Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study explores the relationship between the digital financial ecosystem and cashless transaction adoption in 10 ASEAN countries over the period 2003–2023. Using panel data analysis, this study examines the influence of financial literacy, availability and quality of access to financial services, and digital infrastructure on cashless transaction adoption. The results of this study aim to provide valuable insights for policymakers and industry stakeholders to develop effective strategies to foster digital financial ecosystems in 10 ASEAN countries, ultimately driving economic growth and development. The results show that each independent variable, namely financial literacy, availability and quality of access to financial services, and digital infrastructure, has a positive effect on cashless transaction adoption. Therefore, it is recommended to the government as a policy maker and other stakeholders to develop a digital financial ecosystem in an effort to optimize cashless transaction adoption in 10 ASEAN countries.

---

Studi ini mengeksplorasi hubungan antara ekosistem keuangan digital dan adopsi transaksi non-tunai di negara-negara ASEAN-10 selama periode 2003–2023. Dengan menggunakan analisis data panel, penelitian ini menguji pengaruh literasi keuangan, ketersediaan dan kualitas akses terhadap layanan keuangan, dan infrastruktur digital terhadap penggunaan transaksi non-tunai. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri untuk mengembangkan strategi efektif guna mengembangkan ekosistem keuangan digital di negara-negara ASEAN-10, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu literasi keuangan, ketersediaan dan kualitas akses terhadap layanan keuangan, dan infrastruktur digital berpengaruh positif terhadap penggunaan transaksi non-tunai. Maka disarankan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital dalam upaya mengoptimalkan penggunaan transaksi non-tunai di negara-negara ASEAN-10.

"

"Peraturan multilateral mengenai perdagangan jasa keuangan diatur oleh World TradeOrganization (WTO) dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) semenjakberakhirnya Uruguay Round pada tahun 1995. TKA ini bertujuan untuk memetakan perkembangan debat liberalisasi jasa keuangan yang diatur oleh GATS dalam perspektif negara maju dan berkembang, yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Adapun periode yang digunakan yaitu semenjak dimulainya negosiasi liberalisasi jasa keuangan pada Putaran Uruguay tahun 1993 hingga tahun 2016. Pengelompokkan literatur ini dilakukan melalui metode kronologi yang dibagi menjadi tiga periode yakni Periode I(Negotiation Period, 1993-1997), Periode II (Adaptation Period, 1998-2008), dan Periode III (Development Period, 2009-2016). Dengan metode taksonomi, penulis mengklasifikasikan 6 isu yang muncul dalam literatur, yaitu tata kelola GATS, kesiapan negara, komitmen negara, pandangan negara, kepentingan negara, dan perubahan padaGATS. Dari keenam isu tersebut, isu komitmen negara dan kepentingan negara merupakan isu dominan di setiap periode. Debat terkait komitmen negara menunjukkan bahwa upaya meningkatkan komitmen negara berdasarkan ketentuan GATS menjadi debat yang terus muncul terutama dalam 15 tahun sejak awal negosiasi GATS (1993-2008). Sementara terkait isu kepentingan negara didasari oleh kentalnya negosiasi dalam hal tata kelola GATS atas dasar kepentingan negara maju dan berkembang. Pada intinya, negara berkembang mendukung prinsip-prinsip GATS dengan komitmen yang minim dan tetap mengutamakan regulasi domestik, sementara negara maju mendukung prinsip liberalisasi di GATS dengan minim regulasi.

---

The multilateral regulation on financial trade is regulated by the World Trade

Organization (WTO) in the General Agreement on Trade in Services (GATS) since the end of the Uruguay Round in 1995. This paper aims to map the development of the financial services liberalization debate provided by GATS in the perspective of developed and developing countries which often have different interests. The period used is since

the commencement of financial service liberalization negotiations in the Uruguay Round of 1993 to 2016. This grouping of literature is done through chronological methods which are divided into three periods which are Period I (Negotiation Period, 1993-1997), Period II ( Adaptation Period, 1998-2008), and Period III (Development Period, 2009-2016). With the taxonomy method, the author classifies 6 issues that appear in the literatures, namely GATS governance, state readiness, state commitment, state views, state interests, and changes to GATS. Of the six issues, the issue of state commitment and state interests are the dominant issues in each period. Debates related to state commitment show that efforts to increase state commitment based on GATS provisions have become debates that continue to emerge, especially in the 15 years since the beginning of the GATS negotiations (1993-2008). While the issue of state interests is based on the thickness of negotiations in terms of GATS governance on the basis of the interests of developed and developing countries. In essence, developing countries support the GATS principles with minimal commitment and continue to prioritize domestic regulations, while developed countries support the principle of liberalization at GATS with minimal regulation."

"Tujuan dari tugas karya akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas dan tingkat profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) periode tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data sekunder berupa laporan keuangan tahunan untuk periode tahun 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis time-series dan analisis perbandingan dengan menggunakan industri asuransi kerugian Indonesia sebagai benchmark penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas PT. Jasindo kurang likuid dan posisi likuiditas PT. Jasindo berada dibawah posisi likuiditas industri asuransi umum di Indonesia. Kemudian, kondisi solvabilitas PT. Jasindo tergolong solvable karena mampu melebihi batas tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi umum. Namun jika dibandingkan dengan posisi solvabilitas industri asuransi umum di Indonesia posisi solvabilitas PT. Jasindo berada diatas posisi solvabilitas industri asuransi umum di Indonesia. Sedangkan untukkondisi profitabilitas PT. Jasindo mampu menghasilkan pendapatan positif tiap tahunnya meskipun beradadibawah posisi profitabilitas industri asuransi umum di Indonesia.

---

The purpose of this study is to find out the liquidity, solvency, and profitability for assesing the financial performance of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) during the years 2008 until 2012. This study used a quantitative research and

using secondary data obtained from the financial statement of PT. Jasindo for the period of 2008 to 2012. In this paper, we used time-series analysis and the comparative analysis by using the general insurance industries in Indonesia as the benchmark. The result of this study shows that the liquidity of PT. Jasindo was illiquid, and the liquidity position of PT. Jasindo was lower than the general insurance industries in Indonesia. Then, the solvability condition of PT. Jasindo

classified as solvable because they were able to surpass the regulation of minimum level of general insurance solvency in Indonesia. However, if it is compaed with the solvability position of the general insurance industries in Indonesia, the solvability position of PT. Jasindo is higher than the general insurance industries in Indonesia. Meanwhile, for the profitability condition of

PT. Jasindo is able to earn positive profit anually. Although the profitability of PT. Jasindo is still lower than the position of general insurance industries in Indonesia."

"Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat dua jenis penyidik yaitu Penyidik Pejabat Polisi dan Penyidik PNS. Namun, setelah adanya UU P2SK, muncul permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ke MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa putusan tersebut menghalangi tujuan pembentukan Penyidik OJK untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, tetapi penyidikan yang bersifat khusus tidak dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah perubahan frasa dalam Pasal 49 ayat (5) dari "hanya dapat" menjadi "dapat," yang berdampak pada kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat OJK.

---

The paper discusses three main problems, namely: first, whether investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as stated in the Criminal Procedure Code; second, whether investigations in the financial services sector which are special in nature can be carried out by Police Officer Investigators; and third, what are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on the authority of Police Officer Investigators and Financial Services Authority Officer Investigators. This research uses a qualitative doctrinal research method, with data collection through literature study. Secondary data in this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that in conducting investigations based on the provisions of the Criminal Procedure Code, there are two types of investigators, namely Police Officer Investigators and Civil Servant Investigators. However, after the existence of the P2SK Law, problems arose that were raised by the Petitioners in the petition to the Constitutional Court Number 59/PUU-XXI/2023. Furthermore, the research found that the decision hinders the purpose of establishing Financial Services Authority Officer Investigators. Investigators to develop the national economy, especially in the financial services sector. This research also found that investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as mentioned in the Criminal Procedure Code, but special investigations cannot be carried out by Police Officer Investigators based on the provisions of Article 49 Paragraph (5) of the PPSK Law. The legal effect of the Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 is a change in the phrase in Article 49 paragraph (5) from "can only" to "may," which has an impact on the authority to investigate by Police Officer Investigators and OJK Officer Investigators."

"Studi ini mengkaji dampak penggunaan layanan keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini hanya berfokus pada layanan perbankan digital yang merupakan penggunaan mobile money dan adopsi pembayaran digital di tingkat rumah tangga. Ini menggunakan kumpulan data Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital (DEHS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2020 untuk mendukung analisis. Tesis ini menemukan dampak positif penggunaan layanan perbankan digital terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan layanan perbankan digital meningkatkan aktivitas menggunakan rekening bank. Karena pengguna perbankan digital digunakan sebagai variabel independen utama, beberapa faktor yang mendukung penggunaan layanan perbankan digital dianggap sebagai variabel kontrol. Kepemilikan rekening bank, platform digital, akses internet, frekuensi transaksi, klasifikasi perkotaan atau pedesaan, dan lain-lain, merupakan faktor-faktor yang mendukung penggunaan layanan perbankan digital. Namun, analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui inklusi keuangan. Di sini, kami menggunakan data total aktivitas menggunakan rekening bank di tingkat rumah tangga untuk mengukur inklusi keuangan, yang meliputi peran mobile money dan adopsi pembayaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bantuan layanan perbankan digital, aktivitas penggunaan rekening bank meningkat di tingkat rumah tangga yang berujung pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di provinsi pada tahun 2020. Studi ini tampaknya menunjukkan bahwa penggunaan layanan perbankan digital dapat memberikan positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

This study examines the impact of digital financial services usage on economic growth in Indonesia. The study focuses only on digital banking services which are the use of mobile money and digital payment adoption on household level. It utilizes Digital Economy Household Survey (DEHS) data set and Statistic Indonesia from 2020 to support the analysis. The thesis finds positive effects of the use of digital banking services to the increase of economic growth. The use of digital banking services increases the activities using bank account. As digital banking users are used as the main independent variable, several factors that support the use of digital banking services were considered as the control variables. Bank account ownership, digital platform, access to internet, frequency of transaction, urban or rural classification, and others, are the factors that support the use of digital banking services. However, the analysis on economic growth can be done through financial inclusion. Here, we use the data of the total activity using bank account on household level to measure the financial inclusion, which includes the role of mobile money and digital payment adoption. The results show that with the help of digital banking services, the activities using bank account is increase on household level which lead to the increase on gross regional domestic product in provinces 2020. This study seems to indicate that the use of digital banking services could give a positive effect to economic growth in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keuangan inklusif dalam pembiayaan UMKM terhadap kontribusi perkembangam UMKM dan pertumbuhan ekonomi lima negara di ASEAN antara tahun 2010 sampai 2019. Dengan menggunakan regresi panel data fixed effect, hasil makalah ini menunjukkan bahwa keuangan inklusif dalam pembiayaan UMKM berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Menjadi menarik dalam periode tahun penelitian, ditemukan bahwa pembiayaan UMKM di sektor informal sudah mulai ditinggalkan para pelaku UMKM. Dalam penelitian ini, perubahan perilaku dan ekosistem dalam sektor keuangan dan ekonomi dari era konvensional ke era digital mempermudah peningkatan inklusivitas keuangan di UMKM.

---

This study analyzes the effect of inclusive finance in MSME financing on the contribution of MSME development and economic growth in the five ASEAN countries between 2010 and 2019. Using the fixed effect panel data regression, the results of this paper show that financial inclusion in MSME financing influences MSME development and growth in the economy. Interestingly, in the period of the study, it was found that MSME financing in the informal sector had begun to be abandoned. In this study, changes in behavior and ecosystems in the financial and economic sectors from the conventional era to the digital era made it easier to increase financial inclusiveness at MSMEs."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari inklusi keuangan yang didukung oleh perkembangan teknologi digital terhadap ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan dan stabilitas perbankan pada negara-negara berkembang di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Method of Moment GMM dan Generalized Least Square GLS dengan data tahunan selama 10 tahun yaitu pada periode 2007 hingga 2016. Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi digital yaitu penggunaan mobile phone dapat meningkatkan inklusi keuangan karena teknologi tersebut mempermudah akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sulit dijangkau. Selanjutnya, inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap ketidakmerataan pendapatan, namun bukti empiris lainnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan keuangan formal saat ini belum dapat menjangkau masyarakat miskin. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan stabilitas perbankan, namun ketidakmerataan pendapatan juga memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas perbankan. Hal ini semakin mempertegas pernyataan bahwa pemanfaatan sistem perbankan atau layanan keuangan formal masih didominasi oleh masyarakat yang tergolong mampu.

---

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of financial inclusion that supported by digital technology development on income inequality, poverty and banking stability in ASEAN rsquo s emerging countries. This study uses Generalized Method of Moment GMM and Generalized Least Square GLS methodology, using annual data for a 10 year period from 2007 to 2016. The results of the study show that digital technology development usage of mobile phone can improve financial inclusion because the technology makes it easier to access financial services to people who are difficult to reach. Furthermore, financial inclusion has negative effect on income inequality, but financial inclusion has no impact on poverty. This finding indicates that formal financial services seems to be unable to reach the poor. Finally, the empirical evidence shows that financial inclusion contributes positively to banking stability, but income inequality also has a positive impact. This reinforce the statement that the usage of banking and formal financial services still dominated by middle and upper society."

"ABSTRAKInvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasiyang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yangamat tinggi (high risk high return) dalam waktu relatif singkat. Untuk menjaminperlindungan dana nasabah, perlu adanya seperangkat kebijakan dalam menjagaintegritas keuangan para pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan dibidang perdagangan berjangka komoditi. Studi ini bermaksud untuk melihatpengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) berupa Modal Disetor Pialang Berjangka,Kecukupan Modal Bersih Disesuaikan, Nilai Ekuitas dan Penyimpanan DanaNasabah pada Rekening Terpisah yang merupakan cerminan dari IntegritasKeuangan Pialang Berjangka terhadap perlindungan dana nasabah demiterwujudnya pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur,wajar, efisien dan efektif. Dengan menggunakan Structural Equation Model(SEM) terhadap data primer yang diperoleh melalui kuesioner terhadap parapelaku di pasar Perdagangan Berjangka Komoditi, terbukti bahwa keempatkebijakan tersebut melalui indikator-indikator terobservasinya, signifikan secarapositif berpengaruh terhadap perlindungan dana nasabah. Hal tersebutmencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappebti dalammewujudkan integritas keuangan pialang berjangka komoditi diikuti oleh parapelaku pasar perdagangan berjangka komodit dan efektif dalam rangka menjaminperlinduangan dana nasabah

---

ABSTRACTInvestment in Commodity Futures Trading known as a form of investment thathas a high risk while potentially provide very high gain (high risk high return) in arelatively short time. To ensure the protection of customer funds, the need for aset of policies in maintaining the financial integrity of the market player who willcarry out activities in the field of commodity futures trading. This study intends tolook at the effect of the policies issued by the Commodity Futures TradingSupervisory (Bappebti) in the form of Paid-in Capital Brokerage, CapitalAdequacy Net Adjusted, Equity Value and Storage Customer Funds in SegregatedAccount which is a reflection of Integrity Financial Brokerage towards protectionof customer funds for the realization of the implementation of the CommodityFutures Trading orderly, fair, efficient and effective. By using Structural EquationModel (SEM) on primary data obtained through questionnaires to marketparticipants the Commodity Futures Trading, proved that all four of the policythrough its observation indicators, has significant positively effected on theprotection of customer funds. This reflects that the policies issued by Bappebti inrealizing the financial integrity of commodity futures brokerage followed bymarket participants trading futures commodity and effectively in order toguarantee customer funds protection."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi proyek implementasi sistem enterprise resource planning (ERP) pada PT Fintech, sebuah perusahaan jasa keuangan digital. Evaluasi proyek implementasi sistem ERP dilakukan dengan mengacu pada empat kerangka model system development life cycle (SDLC), yaitu waterfall model, iterative model, spiral model, dan agile model. Evaluasi model SDLC yang sesuai dengan proyek implementasi sistem ERP pada PT Fintech dinilai berdasarkan tujuh faktor, yaitu kejelasan dari kebutuhan dan persyaratan, biaya, waktu yang diperlukan untuk pengembangan, pengintegrasian perubahan dalam kebutuhan, kompleksitas sistem, komunikasi kepada stakeholder, dan ukuran risiko proyek. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SDLC yang paling tepat digunakan untuk PT Fintech adalah agile model.

---

This internship report discusses the evaluation of an enterprise resource planning (ERP) system implementation project at PT Fintech, a digital financial services company. Evaluation of the ERP system implementation project is carried out by referring to the four frameworks of the system development life cycle (SDLC) model, namely the waterfall model, iterative model, spiral model, and agile model. The evaluation of the SDLC model in accordance with the ERP system implementation project at PT Fintech was assessed based on seven factors, namely clarity of needs and requirements, cost, time required for development, integration of changes in requirements, system complexity, communication to stakeholders, and project risk measures. The evaluation result shows that the most appropriate SDLC model for PT Fintech is the agile model."

"Perkembangan teknologi terjadi di sektor perbankan dimana aktivitas transaksi perbankan cukup dilakukan melalui ponsel pintar. Perkembangan tersebut memunculkan jenis bank baru yaitu branchless bank yang tidak memiliki kantor layanan atau cabang. Penelitian ini mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik dan kepercayaan seseorang terhadap branchless bank, lalu bagaimana motivasi intrinsik dan kepercayaan mempengaruhi adopsi dan kepuasan pengguna branchless bank, serta dampak yang dirasakan pengguna branchless bank dan orang-orang di sekitarnya. Penelitian ini mengusung model yang diadaptasi dari DeLone & McLean IS Success model. Responden terdiri dari 343 pengguna layanan branchless bank (dari berbagai merek). Analisis dilakukan dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS version 3.0 sebagai alat bantu. Penelitian ini menemukan bahwa perceived reputation, trust in the internet, dan perceived security berpengaruh terhadap trust. Selain itu perceived enjoyment, curiosity, dan familiarity ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap intrinsic motivation. Selanjutnya trust, intrinsic motivation ditemukan mendorong penggunaan dan perasaan puas terhadap branchless bank. Penggunaan sendiri juga ditemukan memengaruhi kepuasaan pengguna branchless bank. Lebih lanjut penggunaan dan kepuasan pengguna branchless bank memengaruhi time savings, intention to recommend, continuance intention, dan individual performance secara signifikan. Diharapkan penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan, memberikan perspektif baru terkait, serta meningkatkan adopsi penggunaan branchless bank khususnya di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk membantu penelitian tentang branchless bank atau bidang-bidang terkait di masa mendatang.

---

Technological developments occur in the banking sector where banking transaction activities are sufficiently carried out via smart phones. This development gave rise to a new type of bank, namely a branchless bank that does not have service offices or branches. This study attempts to examine the factors that influence intrinsic motivation and one's trust in branchless banks, then how does intrinsic motivation and trust affect adoption and user satisfaction of branchless banks, as well as the impact felt by branchless bank users and the people around them. This study uses a model adapted from the DeLone & McLean IS Success model. Respondents consisted of 343 users of branchless bank services (from various brands). The analysis was carried out using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using the SmartPLS version 3.0 application as a tool. This study found that perceived reputation, trust in the internet, and perceived security have an effect on trust. Besides that, perceived enjoyment, curiosity, and familiarity were found to have a significant effect on intrinsic motivation. Furthermore, trust, intrinsic motivation was found to encourage use and feelings of satisfaction with branchless banks. Self-use was also found to affect branchless bank user satisfaction. Furthermore, the use and satisfaction of branchless bank users significantly affect time savings, intention to recommend, continuance intention, and individual performance. It is hoped that this research will be able to enrich knowledge, provide new related perspectives, and increase the adoption of the use of branchless banks, especially in Indonesia. In addition, this research can also be used to assist research on branchless banks or related fields in the future."