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan total responden yang didapatkan sebanyak 260 orang. Pay satisfaction diukur ke dalam empat dimensi, yaitu pay level, benefits, raises, structure and administration menggunakan Pay Satisfaction Questionnaire (PSQ). Sedangkan employee engagement diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Institute for Employment Studies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pay satisfaction pegawai Lembaga XYZ cenderung rendah dan tingkat employee engagement cenderung tinggi. Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa kepuasan terhadap benefits dan structure and administration terbukti secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap employee engagement, sedangkan kepuasan terhadap pay level dan raises tidak terbukti secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap employee engagement.

---

This study aims to determine the relationship between pay satisfaction with employee engagement, considering pay and benefits policies are initial foundation to increase employee engagement. This research was conducted at XYZ Institution Headquarters in Jakarta in March-May 2014, using a quantitative analysis method. Data were collected through questionnaires with total respondents 260 people. Pay satisfaction was measured into four dimensions using the Pay Satisfaction Questionnaire (PSQ), consist of pay level, benefits, raises, structure and administration. Employee engagement was measured using an instrument developed by the Institute for Employment Studies. The results showed that the level of pay satisfaction employee XYZ Institution tend to be rather low and the level of employee engagement tend to be rather high. Hypothesis testing concluded that satisfaction of benefits and satisfaction of structure and administration have significant positive influences on employee engagement, while satisfaction with pay level and raises do not have significant positive influences on employee engagement."

"Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi selular di Indonesia, membuat persaingan antara perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular semakin ketat sehingga industri telekomunikasi menjadi sangat menarik untuk diamati. Dorongan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jasa telekomunikasi yang berkualitas semakin mendesak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan.Diantara persaingan pasar yang semakin memanas, PT. XYZ sebagai senior di bidang telekomunikasi selular harus mampu bersaing dengan mempertajam misi perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan pengguna jasanya. Pangsa pasar yang saat ini sudah dikuasai tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Untuk dapat mencapai hal tersebut, perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai performa perusahaan yang lebih baik. Sebagai perusahaan besar, PT. XYZ tentu akan menuntut kompetensi para karyawannya sehingga dapat tercipta performa perusahaan yang baik Dalam usaha mencapai hal tersebut perusahaan memberikan kompensasi manajemen sebagai pemacu kinerja manajemen. Tetapi perlu diperhatikan kembali agar pemberian kompensasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Hal ini perlu diwaspadai mengingat rentannya tindakan-tindakan oportunis dari manajemen untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan pribadi (dengan adanya sistem pemberian kompensasi, manajemen memanipulasi performance perusahaan agar telihat baik).Executive Compensation merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemilik perusahaan agar manajemen bekerja sesuai keinginan pemilik. Dimana keinginan pemilik adalah memperoleh return yang maksimal relatif terhadap resiko yang diambil. Karena itu, pemilik memberikan kompensasi manajemen untuk menjembatani keinginannya dengan manajemen. Sementara dari sudut pandang karyawan terkadang berbeda, kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan terkadang justru memacu tindakan oportunis untuk kepentingan pribadi.Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa praktik pemberian kompensasi pada PT. XYZ, untuk menjawab pertanyaan apakah pemberian kompensasi yang dilakukan benar-benar dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan atau tidak. Atau dengan kata lain apakah praktik pemberian kompensasi sudah tepat yang merupakan cerminan dari performa perusahaan sebenarnya. Adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya hal tersebut adalah praktik earnings management. Karena itu akan dianalisa juga mengenai ada atau tidaknya indikasi bahwa manajemen melakukan praktik tersebut.Keterbatasan data yang diperoleh, tidak menjadi penghambat untuk melakukan analisa sistem pemberian kompensasi. Data yang didapat adalah data dari tahun 1998-2003. Mengingat pada tahun 1997 terjadi krisis moneter maka bila digunakan akan bias hasilnya. Adapun variabel yang digunakan untuk menganalisa apakah terdapat indikasi terjadi praktik earnings management adalah variabel discretionary accrual, variabel cash compensation, variabel rasio dan variabel regresi. Pada akhir analisa dan pembahasan penulis juga berusahan memberikan saran yang berguna untuk memperbaiki praktik pemberian kompensasi manajemen dan untuk menambah acuan penelitian yang akan dilakukan."

"Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Grogol Jakarta Barat adalah suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan berada di bawah naungan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perindustrian dan Perdagangan. PPEI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi dalam upaya melakukan ekspor.Sebagai organisasi yang menyediakan jasa pendidikan/pelatihan bagi masyarakat unium, PPEI telah merancang berbagai topik pelatihan. Topik-topik pelatihan yang diselenggarakan PPEI dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu: Perdagangan Ekspor, Pengawasan Mutu, Pameran Dagang, dan Bahasa Niaga. Dari 4 kelompok pelatihan tersebut, hanya kelompok Perdagangan Ekspor yang menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja karyawan. Kinerja karyawan berkaitan erat dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Dalam tesis ini dilakukan penelitian tentang Kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Ada dua permasalah yang ingin dijawab data penelitian ini, yaitu: l) Bagaimana kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia ?, dan 2) Bagaimana persepsi karyawan terhadap kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia ?. Sedang tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Menjelaskan kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, dan 2) Menjelaskan persepsi karyawan terhadap kompensasi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia.Menurut Gibson et at. (1995:30), bahwa pemberian kompensasi kepada karyawan ditentukan oleh hasil evaluasi prestasi kerja karyawan tersebut. Prestasi kerja karyawan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: motivasi, pengalaman, serta kemampuan dan keterampilan. Motivasi karyawan itu sendiri dipengaruhi oleh kepuasan atau persepsi karyawan tentang kompensasi. Persepsi karyawan terhadap kompensasi dapat diuraikan menjadi persepsi terhadap kompensasi finansial, kompensasi non finansial, keadilan internal, dan keadilan eksternal."

"Sejumlah penelitian telah membuktikan adanya kesenjangan upah antar gender di Indonesia. Dari penelitian-penelitian tersebut, diketahui bahwa sebagian besar kesenjangan upah antar gender di Indonesia disebabkan oleh komponen yang tidak terjelaskan yang juga dianggap sebagai komponen diskriminasi. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan aspek komuter yaitu waktu komuter dalam menjelaskan kesenjangan upah antar gender di Indonesia. Dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca, penelitian ini menganalisis data Survei Angkatan Kerja Nasional 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa waktu komuter berpengaruh positif terhadap kesenjangan upah antar gender. Hasil analisis dekomposisi Blinderr-Oaxaca juga menunjukkan bahwa penambahan variabel waktu komuter dapat meningkatkan proporsi kesenjangan upah antar gender yang terjelaskan dari 14,2% hingga 22,6% dari total kesenjangan upah pada pekerja formal dan dari 22,3% menjadi 36,2% pada pekerja informal. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya efek spatial entrapment dan tanggung jawab rumah tangga pada pekerja perempuan di Indonesia yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan

---

Several researches have proven the existence of gender wage gap in Indonesia. From those researches, it can be inferred that the majority of gender wage gap in Indonesia is consisted of unexplained parts which is commonly interpreted as discrimination. This research aims to explain the unexplained part of gender wage gap in Indonesia through the inclusion of commuting aspect, which is commuting time. By using Blinder-Oaxaca decomposition method, this research analyzes the data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Indonesian Labor Force Survey) 2019. The results have shown that commuting time is positively correlated to wage. Blinder-Oaxaca decomposition also shows that inclusion of commuting time is able to increase the proportion of explained part of the wage gap from 14,2% to 22,6% in formal worker group and from 22,3% to 36,2% in informal worker group. This research has also identified the effect of spatial entrapment and household responsibility on Indonesian female workers, which is essential to be considered in policymaking."

"Isu kesenjangan upah ibu merupakan salah satu kontributor utama yang memperluas jurang kesenjangan upah antar jender. Dalam melakukan analisis terkait kesenjangan upah ibu, penting untuk mengkonsiderasi karakteristik jenis pekerjaan karena jenis pekerjaan yang berbeda membutuhkan keterampilan yang berbeda serta memiliki hak dan kewajiban ketenagakerjaan yang berbeda. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2020, studi ini menganalisis kesenjangan upah ibu berdasarkan jenis pekerjaan profesional (kerah putih) dan non-profesional (kerah abu-abu dan kerah biru). Metode dekomposisi Oaxaca Blinder dan RIF-Oaxaca digunakan untuk melihat besar kesenjangan dan perbedaan pola yang terbentuk antar jenis pekerjaan yang berbeda (between group) serta antar kuintil upah yang berbeda (within group). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesenjangan upah ibu tidak terjadi atau kecil terjadi di pekerjaan kerah putih (profesional) dibandingkan dengan pekerjaan kerah abu-abu dan biru (non-profesional). Kesenjangan upah ibu yang terjadi tersebut sebagian besar disebabkan karena faktor perbedaan produktivitas dan karakteristik antara ibu dan non-ibu di dunia kerja. Selain itu, di kerah abu-abu ditemukan fenomena sticky wage atau semakin kecil kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi, sebaliknya di kerah biru terjadi fenoma glass ceiling atau semakin besar kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi.

---

The issue of the motherhood wage gap is one of the main contributors that widen the gender wage gap. To analyse the motherhood wage gap, it is important to consider the characteristics of the occupations because different occupations require different skills and provide different privileges, labor rights, and demands for workloads. Using SAKERNAS 2020 data, this study analyses motherhood wage gap in professional (white-collar) and non-professional (grey-collar and blue-collar) occupations. The Oaxaca Blinder and RIF-Oaxaca decomposition methods were used to see the size of the gap and the different patterns formed between different types of occupations (between groups) and different wage quintiles for the same occupations (within groups). The results of this study indicate that motherhood wage gap is less likely to occur in white-collar jobs (professional) compared to gray-collar and blue-collar jobs (non-professional). The gap that occurs is largely due to differences in productivity and characteristics between mothers and non-mothers in the workplace. In addition, there is sticky wage phenomenon or the smaller the quintile of the wage distribution, the larger the wage gap will be in grey-collar jobs. On the contrary, glass ceiling is often found in blue-collar jobs."