Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 103428 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Joas Joel
"Tradisi ohaguro adalah tradisi seseorang menghitamkan gigi. Tradisi ini juga ditemukan di banyak negara Asia Tenggara, dan Jepang termasuk salah satu negara yang menjalankan tradisi ini sejak zaman Kofun(250-538). Pada akhir zaman Heian(794-1185), tradisi ohaguro mengalami perubahan fungsi yaitu dari fungsi praktis sebagai pengganti pasta gigi menjadi fungsi simbolik sebagai penanda bahwa seseorang telah menjadi dewasa dan memiliki tanggung jawab selayaknya orang dewasa. Memasuki zaman Edo (1603-1868), seiring dengan berkembangannya patriarki dalam ideologi Konfusianisme, tradisi ohaguro hanya dilakukan di kalangan perempuan bangsawan dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tradisi ohaguro sebagai pratik patriarki pada perempuan bangsawan Zaman Edo, dengan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby(1990) dan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ohaguro merupakan salah satu praktek patriarki dalam ideologi Konfusianisme, yang mengukuhkan kepentingan laki-laki dan memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Meminjam istilah Walby, hal ini disebut dengan patriarchal culture, yang menunjukkan bagaimana relasi patriarki dalam agama, sebagai salah satu lembaga budaya.

Ohaguro tradition is a tradition where people blackened their teeth. This tradition is also found in a lot of nations in South East Asia, and Japan is one of the nation which used this tradition since Kofun period(250-538). At the end of Heian period(794-1185), the ohaguro tradition undergo changes from a functional meaning that replaces toothpaste to symbolic meaning where it’s serves as a prove that people reached adulthood and have the same responsibilities as an adult. Entering the Edo period (1603-1868), with the growth of patriachy within Confucianism ideology, ohaguro tradition only used by female aristocrats with the sheer purpose of fulfilling interest and needs of the male. This research aim to analyze the ohaguro tradition as a practice of patriarchy within female aristocrats at Edo period, by using the patriarchy theory by Sylvia Walby(1990) and using descriptive analytics method. The result of the research shows that the ohaguro tradition is a form of patriarchy practice from Confucianism ideology, that strengthen male interest and positioning the male as a party that dominate, oppress, and exploit woman. Borrowing Walby’s term, this tradition can be defined as patriarchal culture, that shows the relation of patriarchy within religion, as a cultural constitution."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Joas Joel
"Tradisi ohaguro adalah tradisi seseorang menghitamkan gigi. Tradisi ini juga ditemukan di banyak negara Asia Tenggara, dan Jepang termasuk salah satu negara yang menjalankan tradisi ini sejak zaman Kofun(250-538). Pada akhir zaman Heian(794-1185), tradisi ohaguro mengalami perubahan fungsi yaitu dari fungsi praktis sebagai pengganti pasta gigi menjadi fungsi simbolik sebagai penanda bahwa seseorang telah menjadi dewasa dan memiliki tanggung jawab selayaknya orang dewasa. Memasuki zaman Edo (1603-1868), seiring dengan berkembangannya patriarki dalam ideologi Konfusianisme, tradisi ohaguro hanya dilakukan di kalangan perempuan bangsawan dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tradisi ohaguro sebagai pratik patriarki pada perempuan bangsawan Zaman Edo, dengan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby(1990) dan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ohaguro merupakan salah satu praktek patriarki dalam ideologi Konfusianisme, yang mengukuhkan kepentingan laki-laki dan memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Meminjam istilah Walby, hal ini disebut dengan patriarchal culture, yang menunjukkan bagaimana relasi patriarki dalam agama, sebagai salah satu lembaga budaya.

Ohaguro tradition is a tradition where people blackened their teeth. This tradition is also found in a lot of nations in South East Asia, and Japan is one of the nation which used this tradition since Kofun period(250-538). At the end of Heian period(794-1185), the ohaguro tradition undergo changes from a functional meaning that replaces toothpaste to symbolic meaning where it’s serves as a prove that people reached adulthood and have the same responsibilities as an adult. Entering the Edo period (1603-1868), with the growth of patriachy within Confucianism ideology, ohaguro tradition only used by female aristocrats with the sheer purpose of fulfilling interest and needs of the male. This research aim to analyze the ohaguro tradition as a practice of patriarchy within female aristocrats at Edo period, by using the patriarchy theory by Sylvia Walby(1990) and using descriptive analytics method. The result of the research shows that the ohaguro tradition is a form of patriarchy practice from Confucianism ideology, that strengthen male interest and positioning the male as a party that dominate, oppress, and exploit woman. Borrowing Walby’s term, this tradition can be defined as patriarchal culture, that shows the relation of patriarchy within religion, as a cultural constitution.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Thalita Alanna
"ABSTRAK
Kelas pedagang menempati posisi terendah dalam kebijakan shinoukoushou yang ditetapkan oleh shogun pada zaman Edo. Kebijakan tersebut diadopsi dari ajaran konfusianisme yang berasal Tiongkok. Artikel ini menjelaskan bagaimana pedagang mengawali bisnis mereka dengan membuat sebuah rumah dagang. Rumah dagang tersebut kemudian berkembang, memiliki cabang toko bunke dan afiliasi toko bekke . Dalam rumah dagang terdapat perbedaan jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai. Mobilitas vertikal pun berpengaruh terhadap jabatan yang ada dalam rumah dagang. Rumah dagang yang dijadikan contoh dalam artikel ini adalah rumah dagang Izumiya-Sumitomo. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

ABSTRACT<>br>
Merchant in Edo period took the lowest position on shinoukoushou policy, a policy that was adopted from chinese rsquo s confucianism. This article explain how merchant on Edo period started a business by making a merchant house. Their merchant house had developed over time, by having a branch house bunke and affiliated house bekke . There were various positions and responsibilities for the employees in the merchant house. These positions sometimes changed, affected by vertical mobility. The example of merchant house in this article is Izumiya Sumitomo merchant house. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhilla Ratna Febrianti
"Penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara online (online violence against women (online VAW)) di Korea Selatan, khususnya voyeurisme digital. Korban kejahatan voyeurisme digital mayoritas adalah perempuan, sedangkan pelakunya mayoritas laki-laki, baik yang dikenal korban maupun yang tidak dikenal. Perempuan dalam kasus voyeurisme digital mendapat tekanan tidak hanya dari pelaku, tetapi secara struktural ditekan oleh praktik budaya patriarki oleh petugas polisi, penyidik kasus, dan netizen. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari budaya patriarki dalam perilaku kekerasan terhadap perempuan secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dalam lingkup budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya patriarki Konfusian menegaskan persistensi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan subordinasi perempuan dalam online VAW yang terjadi.

This study discusses online violence against women (online VAW) in South Korea, particularly digital voyeurism. The majority of victims of digital voyeurism are women, while the perpetrators are mostly men, both known to the victim and unknown. Women in digital voyeurism cases are under pressure not only from perpetrators, but structurally by patriarchal cultural practices by police officers, case investigators, and netizens. The purpose of this study is to identify the effects of patriarchal culture on violent behavior against women online. The research method used in this research is descriptive qualitative with a literature study approach within the cultural scope. The results show that the Confucian patriarchal cultural heritage confirms the persistence of male domination over women and female subordination in the online VAW that occurs in South Korea.;Penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara online (online violence against women (online VAW)) di Korea Selatan, khususnya voyeurisme digital. Korban kejahatan voyeurisme digital mayoritas adalah perempuan, sedangkan pelakunya mayoritas laki-laki, baik yang dikenal korban maupun yang tidak dikenal. Perempuan dalam kasus voyeurisme digital mendapat tekanan tidak hanya dari pelaku, tetapi secara struktural ditekan oleh praktik budaya patriarki oleh petugas polisi, penyidik kasus, dan netizen. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari budaya patriarki dalam perilaku kekerasan terhadap perempuan secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dalam lingkup budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya patriarki Konfusian menegaskan persistensi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan subordinasi perempuan dalam online VAW yang terjadi.

This study discusses online violence against women (online VAW) in South Korea, particularly digital voyeurism. The majority of victims of digital voyeurism are women, while the perpetrators are mostly men, both known to the victim and unknown. Women in digital voyeurism cases are under pressure not only from perpetrators, but structurally by patriarchal cultural practices by police officers, case investigators, and netizens. The purpose of this study is to identify the effects of patriarchal culture on violent behavior against women online. The research method used in this research is descriptive qualitative with a literature study approach within the cultural scope. The results show that the Confucian patriarchal cultural heritage confirms the persistence of male domination over women and female subordination in the online VAW that occurs in South Korea.;Penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara online (online violence against women (online VAW)) di Korea Selatan, khususnya voyeurisme digital. Korban kejahatan voyeurisme digital mayoritas adalah perempuan, sedangkan pelakunya mayoritas laki-laki, baik yang dikenal korban maupun yang tidak dikenal. Perempuan dalam kasus voyeurisme digital mendapat tekanan tidak hanya dari pelaku, tetapi secara struktural ditekan oleh praktik budaya patriarki oleh petugas polisi, penyidik kasus, dan netizen. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari budaya patriarki dalam perilaku kekerasan terhadap perempuan secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dalam lingkup budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya patriarki Konfusian menegaskan persistensi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan subordinasi perempuan dalam online VAW yang terjadi.

This study discusses online violence against women (online VAW) in South Korea, particularly digital voyeurism. The majority of victims of digital voyeurism are women, while the perpetrators are mostly men, both known to the victim and unknown. Women in digital voyeurism cases are under pressure not only from perpetrators, but structurally by patriarchal cultural practices by police officers, case investigators, and netizens. The purpose of this study is to identify the effects of patriarchal culture on violent behavior against women online. The research method used in this research is descriptive qualitative with a literature study approach within the cultural scope. The results show that the Confucian patriarchal cultural heritage confirms the persistence of male domination over women and female subordination in the online VAW that occurs in South Korea.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nina Iskandariati
"Sistim stratifikasi Shi No Ko Sho adalah sistim stratifikasi masyarakat Jepang pada zaman Edo (1600-1867). Sistim stratifikasi tersebut ditetapkan secara resmi dan tegas oleh pemerintah Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu berasal dari kaum Samurai dan ia berhasil mendirikan pemerintah mi_liter yang berpusat di kota Edo pada tahun 1603. Pemerintah Tokugawa secara tegas membagi masyarakat Jepang menjadi empat kelas yaitu kelas Samurai (Bushi), kelas Petani (Nomin), kelas Pengrajin (Kosakunin), dan terakhir kelas Pedagang (Shonin). Tingkatan kelas ini kemudian dikenal dengan Shi No Ko Sho, yang kemudian dilaksanakan secara keras dan kaku. Dengan adanya ketentuan mengenai pembagian kelas tersebut maka seseorang tidak dapat pindah ke tingkatan yang lebih tinggi walaupun ia memiliki kemampuan dan bakat. seseorang memperoleh tingkatan kelas di dalam masyarakat hanya berdasarkan keturunannya saja. Tujuan pemerintah Tokugawa adalah agar kelas-kelas di dalam masyarakat tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Tokugawa. Penguasa berusaha memecah dan memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan mengadakan diskriminasi-diskriminasi yang kuat. Sistim ini berlangsung hingga beberapa generasi dan akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sistim ini runtuh. Faktor tersebut antara lain, karena adanya politik isolasi maka negara dalam keadaan damai sehingga kaum Samurai mulai kehilangan fungsinya dan hanya hidup bermewah-mewahan saja, masuklah kekuatan kelas Pedagang yang lambat faun dapat berperan dalam kehidupan pedagang. Didobraknya politik pintu tertutup oleh pemerintah Amerika sehingga pemerintah Tokugawa runtuh. Dengan runtuhnya pemerintah yang bersifat feodal tersebut maka runtuh pula sistim stratifikasi masyarakatnya. Kemudian sistim startifikasi Shi No Ko Sho dihapus oleh kebijaksanaan Kaisar Meiji."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Mustika Sari
"Penelitian mengenai peran nak?do dalam sistem perkawinan kaum samurai zaman Edo, bertujuan untuk mengetahui peran apa raja yang dilakukan nak?do dalam perkawinan kaum samurai zaman Edo sehingga keberadaannya masih dipertahankan hingga saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan melalui buku-buku dan data internet yang berhubungan dengan peran nakado, membaca dan menganalisa sumber-sumber tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa nak?do memiliki peran yang sangat penting dan unik dan menarik dalam proses perkawinan kaum samurai Zaman Edo. Yang unik dari peran nak?do pada perkawinan kaum samurai zaman Edo adalah bahwa nak?do pada zaman Edo berperan sebagai perantara yang menjembatani kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan sejak proses perundingan rencana perkawinan hingga upacara perkawinan berakhir. Yang menarik yaitu bahwa nak?do pada zaman Edo juga digunakan sebagai alat politik kaum samurai untuk mensukseskan perkawinan politik yang mereka rencanakan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
S13603
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Keene, Donald
Tokyo: Tuttle, 1976
895.609 KEE w
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Septia Winduwati
"Penelitian ini membahas mengenai nilai-nilai kesetaraan jender dan karakter perempuan yang dikonstruksikan dalam anime. Anime biasanya memuat nilai-nilai yang ada dalam realitas sosial dan budaya Jepang saat anime tersebut ditayangkan, namun anime Sailor Moon justru memuat konstruksi perempuan yang tidak sesuai dengan realitas sosial dan budaya Jepang yang berbudaya patriarki. Maka dari itu, tujuan penelitian dengan menggunakan tiga level analisis CDA Fairclough ini adalah untuk melihat bagaimana nilai-nilai kesetaraan jender dikonstruksikan dalam anime ini serta bagaimana infiorman menanggapi hal tersebut. Dari keseluruhan hasil analisis atas tiga level CDA Fairclough bahwa hasil analisis teks ketika bersinergi dengan hasil analisis sosiocultural practise justru menunjukkan walaupun dalam anime Sailor Moon perempuan digambarkan tangguh dan kuat sebagaimana laki-laki, namun dalam budaya Jepang perempuan tetap berada di bawah dominasi laki-laki terutama di wilayah domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa realitas yang dikonstruksikan dalam media tidak selalu sesuai dengan realitas sosial yang ada sesungguhnya.

This study discusses about the values of gender equality and female character that is constructed in the anime. The anime usually contains values that exist in Japanese social culture. However, The Sailor Moon anime contains the construction of women which is different from women portrayal in the cultural and social reality of the Japanese patriarchy culture. The purpose of this study is to examine critically how these gender equality values are constructed in the anime. Therefore, the three levels of Fairclugh?s CDA analysis was used to see how the audiences interpret those values. The synergy of the text analysis and the sociocultural practise analysis result on the three levels of Fairclough's CDA analysis shows the women in the Sailor Moon anime was portrayed as tough and strong women just like the men. It is contrary to the reality in Japanese culture where the women still lives under the male domination especially in the domestic field. The result found the reality constructed by the media is not always the same with the actual social reality."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Raihan Rizqi Aghniyaa
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk representasi relasi gender dalam serial drama televisi “From Five to Nine” (2015) dan makna serta kritik yang ingin disampaikan dalam representasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender dan hegemonic masculinity oleh R.W. Connell (1985, 1987), teori feminisme liberal oleh Rosemarie Tong (2014), serta teori representasi oleh Stuart Hall (1997). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis semiotika menggunakan teori semiotika kode-kode televisi milik John Fiske (2001) yang membagi analisis film ke dalam tiga level yakni realitas, representasi, dan ideologi. Peneliti memfokuskan analisis kepada tokoh utama perempuan dan laki-laki, Sakuraba Junko dan Hoshikawa Takane. Analisis meliputi aspek-aspek karakterisasi tokoh, dialog, konflik, sorotan kamera, pemilihan musik, editing, serta nilai-nilai ideologis yang terkandung di dalam setiap segmen adegan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya perubahan bentuk hubungan yang terjadi antara Junko dan Takane dari awal episode hingga akhir. Pada awal hubungan keduanya Takane digambarkan lebih dominan daripada Junko, namun Junko sebagai gambaran karakter perempuan independen tidak ingin didominasi sehingga hubungan mereka berubah ke arah yang lebih setara. Drama ini juga merepresentasikan adanya hubungan saling ketergantungan dan bukan relasi kuasa antara kedua tokoh.

This study aims to determine the form of representation of gender relations in the television drama series “From Five to Nine” (2015) and the meanings as well as critics to be conveyed through the drama. The theory used in this study is R.W. Connell’s theory of gender and hegemonic masculinity (1985, 1987), Rosemarie Tong’s liberal feminism theory (2014), and Stuart Hall’s representation theory (1997). The research method used in this research is semiotic analysis using John Fiske’s semiotic theory of television codes (2001) which divides film analysis into three levels: reality, representation, and ideology. The research focusses on the main female and male characters, Sakuraba Junko and Hoshikawa Takane. The analysis includes characterization, dialogue, conflict, camera shots, music, editing, and ideological values ​​contained in each scene segment. Based on the analysis that has been done, the researcher found that there was a change in the form of the relationship that occurred between Junko and Takane from the beginning of the episode to the end. At the beginning of their relationship, Takane is described as more dominant than Junko, but Junko, as an independent female character, does not want to be dominated, so their relationship changes in a more equal direction. This drama also represents a relationship of interdependence and not a power relationship between the two characters."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bintang Aulia
"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan Womenomics bagi industri konstruksi berdampak pada pekerja perempuan di industri tersebut. Womenomics adalah kebijakan dari Perdana Menteri Abe yang bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif perempuan di dunia kerja, yang lalu diturunkan ke industri konstruksi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan penuaan tenaga kerja. Dengan menganalisis kebijakan menggunakan teori struktur patriarki dari Sylvia Walby dan tokenisme dari Rosabeth Kanter, tesis ini menjelaskan bagaimana kebijakan Womenomics yang diturunkan di industri konstruksi tidak mendukung partisipasi aktif perempuan, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja dengan menarik lebih banyak pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dokumen pemerintah dari situs kementrian Jepang, artikel berita, jurnal internasional, video, serta data statistik pendukung.
Kebijakan Womenomics di industri konstruksi belum berhasil mengatasi masalah yang menghambat pekerja perempuan di industri konstruksi. Alih-alih mendorong dan menciptakan perubahan sistem kerja di industri konstruksi agar lebih mendukung kerja perempuan, kebijakan ini lebih banyak mempromosikan imej konstruksi yang ramah perempuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Sementara permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan di industri konstruksi tidak banyak ditangani. Kebijakan yang diambil pemerintah didasari oleh kepentingan kapitalis untuk memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan banyak biaya, dan kepentingan patriarkis yang mendukung kapitalis dengan menggunakan perempuan sebagai cadangan tenaga kerja.

This thesis examined how Womenomics policy for construction industry affected the women working in that industry. Womenomics is a policy from Prime Minister Abe that aims to support women’s active participation in the workplace. The policy is further specialized for construction industry who suffered from lack of labor and aging labor. By analyzing the policy using structures of patriarchy by Sylvia Walby, and tokenism by Rosabeth Kanther, this thesis explained how Womenomics in construction industry did not support women’s active participation, and instead used as a tool to fill in the lack of labor by attracting more women worker. This thesis used qualitative method using data such as government’s documents, news articles, academic journals, videos, and statistical data.
Womenomics policy in construction industry has yet to address the problems that hinders women workers in construction industry. Instead of pushing and creating a change in construction industry’s working system to support women’s work, the policy dealt more with promotion effort to uplift the industry’s image among women and girls and attract them to work in construction. Whereas the problem faced by women who is already working in the industry is often neglected. The government constructed the policy based on capitalist interest to get as much profit with as little cost as possible, and patriarchal interest that supported capitalist interest by using women as labor reserve.
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>