Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah bank umum di Indonesia yang terbilang cukup banyak dipandang tidak efektif dan tidak efisien bagi sistem keuangan nasional sehingga masih perlu disederhanakan. Ketentuan permodalan yang tidak mendorong bank untuk meningkatkan modal dan daya saing membuat bank beroperasi jauh dari skala kontributif. Dengan demikian diperlukan upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan melalui konsolidasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan konsolidasi bank umum di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan bagaimana akibat hukum bagi Bank yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum meningkatkan ketentuan mengenai modal inti minimum bagi bank umum dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi minimal Rp3 triliun dengan dilakukan melalui beberapa tahapan. Bagi bank yang tidak melaksanakan ketentuan pada peraturan ini maka akan mendapatkan sanksi administratif dari OJK seperti teguran tertulis, pencabutan izin usaha, self-liquidation, atau penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada OJK adalah agar memberikan sanksi yang lebih efektif berupa pencabutan izin usaha apabila berdasarkan penilaian OJK, bank tidak melakukan upaya penyehatan bank yang membuat bank dalam keadaan bank semakin menurun dan kepada bank umum untuk terus menjaga kesehatan bank dengan cara memperkuat modal melalui skema konsolidasi, membentuk kelompok usaha bank, ataupun melakukan aksi korporasi lainnya.

---

The number of commercial banks in Indonesia which is quite large is considered ineffective and inefficient for the national financial system that it still needs to be simplified. Capital provisions that do not encourage banks to increase their capital and competitiveness make banks operate far from a contributory scale. Thus, efforts are needed to strengthen the structure, resilience, and competitiveness of banks through consolidation. This juridical-normative research will discuss how to regulate the consolidation of commercial banks in Indonesia after the enactment of the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks in the context of the Covid-19 pandemic and what are the legal consequences for Banks that do not implement the provisions of the OJK Regulation concerning Commercial Bank Consolidation. The conclusion of this research shows that the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks increases the provisions regarding the minimum core capital for commercial banks and bank branch offices domiciled abroad to a minimum of IDR 3 billion by going through several stages. For banks that do not implement the provisions of this regulation, they will receive administrative sanctions from the OJK, such as legal notice, revocation of business licenses, self-liquidation, or reassessment of the main party. The recommendation that can be given to OJK is to provide more effective sanction, for instance revocation of business license if OJK assessment shows the banks do not conduct restructuring which weaken the bank condition. For the commercial banks must maintain bank health by strengthening the capital through consolidation scheme, establishment of a bank business group, or perform other corporate actions."

"Jumlah bank umum di Indonesia yang terbilang cukup banyak dipandang tidak efektif dan tidak efisien bagi sistem keuangan nasional sehingga masih perlu disederhanakan. Ketentuan permodalan yang tidak mendorong bank untuk meningkatkan modal dan daya saing membuat bank beroperasi jauh dari skala kontributif. Dengan demikian diperlukan upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan melalui konsolidasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan konsolidasi bank umum di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan bagaimana akibat hukum bagi Bank yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum meningkatkan ketentuan mengenai modal inti minimum bagi bank umum dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi minimal Rp3 triliun dengan dilakukan melalui beberapa tahapan. Bagi bank yang tidak melaksanakan ketentuan pada peraturan ini maka akan mendapatkan sanksi administratif dari OJK seperti teguran tertulis, pencabutan izin usaha, self-liquidation, atau penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada OJK adalah agar memberikan sanksi yang lebih efektif berupa pencabutan izin usaha apabila berdasarkan penilaian OJK, bank tidak melakukan upaya penyehatan bank yang membuat bank dalam keadaan bank semakin menurun dan kepada bank umum untuk terus menjaga kesehatan bank dengan cara memperkuat modal melalui skema konsolidasi, membentuk kelompok usaha bank, ataupun melakukan aksi korporasi lainnya.

---

The number of commercial banks in Indonesia which is quite large is considered ineffective and inefficient for the national financial system that it still needs to be simplified. Capital provisions that do not encourage banks to increase their capital and competitiveness make banks operate far from a contributory scale. Thus, efforts are needed to strengthen the structure, resilience, and competitiveness of banks through consolidation. This juridical-normative research will discuss how to regulate the consolidation of commercial banks in Indonesia after the enactment of the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks in the context of the Covid-19 pandemic and what are the legal consequences for Banks that do not implement the provisions of the OJK Regulation concerning Commercial Bank Consolidation. The conclusion of this research shows that the OJK Regulation concerning the Consolidation of Commercial Banks increases the provisions regarding the minimum core capital for commercial banks and bank branch offices domiciled abroad to a minimum of IDR 3 billion by going through several stages. For banks that do not implement the provisions of this regulation, they will receive administrative sanctions from the OJK, such as legal notice, revocation of business licenses, self-liquidation, or reassessment of the main party. The recommendation that can be given to OJK is to provide more effective sanction, for instance revocation of business license if OJK assessment shows the banks do not conduct restructuring which weaken the bank condition. For the commercial banks must maintain bank health by strengthening the capital through consolidation scheme, establishment of a bank business group, or perform other corporate actions. "

"Dalam penelitian tesis ini menganalisis kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, dan perpanjangan pinjaman. Meski membantu sejumlah debitur, kebijakan ini menemui hambatan dan profitabilitas bank dan risiko wanprestasi, sehingga Bank harus hati-hati dalam memberikan restrukturisasi terutama untuk UMKM. Dalam pemberiannya Bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur membayar kembali kredit setelah pemulihan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang yaitu UMKM harus beradaptasi dengan perubahan, beralih ke model online, dan memperkuat keberadaannya di platform digital. Pemerintah membantu UMKM dengan memberikan program restrukturisasi kredit untuk membantu mereka melewati dampak ekonomi pandemi. Program ini berhasil mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM di Kota Tangerang.

---

In this thesis research, we analyze banking policies in implementing credit restructuring for debtor affected by the Covid-19 pandemic and the efforts made by MSMEs as a result of the Covid-19 outbreak in Tangerang City. The research method used is doctrinal research, in order to provide a systematic explanation related to the rule of law.. This research is analytical descriptive in nature using secondary data sourced from legal literatur material, then analyzed qualitatively. The research results showed that banking policy in implementing credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic was to provide payment delays, interest rate reductions, and loan extensions. Although it helps a number of debtors, this policy encounters obstacles to bank profitability and default risk, so banks must be careful ini providing restructuring, especially for MSMEs. In granting it, the Bank must consider the debtor’s ability to repay credit after economi cecovery. The efforts made by MSMEs due to the Covid-19 outbreak in Tangerang City, MSMEs must adapt to changes, switch to online business models, and strengthen their presence on digital platforms. The government is helping MSMEs by providing credit restructuring programs to help them get through the economic impact of the pandemic. This program has succeeded in accelerating economic recovery, specifically in the MSME sector in Tangerang City."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” sebagai bentuk relaksasi akibat dampak penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), yang dikaitkan dengan teori-teori hukum perjanjian, khususnya perjanjian kredit pada perbankan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang melandasi keberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai dokumen dalam rangka menelaah norma hukum tertulis terkait, serta didukung oleh sumber tambahan berupa hasil wawancara dengan informan terkait. Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” dalam hal ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang hukum perdata. Implementasi kebijakan restrukturisasi yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” merupakan respons atas kondisi penyebaran COVID-19 sebagai keadaan memaksa, memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh KUHPerdata, dan merupakan bentuk perjanjian elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya untuk mengurangi kontak fisik di kantor bank dan mencegah penyebaran COVID-19.

---

This thesis discusses a credit restructuring policy imposed by Conventional Commercial Bank "X" as a form of relaxation due to the impact of the spread of Coronavirus Disease (“COVID-19”), related to legal theories on contract law, specifically credit agreements on banks, as well as Indonesian regulations that lead to the enactment of the credit restructuring policy. The research method used on this thesis is juridical normative, by analyzing various documents in order to further explain related legal norms, supported with additional sources obtained through interviews with related informants. Credit restructuring policy imposed by Conventional Commercial Bank "X" in this case can be viewed from various private law perspectives. The implementation of the credit restructuring policy imposed by the Conventional Commercial Bank "X" is a response to the spread of COVID-19 as a force majeure, comply to the legal requirements of an agreement as regulated with Indonesian Civil Code, and is a form of electronic agreement by utilizing information technology to reduce physical contacts at bank offices as well as to prevent the more spread of COVID-19."

"Sektor perbankan di Indonesia mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membentuk perekonomian negara. Indonesia memiliki ratusan bank yang beroperasi di dalamnya dan oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah bank terbanyak. Sayangnya, fenomena tersebut belum optimal bagi sektor perbankan tanah air karena banyak bank yang terlalu lemah untuk bersaing di dalam negeri, apalagi secara global. Oleh karena itu, peningkatan modal inti minimum dilakukan agar bank lebih kuat dan mampu bersaing. Oleh karena itu, diciptakanlah skema yang disebut Konsolidasi Bank Umum (Konsolidasi Bank Umum). Skema ini bertujuan untuk memastikan bank dapat melakukan merger agar lebih mampu memenuhi modal inti minimum tersebut. Seperti skema lainnya, skema ini bukannya tanpa kekurangan. Konsolidasi Bank Umum mempengaruhi nasabah bank dan bank itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menganalisis dampak hukum Konsolidasi Bank Umum terhadap nasabah dan bank itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menyiapkan dua pertanyaan penelitian untuk penelitian ini: bagaimana undang-undang mengatur perlindungan nasabah di Konsolidasi Bank Umum, dan bagaimana implikasi hukumnya jika bank tidak menyelesaikan proses Konsolidasi Bank Umum? Penelitian doktrinal ini menggunakan tipologi penelitian eksploratif dan berbagai data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Konsolidasi Bank Umum membantu bank menjadi lebih kuat, peraturan skema saja tidak cukup. Misalnya, Bank hanya diwajibkan untuk mengumumkan skemanya melalui surat kabar dan website bank, yang mungkin menyebabkan kurangnya kesadaran nasabahnya, terutama yang berasal dari generasi baru. Selain itu, karena masih pasifnya ketentuan mengenai jangka waktu proses, terdapat ketidakpastian bila bank mengabaikan prosedur skema ini. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) direkomendasikan untuk mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank mengumumkan tindakannya melalui media sosial yang banyak digunakan masyarakat. Kedua, direkomendasikan agar mereka memperkenalkan peraturan yang memberikan batasan waktu tetap mengenai berapa lama prosedur skema tersebut dapat dilakukan untuk menciptakan lebih banyak kepastian hukum.

---

The banking sector in Indonesia has been very significant in shaping the nation’s economy. Indonesia has hundreds operating within and, therefore, has become one country with the most banks. Unfortunately, such a phenomenon is not optimum for the nation’s banking sector because many banks are too weak to compete domestically, let alone globally. Hence, an increase in minimum core capital was introduced to make banks more robust and able to compete. Therefore, a scheme called Commercial Bank Consolidation (Konsolidasi Bank Umum) was created. This scheme aims to ensure that banks can be merged to make them more able to meet such minimum core capital. Like any other scheme, this scheme is not without flaws. Commercial Bank Consolidation affects the bank’s customers and the bank itself. In this research, the author seeks to analyze the legal effect of Commercial Bank Consolidation on customers and the bank itself. Therefore, the author prepared two research questions for this research: how does the law regulate customer protection in Konsolidasi Bank Umum, and how is the legal implication if banks do not finish their Konsolidasi Bank Umum process? This doctrinal research uses an explorative typology of research and various secondary data. Data collected in this research is analyzed by using qualitative methods. The research found that even though Commercial Bank Consolidation helps banks to be more robust, scheme regulations are insufficient. For example, Banks are only obliged to announce their scheme through newspapers and bank websites, which might cause a lack of awareness among their customer, especially those coming from newer generations. Aside from that, because of the passivity of the regulation in regard to the time frame of the process, there is uncertainty when a bank omits the procedures of this scheme. Firstly, it is recommended that the Financial Service Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) introduce a regulation that obliges banks to announce their action through social media that people widely use. Secondly, it is recommended that they introduce regulation that creates a fixed time limit on how long the procedure of such a scheme can take to create more legal certainty."

"Pada saat pandemi COVID-19 muncul, sebagian besar aktivitas perpustakaan beralih secara online. Sebagai perpustakaan bank sentral Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perpustakaan beradaptasi dengan kondisi pandemi dan tantangan apa yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti gambar dan presentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Perpustakaan Bank Indonesia mengkonversi semua aktivitas perpustakaan menjadi online dan tetap menjalankan aktivitas fisik yang tidak bisa dijalankan secara online. Perpustakaan juga memaksimalkan penggunaan media sosial untuk mempromosikan layanan online yang dimilikinya. Tantangan yang dihadapi oleh Perpustakaan Bank Indonesia adalah perubahan kompetensi pustakawan, pergantian pustakawan dengan posisi penting, dan pengembangan media sosial.

---

At the time of the COVID-19 pandemic, most library activities shifted online. As the library of Indonesia's central bank, the Bank Indonesia Library must be able to adapt to the conditions of the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze how libraries adapt to pandemic conditions and what challenges they face. This research uses a qualitative approach with a case study method. The method of data collection in this study was conducted by interview. This study also uses secondary data such as pictures and presentations. The result of this study is that the Bank Indonesia Library converts all library activities into online and continues to carry out physical activities that cannot be run online. The library also maximizes the use of social media to promote its online services. The challenges faced by Bank Indonesia Libraries are changes in the competence of librarians, changes in librarians who have important positions, and the development of social media."

"Bank Umum Syariah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah dengan total aset pada tahun 2020 sebesar 397,07 trilliun yang menggambarkan perkembangan kinerja Bank Umum Syariah dalam menghadapi pandemic COVID-19 terlihat baik. Namun, tidak bisa dipungkiri perbankan syariah pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 ini dimana terjadi nya penurunan penyaluran dan pengembalian pembiayaan dan Bank Umum Konvensional pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 dilihat dari terjadi Penelitian ini membahas pengaruh COVID-19, Inflasi, dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas Bank Umum (studi kasus : Bank Umum Syariah di Indonesia dan Bank Umum Konvensional di Indonesia) dengan rentang waktu tahun 2016-2021 melalui data panel. Pada penelitian ini Random Effect Model yang digunakan untuk melihat hasil estimasi. Hasil estimasi penelitian ini menunjukan bahwa pandemic COVID-19 berdampak negatif terhadap kinerja bank yang diukur melalui ROA, ROE, dan NIM baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ROA,ROE,NIM yang menurun ketika tahun 2020-2021. Kemudian, inflasi berpengaruh signifkan negatif terhadap Bank Umum Syariah yang diukur melalui ROE, namun tidak terdampak apabila diukur ROA dan NIM serta dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional yang tidak terdampak oleh inflasi baik diukur ROA,ROE,dan NIM.

---

Islamic Commercial Banks are the largest contributor to supporting Islamic finance with total assets in 2020 amounting to 397.07 trillion which illustrates the development of Islamic Commercial Bank performance in dealing with the COVID-19 Pandemic looks good. However, it cannot be denied that Islamic banking has also been affected due to the COVID-19 Pandemic where there has been a decrease in distribution and return of financing and Conventional Commercial Banks have also been affected due to the COVID-19 pandemic as seen from the occurrence This study discusses the effect of COVID-19, Inflation, and Profit-Sharing Financing on Commercial Bank profitability (case study: Islamic Commercial Banks in Indonesia and Conventional Commercial Banks in Indonesia) with a time span of 2016-2021 through panel data. In this study, the Random Effect Model was used to see the estimation results. The estimation results of this study indicate that the COVID-19 pandemic has a negative impact on bank performance as measured by ROA, ROE, and NIM for both Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks as evidenced by the growth of ROA, ROE, NIM which decreases in 2020-2021. then, inflation has a negative significant effect on Islamic Commercial Banks as measured by ROE, but is not affected when measured by ROA and NIM and compared to Conventional Commercial Banks which are not affected by inflation as measured by ROA, ROE, and NIM."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, dan yang paling marak adalah melalui merger dan akuisisi (M&A), yaitu dalam kondisi perbankan di Indonesia, diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Dengan ini, kegiatan M&A di industri Perbankan Indonesia makin marak, sehingga tidak dapat lepas dari peran auditor selaku praktisi yang memiliki kompetensi dalam melakukan financial due diligence (FDD) atau uji tuntas keuangan untuk menyoroti aspek-aspek kritis yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung dengan kondisi pandemi sehingga mampu mengurangi risiko kegagalan M&A melalui konfirmasi kebenaran data. Tujuan penelitian berfokus pada evaluasi proses FDD untuk mendukung M&A agar tidak terjadi kerugian dan berhasil menciptakan penambahan nilai bagi pemegang sahamnya. Untuk memahami praktik tersebut, penelitian metode campuran konkuren diterapkan pada kasus akuisisi PT Bank Mayora (Mayora) oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) melalui wawancara dan dokumentasi. Evaluasi penelitian ini tidak hanya dalam lingkup M&A seperti penelitian sebelumnya, namun mengusung proses FDD M&A industri perbankan terhadap berlakunya POJK tersebut di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menemukan beberapa aspek baru yang menjadi sudut pandang tambahan yang lebih luas bagi auditor dalam melakukan FDD, juga termasuk perkembangan proses dan prosedur FDD ke arah yang lebih berbasis teknologi.

---

The COVID-19 pandemic took enormous effect on company's ability to survive, and the most popular way to survive is through mergers and acquisitions (M&A), which in Indonesia, is triggered by the stipulation of Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 on Commercial Bank Consolidation. Thus, M&A activities in Indonesian Banking industry were increased, in relation to the role of engaged auditors as practitioners who have competency in conducting financial due diligence (FDD) through critical aspects that are directly and not directly affected with pandemic conditions. This research focused on FDD process evaluation to support the aims on reducing failure of M&A by confirming the veracity of data, so it could prevent loss and create value for shareholders. To understand the practice, concurrent mixed method research was applied to the acquisition case of PT Bank Mayora (Mayora) by PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) through interviews and documentation. The evaluation of this research is not only within the scope of M&A in previous research but carries the banking industry's FDD for M&A process to comply on POJK during the COVID-19 pandemic. The study finds some new aspects to contribute wider points of view for auditors in conducting FDD, including technology based FDD development of process and procedures."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada implementasi prinsip Customer Due Diligence (CDD) di Indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan pencucian uang. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami pentingnya implementasi prinsip Customer Due Diligence pada operasional perbankan secara tepat dan maksimal untuk mencegah aktivitas pencucian uang yang disertai dengan sistem regulasi dan supervisi yang efektif pula. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional serta data sekunder seperti pendapat para ahli, referensi terkait dan wawancara. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa kejahatan pencucian uang sudah menjadi musuh dan ketakutan bagi seluruh bangsa di dunia bahkan berbagai kesepakatan internasional terkait upaya memerangi pencucian uang berkembang semakin dinamis mengikuti perkembangan zaman, kejahatan dan juga sistem hukum yang semakin maju di seluruh dunia. Oleh karena itu, semua bangsa, termasuk Indonesia, harus sepakat bahwa pencucian uang adalah suatu kejahatan yang harus diperangi bersama-sama melalui berbagai upaya baik dalam bentuk regulasi, pengawasan, hukuman dan penghargaan sehingga Indonesia juga dianggap sebagai Negara yang koperatif dan berkomitmen untuk ikut mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU sebenarnya sudah cukup representatif bahkan memuat juga tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang juga memiliki wewenang terhadap operasional perbankan secara terbatas terkait pelaporan dan pengawasan terhadap penerapan prinsip Customer Due Diligence dan transaksi mencurigakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI Tahun 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislator untuk melakukan pembaharuan terhadap UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodir semangat pencegahan TPPU dalam kegiatan operasionalnya serta memberikan penegasan dan kepastian hukum terhadap tugas, wewenang dan koordinasi antara Bank dengan Bank Indonesia serta PPATK khususnya terkait penerapan prinsip CDD. Selain itu penulis juga menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi terkait dengan permasalahan tersebut.

---

This thesis using juridical normative analyse method and library researches which focuses on the implementation of the principle of Customer Due Diligence (CDD) in Indonesia as the prevention of money laundering. The objective of this thesis is to understand the importance of implementing the principle of Customer Due Diligence on the right bank operations and the maximum to prevent money laundering activity is accompanied by a system of effective regulation and supervision as well.

This research is qualitative by using method of juridical normative literature through the study of the various sources of primary law covers a wide range of legislation and international conventions as well as secondary data such as opinions of experts, related references and interviews.

The study authors found that money laundering has become the enemy and fear for the whole nation in the world and even the various international agreements related to combating money laundering is growing increasingly dynamic with the times, crime and legal systems are also more advanced in the world. Therefore, all nations, including Indonesia, have agreed that money laundering is a crime that must be fought together through various efforts in the form of regulation, supervision, punishment and reward so that Indonesia is also regarded as a cooperative state and is committed to help prevent the Money Laundering (AML). Law No. 8 of 2010 on the prevention and eradication of AML is already quite representative even includes also the tasks, responsibilities and authority PPATK as Financial Intelligence Unit (FIU), which also has the authority of a limited banking operations related to reporting and monitoring the implementation of the principles of Customer Due Diligence and suspicious transactions as formed in Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI Tahun 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

However, it is still not adequate because if the government realized that the banks are very vulnerable to be exploited by moneylaundering activity, especially at the placement stage of the author recommends to the Government and Parliament as a legislator for reform of the Act No.7 of 1992 to accommodate prevention of Money Laundering in the spirit of its operations and provide legal certainty to the affirmation and duties, authority and coordination between Bank Indonesia and Bank with PPATK, especially related to the application of the principle of CDD. Moreover, the authors also present several suggestions and recommendations related to the problem."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor spesifik-bank terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel data dengan model estimasi fixed effect model atau ordinary least square (OLS). Faktor spesifik-bank yang digunakan dalam penelitian adalah diversifikasi pendapatan, kualitas aset, kapitalisasi, dan efisiensi operasional. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor spesifik-bank secara signifikan mempengaruhi kinerja sektor perbankan. Diversifikasi pendapatan, kapitalisasi, kualitas aset, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bank konvensional. Di sisi lain, kualitas aset berpengaruh negatif dan efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Diversifikasi pendapatan hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, namun tidak signifikan mempengaruhi ROA. Sementara, kapitalisasi tidak signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah.

---

This study aims to examine the influence of bank-specific factors on the performance of conventional banks and Islamic banks in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The research method used is panel data regression with a fixed effect model or ordinary least square (OLS) estimation model. The bank-specific factors used in the study are income diversification, asset quality, capitalization, and operational efficiency. The results of the study found that bank-specific factors significantly affect the performance of the banking sector. Income diversification, capitalization, asset quality, and operational efficiency have a negative and significant effect on conventional banks. On the other hand, asset quality has a negative effect and operational efficiency has a positive effect on the performance of Islamic banks. Income diversification only has a positive and significant effect on ROE, but does not significantly affect ROA. Meanwhile, capitalization does not significantly affect the performance of Islamic banks."