Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menilai dampak transformasi digital terhadap kinerja bank sebelas bank di Indonesia—meliputi bank konvensional dan syariah—selama periode dari kuartal kedua tahun 2016 hingga kuartal pertama tahun 2024. Metode kuantitatif, khususnya analisis regresi data panel, diterapkan untuk mengolah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bulanan bank-bank tersebut. Variabel dependen dalam penelitian ini termasuk Capital Ratio, Non-Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), Financing Growth, dan Deposit Growth. Sebagai variabel independen, penelitian ini menggunakan dummy digital dan dummy syariah, ditambah dengan beberapa variabel kontrol seperti ukuran bank, suku bunga, dan pertumbuhan GDP. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki dampak positif signifikan terhadap Capital Ratio, Financing Growth, dan Deposit Growth, serta BOPO, sementara dampaknya terhadap ROA, ROE, dan NPL adalah negatif signifikan. Temuan serupa juga terobservasi pada bank digital syariah ketika dibandingkan dengan bank digital konvensional, kecuali pada variabel ROE. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi lingkungan akademis, praktisi perbankan, dan regulator tentang efektivitas transformasi digital di sektor perbankan Indonesia.

---

This study assesses the impact of digital transformation on the financial performance of eleven banks in Indonesia—including both conventional and Islamic banks—from the second quarter of 2016 to the first quarter of 2024. A quantitative method, specifically panel data regression analysis, was employed to process the secondary data derived from the banks' monthly financial reports. The dependent variables in this study include Capital Ratio, Non-Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Operational Expenses to Operational Income (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), Financing Growth, and Deposit Growth. The independent variables used are digital and Islamic banking dummies, along with several control variables such as bank size, interest rates, and GDP growth. The analysis results show that digital transformation has a significant positive impact on Capital Ratio, Financing Growth, and Deposit Growth, as well as BOPO, while its impact on ROA, ROE, and NPL is significantly negative. Similar findings were also observed in Islamic digital banks compared to conventional digital banks, except to the ROE. This research provides important contributions to the academic community, banking practitioners, and regulators regarding the effectiveness of digital transformation in the Indonesian banking sector."

"Studi ini mengeksplorasi dampak orientasi strategis terhadap transformasi digital melalui kapabilitas manajemen dinamis dan kesiapan organisasi. Fokusnya adalah pada transformasi digital sektor UMKM. Kami menggunakan kantor cabang bank UMKMterkemuka di Indonesia sebagai unit analisis. Rumus Slovin dan teknik pengambilansampel non-probabilitas menentukan ukuran sampel. Pemimpin Cabang, PemimpinCabang Pembantu, dan Manajer fungsional melengkapi kuesioner skala Likert untukmengumpulkan data. Kami mengumpulkan 4.964 tanggapan dari responden, menentukan2.212 (80%) sebagai duplikat dan memperlakukan 2.752 tanggapan yang tersisa sebagai data rata-rata dari 422 kantor cabang bank. Studi ini menggunakan pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (PLS-SEM) untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa orientasi pasar, orientasi digital, dan orientasi kewirausahaan berdampak positif terhadap transformasi digital melalui kapabilitas manajemen dinamisatau kesiapan organisasi. Orientasi pemasaran berdampak negatif pada kesiapanorganisasi, tetapi dapat ditingkatkan secara tidak langsung melalui orientasi digital ataukapabilitas manajerial dinamis. Orientasi pemasaran berdampak positif terhadaptransformasi digital karena mediasi orientasi digital atau kapabilitas manajerial dinamis.Kemampuan manajemen yang dinamis dan kesiapan organisasi diperlukan untukmenghubungkan transformasi digital. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan, inovasi, dan penyelarasan strategi untuk proyek digital yang sukses.

---

This study explores the impact of strategic orientation on digital transformation through dynamic management capabilities and organizational readiness. The focus is on the digital transformation of the MSME sector. We use the branch offices of leading MSME banks in Indonesia as unit analysis. Slovin's formula and non-probability sampling techniques determine the sample size. Branch, sub-branch, and functional managers complete a Likert-scale questionnaire to collect data. We collected 4,964 responses from

the respondents, determining 2,212 (80%) as duplicated and treating the remaining 2,752 responses as the average data of the bank's 422 branch offices. The study used partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) to analyze data. The study found that market orientation, digital orientation, and entrepreneurial orientation positively

impact digital transformation through dynamic management capabilities or organizational readiness. Marketing orientation has a negative impact on organizational readiness, but it can indirectly be improved through digital orientation or dynamic managerial capabilities.

Marketing orientation positively impacts digital transformation due to the mediation of

digital orientation or dynamic managerial capabilities. Dynamic management capabilities and organization readiness are necessary for connecting digital transformation. This study shows how essential leadership, innovation, and strategy alignment are for successful digital projects."

"Kemajuan teknologi informasi mendorong perbankan sebagai institusi keuangan untuk berinovasi dalam layanan keuangannya. Transformasi digital perbankan, seperti yang diinisiasi dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, bertujuan meningkatkan efisiensi layanan dengan melakukan adopsi teknologi. Namun, proses ini juga menghadirkan tantangan, salah satunya risiko shadow banking. Eksistensi financial technology (fintech) dan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan serupa dengan perbankan dapat membawa dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan jika tidak didukung regulasi yang kuat. Shadow banking menjadi isu penting sejak Krisis Keuangan Global, karena dapat mengancam stabilitas keuangan nasional, termasuk perbankan. Di sisi lain, Open Banking muncul sebagai inovasi teknologi berbasis Open Application Programming Interface (API) yang memungkinkan keterhubungan antara bank dan fintech, menciptakan ekosistem keuangan inklusif dengan bank sebagai lembaga utama. Penelitian ini menganalisis transformasi digital perbankan di Indonesia melalui kebijakan Open Banking, eksistensi lembaga keuangan non-bank, serta risiko shadow banking. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa shadow banking, meskipun diatur dalam regulasi tertentu, masih diwarnai oleh aktivitas ilegal lembaga non-bank yang mengancam stabilitas keuangan. Open Banking, sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, dirancang untuk menghubungkan bank dan fintech sehingga memperluas inklusi keuangan dan meminimalkan risiko shadow banking. Melalui kerangka open banking, lembaga non-bank yang terhubung wajib mematuhi standar regulasi yang ketat layaknya perbankan. Selain dari konteks regulasi, open banking juga membantu masyarakat dalam memilih produk layanan keuangan non-bank yang aman dan berizin sehingga mempersempit ruang gerak aktivitas keuangan ilegal. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperluas inklusi keuangan tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan mengintegrasikan lembaga non-bank ke dalam ekosistem yang diawasi secara komprehensif.

---

The advancement of information technology has driven banks, as financial institutions, to innovate their services. Digital transformation of banking, as initiated in the Indonesia Payment System Blueprint, aims to enhance service efficiency through technological adoption. However, this process also presents challenges, one of which is the risk of shadow banking. The presence of financial technology (fintech) and non-bank financial institutions offering similar services to traditional banks can negatively impact financial system stability if not supported by robust regulations. Shadow banking has been a significant concern since the Global Financial Crisis, as it poses threats to national financial stability, including conventional banks. On the other hand, Open Banking emerges as an innovative technology based on Open Application Programming Interface (API), facilitating connectivity between banks and fintechs to create an inclusive financial ecosystem with banks as the central institutions. This study examines the digital transformation of banking in Indonesia through Open Banking policies, the existence of non-bank financial institutions, and the risks of shadow banking. Using doctrinal research methods and a descriptive-analytical approach, the study finds that despite existing regulations, shadow banking is still marked by illegal activities from non-bank entities that threaten financial stability. Open Banking, as part of the Indonesia Payment System Blueprint 2030, is designed to connect banks and fintechs, expanding financial inclusion and mitigating shadow banking risks. Through its framework, non-bank entities connected to Open Banking must comply with stringent regulatory standards akin to those governing banks. Additionally, Open Banking assists the public in choosing safe and licensed financial services, narrowing the space for illegal financial activities. Therefore, this policy not only broadens financial inclusion but also strengthens financial system stability by integrating non-bank entities into a comprehensively supervised ecosystem."

"Digitalisasi pada sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan munculnya bank digital di Indonesia bisa saja menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, bank digital terlihat menarik pada sektor perbankan dan hal ini dapat dilihat pada transformasi bank. Studi ini bertujuan untuk membandingkan kinerja saham yang disesuaikan risikonya untuk bank digital dan bank konvensional di Indonesia menggunakan rasio ukuran kinerja yang umum digunakan seperti rasio Sharpe, Treynor, Sortino, dan Jensen. Regresi data panel dilakukan berdasarkan rasio-rasio tersebut pada penelitian ini. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja saham bank digital cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kinerja saham bank konvensional. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa besaran suatu bank, return on equity (ROE), dan non-performing loans (NPL) memiliki kecenderungan pengaruh positif pada kinerja saham bank. Salah satu limitasi pada penelitian ini adalah kurangnya penelitian terdahulu mengenai bank digital. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian eksplorasi lebih lanjut tentang bank digital.

---

The digitalization in the banking sector shows enormous growth, and the rise of digital banks may be a solution to boost financial inclusion in Indonesia. In recent years, digital banks in Indonesia seem to attract the banking sector, which is reflected in the bank transformation. This study aims to compare the risk-adjusted stock performance of digital banks and conventional banks in Indonesia using commonly used performance measure ratios, such as Sharpe, Treynor, Sortino, and Jensen. Panel data regression with performance ratios as the dependent variables was constructed in this study. The main outcome of this study shows that the performance of digital banks tends to be better than conventional banks. Moreover, size of banks, return on equity (ROE), and non-performing loans (NPL) tend to be positively associated with the risk-adjusted performance. One of the limitations of this research is the absence of prior research on digital bank. As a result, exploratory research on digital banking can be conducted."

"Penyediaan layanan digital dapat menunjang kebutuhan layanan keuangan yang terintegrasi oleh masyarakat serta mendorong efisiensi biaya operasional serta meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak penyediaan layanan digital terhadap kinerja keuangan perbankan pada sebelum dan saat COVID-19 serta mengetahui dampak pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 15 bank syariah dan 20 bank konvensional yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2017 – 2022 dan menggunakan estimasi model data panel statis berupa fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan layanan digital secara memengaruhi kinerja keuangan pada bank syariah maupun konvensional, baik sebelum maupun saat COVID-19. Selain itu, terdapat perbedaan dampak penyediaan layanan digital antara bank syariah dan bank konvensional pada sebelum COVID-19. Temuan tersebut dapat menjadi indikasi terkait efektivitas pada bank dalam mengembangkan layanan ataupun adopsi teknologi secara keseluruhan.

---

The provision of digital services can support the need for integrated financial services, enhance operational cost efficiency, and improve financial performance. This research aims to examine the impact of providing digital services on the financial performance of banks before and during COVID-19, as well as to compare the impact on Islamic banks and conventional banks in Indonesia. This research utilizes secondary data from 15 Islamic banks and 20 conventional banks in Indonesia during the years 2017 - 2022, and estimates by static panel data model such as the fixed effect model (FEM) and random effect model (REM). The findings of this research indicate that the development of digital services significantly influences the financial performance of both Islamic and conventional banks, both before and during COVID-19. Furthermore, there are differences in the impact of providing digital services between Islamic banks and conventional banks before COVID-19. These findings may indicate the effectiveness of banks in developing services and enhancing overall technology adoption."

"Walaupun bank asing berjumlah sedikit dan berpangsa kecil dalam perbankan Indonesia, kinerja pada saat dan setelah krisis moneter cukup mengesankan dan mengakibatkan perdebatan tentang fungsi bank asing baik atau buruk untuk perekonomian suatu negara. Yang pastilah adalah Indonesia tak pernah melonggar pengawasan terhadap bank asing baik rezim orde baru rnaupun sekarang. Bank of China sebagai pemain baru satu-satunya setelah Bank Indonesia membuka pintu masuk setelah krisis.Tujuan penelitian adalah menguji adanya perbedaan kinerja keuangan Bank of China dengan bank-bank asing yang lain dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut pada tingkat mikro, yaitu dalam bank sendiri.Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan Independent t-test dengan alat bantu SPSS untuk menbandingkan rasio-rasio keuangan dari aspek Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas dan Efisiensi antara Juni 2003 sampai September 2005. Dan pooling data dalam periode yang sama diperoleh dianalisis dengan metode regresi dengan alat bantu Eviews untuk membuktikan apakah faktor-faktor seperti pangsa pasan tingkat diversifikasi, kecukupan permodalan, kualitas aset, likuiditas dan efisiensi, pengalaman mempengaruhi kinerja bank asing.Hasil penelitian secara umum dinyatakan sebagai berikut: Bank of China berbeda kinerja keuangannya dengan bank-bank asing yang lain pada kelima aspek secara signifikan. Temyata Bank of China mempunyai modal yang paling cukup dan kualitas aset yang paling bagus, namun likuiditas, rentabilitas dan efisiensinya masih tertinggal oleh bank-bank asing yang lain. Dalam persamaan regresi, varibael pangsa yang diukur dengan pangsa aset berpengaruh negatif terhahap kinerja bank asing (ROE/ROA), variable diversifikasi yang diukur dengan diversifikasi pendapatan berhubungan posltif dengan kinerja bank asing baik ROE maupun ROA. Kecukupan modal diukur dengan CAR mempunyai hubungan positif dengan kinerja (ROE/ROA). Kualitas aset yang diukur dengan NPL berhubungan negatif dengan kinerja (ROE/ROA). Likuiditas berhubungan positifdengan kinerja ROE tapi tidak signifikan dengan ROA Dan Efisiensi yang diukur dengan BOPO berhubungan negatif secara signifikan dengan klnerja (ROE/ROE) yang menunjukkan peningkatan efisiensi akan meningkatkan kinerja. Sedangkan faktor seperti NIM (Net Interest Margin) dalam bidang efisiensi dan faktor pengalaman tidak berpengaruh pada kinerjanya.

---

Foreign banks play a more important role in Indonesia after economic crisis. This study investigates the difference of financial performance between Bank of China Jakarta Branch and other foreign banks in Indonesia since 2003. Using the quarterly data of the 11 banks, the empirical result give that the performance of Bank of China was not as good as foreign banks in Indonesia. Using panel data of group of foreign banks between 2003 and 2005 and employing a fixed effects estimating procedure, both the market share and diversification hypotheses are tested. In addition, the model is extended to consider issues such as experience, liquidity, and quality of assets, efficiency and modal adequacy.

The results suggest BOC should pay more attention to its diversification of business rather than its market share if it wants to earn more prolit. The liquidity and efficiency of the bank should be raised, the rasio of non-performing loan should be kept low, but the effect of CAR not as assumed, the regression result shows the CAR has a positive effect to a bank?s profitability, probably because the bank with high CAR is more Safety and solid and it makes the bank earns more profit. No evidence was found to support the experience hypothesis and NIM hypothesis."

"Seiring perkembangan teknologi informasi, adanya kebutuhan untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi digital. Saat ini di Indonesia hanya memiliki penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur dalam transformasi digital di pemerintahan. Namun, indeks SPBE yang ada saat ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni terfokus pada aspek teknis dan administratif, kurang memperhatikan kualitas layanan publik, tidak mencukupi untuk mengukur partisipasi dan kolaborasi publik, serta tidak mencakup aspek budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi mixed method, dimulai dengan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan transformasi digital. Faktor-faktor ini kemudian divalidasi melalui expert judgment menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji model yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel, sebanyak 137 responden dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia berpartisipasi dalam survei ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran kesiapan transformasi digital terdiri dari lima faktor utama: teknologi, organisasi, lingkungan, people, dan user, dengan total 22 sub faktor. Pengujian model menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki nilai Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.905 dan Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0.918, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat good fit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu layanan publik dan efektivitas strategi digital mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang transformasi digital di sektor publik dan menawarkan panduan praktis bagi pemerintah untuk mengimplementasikan transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

---

With the development of information technology, there is a need to assess the readiness of governments to face digital transformation. Currently in Indonesia, the only assessment tool for digital transformation in government is the Electronic Government System (SPBE) assessment. However, the current SPBE index has several limitations: it focuses mainly on technical and administrative aspects, pays insufficient attention to public service quality, fails to measure public participation and collaboration adequately, and does not cover organizational culture and human resource capacity building aspects. Therefore, this research aims to develop a model for measuring digital transformation readiness in the Indonesian government by identifying relevant factors. This study employs a mixed-method methodology, starting with a literature review to identify factors influencing digital transformation readiness. These factors are then validated through expert judgment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Subsequently, quantitative analysis is conducted using Principal Component Analysis (PCA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) to test the proposed model. The study utilizes purposive sampling to select a sample of 137 respondents from various government agencies in Indonesia who participated in the survey. The analysis results indicate that the digital transformation readiness measurement model consists of five main factors: technology, organization, environment, people, and user, with a total of 22 sub-factors. Testing of the model shows that the resulting model has a Tucker-Lewis Index (TLI) of 0.905 and a Comparative Fit Index (CFI) of 0.918, indicating a good fit. This research is expected to serve as a framework for assessing digital transformation readiness in the Indonesian government. The model is intended to assist governments in identifying crucial factors to enhance public service quality and the effectiveness of their digital strategies. This study provides significant contributions to the field of digital transformation in the public sector and offers practical guidance for governments to implement digital transformation more effectively and efficiently."