Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak desain industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Hak Desain Industri diberikan kepada desain industri baru. Suatu Desain Industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan Desain tersebut berbeda dengan Desain yang telah diungkapkan sebelumnya. Kebaruan suatu desain industri tidak ditentukan oleh tidak adanya desain terdaftar yang sebanding, melainkan oleh persyaratan bahwa desain tersebut belum pernah digunakan di Indonesia atau negara lain. Oleh karena itu, penilaian suatu Desain Industri baru tidak hanya mengandalkan pengajuan pendaftaran terlebih dahulu, namun mempertimbangkan apakah pernah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.

---

Industrial design right is an exclusive property right for the right holder to maintain, monopolize and use the right. The holder of an industrial design right has a monopoly or exclusive right, meaning that he/she can exercise his/her right by prohibiting anyone without his/her consent from making, using, selling, importing, exporting, and/or distributing the goods granted the industrial design right, and has a very strong position against other parties. Industrial Design Right is granted to a new industrial design. The novelty of an industrial design is not determined by the absence of a comparable registered design, but rather by the requirement that the design has never been used in Indonesia or other countries. Therefore, the assessment of a new Industrial Design does not rely solely on the filing of registration first, but considers whether there has been any prior disclosure or publication, either written or unwritten."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan desain industri terhadap desain industri yang telah menjadi milik umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tidak adanya suatu tolok ukur yang pasti terkait unsur kebaruan desain industri, menjadi penyebab terdapatnya beberapa desain industri yang terdaftar walaupun desain industri tersebut sebenarnya merupakan desain industri yang tidak baru dikarenakan desain industri tersebut merupakan desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain). Penulis berharap terdapatnya frasa “perbedaan signifikan” beserta penjelasannya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang sedang dibentuk, serta peningkatan pelayanan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam hal pemeriksaaan suatu desain industri yang sedang dimohonkan pendaftarannya, sehingga tidak ada lagi suatu perkara pembatalan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan ataupun dikarenakan desain tersebut telah menjadi milik umum

---

This thesis discusses the cancellation of industrial designs against industrial designs that have become public property. The research method used is normative legal research. The absence of a definite benchmark related to the novelty of industrial design, is the cause of the presence of several registered industrial designs even though the industrial design is not a new design because the industrial design is an industrial design that has become a public domain. The author hopes that there are “significant difference” phrases with explanation in the Draft Law of Industrial Designs that are being formed, and also a service improvements of the Directorate General of Intellectual Property in terms of examining an industrial design being applied for registration, so there is no longer a case of canceling an industrial design that does not have an element of novelty or because the design has become public domain."

"Diaturnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 (“UU DI”) yang tidak mengatur ukuran jelas mengenai batasan tidak sama dari sebuah desain yang baru menyebabkan timbulnya inkonsistensi penafsiran penilaian kebaruan Desain Industri di Indonesia. Ditambah pengaturan penilaian substantif ditentukan hanya dilakukan apabila terdapatnya sanggahan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (5) UU DI. Kondisi tersebut akhirnya menciptakan celah terjadinya pendaftaran Desain Industri yang tidak baru dan memungkinkan terjadinya sengketa kebaruan Desain Industri. Dengan begitu penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan penilaian kebaruan Desain Industri sebaiknya diatur agar tercipta kepastian hukum. Penelitian ini juga akan dilihat dari prespektif hukum desain Uni Eropa dan Perjanjian TRIPs sebagai perbandingan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya ketentuan perundang-undangan Desain Industri khususnya mengenai nilai kebaruan diatur. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum serta jurnal sebagai bahan acuan dalam menganalisa permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam menilai kebaruan Desain Industri di Indonesia yaitu pendekatan perbedaan signifikan. Sebab pendekatan tersebut lebih sesuai dalam menilai apakah suatu desain yang dibuat benar-benar memiliki suatu kreasi baru atau tidak. Kemudian guna mewujudkan ketentuan penilaian Desain Industri yang memberi kepastian hukum maka upaya yang perlu dilakukan diantaranya berupa merubah pengaturan pasal yang mengandung ambiguitas seperti dalam 2 ayat (2) UU DI serta mempertimbangkan untuk mengadaptasi mengenai syarat karakter individu yang terdapat dalam hukum desain Uni Eropa agar meningkatkan persyaratan pendaftaran desain. Dengan begitu suatu desain tidak hanya harus baru namun juga harus memiliki karakter khas yang membedakan dengan desain lainnya.

---

The provisions of Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law No. 31 of 2000 (“ID Law”) which does not set clear limits on limits not the same as a new design causes inconsistencies in the interpretation of the assessment of the novelty of Industrial Designs in Indonesia. In addition, substantive evaluation arrangements are determined to only be carried out if there is objection as stated in Article 26 paragraph (5) of the DI Law. This condition eventually creates a loophole for registration of Industrial Designs that are not new and allows for disputes over the novelty of Industrial Designs. In this way, this research was conducted to examine how the provisions for assessing the novelty of Industrial Designs should be regulated in order to create legal certainty. This research will also be seen from the perspective of European Union design law and the TRIPS Agreement as a comparison to find out how the provisions of Industrial Design legislation should be regulated, especially regarding the value of novelty. In conducting this research the authors used normative legal research methods by using library materials such as laws and regulations, legal textbooks and journals as reference materials in analyzing this problem. The results of this study found that a more appropriate approach is used in assessing the novelty of industrial design in Indonesia, namely the significant difference approach. Because this approach is more appropriate in assessing whether a design that is made really has a new creation or not. Then, in order to realize the provisions for evaluating Industrial Designs that provide legal certainty, the efforts that need to be made include changing the arrangement of articles that contain ambiguity as in 2 paragraph (2) of the ID Law and considering adapting the individual character requirements contained in European Union design law in order to improve design registration requirements. That way a design must not only be new but must also have a distinctive character that distinguishes it from other designs."

"Desain selalu memegang peranan penting untuk memikat mata pelanggan. TradeDress dan Desain Industri berbagi kronologis konsep hak kekayaan intelektualyang paralel mulai dari perlindungan hanya untuk desain dua dimensi hinggaakhirnya desain tiga dimensi dapat dilindungi. Dalam persaingan perdagangan,umumnya komoditas dagang memiliki desain produk dan desain kemasan yangberbeda. Namun, tidak jarang desain produk secara simultan merupakan desainkemasan, misal : Henry Ford; Christian Louboutin; Crocs; Gibson. Apabilatimbul persaingan curang, peniruan atau pemboncengan reputasi dari beberapacontoh desain di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi tumpang-tindihpelanggaran passing off Trade Dress vis-à-vis passing off Desain Industri

---

Design always plays a crucial role in captive customer’s eyes. Trade Dress and

Industrial Design share the same chronological concept of intellectual property

tights ranging from protection only for two-dimensional design to at last threedimensional

design can also be protected. In trading competitions, trade

commodities generally have distinct products design and packaging design.

However, we often encounter brands whereby the product design is also the Trade

Dress, for instance : Henry Ford; Christian Louboutin; Crocs; Gibson. If there is

a fraudulent unfair competition, imitation or ride on the reputation of the design

examples above, then it can be said that there has been a overlapping violation of

passing off Trade Dress vis-à-vis passing off Industrial Design"

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan tentang unsur significantly different dalam desain industri, khususnya desain industri botol minuman. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh frasa significantly different dalam Persetujuan TRIPs yang tidak ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini menjadi masalah karena dengan tidak adanya ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur significantly different akan membuat putusan pengadilan terkait desain industri akan berbeda satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi pada kasus Tupperware mengenai desain industri antara Eco Bottle milik Tupperware sebagai Penggugat dengan Bio Life dan Bio Life Borneo dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby. Penggugat, gugatan Penggugat, dan jawaban Para Tergugat dalam kedua putusan ini sama, yang membedakan hanya pihak Para Tergugat karena memiliki perbedaan domisili. Walaupun gugatan dan jawaban sama, putusan yang dihasilkan baik di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung berbeda. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby adalah tepat karena memberikan penjelasan yang lengkap dan tepat mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan putusan kasasinya tidak tepat. Pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang salah dalam menerapkan hukum terkait kedudukan dari Para Tergugat, sedangkan pada tingkat kasasi tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo.

---

This thesis dicusses how the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design, especially for industrial design of drinking bottle. This thesis is backed by significantly different phrase in TRIPs Agreement that can not find in Law No. 31 of December 20, 2000, regrading Industrial Designs. It is a problem because without the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design makes judge verdicts will be different between one another, as in the Tupperware case regrading industrial design between Eco Bottle that is property of Tupperware as palintiff against Bio Life and Bio Life Borneo in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby. The plaintiff, claim, and answer the defendants are similar, the difference is only the defendants because they have different domicile. Although the calim and answer the defendants are similar, it has different of judge verdicts in both commercial court level and supreme court level. In the result of this study revealed that consideration of the judges in the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby is appropriate because they expalined about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo completely and appropriately. Whereas consideration of the judge in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and its cassation verdict is not appropriate. The judge from Semarang Commercial Court is incorrect in adjusting of the law regrading legal standing of the defendants, whereas supreme court level did not explain about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo."

"Skripsi ini membahas tentang public domain sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Definisi tentang public domain ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah public domain. Dalam menilai kebaruan dalam membandingkan antara desain yang telah menjadi milik umum dengan desain yang menjadi objek sengketa, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan. jika tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan desain yang umum maka desain industri tersebut tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

---

The focus of this study is to explore "public domain" as base of rejection or cancellation of industrial design registration in Indonesia. The purpose of this study is to find out the public domain in Indonesian industrial design law. This research is juridical normative. The definition of public domain wasn't found in Indonesian Industrial Design regulation. However, in the PP. 1 Year 2005 regarding Industrial Design in the explanation of Article 24 paragraph (1) letter b, was alluded the definition of public ownership in the design industry, which is common ownership such as the craft or traditional art that has been published and others. According to the authors term public ownership is the same as the term public domain. In assessing the novelty of the comparison between designs that have become public property with the design that became the object of dispute, according to the judges should have the shape and configuration significantly. if do not have significant differences with the general design of the industrial design can not be registered because they do not meet the requirements of novelty as provided in Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design"

"Asas pacta sunt servanda dan syarat sah perjanjian merupakan aspek yang penting guna menentukan keabsahan suatu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dalam memutuskan terkait pembatalan perjanjian. Namun kenyataannya, Majelis Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian menggunakan asas terang dan tunai serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.G/1989 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada penggunaan asas terang dan tunai oleh Majelis Hakim serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Guna menjawab fokus utama permasalahan pada penelitian ini tersusun menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta pertimbangan hakim mengenai asas terang dan tunai maupun ketidakcermatan pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian hukum doktrinal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini kemudian dilakukan kesesuaian antara satu dengan lainnya agar menghasilkan simpulan yang sistematis, logis, dan efektif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam PPJB 63 Tahun 2011 harus melihat dahulu syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian. PPJB 11a Tahun 2011 berlakunya asas pacta sunt servanda dimana perjanjian ini menjadi undang-undang bagi para pihak. PPJB 63 Tahun 2011 melanggar syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal. Disamping itu, calon penjual wanprestasi atas kesepakatan yang terjalin dalam PPJB 11a Tahun 2011 karena menjual kembali objek tanahnya kepada pihak lain. Selanjutnya calon pembeli yang mendapatkan perlindungan hukum serta melanjutkan perikatan sampai peralihan hak atas tanah yaitu calon pembeli PPJB 11a Tahun 2011, sedangkan calon pembeli PPJB 63 Tahun 2011 tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menggunakan asas terang dan tunai serta yurisprudensi dalam membatalkan PPJB 63 Tahun 2011. Seharusnya Majelis Hakim mengedepankan syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian.

---

The principle of pacta sunt servanda and the legal requirements of an agreement are important aspects to determine the validity of a land sale and purchase binding agreement on land in deciding whether to cancel the agreement. However, in practice, the Judges Panel in canceling an agreement uses the principle of real and cash and Supreme Court Jurisprudence Number 1816 K/Pdt.G/1989 as a legal basis. Therefore, this research focuses on the use of the principles of real and cash by the Judges Panel as well as legal protection for the parties in canceling the binding agreement of sale and purchase. In order to answer the main focus of the problem in this research, it is organized into 2 (two) problem formulations, namely legal protection for prospective buyers in a sale and purchase binding agreement if it is related to Article 1320 of the Civil Code and the judge's consideration of the principle of real and cash and the imprudence of the parties in the sale and purchase binding agreement. This doctrinal legal research is used to collect legal materials with literature studies. This data collection is then carried out in accordance with one another in order to produce a systematic, logical, and effective conclusion to answer the problems raised in this study. The results of the analysis show that the provision of legal protection for prospective buyers in PPJB 63 of 2011 must first look at the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement. In PPJB 11a of 2011, the principle of pacta sunt servanda service applies, where this agreement applies as law to the parties. PPJB 63 of 2011 violates the legal requirements of the agreement regarding a lawful cause. Besides that, the prospetive seller defaulted on the agreement in PPJB 11a Tahun 2011 because resold that land object to another party. Furthermore, prospective buyers who get legal protection and continue the engagement to the stage of transferring land rights are prospective buyers of PPJB 11a of 2011, while prospective buyers of PPJB 63 of 2011 do not get legal protection. The consideration of the Judges Panel in the decision used the principles of real and cash and jurisprudence in canceling the PPJB 63 of 2011. The Judges Panel should have prioritized the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement."

"Tesis ini membahas tentang inkonsistensi Majelis Hakim di Pengadilan Niaga dalam menentukan penerapan aturan pada bidang hukum kepailitan dalam konteks pembatalan perjanjian perdamaian pada pelaksanaan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan dengan nomor putusan No. 41/Pdt.Sus-Pembatalan-Perdamalan/2021/PN.Niaga.JktPst,, Hasil penelitian adalah masih terdapatnya inkonsistensi Majelis Hakim di Pengadilan Niaga di Indonesia dalam memberikan putusan terkait pembatalan perjanjian perdamaian yang disebabkan karena tidak adanya peraturan yang secara jelas mengatur terkait prosedur pembatalan perjanjian perdamaian di Pengadilan Niaga.

---

This thesis discusses the inconsistency of the Panel of Judges at the Commercial Court in determining the application of rules in the field of bankruptcy law in the context of canceling settlement agreements during the implementation of the Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) process. This research is using normative juridical methods by conducting case studies of court decisions No. 41/Pdt.Sus-Pembatalan-Perdamalan/2021/PN.Niaga.JktPst. The results of the research are that there are still inconsistencies in the Panel of Judges at the Commercial Courts in Indonesia in giving decisions regarding the cancellation of settlement agreements due to the absence of regulations that clearly regulate the procedures for canceling settlement agreements in the Commercial Court.

"

"Realita yang terjadi saat ini, iklan merupakan sarana pemasaran pemegang peranan penting, bahkan utama dalam mempromosikan suatu produk yang ditawarkan oleh sebuah Perusahaan. Jarang sekali suatu Perusahaan, terutama yang menghasilkan produk berupa barang konsumsi, tidak menggunakan sarana periklanan untuk memasarkan keberadaan produknya kepada masyarakat. Dan untuk mendukung sarana pemasaran iklan tersebut. Perusahaan memesan iklan yang mereka inginkan kepada Biro Iklan melalui suatu Perjanjian Pemesanan Iklan. Perjanjian Pemesanan Iklan ini harus dibatasi oleh asas kebebasan berkontrak dan itikad baik baik dari Perusahaan maupun Biro Iklan. Oleh karena itu, pada Perjanjian Pemesanan Iklan harus seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dengan melindungi kepentingan Perusahaan dan Biro Iklan. Namun, pada praktek yang terjadi sekarang ini adalah Perusahaan yang membayar pembuatan iklan yang mendaftarkan iklan tersebut dengan mereka sebagai Pemegang Hak Cipta atas iklan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum tentu Perusahaan yang berhak atas Hak Cipta tersebut, ada kemungkinan justru Biro Iklanlah Pemegang Hak Cipta, sebagai pihak yang menciptakan (Pencipta). Hal ini tentunya tidak melindungi Biro Iklan sebagai Pencipta. Karena Biro Iklan yang mengerjakan keseluruhan proses pembuatan karya iklan. Pada Perjanjian Pemesanan Iklan yang akan dianalisa ini, kepentingan Biro Iklan sebagai Pencipta tidak di lindungi oleh Perjanjian Pemesanan Iklan. Perusahaan menginginkan agar seluruh Hak Cipta atas iklan di alihkan dari Biro Iklan kepada Perusahaan dan Perusahaan menginginkan agar hak moral dikesampingkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, Perjanjian Pemesanan Iklan harus melindungi hak-hak Perusahaan dan Biro Iklan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak dengan tidak bertentangan undang-undang terkait, ketertiban umum, dan kepatutan."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakim dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengetahui perbedaan pendapat tersebut, maka dilakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus-PHI/2014 dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya No. 84/G/2013/PHI.Sby. Permasalahan yang akan dikaji meliputi pengaturan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan implementasi hakim dalam menerapkan ketentuan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut dalam kasus. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif analitis. Sehingga melalui analisis putusan tersebut kita mengetahui sejauh mana hakim menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis discusses about dissenting opinion of the judges on resolving work termination dispute. To understanding about dissenting opinion, the author make an analysis on the Supreme Court decision No. 141 K/Pdt.Sus-PHI/2014 and Surabaya Court decision No. 84/G/2013/PHI.Sby. The problems to be examined include the regulation whom concern on the termination of employment disputes and the implementation of the judges on applying the dispute settlement provisions of the employment termination on the case. This thesis is a normative juridicial research based on the principles rules of law by means on the descriptive analytical. From the analysis of the decisions, the author want to know the extent of the judges on applying statutory provisions relating on resolving work termination dispute."