Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menangani perkara praktik diskriminasi di sektor digital, khususnya pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan meotde penelitian yuridis normaitf dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Praktik diskriminasi merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengingat zaman yang semakin terus berkembang, praktik dskriminasi pada persaingan usaha juga ikut berkembang seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha yang saat ini marak dilakukan pada melalui sektor digital. Pada penelitian ini, penulis menganalisis penerapan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibandingkan dengan Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022 dan Digital Market Act, yang mengatur secara khusus mengenai praktik diskriminasi pada sektor digital. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai praktik diskriminasi di Indonesia, khususnya di sektor digital, masih ketinggalan zaman dimana belum adanya pengaturan lebih merinci terkait praktik diskriminasi itu sendiri, dimulai dari belum adanya penjabaran mengenai praktik diskriminasi sampai dengan jumlah penguasaan pangsa pasar khusus pada pasal 19 itu sendiri.

---

This thesis examines the application of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition in handling discrimination cases in the digital sector, particularly in Article 19 d of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research uses a normative juridical research method with a comparative approach. Discriminatory practices are one of the activities prohibited under Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Considering the ever-evolving era, discriminatory practices in business competition have also evolved along with the increasing number of business activities currently carried out through the digital sector. In this study, the author analyzes the application of Article 19 d of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Practices and Unfair Business Competition compared to the Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022 and the Digital Market Act, which specifically regulate discriminatory practices in the digital sector. The conclusion obtained from this study is that the regulation of discriminatory practices in Indonesia, especially in the digital sector, is still outdated, where there is no more detailed regulation regarding discriminatory practices themselves, starting from the lack of elaboration on discriminatory practices to the amount of control over a special market share in Article 19 itself."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia berdasarkan hukum persaingan usaha. PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya pelaku usaha dalam penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur saat ini di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya harga bahan bakar pesawat jenis avtur sehingga menimbulkan berbagai akibat dan permasalahan dalam aspek-aspek lain. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 serta akibat yang ditimbulkan dari penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pasar penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia berbentuk monopoli, tetapi tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak ditemukan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia oleh PT Pertamina (Persero) sebaiknya disudahi dengan adanya pelaku usaha lain yang dapat bersaing dengan sehat agar tercipta harga yang lebih kompetitif. Sehingga, bahan bakar pesawat jenis avtur yang merupakan salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang lebih maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.This thesis discusses about the problem that occurs in monopoly of aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia from the perspective of competition law. PT Pertamina (Persero) as the only seller of aviation turbine fuel in Indonesia is considered as the cause of high prices of aviation turbine fuel so that lead to impacts and problems in other aspects. The issues of this thesis are to discuss the aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia from the perspective of the law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 and the impacts caused by aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia. This thesis is the juridical-normative research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. The result of the research shows that the structure of aviation turbine fuel selling in Indonesia is a monopoly, but it doesn’t infringe Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 because there is no monopolistic practices and unfair business competition. However, monopoly on aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia should be ceased by presenting another seller so that there is fair business competition and more competitive prices. So that, aviation turbine fuel as one of the results of crude oil’s processing can be exploited to the greatest benefit of the people as mandated in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945."

"Skripsi ini membahas permasalahan tentang dugaan praktik kartel garam impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tata niaga impor garam, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur industri garam impor dalam persaingan usaha dan indikasi kuat adanya dugaan praktik kartel dalam penyelenggaraan bisnis garam impor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur industri garam impor yang terbentuk tergolong kedalam struktur pasar oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999. Serta, apabila melihat indikasi yang ada, tidak terdapat bukti yang cukup adanya dugaan praktik kartel garam impor di Indonesia. Penulis menyarankan dibutuhkan peran serta pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk dapat mengatasi permasalahan pada sektor pergaraman Indonesia.

---

This study addresses the issue of cartel allegation of imported salt which is done by several import companies in Indonesia. As an effort to solve the problem of the imported salt trade, Ministry of Trade Republic of Indonesia enacted Regulation No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Concerning Imported Salt Provision. Thus, it is important to understand the structure of imported salt industry in business competition and the strong indication of cartel allegation in imported salt business in Indonesia. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that the built structure of imported salt industry is classified as oligopoly market, as referred to article 4 of Law No.5 of 1999. Also, based on the existing indication, there is not enough proof of imported salt cartel allegation in Indonesia. This Author suggests that the participation of government, enterpreneurs and concerning institutions are needed to solve the problem in salt sector in Indonesia."

"Inovasi dan adopsi teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam meraih efektivitas dan efisiensi ekonomi. Di sisi lain, pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat kian muncul pada struktur pasar, termasuk pasar digital yang bercirikan multi-sided market. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur secara spesifik mengenai hal-hal terkait potensi persaingan usaha tidak sehat pada platform digital. Padahal, inovasi bisnis di era digital memiliki perbedaan yang signifikan dengan era konvensional sehingga perlakuan terhadap pelanggaran persaingan usaha berbasis digital tidak dapat disamakan dengan pelanggaran yang sifatnya konvensional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus dapat bertindak secara tegas dan tepat sasaran dalam menegakkan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilakukan reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal yang menjadi urgensi adalah melakukan perluasan definisi pelaku usaha, penentuan yurisdiksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ekstrateritorial, serta pengadaptasian norma dengan kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah seharusnya mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha. Jika peninjauan ulang tidak segera dilakukan, tantangan yang ada akan semakin melucuti kesehatan iklim usaha Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan meneliti sejauh mana Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjawab permasalahan yang ada serta relevan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. Kemudian, melalui pendekatan perundang- undangan dan kasus di berbagai negara, khususnya Australia dan Taiwan, tulisan ini akan menganalisis bagaimana sebaiknya pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 demi menciptakan persaingan usaha yang sehat di era ekonomi digital.

---

Innovations and adoptions of technology have provided many benefits in achieving economic effectiveness and efficiencies. On the other hand, violations of fair business competition are increasingly appearing in market structures, including the digital market. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has not specifically regulated matters related to potential unfair business competition on digital platforms. While in fact, business innovation in the digital era has significant differences from the conventional era so treatments to digital-based business competition violations cannot be equated with conventional ones. The Business Competition Supervisory Commission must be able to act decisively and precisely in enforcing competition law in the digital economy era. Therefore, it is appropriate to carry out reforms to Law Number 5 of 1999. The urgency is to expand the definition of business actors, determine the extraterritorial jurisdiction of the Business Competition Supervisory Commission, and adapt norms to technological advances. Law Number 5 of 1999 should consider the interests of business actors. If the review is not carried out immediately, the challenges will further disarm the health of Indonesia’s business climate. By using normative juridical research methods, this paper will examine the extent to which Law Number 5 of 1999 can answer existing problems and is relevant to the current situation and conditions. Then, through the statute and case approach in various countries, specifically Australia and Taiwan, this paper will analyze how it is better to regulate Law Number 5 of 1999 to create fair business competition in the digital economy era."

"Melihat pentingnya persaingan usaha sehat terutama di bidang perbankan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional dan pentingnya persaingan usaha sehat dalam dunia perbankan dan asuransi, maka isu mengenai aktivitas bancassurance sebagai bentuk kerja sama antara bank dan asuransi yang dikhawatirkan dapat menjadi jalan masuk bagi persaingan usaha tidak sehat menjadi penting untuk dipelajari dan oleh karenanya diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan aktivitas bancassurance berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta apakah praktek persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dalam skema kerja sama eksklusif dalam pelaksanaan aktivitas bancassurance. Selain itu, permasalahan mengenai bagaimana pengawasan dan pengaturan aktivitas bancassurance dalam upaya penciptaan persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga akan diangkat sebagai salah satu pokok masalah. Metode penelitian menggunakan tipologi penelitian normatif dengan teknik analisis data secara prekskriptif yang didukung dengan wawancara dengan nara sumber. Bedasarkan metode yang digunakan didapati bahwa, pengaturan mengenai bancassurance tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dengan tetap memperhatikan peraturan lain yang terkait. Melalui penelitian juga diketahui bahwa dalam suatu skema kerja sama eksklusif aktivitas bancassurance dapat muncul praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk tying agreement dan barriers to entry. Untuk menanggulangi kemungkinan munculnya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibutuhkan kejelasan dalam pengawasan serta pengaturan mengenai praktek bancassurance. Dalam hal pengawasan harus dipahami bahwa yang behak melakukan pengawasan terhadap praktek bancassurance adalah Otoritas Jasa Keuangan, tanpa menutup kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian bila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam praktek bancassurance.

---

Considering the importance of fair business competition especially in the banking sector to achieve the objectives of national development implementation and the importance of fair business competition in the insurance world, the issue of bancassurance activity as a form of cooperation between banks and insurance which having possibility to create unfair competition became important to be studied and therefore raised as the topic in this thesis. The main issues are concerning of how the implementation of bancassurance activities based on the regulations applicable in Indonesia as well as whether unfair business competition practices can appear in the exclusive cooperation scheme in the implementation of bancassurance activities. In addition, this thesis also doing study on how the supervision and regulation of bancassurance activities in order to create fair business competition based on Law Number 5 of 1999. The method used in this thesis is normative typology with data prescriptive analysis technique, supported by interview data. Based on the method used it is found that bancassurance is regulated in Circular Letter of Financial Services Authority Number 33 SEOJK.03 2016, Circular Letter of Financial Services Authority Number 32 SEOJK.05 2016 and Regulation of Financial Services Authority Number 23 POJK.05 2015 with due regard to other relevant regulations. Through research also known that in an exclusive cooperation scheme, bancassurance activity, there is possibility that unfair business competition arises in the form of tying agreement and barriers to entry. To overcome the possibility of unfair business competition, supervision and arrangement regarding bancassurance practice is required. In the case of supervision, it should be understood that the supervisor of bancassurance practice is the Financial Services Authority, without inhibiting the authority of Business Competition Supervisory Commission to conduct research if there is any indication of unfair business competition in bancassurance practice."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unfair business competition."

"Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) merupakan kesepakatan antar beberapa produsen kelapa sawit yang terbesar di Indonesia yang dibuat pada UN Climate Summit tahun 2014. IPOP lahir sebagai reaksi atas stigma negatif yang disematkan pada industri kelapa sawit Indonesia terutama dalam hal pengrusakan lingkungan. Kesepakatan IPOP bertujuan untuk merevolusi industri kelapa sawit dengan menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di seluruh lini produksi. Meski berniat baik, kesepakatan IPOP ini banyak ditentang salah satunya karena menyebabkan banyak petani kelapa sawit yang tidak dapat memasok ke perusahaan yang tergabung dalam IPOP karena tidak dapat memenuhi standar IPOP yang tinggi. Puncaknya yaitu pada tanggal 22 Desember 2015, KPPU mengirim surat ke Ikatan Dagang Indonesia (KADIN) yang isinya menyatakan bahwa IPOP terindikasi dijadikan sebagai sarana kartel sehingga dapat menyebabkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bermaksud untuk menguji hipotesa (raison d?etre) dan analisa KPPU atas kesepakatan IPOP dan apakah pembuatan berikut implementasi IPOP merupakan bentuk perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder, dan data tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif.

---

Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) is an agreement between some of Indonesia biggest palm oil producer made during the 2014 UN Climate Summit. IPOP exist as a response towards negative stigma pinned against Indonesia's palm-oil industry especially in terms of environmental damage. IPOP agreement aims to revolutionize the whole palm-oil industry by creating a sustainable and environmentally friendly palm oil industry in every production line. Although intends to serve good purposes, IPOP agreement face many opposition due to the impact it causes to many palm oil farmers who were unable to meet the IPOP high standard (i.e. not being able to supply to IPOP member). The culmination of event occurs on 22 December 2015 when Indonesian Anti Monopoly Supervisory Board (Komisi Pengawas Persaingan Usaha - KPPU) sent a letter Indonesian Trade Association (Ikatan Dagang Indonesia - KADIN) stipulating that IPOP is indicated as a cartel which may cause anti monopoly and/or unfair business competition.

This research attempts to test KPPU's raison d'etre and analysis over IPOP and whether the IPOP arrangement constitute as an illegal aggreement as stipulated under Article 11 of Law Number 5 Year 1999 regarding Prohibition of Anti Monpoly and Unfair Business Competition This research is normative and descriptive in nature. The data used in this is derived from primary, secondary and tertiary data collected using library research technique. The data is then analyzed in a normative and qualitative manner."

"Semakin beragamnya aktivitas perdagangan, membawa pembahasan lebih luas mengenai Hukum Persaingan Usaha. HAKI yang awalnya merupakan suatu hak atas benda yang tidak berwujud menjadi ikut serta di dalamnya. Permasalahan muncul ketika perusahaan dengan produk HAKI yang menguasai pasar dikecualikan dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Amerika yang tidak mengecualikan HAKI dari Hukum Persaingan Usaha. Salah satu pelaku usaha dengan produk HAKI yang menguasai pasar adalah Microsoft. Pada awal tahun 2000, Microsoft telah dilaporkan beberapa kali di Amerika, Eropa, dan Jepang atas pelanggaran terhadap persaingan usaha dengan tuduhan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat normatif, berdasarkan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan besarnya potensi penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha dengan produk berupa HAKI dan perbandingannya dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha di Amerika. Penelitian ini menimbulkan saran bahwa KPPU harus memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas Microsoft di Indonesia. KPPU diharapkan dapat membuat sebuah aturan kebijakan baru berupa Pedoman mengenai aktivitas bisnis HAKI dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana perdagangan yang lebih adil.

---

The increasing diversity of trade activities has led to a broader discussion on Competition Law. Intellectual Property Right (IPR), which was originally a right to an intangible object, has become involved in it. Problems arise when companies with IPR products that dominate the market are excluded from Business Competition Law in Indonesia. This is different from the United States, which does not exclude IPR from the Competition Law. One of the business actors with IPR products that dominate the market is Microsoft. In early 2000, Microsoft was reported several times in the US, Europe, and Japan for violations of business competition with allegations of abuse of dominant position. Therefore, through a normative research method, based on a literature study, this study aims to show the magnitude of the potential abuse of dominant position owned by business actors with products in the form of IPR and its comparison with the perspective of Business Competition Law in America. This research suggests that KPPU should pay more attention to Microsoft's activities in Indonesia. KPPU is expected to make a new policy rule in the form of a Guidelines regarding business activities of IPR in the Law of Business Competition in Indonesia. This aims to create a fairer trading atmosphere."

"

Skripsi ini membahas dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat terhadap kasus menghilangnya tiket penjualan maskapai penerbangan AirAsia pada Online Travel Agent yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Khususnya mengenai dugaan keberlakuan ketentuan penguasaan pasar yang diatur pada Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut. Menghilangnya penjualan tiket secara mendadak, secara sepihak, dan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada maskapai AirAsia diduga memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan bisnis industri penerbangan Indonesia, terhadap maskapai penerbangan AirAsia maupun pesaingnya, juga terhadap konsumen sendiri. Dalam rangka menghindari terjadinya permasalahan persaingan usaha yang merugikan masyarakat, terutama dalam industri penerbangan Indonesia yang saat ini cenderung dikuasai oleh duopoli maskapai Garuda Indonesia dan Lion Grup, perlu dilakukan analisis kritis mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penghentian penjualan tiket AirAsia oleh sejumlah Online Travel Agent terhadap persaingan usaha di bisnis penjualan tiket maskapai penerbangan dan apakah penghentian penjualan tiket tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa peraturan dan norma hukum tertulis.

 

---

This thesis discusses the allegation of unfair business competition practice regarding the disappearance of AirAsia airline sales tickets sales at Online Travel Agents in terms of Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Specifically regarding the alleged validity of the market control provisions stipulated in Article 19 of Law No. 5 Year 1999 against the case. The disappearance of ticket sales suddenly, unilaterally, and without giving prior approval to AirAsia are proved to have a significant effect on the business of the Indonesian aviation industry, on AirAsia airlines and its competitors, as well as on consumers themselves. In order to avoid the occurrence of business competition problems which are detrimental to the public, especially in the Indonesian aviation industry which tends to be dominated by duopoly airlines group, it is necessary to conduct a critical analysis of how the impact caused by the disappearance of AirAsia ticket sales by a number of Online Travel Agents on business competition in the airline ticket sales business and whether the halt of ticket sales is actually contrary to the provisions in Law No. 5 Year 1999. This research applies normative law research method, by examining literature review or secondary data that legal natured or several regulation and written norm laws.

 

"