Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat mobile, perlahan telah mengubah cara masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi. Seiring berkembang dan meluasnya tradisi bertransaksi secara online, mulai bermunculan inovasi khususnya dalam dunia media sosial, salah satunya adalah praktik lelang yang semakin marak di platform media sosial seperti Instagram. Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan lelang melalui media elektronik yang diselenggarakan di media sosial Instagram menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai lelang, serta pelindungan hukum terhadap konsumen peserta lelang online yang dirugikan yang diselenggarakan di media sosial Instagram. Penelitian ini dibuat menggunakan metode doktrinal, yaitu sebagian besar data penelitian berasal dari studi kepustakaan berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, buku-buku, serta jurnal hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Lelang yang diselenggarakan melalui media elektronik yaitu media sosial Instagram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Lelang. Lelang yang diselenggarakan melalui media sosial Instagram tidak dapat dikategorikan sebagai Lelang apabila melihat ketentuan perundang-undangan mengenai Lelang, melainkan hanyalah merupakan transaksi jual-beli dengan cara yang menyerupai lelang. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU PK, UU ITE, PP PMSE, dan juga KUHP, antara lain perlindungan litigasi (melalui pengadilan) ataupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sementara, terdapat pengenaan sanksi pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak penipuan atas transaksi jual-beli online di media sosial tersebut. Instagram, sebagai platform media sosial dan bukan e-commerce, tidak memiliki wewenang untuk mengungkap informasi pribadi pengguna, sehingga implementasi perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha di media sosial Instagram seringkali sulit untuk diterapkan.

---

The improvement in information and communication technology, especially the internet and mobile devices, has slowly changed the way people as consumers transact. Along with the development and widespread tradition of online transactions, innovations began to emerge, especially in the world of social media, one of which is the increasingly widespread practice of auctions on social media platforms such as Instagram. This thesis analyzes the implementation of auctions through electronic media held on Instagram social media according to applicable laws and regulations in Indonesia regarding auctions, as well as legal protection for consumers who are harmed by online auction participants held on Instagram social media. This research is made using the doctrinal method, namely most of the research data comes from literature studies in the form of legislation, government regulations, ministerial decisions, books, and law journals that will be used to answer problems arising from the formulation of the problem. Based on the results of the research, Auctions held through electronic media, namely Instagram social media, are not in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia regarding Auctions. Auctions held through Instagram social media cannot be categorized as auctions when looking at the statutory provisions regarding auctions, but are only buying and selling transactions in a way that resembles an auction. Legal protection efforts that can be given to consumers who are harmed because they do not get their rights as consumers when referring to the relevant laws and regulations, namely the Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law, Government Regulation on Electronic Commerce, and also the Criminal Code, include litigation protection (through the court) or non-litigation (outside the court). Meanwhile, there is the imposition of criminal sanctions that can be applied to perpetrators of fraud in online buying and selling transactions on social media. Instagram, as a social media platform and not e-commerce, does not have the authority to disclose users' personal information, so the implementation of legal protection and sanctions against business actors on Instagram social media is often difficult to implement."

"Penelitian ini menganalisis perilaku doksing, terutama yang dilakukan oleh figur publik, menggunakan metode yuridis-normatif. Fokusnya adalah penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam UU PDP terkait doksing, pertanggungjawaban hukum pelaku, dan perlindungan bagi korban menurut UU PDP dan UU ITE. Doksing, pengungkapan Data Pribadi tanpa izin, dapat melanggar prinsip UU PDP seperti terbatas dan spesifik, merugikan hak subjek, dan melanggar transparansi hukum. Meski UU PDP dan UU ITE memberikan dasar hukum, belum ada regulasi eksplisit mengenai doksing, menciptakan ketidakpastian hukum. Dampak doksing, khususnya oleh figur publik, kompleks dan serius, termasuk dampak psikologis, emosional, ekonomis, dan sosial pada korban. UU PDP dan UU ITE bisa memberikan perlindungan, meski tidak eksplisit, dengan sanksi pidana penjara dan denda. Namun, pengaturan eksplisit tentang doksing dibutuhkan untuk kepastian hukum. Pembentukan regulasi tersebut harus mempertimbangkan dampak berkepanjangan pada korban sebagai dorongan untuk menghentikan praktik doksing dan memberikan keadilan.

---

This research analyzes doxing behavior, especially by public figures, using a juridical-normative method. The focus is on the application of principles of Personal Data processing in the Personal Data Protection Law (UU PDP) related to doxing, legal accountability of perpetrators, and legal protection for victims according to UU PDP and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Doxing, the unauthorized disclosure of Personal Data, may violate UU PDP principles such as limitations, subject's rights, and legal transparency. Although UU PDP and UU ITE provide a legal basis, there is no explicit regulation on doxing, creating legal uncertainty. The impact of doxing, especially by public figures, is complex and serious, including psychological, emotional, economic, and social effects on victims. UU PDP and UU ITE can offer protection, although not explicitly, with criminal sanctions such as imprisonment and fines. However, explicit regulation on doxing is needed for legal certainty. The formulation of such regulation should consider the prolonged impact on victims as an incentive to stop doxxing practices and provide justice."

"Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan berdampak langsung pada peningkatan permintaan terhadap barang thrift di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Barang thrift merupakan barang bekas pakai maupun barang cacat produksi yang tidak lolos standar pabrik. Daripada dibuang dan berujung menjadi sampah, barang thrift yang dinilai masih layak pakai kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu menarik di mata konsumen karena dapat memperoleh barang dengan lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah. Akan tetapi, pemerintah telah menetapkan larangan untuk impor barang bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Larangan ini dibuat karena barang bekas dianggap sampah dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ditambah lagi, muncul permasalahan baru karena barang thrift yang dijual seringkali dibawah standar yang berlaku di masyarakat sehingga kemudian merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya hak konsumen yang dilanggar dalam peristiwa ini. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen barang thrift. Akan tetapi, masih terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait standarisasi penjualan barang bekas sehingga kemudian menjadi celah bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dari kewajibannya bertanggung jawab.

---

The increasing awareness towards environmentally friendly sustainable development has a direct impact on increasing demand for thrift goods throughout the world, including in Indonesia. Thrift goods are used goods or rejected goods that do not pass factory standards. Instead of being thrown away and ending up as trash, thrift goods that are considered fit for use are then sold at a lower price. This is certainly attractive in the eyes of consumers because they can obtain goods that are more environmentally friendly and at lower prices. However, the government has stipulated a ban on the import of used goods in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods. This ban was made because used goods are considered trash and dangerous to public health. In addition, new problems arise because thrift goods sold are often below the standards prevailing in society, which then harm consumers. Therefore, it is important to know about consumer protection arrangements in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection because consumer rights were violated in this event. Based on the research results, there are sanctions for business actors who harm consumers of thrift goods. However, there is still a legal vacuum in the laws and regulations in Indonesia regarding the standardization of the sale of used goods so that it becomes a loophole for business actors to escape from their responsibilities."

"Pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam mempromosikan produknya. Salah satu cara yang digunakan adalah menyewa jasa buzzer untuk menulis ulasan palsu di media sosial agar produk janama menjadi bahan perbincangan dan dikenal lebih luas. Unggahan ulasan palsu oleh buzzer dilakukan berulang-ulang dengan narasi yang mirip dan secara massal oleh akun bot atau anonim. Buzzer bertindak seolah seperti konsumen yang telah mencoba produk dan memberikan rekomendasi produk kepada pengguna lainnya. Strategi pemasaran ini mendorong konsumen untuk membeli produk janama, karena konsumen pada umumnya menggunakan informasi dari Word of Mouth sebagai bahan pertimbangan dalam bertransaksi. Penggunaan informasi dari ulasan palsu menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen. Sebab, informasi tersebut dapat tidak benar, tidak jujur, dan tidak lengkap. Konsumen yang membuat keputusan berdasarkan informasi dengan karakteristik tersebut berpotensi mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Pada praktiknya, sulit bagi konsumen untuk dapat membedakan ulasan yang ditulis oleh buzzer dengan yang ditulis oleh konsumen asli berdasarkan pengalaman yang nyata. Meskipun demikian, di Indonesia masih belum terdapat regulasi spesifik mengenai tindakan menulis dan menyuruh orang lain untuk menulis ulasan palsu sebagai upaya pemasaran. Sementara itu, Inggris memiliki regulasi yang spesifik mengatur mengenai tindakan menulis dan menyuruh orang lain untuk menulis ulasan palsu. Melalui penelitian doktrinal yang dilakukan pada tulisan ini, diketahui bahwa jika dibandingkan dengan Inggris regulasi di Indonesia mengenai permasalahan penulisan ulasan palsu oleh buzzer belum dapat sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan menegakkan hak-hak konsumen, terutama dalam memperoleh pertanggungjawaban jika terjadi kerugian. Oleh karena itu, demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan khusus.

---

Companies use various ways to promote their products. One of the methods used is to hire a buzzer to write fake reviews on social media so that the brand's products become the subject of conversation and are more widely known. Uploading fake reviews by buzzers is done repeatedly with similar narratives and en masse by bot or anonymous accounts. Buzzers act like consumers who have tried the product and provide product recommendations to other users. This marketing strategy encourages consumers to buy products from brands, as consumers generally use information from Word of Mouth as a material consideration in transactions. The use of information from fake reviews poses a risk of harm to consumers. This is because the information can be untrue, dishonest and incomplete. Consumers who make decisions based on information with these characteristics have the potential to get products that are not as advertised. In practice, it is difficult for consumers to distinguish reviews written by buzzers from those written by real consumers based on real experiences. However, in Indonesia there are still no specific regulations regarding the act of writing and instructing others to write fake reviews as a marketing effort. Meanwhile, the England has specific regulations governing the act of writing and instructing others to write fake reviews. Through doctrinal research conducted in this paper, it is found that when compared to England, the regulations in Indonesia regarding the issue of writing fake reviews by buzzers have not been able to fully provide legal certainty for consumers and uphold consumer rights, especially in obtaining liability in the event of a loss. Therefore, in order to ensure protection and legal certainty for consumers, more specific and specialized regulations are needed."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan penyelenggaraan, pengaturan pelindungan konsumen, dan peran pemerintah pada sektor pendidikan nonformal khususnya kursus dan pelatihan daring. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berperan dalam memberikan keterampilan praktis, pengetahuan khusus, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi pendidikan (educational technology) semakin pesat. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif bagi peserta didik. Kemendikbud bertanggung jawab atas pengawasan seluruh pendidikan nonformal, namun dalam praktiknya tidak demikian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian akan pelindungan hukum terhadap peserta didik sebagaikonsumen lembaga pendidikan kursus dan pelatihan daring.

---

This paper analyses the implementation arrangements, consumer protection arrangements, and the role of the government in the non-formal education sector, especially online courses and training. This paper is prepared using doctrinal research method. Non-formal education is an education path outside formal education that is structured and tiered. Non-formal education plays a role in providing practical skills, specialised knowledge, and training relevant to the needs of individuals and society. In today's digital era, the development of educational technology is accelerating. This technology can be utilised to create more interactive, interesting and effective learning methods for learners. The Ministry of Education and Culture is responsible for the supervision of all non-formal education, but in practice this is not the case. This creates uncertainty over the legal protection of learners as consumers of online courses and training institutions."

"Karya akhir ini disusun untuk menganalisis penyebarluasan anti-feminisme di media sosial sebagai bentuk gendered hate online dan kekerasan terhadap perempuan. Penulisan karya akhir ini menggunakan analisis wacana kritis feminis oleh Lazar terhadap 11 cuitan akun Twitter @txtdarifeminis. Dengan menggunakan konsep gendered hate online, kekerasan terhadap perempuan, dan teori analisis wacana kritis feminis, karya akhir ini membuktikan bahwa cuitan akun Twitter @txtdarifeminis melakukan gendered hate online dan kekerasan terhadap perempuan. Gendered hate online dalam unggahan akun ini mulai dari tindakan yang mengandung sifat misoginistik dan seksis (shaming, labeling, stereotip gender, rape culture, dan victim blaming) sampai pada penyebaran gagasan yang salah tentang feminisme. Sedangkan, kekerasan terhadap perempuan dalam karya akhir ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan simbolik dan ancaman kekerasan fisik.

---

This paper discusses the analysis of the widespread of anti-feminism on social media as gendered hate online and violence against women. This paper uses feminist critical discourse analysis technique and data were collected from 11 tweets of Twitter account, @txtdarifeminis. This paper uses the concept of gendered hate online, violence against women, and the theory of feminist critical discourse analysis. This paper proves that tweets from account @txtdarifeminis did gendered hate online and violence against women. Gendered hate online on these tweets included actions that contained misogynistic and sexsism (such as shaming, labeling, gender stereotype, rape culture, and victim blaming) to disseminated false idea of feminism. Violence against women in this paper divided into symbolic violence and physical violence threat."

"Lelang online di media sosial merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi media sosial. Salah satu media yang digunakan untuk kegiatan lelang online adalah Instagram. Instagram digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan viktimisasi penipuan lelang online. Dengan menggunakan routine activity theory tulisan ini akan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi viktimisiasi penipuan lelang online di media sosial Instagram. Data yang ada pada penulisan ini menggunakan data sekunder dari media sosial yang akan dianalsis dengan teknik analisis narasi. Berdasarkan hasil penelitian, adalah terdapat 3 (tiga) faktor viktimisasi penipuan lelang online di Instagram. Pertama, pemanfaatan computing environment pada Instagram yang merupakan motivated offender. Kedua, perilaku risk-taking korban yang mempengaruhi korban menjadi suitable target. Terakhir, kurangnya pengawasan yang handal oleh provider yaitu Instagram dan Pemerintah yang merupakan uncapable guardian.

---

Online auctions on social media are a form of abuse of the function in social media. One of the social media used for online auction activities is Instagram. Instagram is used by criminals to do victimization on online auction fraud. By using routine activity theory, this paper will explain the factors that influence the victimization of online auction fraud on social media Instagram. The data used in this paper is a secondary data from social media which will be analyzed using narrative analysis techniques. Based on the research results, there are 3 (three) factors of victimization of online auction fraud on Instagram First, the use of the computing environment on Instagram which is a motivated offender. Second, the victim's risk-taking behavior that influences the victim to become a suitable target. Finally, there is a lack of reliable supervision by providers, namely Instagram and the government, which are uncapable guardians."

"Dengan semakin berkembangnya penggunaan media sosial di Indonesia, TikTok telah menjadi platform media sosial yang populer dan menghipnotis di kalangan khalayak Indonesia karena kontennya yang menyenangkan dan fitur aplikasi yang unik. Selain itu, TikTok membangun semangat komunitas yang dialami oleh penggunanya, membangun persahabatan, kebebasan dalam mengekspresikan kehidupan mereka, dan membangun pengaruh dan keunggulan digital mereka secara signifikan. Tujuan dari studi kuantitatif ini adalah untuk menyelidiki proses mendasar di mana karakteristik konten influencer media sosial memengaruhi aktivitas online terkait merek konsumen melalui parasocial relationship dan wishful identification. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari 230 pengguna TikTok yang mengikuti influencer media sosial, dan data dianalisis menggunakan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi karakteristik konten influencer media sosial, yaitu kualitas informasi, kualitas desain, kualitas teknologi, dan kreativitas, merupakan faktor kuat dari hubungan parasosial. Dimana wishful identification secara signifikan dapat terjadi oleh kualitas informasi, kualitas desain, dan kreativitas. Wishful identification dan parasocial relationship juga telah ditemukan sebagai faktor signifikan dari keterlibatan konsumen dengan merek. Temuan penelitian ini menyajikan wawasan tambahan yang relevan tentang bagaimana influencer media sosial dapat mempromosikan diri mereka agar lebih berdampak dalam mendukung produk atau layanan dengan mempersonalisasi konten media sosial mereka.

---

With the increasing development of social media usage in Indonesia, TikTok has become a popular and hypnotic social media platform among Indonesian audiences due to its enjoyable contents and unique application features. Moreover, TikTok allows the users to enhance their spirit, build friendships, showcase their lives, and precipitously build up their digital influence and prominence. The purpose of this quantitative study is to investigate the fundamental processes whereby social media influencers’ content characteristics impact consumers’ online brand-related activities through parasocial relationships and wishful identification. Purposive sampling was used to accumulate data from 230 TikTok users and followed social media influencers, and the data was analyzed employing Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The research findings demonstrate that all dimensions of content characteristics of social media influencers, namely information quality, design quality, technology quality, and creativity, are powerful determinants of parasocial relationships. Whereby wishful identification is significantly inferred by information quality, design quality, and creativity. Wishful identification and parasocial relationships have also been discovered as significant factors of customer engagement with brands. This research findings present relevant additional insight towards how social media influencers can promote themselves being more impactful in endorsing products or services by personalizing their social media content."

"Pertumbuhan transaksi melalui electronic commerce (e-commerce) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan konsumen. Salah satu e-commerce yang saat ini cukup menarik minat masyarakat adalah Online Travel Agent (OTA). Adapun OTA merupakan agen perjalanan berbasis digital yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan jasa perjalanan wisata melalui suatu aplikasi atau website. Umumnya, OTA memiliki berbagai macam jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen, namun dalam penelitian ini, hal yang akan menjadi fokus utama pembahasan adalah terkait jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Meskipun OTA memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi OTA tetap membawa berbagai permasalahan. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengatur mengenai OTA secara khusus di Indonesia juga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Hal ini berbeda dengan India yang telah memiliki aturan khusus terkait OTA. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia dan India, ketentuan bentuk pelindungan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku usaha penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang ada di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia hampir serupa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di India. Terdapat beberapa ketentuan mengenai bentuk pelindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peraturan di India yang belum diatur dalam peraturan penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat aturan khusus mengenai penyelenggaraan OTA, maka tanggung jawab antara perusahaan OTA dan penyedia tempat penginapan hanya dapat mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan OTA di Indonesia.

---

The growth of transactions through electronic commerce (e-commerce) has resulted in an increase in the number of consumer complaints. One of the e-commerce that is currently quite interesting to the public is the Online Travel Agent (OTA). OTA is a digital-based travel agent that functions as a medium for promotion and sales of travel services through an application or website. Generally, OTA has a variety of services that can be offered to consumers, but in this study, the main focus of the discussion will be related to lodging booking services through OTA. Although OTA provide convenience for consumers in transacting, OTA still brings various problems. In addition, the absence of rules specifically governing OTAs in Indonesia has also resulted in legal uncertainty for consumers who use lodging booking services through OTAs. This is different from India which already has specific rules regarding OTA. Through juridical-normative research, this paper discusses common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTA in Indonesia and India, provisions for legal protection, and the liability of business actors who provide lodging booking services through OTA in Indonesia and compares them with the existing regulations in India. The results of the study show that the common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTAs in Indonesia are almost similar to the problems that occur in India. There are several provisions regarding the form of legal protection and the liability of business actors in regulations in India that have not been regulated in the regulations for lodging booking services through OTA in Indonesia. Furthermore, because in Indonesia there are no specific regulations regarding the implementation of OTA, the responsibility between the OTA company and the accommodation provider can only refer to the terms and conditions that have been set by each OTA company in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan dalam kegiatan di Indonesia. Pada bab terakhir, skripsi ini akan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan Yudha Manggala lewat Grab Toko pada Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dengan didukung oleh peraturan-perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan yang dilakukan dalam kegiatan maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara pidana, secara perdata, maupun secara administratif. Lalu, mengenai analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, hakim telah tepat dalam memutus bahwa Yudha Manggala bersalah atas penipuan yang ia lakukan lewat Grab Toko. Hakim telah tepat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan ini. Sayangnya, hakim tidak menguraikan pasal tersebut dengan baik dalam putusannya. Tidak digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya juga menjadi hal yang disayangkan, sebab perbuatan Yudha Manggala lewat Grab Toko melanggar banyak ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the legal protection of the consumer rights and the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities in Indonesia. In the last chapter, this thesis will analyze the fraud case committed by Yudha Manggala through Grab Toko in Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. The research in this thesis was carried out using a normative juridical research method and descriptive research types. Based on the research, it is known that the rights and obligations of consumers and business actors are protected by the Consumer Protection Act supported by other laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems. Regarding the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities, business actors can be held criminally, civilly or administratively responsible. Regarding the analysis of Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the judge was right in deciding that Yudha Manggala was guilty of the fraud he committed through the Grab Toko. The judge has correctly used Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law in this decision. Unfortunately, the judge did not elaborate on the article properly in his decision. The public prosecutor's failure to use the provisions of the Consumer Protection Act in his indictment is also unfortunate, because Yudha Manggala's actions through Grab Toko violated many provisions of the Consumer Protection Act."