Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mengevaluasi keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat Kampung Berseri Astra (KBA) dengan melihat keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lengkong Kulon RW 03 BSD di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Studi sebelumnya menggunakan indikator indikator yang hanya berfokus pada isu kemiskinan, padahal tidak semua pemberdayaan masyarakat harus berangkat dari kondisi kemiskinan dan tidak semua program pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, dalam melakukan evaluasi program pengembangan masyarakat, dibutuhkan model dan dimensi evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan objektif yang ingin dicapai program. Penelitian ini menggunakan alat analisis evaluasi means ends dan main anaytical untuk melihat ketercapaian tujuan program KBA dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan melihat proses implementasi program. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap tingkat partisipasi dan capacity building program. Penelitian ini juga memiliki refleksi kritis terhadap penyelenggaraan program KBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KBA telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lengkong Kulon di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Selain itu, hasil temuan juga menunjukkan bahwa masyarakat RW 03 Lengkong Kulon BSD memiliki tingkat partisipasi dan peningkatan kapasitas yang tinggi dalam tahapan pemetaan masalah, perencanaan program, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Meski demikian, pelaksanaan program KBA pun tetap memiliki permasalahan dan kendala internal dalam pelaksanaannya.

---

This study evaluates the sustainability of Kampung Berseri Astra (KBA) community development program by looking at the program's achievement in improving the quality of life of the people in Lengkong Kulon RW 03 BSD in the fields of education, health, environment, and entrepreneurship. Previous studies used indicators that are only focused on the issue of poverty, whereas not all community empowerment must start from poverty conditions and not all community empowerment programs have a goal of alleviating poverty. Therefore, in evaluating community development programs, another model and evaluation dimension is needed to measure the program’s goals and objectives. This study uses means-ends analysis and main analytical evaluation tool to see the achievement of the KBA program objectives in improving the quality of life of the local community by looking at the program implementation process. In addition, this study analyzes the program’s level of participation and capacity building. The results show that the KBA program has succeeded in improving the quality of life of the Lengkong Kulon community in the fields of education, health, environment, and entrepreneurship. In addition, the findings also show that the community of RW 03 Lengkong Kulon BSD has a high level of participation and capacity building in the stages of problem mapping, program planning, implementation, monitoring, and program evaluation. However, the implementation of the KBA program still has internal problems and obstacles in its implementation."

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."

"Permodelan spasial merupakan bagian dari Ilmu Geografi sejalan dengan perkembangan teknologi, dimana salah satu ciri Ilmu Geografi adalah perspektif ruang (spasial). Geografi adalah studi ilmiah tentang fitur fisik bumi dan bagaimana manusia memengaruhi dan dipengaruhi oleh fitur-fitur ini. Preston E. James (1967) mengatakan bahwa Geografi adalah bidang ilmu pengetahuan, yang diawali dari pengamatan permukaan bumi, dan berkembang menjadi penelitian proses yang spesifik. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemiskinan, strategi nafkah yang dijalankan oleh rumah tangga miskin serta menyusun strategi nafkah berkelanjutan berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode PRA, FGD dan pengamatan berpartisipasi dengan melibatkan rumah tangga miskin di daerah penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap modal terutama modal finansial merupakan penyebab kemiskinan. Akses yang terbatas terhadap modal finansial menyebabkan nelayan tidak mampu mengakses modal fisik berupa teknologi penangkapan yang lebih modern. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya konflik perebutan sumber daya dengan nelayan dari daerah lain. Strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan miskin terdiri atas strategi ekonomi dan strategi sosial. Strategi ekonomi dilakukan dengan cara melakukan pola nafkah ganda, pemanfaatan tenaga kerja rumah tangga dan migrasi. Sedangkan strategi sosial dilakukan dengan memanfaatkan ikatan kekerabatan yang ada. Lembaga kesejahteraan tradisional juga mempunyai peran yang penting bagi rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal sosial mempunyai peran yang cukup penting dalam strategi nafkah rumah tangga miskin dan dapat menjadi salah satu pokok perhatian dalam upaya penyusunan strategi nafkah berkelanjutan.

---

This research aims at knowing the factors causing poverty in research area, knowing livelihood strategy by poor households and constructing sustainable livelihood strategy based on the real condition in community. This research is conducted in Kwanyar village, Kwanyar subdistrict of Bangkalan Regency. Data were collected with PRA, FGD method and participative observation involving poor households in research area. Data were analysed with descriptive qualitative method.

The result shows that poverty is caused by lack of access to capital, particularly financial capital. This becomes a matter in which fisher men cannot access physical capital as mode rn catching technology. Livelihood strategy which is conducted by poor household of fishermen consists of economic and social strategies.

Economic strategy is conducted with double livelihood pattern, utiliz ing households worker and migration. Otherwise, social strategy is perfomed with kinship pattern. Traditional welfar e organization has also important role for poor households in fulfilling daily needs. In addition, social capital also cont ributes significantly for livelihood strategy in that area and it becomes one of attentions in arranging sustainable livelihood strategy."

"Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia.

---

In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia."