Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak selesai Perang Korea, sistem pemerintahan Korea Selatan walaupun secara hukum telah menganut demokrasi, dalam praktiknya masih didominasi oleh rezim militer sehingga menuai protes masyarakat. Titik balik perjuangan demokrasi di Korea Selatan ditandai dengan diadakannya pemilihan umum presiden pertama pada tahun 1987 yang dimenangkan oleh Roh Tae Woo. Dalam kampanye, presiden Roh menjanjikan era demokrasi baru lewat Deklarasi 29 Juni 1987 (6.29 Seoneon) berisi kebijakan-kebijakan untuk sistem pemerintahan lebih moderat dan menerima kontribusi pihak oposisi politik, sehingga dinilai menjadi langkah awal menuju kedaulatan rakyat serta bangkitnya kebebasan pers. Namun, pada sisi lain ada juga yang menganggap kampanye tersebut hanya sebagai alat untuk memanfaatkan keadaan Korea Selatan yang sedang ricuh (6-wol Minju-hangjaeng). Dengan latar-belakang ini, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada upaya Roh Tae Woo dalam mengimplementasikan demokrasi ke dalam Deklarasi 29 Juni 1987 dan selama pemerintahannya.

---

Since the end of the Korean War, the South Korean government was governed by the military regime and drawn public protests. The presidential Election in 1987 was won by Roh Tae Woo marked as the turning point of the Korean democratic movement. In his presidential campaign, president Roh promised a new era of democracy through the June 29 Declaration (6.29 Seoneon) contained policies for moderate government that allow the opposition parties to contribute, taking an early steps towards the sovereignty of the public and raise the freedom of press. However, the campaign considered exploiting the chaotic situation of South Korea (6-wol Minju-hangjaeng). This research will discuss Roh Tae Woo's efforts to implements democracy into the June 29 Declaration and his government."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Democracy is the only political model that has offered rights of economy, social , politics, civil and culture. These can be achieved not only by conducting democratic election but also by fulfiling the standard of democracy...."

"Konklusi logis dari kesempurnaan civil society di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip equal-liberty yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. Individual liberty membahayakan equality, karena individual liberty dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan inequality. Begitu pula sebaliknya, equality akan membahayakan individual liberty, karena equality pada akhirnya harus merepresi individual liberty untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai stabilizer pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang political dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi political dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

---

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perubahan keyakinan sosial mengenai kesesuaian hubungan Islam dengan demokrasi dalam wacana di rubrik Room for Debate situs nytimes.com. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Ancangan penelitian yang digunakan didasarkan pada teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough (2003) dan konsep modernisme Azra (1996). Pendekatan analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkapkan bagaimana strategi pewacanaan para penulis teks yang didasarkan pada analisis tekstual dari Halliday (2004), Nida (1979), dan Toulmin (1974). Selain itu, pendekatan modernisme dipilih untuk menganalisis kondisi sosial yang tercermin di dalam wacana, serta nilai-nilai modern yang dinegosiasikan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan Islam dari Sjadzali (1993), Dahl (1999), Masdar (1999), dan Ar-Rahal (2000). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat negosiasi nilai-nilai demokratis yang menunjukkan perubahan keyakinan sosial mengenai hubungan Islam dengan demokrasi dalam pandangan modern. Perubahan tersebut diyakini terjadi karena adanya agen sosial dalam dunia Islam yang pro terhadap sistem pemerintahan demokrasi modern.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the changes in social beliefs about the relationship between Islam and democracy within the discourse on Room for Debate rubric, nytimes.com. The method used in this research is the descriptive and explanatory qualitative method. This study employs Fairclough‘s Critical Discourse Analysis (CDA) (2003), and Azra‘s modernism concept (1996). The CDA used in this study aims to identify the discursive strategy based on textual analysis of Halliday (2004), Nida (1979), and Toulmin (1974). In addition, modernism approach is used to analyze the social conditions reflected in the discourse, and the modern values negotiated based on the democratic and Islamic principles of Sjadzali (1993), Dahl (1999), Masdar (1999), and Ar-Rahal (2000). The result show that there are some democratic values negotiated within the discourse that indicate changes in social beliefs about the relationship between Islam and democracy in the modern view. The changes are believed to occur because of the social agents in the Islamic world who support the system of modern democratic government."