Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan Environmental, Social, and Governance ESG) di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan iklim global dengan menganalisis acuan instrumen hukum untuk implementasi ESG di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini menyoroti perlunya standar nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan berbagai standar yang telah ada dan terus berkembang dari lembaga-lembaga pihak ketiga dalam penilaian ESG, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar yang tegas untuk mencapai kepastian dan menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Meskipun pelaporan ESG di Indonesia bersifat sukarela, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari penetapan pengaturan, kebijakan, hingga pengawasan. Penempatan ESG sebagai instrumen sukarela membutuhkan pengaturan dan kebijakan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan implementasi ESG yang optimal. Tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan ESG di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menetapkan standar, regulasi, dan pengawasan yang tepat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan untuk mengatasi perubahan iklim.

---

This paper examines the urgency of regulating Environmental, Social, and Governance (ESG) in Indonesia in response to global climate change by analyzing legal instruments for ESG implementation in Indonesia using doctrinal research methods. The paper highlights the need for national standards to enhance transparency and accountability in ESG reporting by companies in Indonesia. With various existing and continuously developing standards from third-party institutions in ESG assessments, the Indonesian government must establish clear standards to ensure certainty and avoid unwanted issues. While ESG reporting in Indonesia is voluntary, the government needs to take proactive steps to address various problems, from setting regulations and policies to overseeing their implementation. The placement of ESG as a voluntary instrument requires strict regulation and policy from the government to ensure optimal ESG implementation. This paper emphasizes that the success of ESG implementation in Indonesia requires active involvement from the government in setting standards, regulations, and oversight to ensure transparency, accountability, and sustainability in corporate business practices to address climate change."

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"Munculnya pandemi Covid-19 membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat, yang mengakibatkan kestabilan dan penurunan perdagangan bursa. Stakeholder menjadi lebih berhati-hati serta selektif saat mengambil keputusan. Maka, perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas kepada stakeholder dalam mengambil keputusan yang akurat. Salah satu informasi perusahaan yang harus diungkapkan adalah informasi non-keuangan, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Penerapan ESG mendorong bisnis perusahaan untuk berperilaku etis, di mana hal ini juga membantu stakeholder untuk terhindar kerugian apabila perusahaan berperilaku yang dapat menimbulkan risiko. Studi ini memiliki tujuan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh dari penerapan ESG terhadap nilai perusahaan di Indonesia, di mana sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2021. Variabel independen pada penelitian yakni Skor ESG, di mana nilai dari tiap komponen merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan Thomas Reuters. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dummy variable, di mana acuannya merupakan Indeks ESG SL IDX KEHATI. Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan, yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skor dan Indeks memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adanya penerapan ESG pada perusahaan dapat meminimalisir asimetri informasi serta potensi konflik dengan para stakeholder. Selain itu, ESG Index digunakan untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder trehadap isu-isu ESG, di mana hal ini dapat memberi sinyal yang memungkinkan stakeholder untuk lebih akurat untuk menilai perusahaan berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam indeks

---

The emergence of the Covid-19 pandemic has made the business competition even tougher, which has resulted in stability and a decline in stock exchange trading. Stakeholders become more careful and selective when making decisions. Therefore, companies must disclose quality financial reports to stakeholders in making accurate decisions. One of the company information that must be disclosed is non-financial information, namely Environmental, Social, and Governance. The application of ESG encourages the company's business to behave ethically, which also helps stakeholders to avoid losses if the company behaves in a way that may pose a risk. This study aims to empirically re-examine the effect of applying ESG on company value in Indonesia, where a sample of companies are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2012-2021. The independent variable in this study is the ESG Score, where the value of each component is the result of an assessment conducted by Thomas Reuters. In addition, this study also uses a dummy variable, where the reference is the ESG SL IDX KEHATI Index. The independent variable in this study is firm value, which is proxied by Tobin's Q. The results show that scores and indexes have a positive influence on firm value. The existence of the application of ESG in companies can minimize information asymmetry and potential conflicts with stakeholders. In addition, the ESG Index is used to address stakeholder concerns about ESG issues, which can provide a signal that allows stakeholders to more accurately assess companies based on the standards specified in the index."

"Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan.

---

Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan."

"Pemegang saham sebagai pemilik dari suatu perseroanterbatas memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturanperundang-undangan. Hak-hak dimaksud antara lain memintadiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasabagi pemegang saham yang memiliki minimal sepuluh persendari seluruh jumlah saham Perseroan. Ternyata dalam tataranpelaksanaannya tidak selalu mudah untuk dapat melaksanakanhak dimaksud. PT. Semen Gresik Tbk. sebagai pemilik 99,99%saham di PT. Semen Padang yang telah meminta kepada DireksiPT. Semen Padang untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dengan agenda mengganti Direksi danKomisaris PT. Semen Padang tidak diterima, karena alasanalasanyang tidak cukup berdasar. Padahal bila merujukkepada Undang-Undang No.1 tahun 1995 terutama pasal 66 danpasal 67 serta Anggaran Dasar PT. Semen Padang, terlihatbahwa alasan yang diajukan untuk mengganti direksi dankomisaris telah cukup kuat. Ketika kemudian permohonanserupa diajukan ke Pengadilan Negeri Padang agar dapatdiizinkan untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa sendiri permohonan ini ditolak. Mahkamah Agungsebagai muara terkhir penegakan hukum di Republik inisetelah menerima permohonan kasasi dari PT. Semen GresikTbk. akhirnya mengabulkan permohonan tersebut karenamenurut Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Padang telah salahmenerapkan hukum. Apabila dasar permohonan PT. Semen GresikTbk. dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good CorporateGovernance dari Organization for Cooperation andDevelopment (OECD), dapat disimpulkan bahwa selain sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam bidangperseroan terbatas, permohonan tersebut juga telah sesuaidengan prinsip-prinsip corporate governance. PutusanMahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Semen Gresik Tbk.selaku pemegang saham mayoritas diharapkan dapat menjadipreseden yang baik bagi iklim penanaman modal di Indonesia"

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kewenangan Bursa Efek Indonesia serta bentuk perlindungan investor dari diterbitkannya peraturan Bursa Efek Indonesia untuk menutup kode broker di bursa pada saat jam perdagangan berlangsung. Dilaksanakannya penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena herding behavior yang terjadi di bursa Indonesia yang memicu Bursa Efek untuk melaksanakan penyesuaian terhadap mekanisme perdagangan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan pengambilan data melalui metode wawancara dengan ahli perdagangan bursa dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan peraturan dan melakukan penyesuaian terhadap sistem atau sarana perdagangan efek. Hasil yang ditemukan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perdagangan di JATS sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia melakukan dua fungsi sebagai SRO, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi regulator atau membuat peraturan dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan bursa. Selain itu, bentuk perlindungan investor dengan adanya peraturan penutupan informasi kode broker secara real-time perdagangan selama jam perdagangan ialah dimungkinkannya pencegahan asimetri informasi dan pasar tidak efisien akibat herding behavior, terpenuhinya ketentuan transparansi informasi di pasar efek, dan mengikuti praktik dan standard yang ditetapkan untuk bursa efek di dunia.

---

This research was conducted to explain the authority of the Indonesian Stock Exchange and the form of investor protection from the issuance of Indonesian Stock Exchange regulations to close broker codes on the stock market during trading hours. The background of this research is the phenomenon of herding behavior that occurs in the Indonesian Stock Exchange which triggers the Stock Exchange to make adjustments to the securities trading mechanism. The research method used is normative with data sources obtained from literature studies and data collection through interviews with exchange trading experts from the Indonesian Stock Exchange as the party that issues regulations and makes adjustments to the securities trading system or facilities. The results found from the implementation of this research are that the Indonesia Stock Exchange has the authority to make adjustments to the trading mechanism in JATS as mandated by laws and regulations. In this case, the Indonesia Stock Exchange performs two functions as an SRO, namely a supervisory function and a regulatory function or making regulations in relation to exchange trading activities. In addition, a form of investor protection by having regulations closing broker code information in real-time trading during trading hours is the possibility of preventing information asymmetry and market inefficiencies due to herding behavior, fulfilling the provisions of information transparency in the securities market, and following the practices and standards set for stock exchanges in the world."

"Penerapan prinsip good corporate governance merupakansalah satu upaya yang diharapkan dapat membawa bangsaIndonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang telahberlangsung lama. Pasar Modal sebagai salah satu sumberpembiayaan dan alternatif investasi bagi perekonomiandiharapkan dapat menerapkan prinsip good corporategovernance dengan maksimal. Prinsip keterbukaan merupakanhal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatanpasar modal dan juga merupakan salah satu kerangka dasardari prinsip good corporate governance. Dengan penerapanprinsip keterbukaan, para stakeholders dapat mengetahuisegala informasi yang penting dalam setiap transaksisehingga dapat mengambil tindakan untuk melindungikepentingannya. Akuisisi merupakan salah satu corporateaction yang banyak dilakukan oleh pelaku ekonomi yangterlibat dalam pasar modal untuk memperbaiki danmeningkatkan kinerja perusahaannya. Kebutuhan akanketerbukaan informasi merupakan hal yang sangat pentingbagi para stakeholders mengingat hal tersebut menyangkutkinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sejalan denganhal itu, penerapan prinsip keterbukaan yang dianut dalampasar modal menyangkut pelaksanaan akuisisi perusahaanpublik diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip goodcorporate governance khususnya prinsip keterbukaan."

"ABSTRACTThis thesis discusses how concurrent position between director and shareholder in a Limited Liability Company arises several issues in regards to the corporate governance. The focus is on the internal balance of powers within a corporation, related to the separation of control and ownership amongst the organs under Company Law. Universally, company encompasses three elements, the financier, the management, and superintendent. Harmonization of the three functions is required in order to create a well managed company to achieve its purpose as a business entity. However, such harmonization would be difficult to be accomplished if there is conflict of interest due the absence of strict separation between control and ownership. Besides a well arranged Company Law, implementation of good corporate governance is needed as the tool to support the embodiment of harmonization along with the check and balances between the organs. This thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economy business law specifically related to corporation. In Indonesia, most shareholders or even controlling shareholders also served as the Board of Directors, or even act as the company rsquo s President Director. Based on the discussion earlier, it concludes that failure to have separated control and ownership, results in weak accountability and control structures, abuse of power, and poor information disclosure between stakeholders of the Company. Therefore, boundaries shall be set in the form of more stringent legal provisions and strict enforcement of law, for such separation.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bagaimana posisi rangkap oleh direktur dan pemegang saham di Perseroan Terbatas menimbulkan beberapa masalah dalam hal tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pemisahan kontrol dan kepemilikan di antara organ-organ. Secara universal, perusahaan mencakup tiga unsur, penyandang dana, unsur pengelola, dan unsur pengawas. Harmonisasi ketiga fungsi tersebut perlu diwujudkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai badan usaha. Namun harmonisasi itu akan sulit untuk diwujudkan jika ada benturan kepentingan karena tidak adanya pemisahan yang ketat antara kontrol dan kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, selain hukum perusahaan yang disusun dengan baik, diperlukan sebagai alat untuk mendukung terealisasikan nya harmonisasi serta checks and balances antar organ perusahaan Skripsi ini menggunakan normatif yuridis studi literatur sebagai metode penelitian yang mencerminkan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan setiap sektor kehidupan sosial dan masyarakat untuk mengatur ketertiban dan keadilan, terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hukum yang secara khusus terkait dengan korporasi. Di Indonesia kebanyakan pemegang saham atau bahkan pemegang saham pengendali juga duduk dikursi Direksi, atau bahkan bertindak sebagai Presiden Direktur perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang dibuat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan untuk memiliki kontrol dan kepemilikan terpisah, biasanya akan mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengendalian, kesewenang-wenangan oleh pihak terkait, dan pengungkapan informasi serta transparansi yang buruk karena orang dalam akan memiliki akses untuk semua informasi dan tidak termotivasi untuk mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan lainnya di Perusahaan. Oleh karena itu, batas-batas yang jelas harus dibuat dalam bentuk ketentuan hukum dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemisahan tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kini biasa disebut dengan environmental, social, and governance (ESG), serta pengaruh moderasi dari ESG controversies dan board gender diversity terhadap risiko perusahaan di Indonesia. Kinerja ESG diukur menggunakan indikator ESG Score yang dibuat oleh Thomson Reuters. Indikator risiko yang digunakan adalah risiko total, dan risiko sistematis. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 38 perusahaan di Indonesia untuk periode 2016-2020. Ditemukan bahwa kinerja ESG perusahaan tidak berpengaruh kepada risiko total dan risiko sistematis perusahaan di Indonesia. Selain itu, juga tidak terdapat pengaruh moderasi dari ESG controversy dan board gender diversity terhadap hubungan kinerja ESG terhadap risiko total dan risiko sistematis perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa di Indonesia, mulai menaruh perhatian kepada aspek keberlanjutan yaitu ESG, namun hasil penelitian belum bisa menggambarkan apa hubungan antara kinerja ESG dengan risiko perusahaan akibat masih terbatasnya perusahaan yang mendapatkan nilai ESG dari Thomson Reuters. Diharapkan dengan adanya bukti ini, perusahaan dapat lebih terdorong untuk memulai dan meningkatkan kinerja ESG perusahaannya.

---

This study aims to analyse the effect of environmental, social, and governance performance or what is now commonly referred to as environmental, social, and governance (ESG), also the moderating effect of ESG controversies and board gender diversity on corporate risk in Indonesia. ESG performance is measured using the ESG Score indicator created by Thomson Reuters. The risk indicators used are total risk and systematic risk. The sample in this study consisted of 38 companies in Indonesia for the 2016-2020 period. It was found that the company's ESG performance had no effect on the total risk and systematic risk of companies in Indonesia. In addition, there is also no moderating effect of the ESG controversy and board gender diversity on the relationship between ESG performance and the company's total and systematic risk. The results of this study can be empirical evidence that in Indonesia, starting to pay attention to the sustainability aspect, namely ESG, but the results of the study have not been able to describe the relationship between ESG performance and company risk due to the limited number of companies receiving ESG scores from Thomson Reuters. It is hoped that with this evidence, companies can be more motivated to start and improve their company's ESG performance."