Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah studi menjelaskan bahwa perbedaan antara negara maju dan miskin bukan karena perbedaan warna kulit, bentuk rambut, ras, ataupun yang lain, tetapi berupa perilaku masyaratnya yang dibentuk bertahun tahun melalui budaya dan pendidikan."

"Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan pekerjaan (educational mismatch) adalah isu yang masih sering terjadi di pasar kerja Indonesia. Salah satu implikasi yang dihasilkan dari educational mismatch adalah pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan kualfikasi pendidikan yang dimiliki. Studi ini mencoba mengkaitkan fenomena educational mismatch dengan isu migrasi internal. Sehingga studi ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh educational mismatch pada pendapatan pekerja lebih khusus pekerja pendatang dan lokal. Pembahasan educational mismatch lebih spesifik pada pekerja pendatang dan pekerja lokal karena kedua jenis pekerja ini memiliki potential earning yang cukup berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019. Unit analisis yang digunakan yaitu pekerja berstatus buruh/karyawan/ pegawai selain TNI/ POLRI berusia 15-64 tahun ke atas. Hasil penelitian menunukkan bahwa pekerja pendatang lebih cenderung mengalami overeducation dibandin pekerja lokal dan sebaliknya pekerja lokal lebih cenderung mengalami undereducation dibanding pekerja pendatang. Kemudian dari hasil analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa pekerja pendatang mengalami wage penalty yang lebih besar dibanding pekerja lokal.

---

The mismatch between educational and occupational is an issue that still frequently occurs in the Indonesian job market. One of the implications from educational mismatch is the wages that received don’t match with the educational qualification. This study tries to link the education mismatch phenomenon with internal issues. So this study aim to determine the effect of educational mismatch on workers earning, especially migrant and native workers. The discussion of educational mismatch is more specific to migrant and native workers because these two types of workers have quite different potential earning. The data used in this study was gained from the National Labor Force Survey (Sakernas) August 2019. The unit of analysis used are workers that have status as labor / employee / employees other than TNI/ POLRI who are 15-64 years old. The results showed that migrant workers were more likely to overeducation than native workers and local workers were more likely to undereducation than migrant workers. Then from the analysis of multiple linear regression found that migrant workers have a higher wage penalty than local workers."

"ABSTRAKUpaya percepatan migrasi penyiaran televisi dari analog ke dijital di Indonesia harus mempertimbangkan banyak perspektif guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan bahan kajian akademis yang pemanfaatan hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kominfo RI, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan para stakeholder terkait. Pada penelitian ini, analisis dampak penyiaran dijital yang digunakan adalah analisis STEP.Dalam hal dampak sosial, hal ini dapat diamati pada masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan oleh adanya baik konten-konten menarik maupun informasi yang beragam dan inovatif. Dalam hal dampak teknologi, frekuensi yang digunakan pada penyiaran televisi dijital semakin efisien, sedangkan sisa frekuensinya lainnya dapat digunakan untuk digital dividend. Selain itu, untuk menikmati siaran dijital masyarakat perlu membeli perangkat set top box.Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari pemanfaatan optimalisasi digital dividend. Selain itu, industri penyiaran akan tumbuh, penyedia konten juga akan berkembang dan pada akhirnya akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia akibat tumbuhnya industri penyiaran yang menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran dijital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Pembuatan peraturan terkait dengan Standard Operational Prosedur penyiaran televisi dijital memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha industri penyiaran, sehubungan dengan standarisasi konten penyiaran dijital dan kebijakan-kebijakan lainnya.Dalam hal dampak biaya, pemerintah menghitung biaya langsung yang menjadi tanggungjawabnya, biaya bersama yang bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri penyiaran, dan biaya umum yang harus disediakan oleh masing-masing para pelaku industri penyiaran. Dalam hal dampak feasibility, hal ini terkait dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran televisi dijital serta opportunity cost adanya pengembangan teknologi terbaru. Dalam hal dampak acceptability, kepiawaian pemerintah dalam mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait (stakeholder), sehingga pengimplementasian penyiaran televisi dijital di Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya masyarakat Indonesia secara umum.

---

ABSTRACTEfforts to accelerate the migration of television broadcasting from analog to digital in Indonesia must consider many perspectives in order to obtain comprehensive study results and academic study materials which can be used by related parties such as the Ministry of Communication and Information Technology, Public Broadcasting Agency, Private Broadcasting Agency and relevant stakeholders. In this study, the analysis of the impact of digital broadcasting used is the STEP analysis.In terms of social impact, it can be observed in communities that are increasingly enlightened and educated by the presence of both interesting content and diverse and innovative information. In terms of technological impact, he frequency used in digital television broadcasting is more efficient, while the remaining frequency can be used for digital dividends. In addition, to enjoy digital broadcasting, the public needs to buy a set top box device.In terms of economic impact, the government gets a large income from the utilization of digital dividend optimization. In addition, the broadcasting industry will grow, content providers will also develop and in the end there will be many jobs available due to the growth of the broadcast industry which drives the creative economy in Indonesia. In terms of policy impacts, the government guarantees the public to get quality digital broadcasts, with video and audio quality equivalent to HD. Regulations relating to Standard Operational Procedures for digital television broadcasting provide legal certainty to broadcasting business agents, in relation to the standardization of digital broadcasting content and other policies.In terms of cost impact, the government calculates the direct costs that are its responsibility, the joint costs that can be shared between the government and broadcasting industry agents, and general costs that must be provided by each broadcasting industry agents. In terms of feasibility impacts, it is related to the utilization of digital television broadcasting frequency and opportunity cost for the development of the latest technology. In terms of acceptability, it can be seen by the government's expertise in accommodating all the interests of related parties (stakeholders), so that the implementation of digital television broadcasting in Indonesia can be accepted by all parties and of course the Indonesian people in general."

"Sektor bangunan gedung merupakan salah satu pengguna energi listrik terbesar.Sistem pada bangunan gedung yang menggunakan energi listrik terbesar, antaralain adalah sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan sistem transportasi gedung.Energy Saving Performance Contract (ESPC) dapat menjadi salah satu alternatifdalam mendukung implementasi efisiensi energi pada sektor bangunan gedunghingga 10-30%. Studi ini menginvestigasi penerapan ESPC dalam Replacementperangkat sistem tata udara pada gedung, yaitu Chiller. Replacement perangkatChiller dapat menghasilkan efisiensi energi listrik sebesar 1200 MWh/tahun ataumengurangi konsumsi energi listrik hingga 34% dengan investasi payback period5 tahun. Studi ini dapat diperluas untuk mengembangkan penerapan ESPC diIndonesia.

---

Building sector is one of the biggest electricity energy consumption. Building’s

system that used the biggest electrical energy consumption, are air conditioning

systems, lighting systems, and building transportation systems. Energy Saving

Performance Contract (ESPC) could be an alternative to support implementation

of energy efficiency in the building sector up to 34%. This study investigates the

application of ESPC in the Replacement of the air conditioning system in the

building, Chiller. Chiller Replacement can produce 1200 MWh/year energy

efficiency or reduce 34% electrical energy consumption with a 5-year payback

period investment. This study can be broadened to develop application of ESPC in

Indonesia."

"Pantai Pangandaran yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Provinsi Jawa Barat dan destinasi wisata strategis nasional. Peningkatan jumlah wisatawan di Pantai Pangandaran belum disertai dengan pengelolaan persampahan yang baik menyebabkan penumpukan sampah pada saat musim puncak liburan sehingga terjadi penurunan estetika, ketidaknyamanan pengunjung, serta pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan sampah untuk sampah wisata dan bawaan laut yang dihasilkan di Pantai Pangandaran. Dalam penelitian ini dilakukan suatu studi mengenai timbulan dan komposisi sampah wisata dan bawaan laut dimana hasilnya diharapkan dapat dijadikan dasar oleh stakeholder terkait dalam menentukan sistem pengelolaan maupun teknologi pengolahan sampah yang tepat untuk diterapkan di Pantai Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah dari hotel di Pantai Pangandaran cenderung tinggi, salah satunya disebabkan oleh penggunaan kamar yang melebihi kapasitas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sampah wisata banyak didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan (44,68%) serta sampah daun (13,48%). Kedua jenis sampah ini dapat diolah dengan baik dengan pengomposan maupun biodigester. Sementara sampah bawaan laut didominasi oleh sampah plastik (28,32%), batang kayu (25,15%), dan batok kelapa (27,33%). Reduksi sampah bawaan laut dapat dilakukan dengan cara menjual kembali sampah kepada bandar sampah. Selain itu, pengelolaan sampah bawaan laut tidak terlepas dari pengelolaan sampah daerah aliran sungai yang bermuara di pantai karena sampah bawaan laut banyak berasal dari darat."

"Di era globalisasi ini persaingan bisnis semakin ketat. Tiap perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dalam bisnis. Agar tetap bisa bertahan (survive) tiap perusahaan memiliki strategi bisnis yang berbeda. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah strategi bisnis perusahaan seperti yang dijelaskan dalam tipologi Miles dan Snow (1978), mempengaruhi tingkat/kadar penghindaran pajaknya. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan besarnya aktivitas dalam menghindari pajak, baik itu menggunakan strategi bisnis yang fokus kepada minimalisasi biaya maupun strategi bisnis yang fokus kepada inovasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan dalam penerapan strategi bisnis untuk menggunakan pola yang jelas antara strategi bisnis yang fokus pada biaya dan strategi bisnis yang fokus pada inovasi produk masih belum konsisten, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas perbedaan aktivitas dalam menghindari pajak.

---

In this globalization era, business competition is getting tougher. Each company will do the best to survive in business world. In order to survive, each company has different business strategies. Therefore, the authors wanted to find out whether the company's business strategy as described in the typology of Miles and Snow (1978), affects the degree/level of tax avoidance. In conclusion, there are no significant differences of tax avoidance activity; whether it uses a business strategy that focuses on cost minimization or business strategies that focus on product innovation. This indicates that the determination of the application of business strategy in using a clear pattern between business strategy that focused on cost and business strategies that focus on product innovation is still not mconsistent, hence differences in tax avoidance activities can not be seen clearly."

"Kemampuan literasi digital dapat menangkal pengaruh buruk dari hoaks dan hate speech. Banyak upaya yang telah dilakukan demi mempromosikan literasi digital pada masyarakat, sebagai contoh, media akan melakukan framing dengan menonjolkan aspek-aspek dari realitas literasi digital untuk disajikan kepada pembaca dan membentuk pandangan publik. Penelitian ini menganalisis pola framing pemberitaan media online Antaranews dan Liputan6 mengenai isu literasi digital dari April 2019 sampai Maret 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing Entman dengan pendekatan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pola pemberitaan kedua media tidak jauh berbeda, namun Antaranews memberikan porsi peliputan yang lebih banyak untuk sumber pemerintah daripada Liputan6. Isu-isu yang diangkat terkait literasi digital di kedua media didominasi oleh berita mengenai upaya-upaya berbagai pihak dalam mengampanyekan literasi digital. Meskipun begitu, kedua media masih cenderung pasif dalam meletakkan framing-nya dan lebih bergantung pada framing yang diberikan oleh sumber berita, sehingga peran kritis media masih kurang terlihat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital tidak dibahas secara mendalam oleh kedua media dalam pemberitaannya. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan media untuk memberikan pemberitaan yang lebih kritis dan mendalam untuk berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan literasi digital.

---

Digital literacy skills have been made to promote digital literacy in the community and counteract the adverse effects of hoaxes and hate speech. The media then framed the issue by highlighting certain aspects on the reality of digital literacy to be presented to the audience and form public views. This research analyze the framing pattern on the news regarding digital literacy in Antaranews and Liputan6 from April 2019 until March 2020. The method used in this research is Entman’s framing analysis with a qualitative approach. The result of this study shows that the news patterns of the two media are not much different. However, Antaranews provides a greater portion of coverage for government sources than Liputan6. Issues covered regarding digital literacy in both media are dominated by news about the efforts of various parties in campaigning for digital literacy. Thus, both media still tend to be passive in putting their own frame and more dependent on the framing provided by the source of the news, so that the critical role of the media are quite less visible. This study concludes that digital literacy is not discussed in depth by both media in their coverage. Finally, this research suggests that the media provide more critical and in-depth coverages to contribute more in developing digital literacy.

"

"Indonesia saat ini mengalami paradoks dengan munculnya food waste dan food insecurity. Food bank merupakan lembaga altruis/nirlaba yang menjembatani antara gap surplus dan defisit bahan pangan di masyarakat. Tugas food bank adalah menerima, memproses, menyimpan, dan membagikan surplus makanan tersebut dari donatur yang tersedia. Food bank merupakan lembaga yang baru muncul di Indonesia dalam 5 tahun ini, yaitu Foodbank of Indonesia, sehingga belum mencapai efisiensi jika dibandingkan dengan negara yang telah lama mendirikan food bank. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kinerja food bank di Indonesia dan melihat kebijakan pemerintah yang menunjang keberlanjutan food bank di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder operasional Foodbank of Indonesia dengan cakupan data pusat di seluruh cabang selama tahun 2017-2019 dan wawancara langsung. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis regresi metode OLS Dinamis. Temuan dalam penelitian ini adalah faktor keberlanjutan food bank yaitu input donasi makanan dipengaruhi secara positif oleh penerimaan donasi satu bulan lalu, cabang satu bulan sebelumnya, relawan bulan ini, dan jumlah partner kerja sama satu bulan lalu. Faktor yang berpengaruh secara negatif terhadap input donasi parsel makanan food bank adalah penambahan jumlah penerima dua bulan sebelumnya, dan relawan satu bulan sebelumnya. Faktor musim berpengaruh positif pada kuartal pertama dan negatif untuk kuartal dua hingga empat. Sehingga Food bank bisa dilihat sebagai salah satu solusi dari paradoks untuk masalah food waste dan juga food insecurit, dan dengan faktor tersebut dapat dilihat kebijakan terkait untuk meningkatkan efektivitas food bank di Indonesia.

---

Indonesia is currently experiencing a paradox with the emergence of food waste and food insecurity. Food bank is an altruist / non-profit organization that bridges the gap between the surplus and deficit in foodstuffs in society. Food banks job is to receive, process, store and distribute the surplus food from available donors. Food bank is an institution that has only emerged in Indonesia in the past 5 years, namely the Foodbank of Indonesia, so it has not achieved efficiency when compared to countries that have long established food banks. This study aims to look at the factors that influence the effectiveness of food bank performance in Indonesia and to see government policies that support the sustainability of food banks in Indonesia. The data used are secondary operational data of Foodbank of Indonesia in all branches during 2017-2019 and direct interviews. The analytical approach used is dynamic OLS regression analysis. The findings in this study are the food bank sustainability factor, namely the input of food donations is positively influenced by the receipt of donations one month ago, branches one month earlier, volunteers this month, and the number of partnerships one month ago. The factor that negatively affected the input of food bank food parcels was the addition of the number of recipients two months earlier, and volunteers one month earlier. The season factor has a positive effect in the first quarter and negative for the second to fourth quarters. So that Food bank can be seen as a solution to the paradox for the problem of food waste and also food insecurity, and with these factors, it can be seen that policies related to improve the effectiveness of food banks in Indonesia."

"Laporan Magang ini membahas mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai penyusunan dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK, yaitu sebagian dari Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen excel. Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari pengumpulan data selama kerja praktik pada Biro Keuangan BPK. Evaluasi terhadap prosedur pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada BPK RI dilakukan dengan membandingkan penyusunan Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan, serta membandingkan penyusunan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa penyusunan dokumen Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku, dan penyusunan dokumen Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

---

This internship Report discusses the procedure for reporting Income Tax Return (SPT) Article 21 at the Supreme Audit Agency (BPK). This report specifically presents information regarding the preparation of documents for the purposes of preparation of SPT Period PPh 21 at the BPK, namely part of the Detailed List of Article 21 Withholding Income Tax and Proof of Withholding Income Tax Article 21 in the form of an excel document. The data used in this report comes from data collection during practical work at the BPK Finance Bureau. Evaluation of the SPT PPh Article 21 reporting procedure at BPK RI is carried out by comparing the preparation of the Detailed List of Article 21 Income Tax Withholding with the Regulation of the Secretary General of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia Number 27 of 2018 concerning Standard Operating Procedures (POS) for Reporting Periodic Income Tax Returns Article 21 on The Supreme Audit Agency, as well as comparing the preparation of the Withholding Proof of Income Tax Article 21 with the Regulation of the Director General of Taxes Number 14 of 2013 concerning the Form, Content, and Procedure for Filling and Submission of Income Tax Returns Article 21 and/or Article 26 and the Form of Evidence of Income Tax Withholding Article 21 and/or Article 26. Based on the results of the evaluation, it was found that the preparation of the Detailed List of Article 21 Withholding Tax documents was in accordance with the applicable standard operating procedures, and the preparation of the Article 21 Withholding Proof of Income Tax documents was in accordance with the applicable regulations. Thus, it can be concluded that the documents for the purposes of preparation of the SPT Period PPh 21 at the BPK are in accordance with applicable procedures and regulations."

"Penelitian ini ingin menguji pengaruh dewan komisaris yang diukur melalui jumlah rapat dewan komisaris, persentase kehadiran anggota dewan komisaris, dan ketua dewan komisaris, serta pengaruh komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, persentase kehadiran anggota komite audit, dan latar belakang keuangan dari anggota komite audit terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui GAAP ETR dan Current ETR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui GAAP ETR dan juga current ETR, jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin meningkatnya anggota komite audit maka penghindaran pajak juga meningkat. Jumlah rapat yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap current ETR dan juga GAAP ETR, sedangkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin tinggi tingkat kehadiran maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dan juga latar belakang keuangan mempengaruhi current ETR dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka penghindaran pajak juga meningkat, namun latar belakang keuangan komite audit tidak mempengaruhi GAAP ETR.

---

This research aims to examine the influence of the board of commissioners as measured by the number of board meetings, the percentage of attendance by commissioners, and the chairman of the board of commissioners, as well as the influence of audit committees as measured from the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, attendance percentage of audit committee members, and financial background of the members of the audit committee on tax avoidance as measured by GAAP ETR and Current ETR. The results of this resarch indicate that the meetings and the independence of the chairman of the board of commissioners does not have an influence on whether tax avoidance is measured by current GAAP ETR and ETR, the number of audit committee members do not affect tax avoidance as measured by current ETR, but affect the GAAP ETR in which the increasing member audit committee also increased the tax avoidance. The number of meetings do not impact the current ETR and GAAP ETR, whereas the attedance of members of the audit committee meeting did not affect the current ETR, but affect the GAAP ETR where the higher attendance rate the higher the likelihood of tax avoidance, and also background affect the current financial ETR where a growing number of audit committee members who have the financial background of the tax evasion is also increased, but the audit committee financial background does not affect the GAAP ETR."