Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai manajemen sekuriti fisik di Markas Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi demo anarkis. Kendala tahap pengorganisasian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik markas Polda Metro Jaya adalah keterbatasan kemampuan Polda Metro Jaya dalam sisi pengorganisasian, ketersediaan alat, dan anggota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Konsep Manajemen Sekuriti, Konsep Sekuriti Fisik, Konsep Kebutuhan, Konsep Crime Prevention, Konsep Ancaman, dan Konsep Upaya Taktis Pengamanan. Penelitian ini menemukan bahwa kendala tahap pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Markas Komando Polda Metro Jaya saat ini adalah keterbatasan kemampuan dalam merumuskan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Petugas dan peralatan. Keterbatasan tersebut tentang berapa kali melakukan audit terhadap dokumen administrasi, kapan melakukan supervisi dan evaluasi, kapan memberikan penilaian dan teguran serta penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan, belum dapat memberikan tanggapan pasti. Kurang optimalnya tersebut membuka peluang terjadinya ancaman pada Markas Polda Metro Jaya Sekuriti Fisik Petugas yang mengakibatkan membahayakan keamanan markas Polda Metro Jaya apabila terjadi demo anarkis.

---

The study discusses about physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in anticipating anarchic demonstrations. The obstacle in organizing the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is the limited ability as well as capability of the police region to organize such implementations and to provide sufficient equipments as well as human resources. The research employs the qualitative method. Data are analysed using concept of security management, concept of physical security, concept of need, concept of crime prevention, concept of threat, and concept of tactical security measures. The results of the study reveal that the obstacle in stages of supervision and control of the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is currently the limited ability as well as the capability to formulate supervisory and control activities to be implemented by duty officers. The limitation relates to the frequency of auditing administrative documents, when to conduct supervisions and evaluations, when to provide assessments and warnings as well as appreciations for good implementations of security activities. Such conditions may cause threats to appear and will endanger the physical security of Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in the event of anarchic demonstrations."

"Tesis ini membahas penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung Samsat Jakarta Barat sebagai upaya melindungi aset negara sehingga dapat terhindar dari ancaman yang mengakibatkan kerugian. Di gedung ini disimpan banyak uang pajak kendaraan bermotor dan PNBP, barang-barang berharga berupa dokumen-dokumen Negara seperti Blangko STNK, Blangko SKPD, TNKB,BPKB, Arsip Kendaraan wilayah Jakarta Barat, komputer KPTI serta beberapa kelengkapan penting negara yang harus dijaga kerahasiaannya. Gedung Samsat Barat dikategorikan sebagai Obyek Vital Nasional yang memerlukan suatu sistem manajemen sekuriti fisik yang handal dan profesional.Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknikpengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil observasi dianalisa untuk mengetahui seberapa jauh penyelenggaraan sekuriti gedung Samsat Jakarta Barat yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik, peran dari Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat dalam penyelenggaraan manjemen sekuriti fisik berkaitan dalam membuat kebijakan dan strategis penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik oleh Top Management. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan gedung Samsat Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sekuriti fisik di gedung Samsat Jakarta Barat tergolong Low Level Security, masih ditemukan beberapa kendala dalam bidang sumber daya manusia Satpam dan peralatan pengamanan fisik serta belum optimal peran Polsek Metro Cengkareng dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di gedung Samsat Jakarta Barat. Sebab itu disarankan penambahan dan peremajaan SDM Satpam dan peralatan sekuriti fisik, membuat back up data arsip kendaraan bermotor berpusat pada kantor Pemda, melakukan pelatihan sekuriti, penanganan kebakaran, gempa dan banjir, dan berkoodinasi serta membangun komunikasi gelombang radio Handy Talky yang terhubung ke Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat.

---

This thesis discusses the implementation of physical security managementBuilding SAMSAT west Jakarta as an effort to protect state assets so as to avoidthe threat that resulted in losses. This building stores the amount of money motorvehicle tax and non tax revenues, valuables documents state, such as vehicleregistration Blank, Blank SKPD, TNKB, BPKB, Vehicle Archive Central Jakarta, as well as computer KPTI some important completeness that should be well securedand stored. West Jakarta SAMSAT building is categorized as National Vital Objects that require a physical security management system that is reliable and professional.

This thesis research was conducted using qualitative data collection techniques of observation, interviews and document study. Observation result ofthe implementation of security researchers SAMSAT building west Jakarta areanalyzed to see for it is in accordance with some physical security managementliterature. The role of the police sector Cengkareng West Jakarta in the implementation of the Management physical security relating to the implementationof policies and strategic management of physical security by Top Management. Limitations of this thesis focuses on the process of security management, physicalsecurity processes and process security building tactical efforts SAMSAT westJakarta.

Results of the study shows that management of physical security inbuildings SAMSAT west Jakarta belongs to the Low Level Security, still found.Some problems were found in the field of human resources and equipment physicalsecurity guard and not optimal role of the Police sector Cengkareng west Jakarta inimplementation physical security management in the building SAMSAT west Jakarta. Therefore. It is recommended additions and rejuvenation of humanresources and equipment physical security guard, backing up the data archives ofmotor vehicles centered on local government offices, security training, handlingfires, earthquakes and floods, and to coordinate and build a radio wavecommunication Handy Talky connected to the Police sector Cengkareng west Jakarta."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan pengamanan kawasan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol dengan mengacu pada prinsip dan teori manajemen sekuriti serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu diamati pula peran pengelola dan petugas keamanan kawasan dalam penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid 19 dan timbulnya klaster baru. Hal ini dilakukan guna menganalisis model ideal manajemen sekuriti destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol di masa pandemi Covid 19. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, FGD, dan telaah dokumen. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui tahap uji validitas data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola kawasan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen sekuriti dalam proses pengamanan di objek penelitian. Desain lingkungan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga telah menerapkan konsep CPTED guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Mengenai model ideal manajemen sekuriti yang dapat diterapkan pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol menurut penulis adalah dengan menerapkan proses manajemen sekuriti berbasis pencegahan kejahatan situasional dengan didukung desain lingkungan. Terkait masa pandemi Covid-19 proses manajemen sekuriti pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga harus menyesuaikan diri menjadi tidak hanya berorientasi pada pencegahan kejahatan, harkamtibmas, dan pengaturan lalu lintas orang serta barang, namun juga menjadikan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 sebagai sasaran pelaksanaan tugas. Dengan diterapkannya hal di atas disertai inovasi-inovasi oleh pengelola diharapkan pengunjung dapat berwisata dengan aman dan nyaman, sehingga mendongkrak gairah pariwisata dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

---

This research is conducted to examine the implementation of the security system of tourism destination in Taman Impian Jaya Ancol, referring to the principles, theories of the security management and prevailing law and regulations. Furthermore, this research also examines the role of the Taman Impian Jaya Ancol Manager and Security Officers to enforce the health protocols, in order to prevent the spread of Covid 19 virus and the emergence of Covid 19 clusters. The purpose of those examinations is to analyse an ideal model of security management within the scope of tourism destinations for Taman Impian Jaya Ancol during the pandemic Covid 19. This research is using the qualitative approach method with case study design, whereas the data collecting techniques are carried out through observations, interviews, FGDs and document reviews. The data analysis technique is using the stages of data validity, data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research concludes that the company management along with the security service partner and security sector stake holders have implemented the principle and the theories of the security management within their works in Taman Impian Jaya Ancol. The environmental design of the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination has also applied the CPTED concept to minimize the occurrence of crime. Regarding the ideal model of security management that can be applied to the Taman Impian Jaya Ancol, according to the author, is to apply a management security theory based on situational crime prevention supported by environmental design. Regarding the Covid-19 pandemic, the security management process at the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination must also adjust to being not only oriented towards preventing crime, maintain physical security, and regulating the traffic of people and goods, but also making the prevention of transmission and spread of Covid-19 as daily task. With the implementation of the advice above accompanied by innovations by the manager, it is hoped that visitors can travel safely and comfortably, thereby boosting tourism passion and supporting the acceleration of national economic recovery"

"Tesis ini berusaba menjeiaskan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan keamanan di Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Les.le. Tesis ini berfokus pada kondisi wilayab perbatasan di Indonesia yang berbatasan iangsung dengan negara Timor Leste, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerapan kebijakan pemerintab yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan temyata tidak beljaian optimaL Hal ini te!jadi karena adanya sejumiab pennasaiaban di wilayab perbatasan yang beium terseiesaikan hingga sa.at ini. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain belwn selesainya penentuan batas v.ilayab darnt di empat segmen, terbatasnya pembangunan inftastmktur di wilayah perbatasan, adanya upaya pengambilan kedaulatan teritorial terhadap pulau-pulau kecii di perbatasan, dan adanya eksodus pengungsi warga Timor Leste yang semakin mernperburuk kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalab untuk mengetabui dan memabami berbagai ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste serta mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengelola keamanan di perbatasan Indonesia­ Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini memberi rekomendasi agar keempat persoalan-persoalan yang menghambat berjalannya kebijakan pemerintab berbasis pendekatan kesejabteraan dan keamanan harus segera dise!esaikan dan ditangani dengan baik. Kombinasi antarn pendekatan kesejabternan dan pendekatan keamanan dalam pengelolaan keamanan di daerab perbatasan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, pemberian peran inteiijen yang cukup besar di daerab perbatasan akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah

---

This thesis attempts to explain how the policy strategies of security management on land border between Indonesia and Timor Leste. This thesis focuses on conditions in Indonesian border areas directly adjacent to the state of Timor Leste. especially in Nusa Tenggara Timur Province. The implementation of government policies based on the approach to welfare and security was not running optimally. This happens because of some problems in border areas which have not been resolved until today. These problems include, have not completed the determination of land bonndaries in four segments, the limited development of infrastructure in border areas, the effort to capture the territorial sovereignty of smaU islands on the border and the exodus of East Timor refugees are increasingly worsening economic conditions in Indonesia border.

The purpose of this research is to know and understand the various threats on border areas between Indonesia and East Timor as well as trying to find the right strategy in managing the security on the border of Indonesia and Timor Leste. The study was a qualitative research design with descriptive analysis.

This study recommends thet the fuur issues that inhibit the passage of government policies based on the approach to welfare and security must be resolved and handled properly. The combination of welfare and security approaches in the management of security in border areas is an appropriate policy to be implemented at this time. In addition, the provision of substantial intelligence role in border areas vvitl provide great benefits for the Government in formulating and establishing a policy for the achievement of public welfare of the border. The intelligence sensitivity in seeing the action or policy made by neighboring countries that East Timor must be very necessary for the Indonesian government to avoid strategix surprises of state of East Timor."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa informasi yang ada pada Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya memerlukan penyimpanan dan pemeliharaan data secara akurat, baik untuk tindak lanjut penyelesaian tugas maupun untuk menjaga kerahasiaan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan:1) Potensi ancaman gangguan keamanan informasi pada Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya berasal dari dalam dan dari luar, dimana yang dari dalam yakni terkait penyimpanan dokumen yang dilakukan oleh para penyidik, sedangkan ancaman yang berasal dari luar adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;2) Pelaksanaan kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang baik;3) Dalam prakteknya pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya mempunyai beberapa kendala meliputi aspek SDM, sarana dan prasarana serta sistem dan metode yang dilakukannya, sehingga kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan menjadi tidak maksimal;4) Kondisi ideal pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya berdasarakan komponen yang terdapat dalam ISO 27702 adalah meliputi dua belas bagian utama identifikasi sasaran hasil dari tiap kendali relatif untuk diterapkan.Implikasi dari kajian tesis ini adalah:(a) Perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan potensi ancaman terjadinya gangguan keamanan informasi;(b) Perlu dibuatkan suatu Peraturan dari pihak pimpinan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh semua penyidik dan PNS yang bekerja di Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;(c) Para penyidik perlu diikutsertakan dalam program pendidikan dan latihan maupun kejuruan dibidang teknologi informasi; dan (d) Perlu dibuatkan ruangan khusus yang dipergunakan untuk penyimpanan dokumen maupun berkas-berkas hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;(e) Perlu dilakukan pengklasifikasian informasi, menjadi informasi sangat rahasia, informasi rahasia, informasi terbatas/konfidensial, informasi biasa, guna menghindari terjadinya kebocoran informasi.

---

This thesis discussed about the information at Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya that require storage and accurate maintenance, either for task completion or in order to maintain confidentiality. This research used descriptive qualitative metode. Data collection is conducted through observation, interview and documentation.

The research shows:

1) There are two potential threats for security of information at Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, first is internal threat that came from the investigator?s document handling methode and second is external threat that came from other parties whom concern for the case being handled by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

2) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has not been reflecting a good security management of information yet;

3) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has some constraints that is : human resources, infrastructure, systems and methods;

4) Ideal implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya based on twelve main target identification results in ISO 27702.

Implication of this thesis discussion are:

(a) Reduce the potential threats for information security;

(b) Regulation is need to rules all investigators and civil servants that work in Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya; (c) The investigator should be having an educational programs and vocational training about information technology; and

(d) It should be a special room that is used for storage of documents and files that have been collected while investigation prosessed;

(e) Classification of information is necessary, which is : extremely confidential information, confidential information, limited information/confidential and regular information."

"Tesis ini membahas tentang sistem pengamanan Markas Besar Kepolisian yaitu kantor pusat pelaksanaan kegiatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) yaitu sistem kepolisian yang terpusat/ tersentralisasi dimana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung Markas Besar Polri. Dalam melaksanakan peran dengan sistem terpusat ini, sehingga Polri memiliki ciri yakni menggunakan sistem komando secara terpusat, terdapat standarisasi profesionalisme, wilayah kewenangan hukum lebih luas. Tesis ini khusus membahas terkait sistem pengamanan Mabes Polri dalam perspektif manajemen sekuriti fisik. Menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan Mabes Polri dalam persepktif sekuriti fisik masih kurang dikarenakan hasil penentuan level sistem pengamanan sekuriti fisik Mabes Polri pada level 2 dan belum pada level 1 atau level optimal, hasil ini juga dikuatkan oleh perhitungan Obyek vital tertentu yang menguatkan nilai level tersebut. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen kajian di Mabes Polri masih terbatas pada level kepolisian wilayah. Rekomendasi dalam tesis ini yaitu agar dibuat kajian khusus level Markas besar secara spesifik terkait sekuriti fisik, baik dalam hal menentukan level keamanan Markas Besar hingga secara jelas menyusun dan melaksanakan standar personil, alat, serta prosedur yang terpusat, kemudian sebaiknya Polri dapat membuat acuan sistem pengamanan agar masyarakat dapat menerapkannya di tempat tinggal, lingkungan, perkantoran, maupun sarana publik lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polri berwenang terhadap penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), Namun terkait manajemen sekuriti fisik Polri belum mempunyai acuan dan standar baku. Rekomendasi lain bagi Markas Polri dari penulis yakni sebaiknya Markas Polri mengatur ulang pemetaan zona, mulai dari zona publik, zona semi khusus hingga zona sangat khusus misalnya area Densus, intel dan ruang-ruang penyimpanan senjata.

---

This thesis discusses the Security system the headquarters of Indonesia National Police an overview of the perspective of physical security management, which is a central office of police activity that adheres to the Centralized System of Policing, a centralized / centralized police system in which the police system is under direct control or supervision by the National Police Headquarters. In case of this role with a centralized system so that the Police of the Unitary State of the Republic of Indonesia has the characteristic of using a centralized command system, there is a standardization of professionalism, a wider area of ​​legal authority, the scope of supervision in this system is broad. This thesis discusses specifically related to the security system of the Indonesia National Police Headquarters in the perspective of physical security management related to various events that have occurred such as fires, bomb explosions, and threats, besides those that often occur today such as large demonstrations, then the Headquarters security system. The results of this thesis indicate that the police Headquarters security system in terms of physical security is still lacking and the reach level is 2, not reach level 1 yet. Existing documents studies in Indonesia National Police Headquarters are still limited to the regional police level. Recommendations in this thesis for security systems in Headquarters so that specific Headquarters level studies are specifically made regarding physical security, both in terms of determining the security level of Headquarters to clearly formulate and implement centralized standard so the community can apply it in residences, environment, offices, and other public facilities, as we know that the National Police has the authority to organize the Swakarsa Security (Pam Swakarsa). Another recommendation for the Indonesia National Police is that doing rearrange the mapping of zones, starting from public zones, public reports, semi-special to zones very special for example Detachment area, intelligence and weapons storage rooms."

"Tesis ini tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan markas yang dilaksanakan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Polda Metro Jaya, Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melaksanakan manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Kepolisian Daerah Metro Jaya namun masih terjadi kerawanan berupa ancaman terhadap keamanan, dan ketertiban berupa terjadinya pencurian kendaraan di dalam markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, kasus penipuan dan banyaknya calo dalam pengurusan surat surat kendaraan bermotor, dan kasus unjuk rasa, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengapa masih terdapat kelemahan pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas (Yanma) tehadap Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bagaimana alternatif solusi terhadap manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang akan dibahas menggunakan teori manajemen, konsep manajemen pengamanan, konsep organisasi, teori pencegahan kejahatan situasional, teori crime prevention through environmental design (CPTED) untuk membahas dan menganalisanya. Dengan harapan dapat menggambarkan penyelenggaraan yang terjadi, mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan menajemen pengamanan dan memberikan masukan berupa alternatif solusi bagi perbaikan penyelenggaraan manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

---

The thesis talks about the implementation of security management of the headquarters conducted by the Headquarters Service Division of Jakarta Metropolitan Police Region. The division has implemented the security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Police Region in order to secure public order, security and the smoothness of the implementation of responsibilities and duties of its personnel around the heaquarters. However, security disturbances still occur such as vehicle theft, fraud, matchmakers in extending vehicle registration papers, and demonstrations. These interest the author to examine how security management runs and why weaknesses still exist and what the solution alternatives are. The author employs management theories, security management concepts, organisation concepts, theory of situational crime prevention, theory of crime prevention through environmental design in order to examine and analyse the problems. It is expected that by examining and analyzing the problem, the author knows the obstacles and weaknesses of the implementation of security management in the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police. It is also highly expected that author then can recommends solution alternatives in improving and revising the implementation of security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police."

"Tesis ini tentang efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP), melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal dengan memberikan kewenangan kepolisian terbatas bagi BUJPP yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan jasa pengamanan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan pembinaan normatif yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BUJPP dalam bentuk kegiatan audit guna menentukan Iayak atau tidaknya BUJPP diberikan rekomendasi izin usaha jasa pengamanan, pembinaan satpam BUJPP sebagai unsur terdepan pelaksana kewenangan kepolisian terbatas balk bertindak preventif maupun represif, kegiatan registrasi dan penerbitan KTA satpam untuk memberikan statusnya sebagai anggota satpam, melakukan sambang ke BUJPP untuk melihat perkembangan pelaksanaan usaha jasa pengamanan.Masalah penelitian tesis ini adalah tenting fungsi pembinaan oieh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BWPP untuk memberikan kewenangan kepolisian terbatas yang dipercaya dalam memberikan jasa pengamanan melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal antara petugas Biro Binamitra sebagai pembina dengan BUJPP sebagai yang dibina, dan fokus masalah penelitian pads kegiatan pembinaan normatif.Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, bahwa kewenangan kepolisian terbatas yang diberikan kepada BUJPP hares melalui proses pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal yang dilaksanakan oleh Kasubbag Wasjaspam, Kasubbag Satpam, dan Kasubbag Kamling Biro Binamitra Polda Metro Jaya yang secara bersama-sama melaksanakan segi-segi tugas pokoknya untuk membimbing, mendorong, mengarahkant BUJPP sesuai pedoman atau acuan yang berlaku baik UU No 2 Tahun 2002 tentang Polrii maupun Juklap-Juklap Kapolri.Melalui pembinaan nomiatif, maka BUJPP melalui satuan-satuan pengamanan yang dimilikinya dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan penugasannya, mampu mengatasi masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan dengan kewenangan kepolisian terbatas dapat bertindak mewujudkan suasana kondusip dan mencegah terjadinya gangguan kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat maupun orang-orang yang beraktivitas di lokasi pengamanan.

---

The thesis discusses the effectiveness of founding efforts conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on Security and Securing Corporations (BUJPs) through normative founding and founding the personal relationship by conferring limited policing authorities to BUJPs which are trusted by public in providing security and securing services.

The thesis aims at showing the normative founding activities conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on BUJPs in a form of auditing activity in order to determine whether a BUJP deserves a license; founding BUJP security officers as the pioneer of implementing limited policing authorities given, either preventive or repressive measures; registration and issuing identification cards for security officers; and visiting BUJPs in order to look at the implementation of security and securing services.

The results of the research reveal that the limited policing authorities must be given to BUJPs through a process of normative founding and guiding the personal relationship conducted by the Head of Sub-unit of Security Service Oversight, the Head of Sub-unit of Security, and the Head of Sub-unit of Surroundings Security of Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police that altogether implement their main duties to guide, encourage and direct BUJPs in accordance with the existing guidelines such Law No. 2/2002 regarding Indonesian National Police (INP) or other instructions of the chief of INP. Through normative founding, BUJPs can work properly. Using the limited policing authorities, BUJP's can create conducive surroundings and prevent criminal disturbances."

"Penulisan ini disusun dalam upaya menjelaskan tentang bagaimana Manajemen Sekuriti PT. Mekar Armada Jaya Tambun. Kejahatan yang menimpa pabrik saat ini memberikan warning kepada setiap pabrik untuk berbenah mengenai permasalahan sekuriti yang ada. Melalui manajemen sekuriti, perusahaan PT. Mekar Armada Jaya membutuhkan wilayah kerja yang aman, nyaman, serta kondusif. Manajemen sekuriti dijelaskan dengan menggunakan teori aktifitas rutin dan pilihan rasional untuk dapat mendasari konsep manajemen sekuriti dengan kajian ilmu kriminologi.

---

This study is arranged in order to explain how the Security Management of PT. Mekar Armad Jaya Tambun. Crime that befell the factory requires every factory to fix the existing security issues. Through the security management, PT. Mekar Armada Jaya Tambun requires a safe, comfortable, and conducive working area. Security management is discussed using routine activity theory and rational choice for the underlying the concept of security management with the study of criminology."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan teknis yang diperlukan oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya dalam konteks pengamanan Ibu Kota Negara. Pengamanan Ibu Kota Negara merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kesiapan serta kompetensi yang tinggi dari aparat kepolisian, khususnya Batalyon Pelopor. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Training Need Analysis (TNA) yang melibatkan kuesioner dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Batalyon Pelopor secara luas terlibat dalam berbagai tugas pengamanan yang meliputi penanganan ancaman kejahatan intensitas tinggi hingga pengurusan bencana alam. Pelibatan Batalyon Pelopor umumnya berperan dalam mendukung polisi kewilayahan ketika intensitas ancaman mencapai eskalasi yang tinggi. Penelitian selanjutnya membahas pelatihan teknis yang sudah diterima oleh Batalyon Pelopor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan beragam dan meliputi berbagai aspek keamanan. Namun, pelatihan tersebut belum direncanakan secara optimal dan seringkali terkendala oleh tugas mendadak dan keterbatasan fasilitas. Meskipun pelatihan sudah mencakup isu-isu yang tercantum dalam modul pedoman pelatihan yang diterbitkan oleh Foster Police Department, masih ada potensi untuk meningkatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dalam pengamanan Ibu Kota Negara. Dalam analisis ini, penulis menekankan kebutuhan aktual untuk pengamanan Ibu Kota Negara, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan persiapan menghadapi ancaman di masa depan.  Kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pelatihan teknis dalam pengamanan Ibu Kota Negara oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya. Pelatihan teknis penting mengingat banyaknya pelibatan tugas lapangan bagi Batalyon Pelopor. Berdasarkan analisis, masih suda hada pelatihan yang diberikan sesuai dengan modul pelatihan polisi Foster Police yang menjadi dasar analisis. Namun masi hada pelatihan yang belum diberikan, untuk itu, direkomendasikan untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya terkait dengan tupoksi khusus Batalyon Pelopor. Namun, temuan paling penting dalam penelitian ini adalah perencanaan pelatihan harus dilakukan secara matang. Pengembangan dan peningkatan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan aktual pengamanan Ibu Kota Negara akan memperkuat kesiapan dan kompetensi anggota Batalyon Pelopor dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek keamanan.

---

This research aims to analyze the technical training needs required by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya in the context of securing the National Capital City. Securing the National Capital is a complex challenge and requires high readiness and competence from the police, especially the Pioneer Battalion. In this research, we used a qualitative approach with the Training Need Analysis (TNA) analysis method which involved questionnaires and literature study. The results of the analysis show that the Pioneer Battalion is widely involved in various security tasks which include handling high-intensity crime threats to managing natural disasters. The involvement of the Vanguard Battalion generally plays a role in supporting regional police when the intensity of the threat reaches a high escalation. The next research discusses the technical training that the Pioneer Battalion has received. Research findings show that the training provided is diverse and covers various aspects of security. However, this training has not been planned optimally and is often hampered by sudden assignments and limited facilities. Although the training already covers the issues listed in the training manual modules published by the Foster Police Department, there is still potential to improve the training to suit actual needs in securing the National Capital City. In this analysis, the author emphasizes the actual need for securing the National Capital, improving services to the community, and preparing to face future threats. In conclusion, this research identifies the importance of technical training in securing the National Capital by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya. Technical training is important considering the large number of field assignments involved in the Pioneer Battalion. Based on the analysis, there is still no training provided in accordance with the Foster Police police training module which is the basis of the analysis. However, there is still training that has not been provided, for this reason, it is recommended to provide training that is not only related to the special duties and functions of the Pioneer Battalion. However, the most important finding in this research is that training planning must be done carefully. The development and improvement of technical training that is relevant to the actual needs for securing the National Capital will strengthen the readiness and competence of Pioneer Battalion members in carrying out complex security tasks involving various security aspects."