Ditemukan 46138 dokumen yang sesuai dengan query
Pardede, Maria Fernanda
"Dalam mewujudkan pembangunan nasional suatu negara tidak terlepas dari peran perekonomian karena dengan bertumbuhnya perekonomian negara, maka bertumbuh juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seturut dengan visi Pembangunan Nasional 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dimana sifat gotong-royong ini tidak terlepaskan dari cerminan masyarakat desa, atas hal ini dapat dipahami bahwa desa tidak lagi sebagai objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan. Desa diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha yang mampu menggerakan perekonomian desa sehingga memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan desa, kemampuan desa dalam melaksanakan pemerintahan, dan upaya-upaya dalam menggerakan perekonomian desa. Hasil penelitian menunjukan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bentuk penyelenggaraan perekonomian desa yang berbasis kelembagaan desa ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana dengan pengelolaan yang baik terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memajukan ekonomi di desa.
In realizing the national development of a country, it is inseparable from the role of the economy because when a country's economy grows, so does the level of welfare of its people. The 2020-2024 National Development vision is "Realizing Indonesia That is Sovereign, Self-Reliant, and Characterful Based on Mutual Cooperation." It can be concluded that cooperation is a character of a village community. Therefore, villages are no longer an object of development but are a development subject. Villages are expected to carry on a business that can drive the rural economy to provide equitable prosperity for all the people in the village. This research was conducted using a normative juridical method which analyzed the laws and regulations governing villages, the ability of villages to carry out administration, and efforts to drive the rural economy. The research shows that Law no. 6 of 2014 concerning villages states that village economic administration based on village institutions is Village-Owned Enterprises. The proper management of Village-Owned Enterprises can promote the rural economy. "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Trinanda Ultari
"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.
The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irim Tiara Puri
"Salah satu potensi dampak positif dari penerapan Dana Desa di Indonesia adalah menciptakan kelembagaan ekonomi lokal yang diharapakan mampu mengembangkan kompetisi antar desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kompetisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap tahunnya sejak menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris apakah BUMDes yang disebut sebagai salah satu program penggerak perekonomian desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat perbedaan peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan data BUMDes dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018, serta Alokasi Dana Desa sebagai proksi untuk kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika Propensity Score Matching dan Difference in Difference dengan model fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes memiliki dampak lebih besar daripada desa yang tidak memiliki BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
One of the potential positive impacts of implementing the Village Fund in Indonesia is creating local economic institutions that are expected to be able to develop competition between villages in an effort to improve the welfare of their communities. The competition is reflected in the increasing number of Village-Owned Enterprises (BUMDes) every year since becoming one of the government's priority programs in village development. This study aims to find empirical evidence whether BUMDes, which is referred to as one of the village economic drive programs, can affect the welfare of rural communities by looking at differences in the improvement of the village economy. This study uses BUMDes and Village Potential data (Podes) in 2014 and 2018, and the Village Fund Allocation as a proxy for economic activities at the village level using the econometric model approach of Propensity Score Matching and Difference in Difference with the fixed effect model. The results show that villages that have BUMDes have a greater impact than villages that do not have BUMDes in improving the economy of village communities."
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T54774
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Ridwan
"Setiap tahun, Desa mendapatkan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pembentukan dan pemupukan modal Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa secara berkala. Setiap Desa dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Terkait penyertaan modal kepada BUMDes menggunaan Dana Desa, Kepala Desa juga memberikan laporan realisasi di setiap semester dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota di akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa.
Every year, a Village get Village Funds transfer from the central government. Village fund can be used to form and capitalized a Village Owned Enterprises BUMDes. This research aims to understand the accountability of BUMDes to the use of Village Fund. Research method used in this study is normative juridical and look for secondary data by library research and interview. The results of this study show that the accountability of BUMDes to the use of Village Fund is by submit a finance report to the village head periodically. Every village can make its own regulation. Regarding the equity capitalization to BUMDes by using Village Fund, the village head also submit a realization report each semester and submit a Village Fund implementation report to the regent mayor each fiscal year end. Then, those report is created in a village regulation and announced to the village community."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Nalar Al Khair
"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.
Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alita Ramadhanti
"Penelitian ini menjelaskan mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tergabung dalam tim 21 pada perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bejiharjo. Dalam menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi, penelitian kualitatif ini menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash untuk dapat melihat proses lahirnya BUMDes di Desa Bejiharjo. Penelitian ini juga akan menggunakan kerangka metode analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn untuk melihat proses pembentukan suatu kebijakan secara umum. Pembentukan BUMDes ini berangkat pada permasalahan pengelolaan potensi desa yang kurang baik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kolaborasi yang terjadi membentuk adanya interaksi antar aktor yang terlibat. Pada interaksi yang terjadi ini ditemukan juga bahwa pemerintah Desa Bejiharjo merupakan pihak yang memiliki kekuasaan paling besar atau dapat dikatakan berada pada hierarki paling tinggi. Proses kolaborasi ini diawali dengan melakukan pemilahan mengenai hal apa saja yang akan diselesaikan. Proses tersebut kemudian berlanjut dengan melakukan berbagai strategi, seperti negosiasi, mobilisasi, dan kerja sama. Strategi-strategi tersebut pada akhirnya menciptakan adanya pola interaksi yang berbeda-beda antar satu aktor dengan aktor lainnya. Perbedaan pandangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang tiap aktor tersebut kemudian dapat dilebur dengan kekuatan pemerintah Desa Bejiharjo sebagai pihak yang sentral sebelum akhirnya kebijakan BUMDes di Desa Bejiharjo resmi ditetapkan. Penetapan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes merupakan tahapan akhir pada rangkaian proses kolaborasi yang dilakukan oleh tim 21. Peraturan tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi BUMDes untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemerataan terhadap berbagai potensi desa yang ada di Desa Bejiharjo.
This thesis explains the collaborative process conducted by actors who are members of team 21 in the formulation of policies for establish village-owned enterprises (BUMDes) in Bejiharjo village. In explaining the collaborative process, this qualitative research applies the collaborative governance theory stated by Ansell and Gash to be able to see the process of the formation of BUMDes in Bejiharjo Village. This research will also use the framework of the public policy analysis method proposed by William Dunn to see the process of forming a policy in general. The establishment of BUMDes based on the problem of managing village potentials that are not good. In this study, it was found that the collaboration created an interaction between the actors involved. In this interaction, it was also found that the village government of Bejiharjo was the group that had the most power or could be said to be in the highest hierarchy. The collaborative process begins with sorting out what will be resolved. The process then continues with various strategies, such as negotiation, mobilization, and cooperation. These strategies create different patterns of interaction between one actor and another. In the end, differences of opinion caused by the diverse backgrounds of each actor can be merged with the power of Bejiharjo Village government as the ruling group before finally the BUMDes policy in Bejiharjo Village is officially established. Determination of Bejiharjo Village Regulation Number 6 of 2016 about the establishment of BUMDes is the final stage in the collaboration process carried out by team 21. The regulation is the basis for BUMDes to be able to manage and distribute the various potential in Bejiharjo Village."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Sumodiningrat
Yogyakarta: Media Pressindo, 2016
307.725 98 GUN m
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Ezra Zefanya Bezaliel
"Penelitian ini berfokus pada keberhasilan pengelolaan BUMDes Sukamanah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Sukamanah sehingga BUMDes Sukamanah dijadikan sebagai sebuah best practice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sukamanah di Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes Sukamanah yaitu faktor kewirausahaan meliputi pengelolaan sumber daya yang dimiliki BUMDes Sukamanah dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dimiliki BUMDes Sukamanah. Faktor kedua yaitu kepemimpinan Ketua BUMDes Sukamanah serta peran dari beberapa pihak yang terlibat dan yang terakhir yaitu faktor keunggulan bersaing dengan BUMDes Sukamanah.
This research focused on the achievement of Village-Owned Enterprises in Sukamanah in order to improve its villagers welfare, hence Village-Owned Enterprises becomes the best practice to see how Village-Owned Enterprises in Sukamanah can run its business activities. This study aims to analyze the success factors of Sukamanah Village Owned Enterprises in Sukamanah Village, Megamendung District, Bogor Regency, West Java Province management. This research uses qualitative approach with in-depth interview and literature studies as data collection technique. The results of this study indicate that the success of Village-Owned Enterprises in Sukamanah is due to three (3) main factors; entrepreneurship including the management of Village-Owned Enterprises in Sukamanah resources which can be seen through its strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the enterprises. The second factor is the leadership of the Village-Owned Enterprises in Sukamanah and the role of several parties involved, and the last factor is the competitive advantage of Village-Owned Enterprises in Sukamanah."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 202
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Refi Syaputra
"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.
This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
H. Utang Rosidin
Bandung: Pustaka Setia , 2019
307.725 98 UTA p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
