Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Juni 2023, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation. Kebijakan tersebut mengatur pelarangan terhadap komoditas-komoditas tertentu yang dalam produksinya menyebabkan deforestasi atau degradasi hutan untuk masuk atau keluar dari pasar Uni Eropa. Adapun tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh komoditas-komoditas yang diatur adalah Bebas Deforestasi, Legalitas dan Ketertelusuran. Komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas yang diatur dalam EUDR. Hal ini berdampak pada pasar ekspor komoditas kelapa sawit. Indonesia sebagai salah satu eksportir komoditas kelapa sawit terbesar di dunia terkena dampak dari pemberlakuan EUDR. Tata kelola kelapa sawit di Indonesia masih memiliki segudang permasalahan, terutama pada sektor hulu. Mulai dari perbedaan definisi hutan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, minimnya legalitas pekebun swadaya hingga minimnya pendataan dari sektor hulu hingga hilir perkebunan kelapa sawit. Dengan metode penelitian doktrinal dan pendekatan analitis, penelitian ini akan membahas potensi dampak regulasi EUDR terhadap tata kelola kelapa sawit Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa aktor paling terdampak dengan pemberlakuan EUDR di Indonesia adalah pekebun swadaya. Kendati demikian, pemberlakuan EUDR dapat menjadi momentum bagi pembenahan tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada (existing regulations) dalam rangka membenahi tata kelola kelapa sawit di Indonesia.

---

In June 2023, the European Union issued the European Union Deforestation Regulation (EUDR), which prohibits certain commodities that cause deforestation or forest degradation in their production from entering or leaving the EU market. The key requirements that commodities must meet are deforestation-free, legality, and traceability. Palm oil is among the commodities regulated under the EUDR. This impacts the export market for palm oil. As one of the world’s largest palm oil exporters, Indonesia is significantly affected by this regulation. The governance of palm oil in Indonesia faces numerous challenges, particularly in the upstream sector. These challenges include differences in the definitions of forests between the Indonesian government and the European union, the lack of legality for independent smallholders, and the lack of data from the upstream to downstream sectors of palm oil plantations. Using doctrinal research methods and an analytical approach, this study examines the potential impacts of the EUDR on Indonesian palm oil governance. The findings indicate that independent smallholders are the most affected by the EUDR’s implementation in Indonesia. Nevertheless, the implementation of the EUDR can be a momentum to improve palm oil governance in Indonesia. Consequently, the government needs to evaluate and enhance the implementation of existing regulations to improve the governance of palm oil in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan moratorium kehutanan dalam mengurangi deforestasi di Indonesia dan mengukur dampaknya terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Untuk tujuan ini, model regresi data panel digunakan dengan menggunakan data panel 14 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium kehutanan dapat mengurangi deforestasi dengan sedikit meningkatkan kawasan berhutan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan temporal di kawasan hutan ini dihasilkan melalui industri perkebunan hutan yang akan lebih aktif dalam melakukan penanaman kembali pada area konsesi. Selain itu, kebijakan moratorium juga tampaknya mempengaruhi industri perkebunan hutan untuk secara intensif menggunakan input mereka untuk mempertahankan / meningkatkan output industri; oleh karena itu, industri perkebunan kelapa sawit akan lebih memilih untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dibandingkan produk yang memiliki nilai tambah yang rendah. Selain itu, kebijakan moratorium ini ternyata tidak terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan pada industri perkebunan kelapa sawit.

---

This study examines the effectiveness of the Forest Moratorium Policy (FMP) in reducing deforestation in Indonesia and measures its impact on the palm oil industry. To this end, panel data regression model is employed with longitudinal data of 14 provinces in Sumatera and Kalimantan Islands. The results reveal that the FMP could reduce deforestation by slightly increasing a trend of forested area. This temporal increase in forested area is generated by the forest plantation industry that would be more active in replanting their concession area under the FMP. Moreover, the FMP also appear to influence the forest plantation industry to intensively utilize their inputs to maintain/increase their output; hence, they would prefer to produce final products that have the high value-added instead of low value-added, while the FMP would not give significant negative impact on the palm oil industry."

"Adanya degradasi sumber daya alam dalam upaya perolehan nilai ekonomi melahirkan gagasan green economy yang merujuk pada rekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk memperoleh manfaat lebih baik dari investasi alam, manusia dan modal ekonomi yang pada saat bersamaan mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagai bentuk dari perhatian pada isu tersebut maka Uni Eropa mengeluarkan resolusi terkait dengan energi terbarukan yang dikenal dengan European Union Renewable Energy Directive (RED). Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip fundamental perdagangan internasional yaitu most favoured nation dan national treatment. instrumen kebijakan lainnya dikhawatirkan akan membuat hambatan perdagangan internasional dimana hambatan tersebut secara teknis melalui kebijakan ramah lingkungan dengan dasar general exception Article XX GATT, namun RED belum memiliki cukup dasar untuk dapat dijustifikasi dengan kaidah tersebut, alasan yang digunakan masih dikatakan cukup abstrak dan sulit untuk membuktikan secara scientific antara tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang diambil. RED berimplikasi pada sektor perekonomian Indonesia dimana hal tersebut mengganggu stabilitas perdagangan minyak sawit Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya devisa negara karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor minyak sawit terbesar dunia, selanjutnya implikasi yang dirasakan adalah dari segi sosial dimana munculnya stigma negatif akan minyak sawit pada masyarakat, namun terdapat implikasi positif yang muncul dalam merespon RED yaitu implikasi hukum dimana melalui instrumen hukum yang dibuat dapat memicu perbaikan tata kelola sawit yang berkelanjutan dan menciptakan peluang-peluang lain sebagai alternatif efektivitas konsumsi minyak sawit dalam negerti melalui program energi baru terbarukan berbasis minyak kelapa sawit, dengan adanya instrumen hukum tersebut dianggap sudah cukup dalam menjamin keberlanjutan minyak sawit, namun tantangan lain yang harus dihadapi adalah tentang bagaimana mengimplemantasikan nilai tersebut di sektor hulu dan hilir.

---

The existence of natural resource degradation in an effort to gain economic value gave birth to the idea of ​​a green economy which refers to the reconfiguration of businesses and infrastructure to obtain better benefits from investments in nature, human and economic capital while at the same time reducing greenhouse gas emissions, as a form of attention to the issue of Therefore, the European Union issued a resolution related to renewable energy known as the European Union Renewable Energy Directive (RED). The policy is considered contrary to the fundamental principles of international trade, namely the most favoured nation and national treatment. it is feared that other policy instruments will create barriers to international trade where these barriers are technically through environmentally friendly policies based on the general exception of Article XX GATT, but RED does not yet have sufficient basis to be justified by these rules, the reasons used are still quite abstract and difficult to prove scientifically between the goals to be achieved and the policies taken. RED has implications for the Indonesian economic sector where it disrupts the stability of Indonesia's palm oil trade which results in a reduction in the country's foreign exchange because Indonesia is known as one of the world's largest palm oil exporters, then the implication is from a social perspective where there is a negative stigma about palm oil in society. However, there are positive implications that arise in responding to RED, namely legal implications where through legal instruments created can trigger improvements in sustainable palm oil governance and create other opportunities as an alternative to the effectiveness of domestic palm oil consumption through new renewable energy programs based on palm oil. , the existence of such legal instruments is considered sufficient in ensuring the sustainability of palm oil, but another challenge that must be faced is how to implement this value in the upstream and downstream sectors."

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor minyak sawit, dengan fokus pada peran produk sawit yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan panel data menggunakan model utama fixed effect model. Fokus penelitian dilakukan di 6 provinsi penghasil utama kelapa sawit dalam kurun waktu sebelas tahun. Hasil regresi menunjukkan bahwa baik produksi sawit bersertifikasi ISPO maupun tidak bersertifikasi ISPO provinsi berkorelasi posisitif dan signifikan dengan ekspor sawit provinsi. Walaupun demikian sensitivitas korelasi terhadap ekspor lebih besar ditunjukkan oleh produksi sawit tidak bersertifikasi ISPO. Hal ini diduga disebabkan tujuan ekspor sawit pada periode penelitian lebih didominasi ke Kawasan Asia yang belum mensyaratkan sustainibilitas produksi sawit (aspek lingkungan). Sementara hubungan yang signifikan antara ekspor dengan PDRB sektor perkebunan menunjukkan kapasitas produksi yang baik, Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, strategi yang efektif dapat dirumuskan untuk meningkatkan volume ekspor sawit.

---

This study discusses the factors that influence the volume of palm oil exports, focusing on the role of certified and uncertified palm oil products of Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). This study uses a quantitative design with a panel data approach using the main fixed effect model. The focus of the study was carried out in 6 main palm oil producing provinces over a period of eleven years. The regression results show that both ISPO-certified and non-ISPO-certified palm oil production in the province are positively and significantly correlated with provincial palm oil exports. However, the sensitivity of the correlation to exports is greater shown by non-ISPO-certified palm oil production. This is thought to be due to the fact that the destination of palm oil exports during the study period was dominated by the Asian region which did not yet require sustainable palm oil production (environmental aspects). Meanwhile, the significant relationship between exports and Gross Regional Domestic Product Of Provinces in the plantation sector indicates good production capacity. With a deep understanding of these factors, an effective strategy can be formulated to increase the volume of palm oil exports."

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai tindakan lingkungan sepihak terhadap komoditas minyak kelapa sawit Indonesia dengan ketentuan General Exception pada Pasal XX GATT. Minyak kelapa sawit adalah sumber minyak nabati yang paling efisien dibanding sumber-sumber minyak nabati lainnya, seperti rapeseed, bunga matahari, dan kedelai. Namun, terdapat isu lingkungan pada lahan yang digunakan untuk menanam kelapa sawit. Isu perdagangan dan lingkungan yang menjadi fokus penelitian adalah tindakan lingkungan sepihak yang membatasi perdagangan internasional unilateral environmental measure). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan fakta dan mengidentifikasi masalah hukum RED II dalam GATT. Penelitian dilaksanakan dengan membaca GATT sebagai sumber hukum utama. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa Renewable Energy Directive II merupakan tindakan lingkungan sepihak yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap komoditas minyak kelapa sawit Indonesia. Hal ini karena Renewable Energy Directive II adalah tindakan yang memiliki motivasi atau dasar untuk melindungi lingkungan yang berdampak pada perdagangan komoditas CPO yang diadopsi tanpa adanya kesepakatan internasional. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa tindakan lingkungan sepihak Renewable Energy Directive II tidak dibenarkan dalam general exception Pasal XX GATT, karena tidak memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi yang tercantum dalam pembukaan pasal XX GATT atau dikenal dengan istilah chapeu. Dalam kasus dispute settlement body WTO yang digunakan dalam menganalisis chapeu, panel mengemukakan preferensinya terhadap pendekatan multilateral yang mengedepankan konsensus bersama. Melalui penelitian ini, disarankan bahwa masalah internasional seharusnya diselesaikan secara bersama dengan mengadakan konsultasi bagi pihak-pihak terkait. Indonesia diharapkan tetap mempertahankan posisinya sebagai penggugat dalam penyelesaiang sengketa WTO dengan Uni Eropa.  

---

This thesis discusses the conformity of the Renewable Energy Directive II issued by the European Union as a unilateral environmental action against Indonesian palm oil commodities under the General Exception Article XX of the GATT. Palm oil is the most efficient source of vegetable oil compared to other vegetable oil sources, such as rapeseed, sunflower and soybean. However, there are environmental issues concerning the land used to grow oil palm. Trade and environmental issue that are the focus of this research is unilateral environmental measures that limit international trade (unilateral environmental measures). The research method used in this study is normative juridical approach. The research was conducted by gathering facts and identifying legal issues RED II in light of the GATT. The research was carried out by reading the GATT as the main source of law. The results of the study suggest that the Renewable Energy Directive II is a unilateral environmental action issued by the European Union against Indonesian palm oil commodities. This is because the Renewable Energy Directive II is an action that has a motivation or basis to protect the environment that has an impact on the CPO commodity trade which was adopted without an international agreement. Furthermore, this study found that the Renewable Energy Directive II's unilateral environmental action is not justified under the general exception of Article XX GATT, because it does not fulfill the conditions that must be met as stated in the opening of Article XX GATT or known as chapeau. In the case of the WTO as dispute settlement body analyzes chapeau, the panel expressed its preference for a multilateral approach that prioritizes consensus. Through this research, it is suggested that international problems should be solved jointly by holding consultations for related parties. Indonesia is expected to maintain its position as a plaintiff in the settlement of WTO disputes with the European Union."

"Karet alam merupakan industri yang memiliki potensi sangat besar untuk terus dikembangkan di Indonesia, dengan ban kendaraan menjadi salah satu produk utamanya. Pembuatan ban membutuhkan penambahan filler untuk memberikan sifat kekakuan dan kekuatan yang baik. Serat tandan kosong kelapa sawit (TKKS) memenuhi kebutuhan sifat tersebut sekaligus memiliki keuntungan dari segi ketersediaannya yang sangat melimpah dan belum banyak dimanfaatkan. Proses untuk menyatukan karet dengan serat memerlukan penambahan coupling agent untuk mengatasi perbedaan sifat permukaan dari keduanya. Coupling agent yang ditambahkan adalah hibrida lateks-pati hasil sintesis dengan metode GDEP yang parameternya sudah teroptimasi pada penelitian sebelumnya. Komposisi coupling agent yang digunakan besarnya tetap sebesar 3 phr, sedangkan komposisi serat TKKS divariasikan sebesar 0, 5, 10, dan 15 phr. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh variasi komposisi serat TKKS terhadap kompatibilitas dan sifat termomekanik komposit karet alam serta mengetahui komposisi serat TKKS optimum untuk kedua hal tersebut. Pengujian yang dilakukan untuk membantu tercapainya tujuan penelitian ini adalah Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy dan Dynamic Mechanical Analysis (DMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan komposisi serat TKKS terbukti meningkatkan kompatibilitas dan sifat termomekanik dengan komposisi optimum sebesar 15 phr.

---

Natural rubber is an industry that has enormous potential to continue to be developed in Indonesia, with vehicle tires being one of its main products. Tire manufacture requires the addition of filler to provide good rigidity and strength properties. Oil palm empty fruit bunch (OPEFB) fiber fulfills the need for these properties while at the same time having the advantage in terms of its availability which is very abundant and has not been widely used. The process of joining rubber with fiber requires the addition of a coupling agent to overcome the differences in surface properties of the two. The coupling agent added is a latex-starch hybrid synthesized by the GDEP method whose parameters have been optimized in previous studies. The composition of the coupling agent used was fixed at 3 phr, while the composition of the OPEFB fiber was varied at 0, 5, 10, and 15 phr. This research was conducted to study the effect of variations in OPEFB fiber composition on the compatibility and thermomechanical properties of natural rubber composites and to determine the optimum OPEFB fiber composition for both. The tests carried out to help achieve the objectives of this research are Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy and Dynamic Mechanical Analysis (DMA). The results showed that the addition of OPEFB fiber composition was proven to increase compatibility and thermomechanical properties with an optimum composition of 15 phr."

"Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit yang salah satu klaster prioritasnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut diperlukan penelitian mengenai dampak pengembangan industri pengolahan kelapa sawit terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi Input - Output dengan simulasi investasi pada industri pengolahan kelapa sawit. Sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor kunci pada Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki angka pengganda output sebesar 1,324568, angka pengganda pendapatan biasa sebesar 0,283317 dan pengganda pendapatan Tipe I sebesar 1,262833. Sedangkan angka pengganda lapangan kerja biasa dari sektor tersebut adalah 0,0000510 dan angka pengganda lapangan kerja Tipe I sebesar 1.1629549. Dengan suntikan investasi pada industri pengolahan kelapa sawit sebesar Rp2,3 trilyun berdampak pada peningkatan output sebesar 0,89%, pada peningkatan pendapatan sebesar 0,72% dan pada peningkatan lapangan kerja sebesar 4,63%. Dampak peningkatan output, pendapatan dan lapangan kerja tersebut tidak terlalu besar diperkirakan karena masih lemahnya kaitan antar industri pengolahan tersebut dan dikarenakan sebagian besar produk CPO langsung diekspor ke luar wilayah dan belum diolah lebih lanjut pada industri lainnya.

---

In order to improve national industries competitiveness, Government has establishes a policy to develop palm oil industries with its prioritized cluster in East Kalimantan Province. This policy equals to East Kalimantan vision to be the leading centre of agro industry supported by the availability of palm oil. Therefore, research about impact analysis of palm oil industries towards East Kalimantan?s economy is needed. Research is done by using Input ? Output Analysis, by identifying key sectors, calculating multiplier impact, and exercising the simulation of investment on palm oil industries.The palm plantation sector is one of the key sectors and it has output multiplier in amount of 1,324568, its regular income multiplier is 0,283317and its Type I income multiplier is 1,262833. Meanwhile, its regular employment opportunity multiplier is 0,0000510and its Type I employment opportunity multiplier is 1,1629549. With 2,3trillion rupiahs investment, the output multiplier increases by 0,89%, the income multiplier increases by 0,72%, and employment opportunity increases by 4,63%. This insignificant impact is happened presumably because the weak linkage between palm oil industries and because the majority of CPO production are going straight to be exported without being processed further in domestic industries."

"Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia sehingga berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia, di mana salah satu tujuan utamanya adalah Uni Eropa. Namun demikian, Uni Eropa justru menerapkan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) I pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan RED II pada tahun 2018 yang berisikan tentang peralihan konsumsi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, di mana energi tersebut harus diproduksi dan diolah secara berkelanjutan. Dampaknya, Uni Eropa mulai mengurangi impor CPO dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga Kebijakan RED I dan II berpotensi dapat memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

---

Crude Palm Oil (CPO) is Indonesia's main export commodity, which has led Indonesia to become the world's largest CPO exporter, where one of its main destinations is the European Union. However, the European Union implemented the Renewable Energy Directive (RED) I in 2009 and followed with RED II in 2018. These directives aim to transition consumption from fossil fuels to renewable energy sources, requiring sustainable production and processing. As a result, the European Union has started reducing CPO imports from various countries, including Indonesia. Consequently, RED I and II Policies could potentially affect Indonesia's CPO exports to the European Union."

"Ekspor minyak kelapa sawit merupakan komoditas penyumbang devisa terbesar di beberapa negara ASEAN Salah satu risiko yang melekat erat dengan perdagangan ekspor adalah exchange rate Risiko spesifik tersebut terdiri dari country specific risk yang sistematik dan firm specific risk yang non sistematik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh firm specific risk terhadap exchange rate exposure perusahaan sub sektor kelapa sawit di kawasan ASEAN Penelitian ini mengamati aktivitas hedging yang dilakukan perusahaan sub sektor kelapa sawit sejak Januari 2003 sampai Desember 2012 Model yang digunakan adalah ordinary least square dengan meregresikan 25 sampel perusahaan sub sektor kelapa sawit Data yang digunakan berasal dari Datastream Thomson Reuters Eikon dan data World Bank Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier beberapa faktor firm specific berpengaruh secara signifikan terhadap exchange rate exposure Faktor faktor determinan dari firm specific yang bernilai signifikan terdiri dari market value growth dan likuiditas serta country specific risk Kata Kunci firm specific risk exchange rate exposure kelapa sawit.

---

Export of palm oil is one of the largest foreign exchange reserve earner commodity in some ASEAN countries One of the risks that are inherent to export trading is the exchange rate These risks consist of systematic country specific risk and firm specific risk that non systematic This study aims to determine the influence of firm specific risk to the exchange rate exposure of palm oil sub sector in the ASEAN region The study looked at hedging activity by company sub sector of palm oil from January 2003 to December 2012 The model used is ordinary least squre with 25 samples The data used are from Datastream Thomson Reuters Eikon and data from World Bank The results showed that the coefficient of correlation and multiple linear regression analysis of firm specific factors significantly influence to exchange rate exposure Determinant of firm specific that significant value consists of market value growth and liquidity then country specific risk Keywords firm specific exchange rate exposure palm oil."