Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama 7 tahun terakhir, Tiongkok sedang menghadapi penurunan angka kelahiran yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, Tiongkok tidak lagi menduduki peringkat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Mengamati keseriusan masalah ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kelahiran yang signifikan di Tiongkok dari 2017 hingga 2023. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh kebijakan pemerintah, perubahan sosial budaya, dan faktor ekonomi terhadap tren kelahiran dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dari data sekunder seperti lembaga pemerintah, laporan statistik, kajian literatur, dan laporan berita. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan seperti Kebijakan Satu Anak berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran. Faktor-faktor ekonomi seperti harga perumahan yang tinggi, biaya membesarkan anak yang tinggi, peningkatan pengangguran anak muda, dan perubahan sosial seperti urbanisasi dan peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja juga berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca serta pandangan baru bagi para penyusun kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi penurunan angka kelahiran di Tiongkok.

---

Over the last 7 years, China has been facing a significant decline in birth rates. In 2023, China will no longer rank as the country with the largest population in the world. Observing the seriousness of this problem, researchers are interested in investigating the factors that caused the significant decline in birth rates in China from 2017 to 2023. This research evaluates the influence of government policies, sosio-cultural changes, and economic factors on birth trends using qualitative and quantitative research methods from secondary data such as government agencies, statistical reports, literature reviews, and news reports. The results show that policies such as the One Child Policy contributed to the decline in birth rates. Economic factors such as high housing prices, high costs of raising children, rising youth unemployment, and social changes such as urbanization and increased participation of women in the labor force also contribute to declining birth rates. It is hoped that the results of this research will provide insight for readers as well as new views for policy makers to formulate more effective strategies in overcoming the declining birth rate in China."

"ABSTRAKOrang Tionghoa di Indonesia seperti sudah banyak diketahui sering dikelompokkan dalam kategori totok dan peranakan. Ukuran ketotokan dan keperanakan itu bisa bermacam-macam, antara lain ada yang mengidentikkan totok dengan mereka yang asli keturunan Cina, sedangkan peranakan adalah mereka yang merupakan keturunan campuran. Ada pula yang mengkategorikan totok itu ialah mereka yang lahir di Tiongkok. Sedangkan mereka yang lahir di Indonesia adalah peranakan. Kriteria yang lain melihat dari kebudayaan masyarakat atau kelompok orang Tionghoa yang bersangkutan. Orang Tionghoa Totok adalah mereka yang masih memiliki dan memegang teguh tradisi Cina dan masih menggunakan secara aktif bahasa Tionghoa baik yang Mandarin maupun dialek seperti Kanton, Hakka, Teochiu. Sedangkan peranakan adalah mereka yang sudah kehilangan kemampuan untuk menggunakan bahasa Tionghoa dan aktif menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta terintegrasi dengan penduduk setempat (Skinner 1979:10-11, Suryadinata 1978:2) Diantara golongan totok dan golongan peranakan disamping terdapatnya perbedaan orientasi politik juga terdapat perbedaan dalam pandangan hidup, gaya hidup dan berbagai macam perbedaan lainnya yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara jelas bahwa mereka sebenarnya berbeda, tetapi hal ini akan sulit dirasakan dan diketahui oleh orang luar (Willmott 1960 : 107). Didalam kehidupan sehari-hari, golongan totok lebih suka bekerja untuk diri sendiri dan banyak bergerak di bidang usaha, sedangkan golongan peranakan lebih beraneka-ragam pekerjaannya (Skinner 1979: 11-16). Penjelasan selanjutnya dibawah ini difokuskan pada masalah aturan-aturan yang berlaku bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia, baik totok maupun peranakan semenjak zaman Hindia Belanda sampai masa kini. Semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu terdapat berbagai macam undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penduduk di Hindia Belanda. "

"Fenomena shoushika atau menurunnya tingkat kelahiran merupakan salah satu isu yang krusial di Jepang. Rendahnya angka kelahiran, diikuti oleh meningkatnya angka harapan hidup, berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Sebagai konsekuensi dari berkurangnya populasi penduduk di usia produktif dan menyusutnya jumlah penduduk secara keseluruhan, fenomena ini telah berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas negara sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe melalui paket kebijakan Abenomics-nya mengeluarkan serangkaian kebijakan keluarga untuk mendorong angka kelahiran yang berfokus pada peningkatan fasilitas penitipan anak, cuti orang tua, dan pengurangan jam kerja. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya tidak dapat memberikan hasil yang efektif. Sebaliknya, angka kelahiran cenderung menurun pada masa periode jabatan Abe. Melalui tulisan ini, penulis hendak mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tidak efektifnya implementasi kebijakan keluarga dalam menangani fenomena shoushika di Jepang. Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa hambatan budaya, konservatisme politik, dan silver democracy di Jepang telah memengaruhi tidak efektifnya kebijakan keluarga yang diluncurkan pemerintah Abe dalam menangani fenomena shoushika.

---

The shoushika phenomenon or declining birth rates is a crucial issue in Japan. The low birth rate, coupled with rising life expectancy, has significantly impacted various aspects of life in the country. As a consequence of the dwindling working-age population and the shrinking population as a whole, this phenomenon has contributed to a decline in the country's productivity, affecting Japan's economic growth. To address this issue, Prime Minister Shinzo Abe’s government through its Abenomics policy package issued a set of family policies to boost birth rates that focused on increasing childcare facilities, parental leave, and reducing working hours. However, these policies did not produce effective results. On the contrary, the birth rate tended to decline during Abe's term. Through this paper, the author aims to identify the factors that influence the ineffective implementation of family policies in dealing with the shoushika phenomenon in Japan. Based on the findings, it can be seen that cultural barriers, political conservatism, and silver democracy in Japan have influenced the ineffectiveness of the family policies launched by Abe’s government in dealing with the shoushika phenomenon."

"Terjadinya peningkatan jumlah kematian Ibu di Aceh Timur pada Tahun 2015 sebanyak 14 ibu menjadi 21 pada Tahun 2016, dan penurunan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2016, juga merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu Menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa logical framework sebagai kerangka berpikir logis dalam penelitian ini masih belum seluruhnya terlaksana ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan seperti pendampingan ibu hamil, penempatan bidan desa dan masih ada desa yang belum memiliki polindes/poskesdes. Untuk implementasi kebijakan Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan masih didapati kendala dalam Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi Qanun No. 4 Tahun 2010, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan tercapainya tujuan logframe dalam upaya penurunan angka kematian ibu.

---

The increasing of maternal deaths in East Aceh in 2015 by 14 mothers compared to 21 in 2016, and the decrease in coverage of Minimum Service Standards in 2016, is also a health problem faced by East Aceh District. This study aims to obtain in-depth information on Implementation Analysis of Mortality Rate Decrease Policy of Mother Based on Qanun No. 4/2010 concerning Health in East Aceh Regency Year 2017. This research uses qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach, data collecting conducted through in-dept interview and documentation, the number of informants in this study as many as 5 people. Result of logical framework analysis showed health logical thinking in this research is still not fully implemented there are some activities that can not be done such as maternal assistant, placement of village midwife and there are still villages that do not have polindes/poskesdes. For the implementation of Qanun policy No. 4 of 2010 on Health, there are still obstacles in Communication, Resources and Bureaucracy Structure. Some suggestions recommended in this study include socializing Qanun No. 4 of 2010, improving cross-sectoral cooperation and achieving logframe goals in an effort to reduce maternal mortality."

"Upaya untuk menurunkan angka kehamilan remaja dapat dimonitor dengan menunda kelahiran pertama remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan interval kelahiran pertama pada remaja kawin usia 15-19 tahun di Indonesia dengan menggunakan data SDKI 2017. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan sampel yang digunakan sebanyak 1,497 remaja kawin usia 15-19 tahun yang belum hamil/melahirkan anak pertama nya. Penelitian ini melakukan uji Kaplan Meier untuk mengukur median interval kelahiran pertama dan Cox Proportional Hazard model digunakan untuk membuat model prediksi variable independen. Didapatkan hasil median interval kelahiran pertama pada Remaja Kawin 15-19 tahun adalah 14 bulan. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor yang terkait dengan program KB dengan interval kelahiran pertama: tidak mengakses informasi KB melalui PLKB (AHR = 0.975 95% CI 0.960-0.990), tidak mengakses informasi KB melalui petugas kesehatan (AHR = 0.849 95% CI 0.733-0.983), tidak menggunakan kontrasepsi modern (AHR = 1.039 95% CI 1.028-1.051). Penggunaan kontrasepsi modern merupakan variable yang paling dominan berhubungan dengan interval kelahiran pertama pada remaja kawin. Peningkatan kualitas dari PLKB dan petugas kesehatan dalam memberikan informasi terkait KB perlu diperhatikan. Pemerintah perlu menegaskan usia minimal perkawinan dan mempertimbangkan perubahan kebijakan terkait penggunaan kontrasepsi bagi remaja kawin.

---

Efforts to reduce adolescence pregnancy can be monitored with delaying the first bith. This study aims to identify associated factors with first birth interval (FBI) among married adolescents 15-19 years old in Indonesia using IDHS 2017. In this cross-sectional study, the first birth history of 1,497 married adolescencewho have not pregnant yet were collected. Kaplan Meier test was conducted to measure the median of FBI and Cox Proportional Hazard Model was used to produce a prediction model of predictors. The median interval of first birth among married adolescents 15-19 years old was 14 months. There were statistically significant differences between factors related to family planning program with FBI: not accessing family planning information through PLKB AHR = 0.975 95% CI 0.960-0.990), not accessing family planning information through health workers (AHR = 0.849 95% CI 0.733-0.983), and not using modern contraception (AHR = 1.039 95% CI 1.028-1.051). Modern contraceptive use was the most dominant variable associated with FBI among married adolescents. Improvement of quality of PLKB and health workers in giving information on family planning should be noted. Government of Indonesia should continue to enforce the minimum legal age and consider policy changing on contraceptive use for married adolescents."

"Sinergi antara program Keluarga Berencana (KB) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu fokus Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan PKH pada tahun 2020. Dengan menggunakan data Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPKP) tahun 2007 dan 2013, studi ini membahas pengaruh PKH, baik berupa status partisipasi PKH maupun jumlah bantuan PKH, terhadap kelahiran anak di Indonesia. Hasil pada studi ini menemukan bahwa status partisipasi PKH tidak signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selain itu, studi ini menemukan bahwa sebanyak 32,32% wanita dari keseluruhan sampel penerima PKH belum menggunakan kontrasepsi. Padahal, penerima PKH wajib mengikuti program KB. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa moral hazard sehingga sinergi antara program KB dan PKH belum terwujud. Studi ini juga menemukan bahwa peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selanjutnya, ketika dilakukan simulasi menggunakan jumlah bantuan PKH pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi kelahiran anak di Indonesia. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah bantuan PKH pada tahun 2012. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya batasan bantuan komponen pada tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi, studi ini belum dapat melihat adanya dampak PKH terhadap kelahiran anak pada wanita berusia di bawah 16 tahun. Padahal, menurut Susenas pada tahun 2013 masih banyak wanita di Indonesia yang menikah di bawah usia 16 tahun yakni sebesar 4,78% (BPS, 2017). Maka dari itu, diperlukan jangkauan data yang lebih luas untuk mendapatkan hasil penelitian dengan lebih komprehensif.

---

One of the objectives of the Indonesian Ministry of Social Affairs in implementing PKH in 2020 is to maximize the synergy between the Family Hope Program (PKH) and the Family Planning Program (KB). This study examines the effects of PKH on birth in Indonesia, taking into account both participation status and the amount of PKH assistance, using data from the Health and Education Service Survey (SPKP) 2007 and 2013. According to this study’s findings, PKH participation status did not significantly affect the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. In addition, this study found that 32.32% of the total sample of PKH recipients had not used contraception. PKH recipients are required to follow the family planning program. This shows that there is a moral hazard so the synergy between the family planning program and PKH has not been realized. The study also found that an increase in PKH assistance significantly affected the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. Furthermore, when a simulation was carried out using the amount of PKH assistance in 2019 and 2020, the increase in the number of net PKH assistance significantly affected births in Indonesia. In contrast to the amount of PKH aid in 2012, the effect is less significant. This is because component support will be limited in 2019 and 2020. However, this study has not been able to see the impact of PKH on birth for women under 16 years of age. In fact, according to Susenas in 2013, there were still many women in Indonesia who married under the age of 16, which was 4.78% (BPS, 2017). Therefore, a wider range of data is needed to obtain more comprehensive research results."

"Human Immunode ciency virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merusak sel imun, khususnya sel CD4, yaitu sel yang membantu sistem imun melawan infeksi penyakit. HIV dapat menular dari manusia ke manusia lainnya melalui kontak seksual, injeksi jarum suntik, dan penularan secara vertikal penularan dari ibu penderita HIV/AIDS kepada bayi yang dikandungnya. Model penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan melibatkan penularan secara vertikal dibahas dalam skripsi ini. Model deterministik dibuat dengan menggunakan sistem persamaan diferensial biasa berdimensi empat dengan kelahiran individu dinyatakan dalam bentuk nonlinear yang bergantung pada semua kompartemen. Masing-masing kelompok individu dari model tersebut yaitu, kelompok individu rentan S, kelompok individu terinfeksi tahap akut I, kelompok individu terinfeksi tahap kronis P dan kelompok individu terinfeksi tahap AIDS A. Dilakukan kajian analitik dan numerik pada model ini sehingga diperoleh titik keseimbangan dan basic reproduction number R0. Berdasarkan analisis sensitivitas R0 dan simulasi numerik, penularan secara vertikal memiliki peran penting dalam strategi pengendalian HIV.

---

Human Immunode ciency virus HIV is a virus that attacks the human immune system. This virus destroy simmune cells,especially CD4 cells,that help the immune system ght off infectious diseases. HIV can be transmitted from human to human through sexual contact, injection of needles, and vertical transmission transmission from HIV AIDS mothers to their babies. The spread of HIV AIDS by involving vertical transmission is discussed in this thesis. The deterministic model is made by using a four dimensional differential equation system in which individual births are expressed in a nonlinear form that depends on all compartments. Individual groups of the model are the susceptible individual group S, the acute group of infected individuals I, the group of chronically infected individuals P and the AIDS infected individual group A. Analytical and numerical studies were performed on this model to obtain equilibrium point and basic reproduction number R0. Basedon sensitivity analysis R0 and numerical simulations, vertical transmission has an important role in HIV control strategies."

"Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan seorang selebriti. Fenomena Cancel Culture ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan fenomena Cancel Culture oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat atas nilai-nilai budaya yang dianut Tiongkok.

---

Cancel Culture or known as boycott action is a phenomenon of boycotting someone due to their saying or taking actions that are contrary to the norms that exist in society. These actions happen a lot on social media and the majority target is celebrities. The Cancel Culture phenomenon is happening in various countries, including China. This research article discusses the use of the Cancel Culture phenomenon by the Chinese government to control the entertainment industry and its impact on the development of the entertainment industry in China. This study article used the qualitative research method with a cultural approach. And also collected data through literature studies. The results show that infractions that occur in the Chinese entertainment industry are generally related to cultural values ​​in Chinese society. The government uses boycotts to reorganize the entertainment industry, as well as reminding back the people of China of their cultural roots. "

"Tesis ini dilatarbelakangi terbitnya kebijakan baru Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk mempublikasikan suku bunga dasar kredit. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menurunkan suku bunga kredit agar dapat mendorong sektor riil. Berbagai upaya dilakukan Bank Sentral untuk mengendalikan suku bunga kredit namun tidak kunjung efektif. Kebijakan pengumuman suku bunga dasar kredit merupakan salah satu alternatif kebijakan transparansi perbankan yang dilakukan dengan mengacu beberapa pengalaman di negara maju. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan pengumuman suku bunga dasar kredit terhadap suku bunga kredit modal kerja.Pengaruh kebijakan pengumuman suku bunga dasar kredit diuji menggunakan metode regresi data panel empat kelompok bank. Hasil uji t menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan kebijakan pengumuman suku bunga dasar kredit dalam menurunkan suku bunga kredit modal kerja. Disamping itu, terdapat variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit modal kerja antara lain BOPO, ROA, CAR, NPL, Inflasi, dan Bi Rate.

---

The background of this thesis was issuance a new policy of Bank Indonesia which require banks to publish the prime lending rate. The main objective of this policy is to reduce lending rates in order to encourage the real sector. Various attempts were made by Central Bank to control lending rates but not being effective. Policy announcement of the prime lending rate is an alternative transparency policy made by referring to some of the experience in developed countries. Issues raised in this thesis is how the policy of prime lending rate announcement affect on working capital rate.

The influence of prime lending rate announcement policy was tested using panel data regression method in four banks. T test results showed that there is significant influence of prime lending lending rate announcement policy in lowering working capital rate. In addition, there are other variables that significantly influence working capital rate including ROA, ROA, CAR, NPL, Inflation, and Bi Rate."

"Berat badan lahir rendah meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 dan 2017 menunjukkan penurunan angka proporsi berat badan lahir rendah dari 7,3% menjadi 7,1%. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh paritas terhadap berat badan bayi lahir rendah di Indonesia. Penelitian ini adalah studi potong lintang dengan menggunakan SDKI 2012 dan 2017. Analisis multivariat dalam penelitian menggunakan regresi logistik model faktor risiko. Sampel dalam penelitian berjumlah 12900 untuk tahun 2012 dan 13696 untuk tahun 2017. Proporsi BBLR meningkat dari 5,8% pada tahun 2012 menjadi 5,9% pada tahun 2017. Ibu dengan paritas 1 anak meningkat di tahun 2012 dari 1,34 (AOR 1,05-1,70; p-value 0,017) menjadi 1,48 (AOR 1,22-1,80; p value 0,000) pada tahun 2017 dibandingkan dengan ibu dengan paritas 2-3 anak. Ibu yang tidak sekolah memiliki OR BBLR 2,96 (AOR 1,28-6,86; p value 0,011) meningkat di tahun 2012 menjadi 3,09 (AOR 1,44-6,69 p value 0,004) di tahun 2017 dibandingkan ibu dengan lulusan perguruan tinggi. OR BBLR pada ibu yang tidak pernah melakukan ANC menurun dari 2,41 (AOR 1,23-4,75, p-value 0,010) di tahun 2012 menjadi 1,79 (AOR 1,02-3,12, p value 0,039) pada tahun 2017 dibandingkan ibu dengan kunjungan ANC ≥ 4 kali.

---

Low birth weight increased morbidity and mortality in newborns. The results of the demographics and Health survey of Indonesia 2012 and 2017 showed a decrease in the proportion of low birth weight from 7.3% to 7.1%. This study aims to identify the effects of parity on low birth weight in Indonesia. This was a cross-sectional study using secondary data from two IDHS 2012 and IDHS 2017. A multivariat analysis in research using logistic regression model risk factors. The sample size in this study was 12900 subjects in 2012 and 13696 subjects in 2017. The proportion of low birth weight was increased 0,1% from 5,8% to 5,9%. The results showed mothers who are had parity of 1 at risk 1,34 (AOR 1,05-1,70; p-value 0,017) increase in 2012 to 1,48 (AOR 1,22-1,80; p value 0,000) in 2017 compared to mother who had parity 2-3. Mother who had no education at risk 2,96 (AOR 1,28-6,86; p value 0,011) increased in 2012 to 3,09 (AOR 1,44-6,69 p value 0,004) in 2017 compared who had higher education. Mother who never did the ANC decreased from 2.41 (AOR 1.23-4.75, p-value 0.010) in the year 2012 to 1.79 (AOR 1.02-3.12, p value 0.039) in 2017 than the mother with the visit of ANC ≥ 4 times."