Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat kewajiban bagi Kontraktor yang telah menerima persetujuan atas Rencana Pengembangan yang pertama untuk menawarkan 10% (sepuluh persen) dari participating interest yang dimilikinya kepada Badan Usaha Milik Daerah. Namun, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban ini, tidak diatur mengenai penanggungan dan kontribusi masing-masing Kontraktor dalam Wilayah Kerja yang dioperasikan oleh lebih dari satu Kontraktor. Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan ketentuan penawaran dan pengalihan 10% participating interest kepada Badan Usaha Milik Daerah berikut penanggungan dari masing-masing Kontraktor yang mengoperasikan Wilayah Kerja bersama di bawah suatu Perjanjian Operasi Bersama dalam penawaran participating interest. Lebih lanjut, penerapan skema kerja sama yang diperkenalkan pertama kali pada ketentuan Peraturan Menteri yang berdampak terhadap penanggungan kewajiban Badan Usaha Milik Daerah oleh masing-masing Kontraktor akan dibahas dengan dikaitkan pada contoh kasus di Wilayah Kerja West Madura Offshore.

---

In the Indonesian upstream oil and gas business, Contractors that has been granted approval for their first Plan of Development shall offer 10% (ten percent) of their participating interest to a Regional Owned Enterprise. However, in the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 37 Year 2016 which regulates this obligation, the terms on responsibility and contribution of each Contractors in a Working Area operated by multiple Contractors, is not determined. This undergraduate thesis will study the application of regulations regarding the offer and transfer of 10% participating interest to Regional Owned Enterprises along with the responsibilities of each Contractor in a Working Area operated by multiple Contractors under a Joint Operating Agreement on the offer of participating interest. Moreover, the practice of cooperating scheme which was initially introduced in said Ministerial Regulation that impacts each Contractor’s responsibility on the liability of Regional Owned Enterprise after the transfer of participating interest will be analysed with a case study of West Madura Offshore Working Area."

"Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan.

---

Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.

---

AbstractIn this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia."

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan modal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%, rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektor pengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema Hak Partisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yang diterbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi, non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruh pihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Share dalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidak mendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

Based on the research that has been done, the result that the implementation of the Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE (Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination, non-discretional and proportionality equitable for all parties involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal business practices so as to not distort the implementation of operational policy of the company."

"Dalam industri minyak analisis real option telah lama digunakan untuk menganalisis nilai dari ladang minyak. Investasi yang signifikan sangat dibutuhkan untuk operasi pengeboran, dan biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mulai berproduksi minyak. Mendapatkan kesempatan untuk mengelola ladang minyak memberikan perusahaan suatu hak, bukan kewajiban, untuk mengebor minyak, sehingga dengan demikian munculah suatu opsi yang disebut call option. Tapi seperti opsi lainnya, hak untuk mengebor memiliki nilai dan nilai tersebut perlu ditentukan. Real option adalah metode umum yang digunakan untuk mendapatkan penilaian dalam industri minyak. Harga minyak yang mudah berubah sangat bergantung pada permintaan pasar serta keseimbangan permintaan-pasokan di pasar minyak. Namun dewasa ini, isu-isu politik dan teknologi juga mempengaruhi harga minyak. Oleh karena itu, perusahaan yang memperoleh sewa untuk ladang minyak mungkin ingin menunggu sampai ketidakpastian pada harga minyak menjadi jelas untuk membuat keputusan untuk berinvestasi. Tesis ini menunjukkan bagaimana analisis real option dapat digunakan untuk melengkapi analisis keputusan untuk memaksimalkan pengembalian dari proyek dan meminimalkan kerugian yang mungkin. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis real option memberikan nilai tambah terhadap valuasi sebuah proyek.

---

In the oil industry, real option analysis has long been used to value oil field. Sigificant investments are required for the drilling operations, and it usually takes years before the production of oil begins. getting a lease for an oil field provides a company the right, but not an obligation to drill, and then creating call option. But just like any other option, the right to drill has value and needs to be determined. Real option analysis is a common tool for valuation oil Project.

Oil prices are volatile and depend on market demand as well as the demand-supply equilibrium in the oil market. But now, political issues and technology also impact oil price. Therefore, a company that acquires the lease for an oil field may want to wait until the uncertainty on the oil prices clear befor making the decision to accept the investment.

This thesis shows how real options analysis can be used to complement decision analysis in order to maximize the returns of the project and minimize possible losses. The result show that the real options approach adds significant value to project valuations."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penetapan klasifikasi barang drilling equipment yang diimpor oleh perusahaan jasa penunjang migas Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment dalam rangka impor perusahaan jasa penunjang migas Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment yang diimpor oleh Perusahaan Jasa Penunjang Migas sebagai importir diantaranya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari Pejabat Bea dan Cukai mengenai barang barang drilling

---

This study adresses about the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company The issue of this study is how the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company This research is a qualitative research with descriptive approach The results of this study explains the reason of the emergence of differences in classification determination of drilling equipment imported by Oil and Gas Support Services Company as the importer can be caused from the lack of Officers rsquo of Customs and Excise understanding on drilling goods "

"Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan Direksi PT Pertamina untuk membeli blok migas Basker Manta Gummy di Australia yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengadili Direksi PT Pertamina adalah kerugian negara akibat blok migas Basker Manta Gummy Australia berhenti beroperasi karena dinilai sudah tidak ekonomis lagi. Namun pada tingkat kasasi, keputusan Direksi PT Pertamina dinilai merupakan implementasi dari doktrin business judgment rule sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Direksi PT Pertamina dari tuntutan hukum. Ada tiga pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Pertama, doktrin business judgment rule dan penerapanannya dalam hukum perseroan di Indonesia. Kedua, implementasi doktrin business judgment rule pada perkara nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Ketiga, analisis ketepatan pertimbangan dan putusan majelis hakim mengenai kasus investasi PT Pertamina pada Blok Basker Manta Gummy Australia pada peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi serta pertanggungjawaban hukum Direksi PT Pertamina. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Direksi PT Pertamina melanggar doktrin business judgment rule namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terbukti adanya mens rea. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Direksi PT Pertamina adalah secara perdata karena tidak berlakunya acquit et de charge dan terpenuhinya perbuatan melawan hukum secara perdata. Sarannya adalah pembentukan produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai doktrin business judgment rule dan acquit et de charge supaya kepastian hukum dapat tercipta bagi dunia bisnis dan penegakan hukum.

---

This thesis background is PT Pertamina Directors have made decision to invest in oil and gas block called Basker Manta Gummy in Australia which based on Central Jakarta Disctrict Court and DKI Jakarta High Court’s sentence, the Director was stated guilty on committing corruption. The consideration is Director’s decision causes state losses since Basker Manta Gummy Block has stopped its operation as it is no longer economical. However Casation has released the Directors from any lawsuits due to the investment is part of business judgment rule doctrine implementation.

There are tree points discussed in this thesis. First, business judgment rule doctrine and its implementation in Indonesia’s company law. Second, business judgment rule doctrine implementation in case number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Third, analysis of the accuracy of the jugdes’ considerations and decisions on three levels court and the Directors’ liability. Research method used in this thesis is normative research using three approaches as follows doctrinal, regulation and case.

The conclusion is PT Pertamina Directors have violated business judgment rule doctrine however they can not be condemned guilty in criminal law area because bad faith is not proven in this judicial process. PT Pertamina Directors are considered to responsible in civil law scope because the Director's action is not protected by acquit et de charge and has fulfilled the unlawfull action in civil law persperctive.

The recommendation is adressed to legislative to issue regulation specifically regulates business judgment rule doctrine therefore legal certainty for business world and law enforcement will put into effect."

"Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi pengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakan tersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untuk menjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

Under current policy, participating interest transfer is subject to final income tax at the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). This research is aimed to provide comprehensive overview regarding policy implementation process of income tax on transaction of participating interest transfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research is conducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of this study indicate that, the income tax policy on transaction of participating interest transfers has not been implemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the tax revenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractors to carry out their investment, especially in exploration phase."