Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNarapidana perempuan hamil/ menyusui merupakan minoritas dalam komunitas suatu bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan hamil dan menyusui memerlukan pembinaan yang berbeda narapidana pada umumnya. Hal ini terjadi karena narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui memiliki fisik dan kebutuhan yang jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perawatan kesehatan reproduksi, pengobatan fisik maupun psikis, serta perlindungan terhadap anak-anak dari narapidana perempuan di dalam Lapas menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan narapidana dan anaknya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan hasil dari penelitian yang diperoleh setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan atas permasalahan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang mereka miliki dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Lapas Klas II B Anak Wanita Tanggerang dirasakan cukup memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui karena akses kesehatan, perlindungan keselamatan, serta program pembinaan yang cukup efektif. Untuk Lapas Perempuan Klas II A DKI Jakarta memiliki faktor penghambat yang membuat pihak Lapas dirasakan masih kurang memenuhi hak-hak narapidana tersebut akibat dari kondisi Lapas yang over crowded. Sedangkan, Lapas Klas II A Bogor merupakan Lapas dengan permasalahan yang lebih kompleks, kondisi Lapas yang over crowded, tidak adanya akses perlindungan yang memadai, serta dilarangnya narapidana yang pasca melahirkan membawa anak ke dalam Lapas, menjadikan kebijakan Lapas ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada dan belum memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

---

ABSTRACTPregnant and breastfeeding women's prisoners are a minority in the community of a nation in the Prison. Prisoners of pregnant and breastfeeding women require different counseling of convicts in general. This happens because female prisoners with pregnant and breastfeeding conditions have a physical and a need that is much different from the convicts in general. Reproductive health care, physical and psychological treatment, as well as protection of children from female prisoners in prison are very importance because it will determine the future of inmates and their own children. In this study, the authors use normative juridical research methods focused on assessing the application of norms or norms in positive law, and the results of research obtained by each the prison have policies on different issues, the inhibiting factors they have in the coaching process within the prisons. Prisons Class II B Child Tanggerang is sufficient to fulfill the rights of pregnant and lactating female prisoners because of health access, safety protection, and effective coaching programs. For prisons of Women Class II A DKI Jakarta has an inhibiting factor that makes the prisons felt is still not meet the rights of prisoners is due to the condition of prisons are overcrowded. Meanwhile, Prisons Class II A Bogor is prisons with more complex problems, overcrowded prisons, inadequate access to protection, and prohibition of post partum prisoners bringing children into prisons, making this prison's policy contrary to some existing regulations and has not fulfilled the rights of pregnant and breastfeeding women's prisoners. "

"ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik harus dimulai dari menciptakan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, hal demikian tercermin dari pembinaan atau kaderisasi. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi rekrutmen politiknya, yang di dalamnya terdapat pula kontribusi dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan menawarkan calon pemimpin daerah kepada rakyat melalui pilkada. Calon pemimpin daerah yang ditawarkan kepada rakyat melalui pilkada harusnya merupakan produk dari kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan. Oleh karenanya, materi muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum pemilihan kepala daerah, khususnya pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah, juga harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang menunjang partai politik untuk melakukan fungsi kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.

---

ABSTRACT

---

In order to embody a good local governance must start from creating governors who have good competence and quality, this is reflected in training or caderization. In this case, political parties have an important role to carry out their political recruitment functions, in which there are also contributions in caderizationing, selecting, and offering prospective regional leaders to the people through the elections. Prospective regional leaders who are offered to the people through the elections should be a product of a gradual and continuous caderization. Therefore, the contents of the Law number 10 of 2016 as a legal platform for the election of regional heads, in particular the article governing the requirements of candidates for regional head, must also include the rules which supports political parties to carry out the gradual and continuous caderization function of the regional head candidates to be promoted.

"

"Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan.

---

Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers."

"Penyaluran kredit sudah menjadi tugas pokok bank, dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya jaminan khusus, salah satunya berupa hak tanggungan. Dalam hal debitor cidera janji, pada hak tanggungan, kreditor pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan parate eksekusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak mengatur pelaksanaan parate eksekusi oleh advokat berdasarkan kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan. Permasalahan timbul saat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang menolak parate eksekusi yang dilaksanakan oleh advokat berdasarkan surat kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan dengan alasan melanggar ketentuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan terdapat beberapa pendapat pro dan kontra mengenai kecakapan advokat melaksanakan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang menolak permohonan eksekusi Hak Tanggungan oleh advokat pemegang Hak Tanggungan berdasarkan surat kuasa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Penolakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap permohonan parate eksekusi yang diajukan oleh advokat berdasarkan surat kuasa dari kreditor dengan menggunakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai dasar hukum tidak tepat karena lembaga SKMHT pada Pasal 15 telah berakhir pada saat APHT dibuat dan didaftarkan, berbeda dengan lembaga parate eksekusi pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Advokat memiliki kecakapan untuk melaksanakan parate eksekusi berdasarkan hak tanggungan karena tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pelaksanaan parate eksekusi yang dikuasakan kepada advokat dapat mempercepat proses pelaksanaan parate eksekusi dan mengurangi kerugian kreditor dari segi waktu.

---

The disbursement of credit has basically become the main tasks in almost all banks, in case when such credit was secured, specific security rights/including Hak Tanggungan (HT). In the event the debtor is in default, Hak Tanggungan’s holder may execute the implementation of direct implementation of Hak Tanggungan. Law No. 4 of 1996 on Hak Tanggungan does not regulate the implementation of direct enforcement by advocate based on the power of holders of encumbrance right lenders.

Problems arise when the State Property Office and Auction refuse direct enforcement carried out by advocate based on a power of attorney with the argument that it violates the provisions of the Power of Attorney, Hak Tanggungan’s holders impose on Article 15 of Law No. 4 of 1996 on Encumbrance right and Its Objects Relating to the Land and there are several opinions about the pros and cons of implementing an advocate prowess on direct enforcement based on a power of attorney holder of the encumbrance right lender.

The purpose on the writing of this thesis is to comprehend and analyze more on the actions taken by the State Property Office and Auction which rejected the appeal by an advocate in representing on behalf of their client as well as their role in terms of giving legal services related to the enforcement of Hak Tanggungan. The specification in this thesis is based on descriptive analytical study, using normative juridical approach and qualitative juridical method.

Therefore, it can be concluded that the refusal of the State Property Office and Auction to conduct direct enforcement appeal filed by advocate based on a power of attorney from creditors Hak Tanggungan’s holders by using Article 15 of Law No. 4 of 1996 as a legal basis, cannot be accepted, because deed to place and request Hak Tanggungan as stated in Article 15, automatically expires at the time the deed of Hak Tanggungan is executed, contrary to such condition, institutions related to direct enforcement based on Article 6 of Law No. 4 of 1996 has also reduced the rights of creditors in the implementation of direct enforcement. However, advocates have the right to carry out direct enforcement based on security rights as it is not clearly stated and prohibited by the Law No. 4 of 1996. The direct enforcement of Hak Tanggungan by advocate thereby causes positive impact to creditors as result in time efficiency."