Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat bagi seseorang sebelum meninggal hendaknya memperhatikan ketentuan pembuatan akta wasiat berdasarkan sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi pemohon sesuai agamanya. Dalam kasus yang diteliti, Notaris dalam membuat akta wasiat bagi pemohon yang beragama Islam tidak memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam, sehingga hakim memutuskan akta yang dibuat cacat hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris oleh pewaris yang beragama Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 161/PDT.G/2019/PTA.JK dalam perspektif hukum kewarisan Islam dan mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum atas akta yang dibuatnya yang menjadi cacat. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris, untuk menganalisis permasalahan pembatalan akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dikaitkan pada norma hukum serta fakta hukum dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Hasil penelitian adalah pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan kepastian dalam putusan, seharusnya Hakim memberikan solusi dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa wasiat tetap dapat dilaksanakan sebesar sepertiga bagian menjadi harta pusaka keluarga yang manfaatnya tetap dapat diterima ahli waris sesuai bagiannya. Terkait objek wasiat masih merupakan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KHI setengah dari harta bersama adalah hak dari pasangan yang hidup lebih lama. Notaris dalam membuat akta wasiat yang cacat hukum, dapat dimintakan pertanggungjawaban sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

---

Notary as a public official who is authorized to make a testament for a person before death should pay attention to the provisions of making a testament based on the legal system of inheritance that applies to the applicant according to his religion. In the studied case, the Notary in making a testament for a Muslim applicant did not pay attention to the provisions of Islamic inheritance law, so the judge decided that the deed was legally defective. The problem in this studied case is about the legal considerations of Judges who canceled a testament made before a Notary by a Muslim heir based on the Decision of the Religious High Court of DKI Jakarta Number 161/PDT.G/2019/PTA.JK in the perspective of Islamic inheritance law and on the responsibility of Notary as a public official on the deed he made which became defective. To answer these problems used normative juridical law research methods with the type of explanatory research, to analyze the problem of cancellation of testament made in the presence of a Notary linked to legal norms and legal facts in the perspective of Islamic inheritance law. The result of the research is that the judge's legal considerations are not in a accordance with the legislation. In order to provide certainty in the decision, the Judge should provide a solution in his consideration based on Article 195 paragraph (2) and 201 of the Compilation of Islamic Law (KHI), that the testament can still be executed as much as one-third of the inherited property into family property whose benefits can still be received by the heirs accordingly to their parts. Regarding to the object of the testament it is still a joint marriage property, then based on Article 26 paragraph (1) KHI half of the joint marriage property is the right of the spouse who lives longer. Notary in making a legally defected testament, can be held accountable for administrative sanctions in the form of temporary termination and civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest."

"

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus selalu bersikap hati-hati, penuh rasa tanggungjawab, serta patuh dan tunduk kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut harus dilakukan karena dalam prakteknya, banyak Notaris yang dijadikan turut tergugat dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Tesis ini membahas mengenai penerapan hukum atas pembatalan wasiat dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Selain itu, dibahas juga mengenai tanggung jawab Notaris pembuat Akta Wasiat yang dibatalkan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan, khususnya mengenai kesalahan Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim pada kasus tersebut sudah tepat. Namun, akan lebih baik jika Hakim memutuskan untuk tidak membatalkan Akta Wasiat tersebut, tetapi memutuskan bahwa wasiat tersebut bisa dilaksanakan sampai dengan maksimal 1/3 (sesuai dengan ketentuan Pasal 201 KHI) dengan mengeluarkan ATF dari daftar penerima wasiat dan salah satu objek wasiat yang masih terikat harta bersama dengan mantan istri Pewasiat diselesaikan terlebih dahulu pembagiannya dari harta peninggalan Pewasiat. Notaris pembuat Akta Wasiat yang dibatalkan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Tanggung jawab secara perdata dikenakan karena Notaris telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KHI terkait dengan wasiat sehingga menyebabkan Akta Wasiat yang dibuatnya tersebut dibatalkan oleh Hakim.

---

In carrying out his position, Notary must be careful, full of responsibility, obedient and comply to UUJN and Notary Code of Ethics. It needs to be done because in practice, there is a lot of Notaries were named as defendants in a case that related to the deed that he made. This thesis discusses about the aplication of the law for cancellation of a testament in the case of Decision of Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Furthermore, also discusses about responsibility of Notary who made the Testament Deed that were cancelled. This research used normative judicial research methods with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation espcecially regarding the Notarys fault in the making of Testament Deed based on the Decision of Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. The conclusion which obtained from this research is the application of the law done by Judge in that case is appropiate. However, it would be better if the Judge are not decided to cancell the testament, but decided that the testament can be held up to a maximum of 1/3 (in accordance with the provisions of Article 201 KHI) by removing ATF from the list of testament and one of the objects of legacies that its still attached wealth along with former wife, must be settled first. Notary who made the testament deed can be held liable administratively and civilly with the reference to the provisions of Article 85 and 84 UUJN. Civil responsibility is imposed because the Notary has violated the provisions stipulated in the KHI, causing the Testament Deed to be revoked by the Judge.

"

"Akta wasiat ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pengaturan tentang wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang yang ingin membuat akta wasiat harus sehat akal budinya pada saat menyampaikan keinginan terakhirnya dihadapan Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 895 KUH Perdata. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pewaris untuk membuat akta wasiat dihadapan notaris agar akta wasiat dapat berlaku secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah dampak akta wasiat yang dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 3124 K/Pdt/2013 bagi para penerima wasiat.Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari Hasil penelitian ini, akibat tidak terpenuhi syarat cakap oleh pewaris pada waktu pembuatan akta wasiat dihadapan Notaris maka akta wasiat tersebut dapat dibatalkan dan dampaknya bagi para ahli waris adalah harta yang dihibah wasiatkan sebagaimana tertuang dalam akta wasiat kembali ke harta peninggalan pewaris.

---

Deed testament is a statement from someone about what was required after he died. The setting of the testament stipulated in the Civil Law Act. Someone who wants to make the deed his mind will be healthy at the time of delivering his final wish before Notary as stated in article 895 of the Civil Code. The main problem in this thesis is how the conditions that must be met for the testator to make a will before a notary deed that deed will legally be able to apply in accordance with applicable law and how the impact of the deed will be canceled by the decision of the Supreme Court Number: 3124 K / Pdt / 2013 for the recipient will.The research method used is the research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. From the results of this study, due to the requirement not met ably by the testator at the time of making a will before a Notary deed then the deed will be canceled and the implications for the heir is a treasure that dihibah wasiatkan as stated in the deed will return to inheritance heir."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta perdamaian dengan mengambil permasalahan tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tesis ini mengangkat permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dimana dalam putusan tersebut terdapat permasalahan mengenai akta perdamaian yang memuat klausul untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian adalah bahwa kedudukan dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris adalah mengikat layaknya akta otentik yang di buat oleh dan/atau di hadapan Notaris pada umumnya, namun perlu diperhatikan peraturan-peraturan terkait hal-hal yang diperjanjikan dalam akta tersebut.

---

This thesis is about the standing of deed of peace which took problems about the standing and the strength of verification of deed of peace which made with the presence of Notary against the legally binding verdict. This thesis took problems in the North Jakarta District Court Verdict Number 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. which case is about a deed of peace made with the presence of Notary and contains clauses about ruled out a legally binding verdict. This thesis was a juridical and normative research which used a secondary data as the main data. As the result of this research will be discovered that the standing of deed of peace agreement which made in the presence of Notary is as binding as other authentic deed made by or in the presence of Notary, but to make that authentic deed Notary must be concerned about other regulation related to things which promised in the deed."

"Salah satu yang dapat menyebabkan dapat dibatalkanya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak yang salah satu alasannya dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang bersumber dari yurisprudensi. Keadaan pikun dalam kasus ini menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang dapat dibatalkan dikemudian hari dengan alasan kesehatan mental dan psikologis. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Dari hasil penelitian ini, meskipun tidak terdapat bukti secara hukum yakni Penetapan Pengadilan yang menyatakan berada di bawah pengampuan, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menujukkan bahwa secara faktual pada saat penandatangan PPJB Nomor 168 Sumarijah Yunus almh memang dalam keadaan pikun dan tidak mampu menentukan sendiri kehendaknya, sekalipun Sumarijah Yunus almh tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan unsur-unsur serta syarat-syarat syarat adanya penyalahgunaan keadaan, keadaan pikun Sumarijah Yunus almh mengarahkan kepada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan yang berintikan ketidakseimbangan posisi tawar menawar negosiasi yang mana posisi Sumarijah Yunus almh lebih lemah dibandingkan dengan posisi Penggugat dikarenakan Penggugaat memanfaatkan keadaan Sumarijah Yunus almh yang sudah sangat tua yakni berusia 81 tahun dan dalam keadaan pikun untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 168 tanggal 24 Juni 2006.

---

One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will that one reason may be caused by the misuse of condition misbruik van omstandigheden derived from jurisprudence. Senility in this case is important so as not to cause legal uncertainty in the agreement making in front of the Notary that can be cancelled in the future by reason of mental and psychological health. The research method used is research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.

From these results, although there is no evidence legally the Court Decision which states are under guardianship, but based on the legal facts in the trial showed that in fact at the signing of the SPA No. 168 Sumarijah Yunus is in a state of senile and incapable determine their own free will, though Sumarijah Yunus not under guardianship. Based on the elements and terms provided that there is misuse of circumstances, senility Sumarijah Yunus almh leads to the misuse of condition because of the psychiatric excellence cored to imbalance of bargaining negotiations which position Sumarijah Yunus weaker than the position of the Plaintiff because Plaintiffs utilizing the condition of Sumarijah Yunus almh that is very old which is 81 year old and in the senility to sign the Deed of Sale and Purchase Binding No. 168 dated June 24, 2006."

"Tesis ini membahas kajian mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu akta autentik di hadapan Notaris berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta pengosongan. Pembuatan akta dihadapan Notaris haruslah dilakukan dengan itikad yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak. Ajaran baru mengenai cacat kehendak yang sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia namun belum diatur dalam hukum positif Indonesia adalah penyalahgunaan keadaan. Keadaan lemah ekonomi salah satu pihak dalam perkara ini menjadi hal yang penting karena mempengaruhi kebebasan berkehendak dalam menyatakan sepakat pada saat pembuatan akta autentik di hadapan Notaris, sehingga menyebabkan terganggunya bergaining position atau posisi seimbang antara para pihak dan adanya cacat kehendak. Penulisan ini membahas mengenai keabsahan akta dan peranan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang didasari oleh adanya penyalahgunaan keadaan.Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, dan tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini, meskipun dalam memutus perkara Hakim tidak menyatakan adanya penyalahgunaan keadaan, namun fakta-fakta hukum di persidangan telah menggambarkan adanya penyalahgunaan keadaan ekonomi oleh tergugat I terhadap para penggugat. Akta pengikatan jual beli dan akta pengosongan tersebut dapat dimintakan pembatalan akibat adanya cacat kehendak. Notaris memiliki peranan pada saat pembuatan akta untuk selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya memegang prinsip kehati-hatian dan tidak berpihak dalam pembuatan akta. Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini tidak hati-hati dalam menilai itikad pembuatan akta juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata berupa ganti kerugian, dan tanggung jawab secara administrasi berupa pemberian teguran lisan maupun tulisan.

---

The making of a deed in the presence of Notary must be done based on good faith in accordance with the laws and regulations. One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will. The New doctrine of defective will that have been adopted in Indonesia Judicial system but not yet regulated in Indonesia's law are the abuse of circumstances. The weak economic condition of one party in this case becomes important because it may gives an affect to the freedom of speech in declaring a will and gives affect to the bergaining position in the making of a deed. This tesis discuss about validity of a deed and the role and the legal liability of Notary in the making of a deed based on abuse of circumstances.The research method used is normative juridical research, and the typology of the research used in this writing is analytical descriptive research. From these result, although in this case the judges did not declare about abuse of circumstances, but the legal facts in the trial have described the abuse of circumstances in economic condition. The deed of sale and purchase binding can be requested to be canceled due to the detective will. Notary has a role in the making of the deed by always do their job based on law and regulation. Against a Notary, in this case who not careful in judging the faith of the deed can also be asked for civil responsibilities in the form of amends, and the administrative responsibilities such as verbal reprimand or written reprimand."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan akta. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana menentukan kondisi penyalahgunaan keadaan dalam suatu pembuatan akta jual beli di hadapan notaris serta bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta jual beli yang di dasari oleh perjanjian hutang piutang di hadapan notaris putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa meskipun di dalam sistem hukum Keperdataan Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai apa kriteria, batasan-batasan, serta klasifikasi suatu perbuatan hukum atau keadaan hukum yang mengandung penyalahgunaan keadaan, namun syarat yang ada pada Pasal 44 ayat (1) NBW dapat dijadikan pedoman untuk menilai suatu unsur penyalahgunaan keadaan. Pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta pada putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN adalah dengan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana terlihat adanya posisi dominan secara ekonomi sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak tidak mencerminkan keseimbangan, keadilan serta kepatutan, melainkan memaksakan kehendak dan menguntungkan sepihak.

---

This study aims to analyze the use of undue influence as one of the reasons for the termination of a deed. The main problem in this paper is how to determine the conditions of undue influence in creating a deed of sale and purchase in the presence of a notary and how the courts prove the elements of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN. The approach used in this paper is of a normative juridical approach. Based on the results of this study, it can be concluded that although the Indonesian civil law system has not clearly regulated the criteria, limits, and classification of a legal act or legal situation that contains undue influence, the requirements in Article 44 paragraph (1) NBW can be used as a guide to assess the element of undue influence. The judge's consideration in proving the element of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN is to look at the facts revealed in the trial which indicates that there is an economically-dominant position so that the agreements made between the parties do not reflect balance, justice and propriety, rather suppression and prejudice.

"

"Dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta kuasa menjual, seharusnya seorang notaris dapat menjamin terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta para pihak diharuskan untuk jujur dalam memberikan keterangan kepada notaris. Namun pada praktiknya, masih ditemukan akta PPJB dan akta kuasa menjual yang menimbulkan sengketa yang dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik objek yang sah seperti yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 567/Pdt.G/2023/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis keabsahan akta PPJB dan akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris tanpa diketahui pemilik objek dan tanggung jawab notaris terhadap akta PPJB dan akta kuasa menjual yang dibuatnya. Bentuk penelitian ini menggunakan doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa keabsahan akta PPJB dan akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris tanpa diketahui pemilik objek tersebut menjadi batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak memenuhi syarat subjektif serta syarat objektif sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Atas hal tersebut, notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara (1) Perdata dan (2) Administratif, yang merupakan akibat dari notaris yang tidak menjalankan kewajiban jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN jo. Pasal 39 UUJN.

---

In making a deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB deed) and a deed of power of attorney to sell, a notary should be able to guarantee that the requirements for the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata) are fulfilled and the parties are required to be honest in providing information to the notary. However, in practice, PPJB deeds and power of attorney deeds for sale are still found which result in burning carried out by the seller without the knowledge and consent of the legitimate owner of the object as found in the decision of the Surabaya District Court Number 567/Pdt.G/2023/PN.Sby. This study was conducted by analyzing the validity of the PPJB deed and the power of attorney to sell deed made before a notary without the knowledge of the owner of the object and the notary's responsibility for the PPJB deed and the power of attorney to sell deed made. The form of this research uses doctrinal with an explanatory research type. Based on the results of the research conducted, it was found that the validity of the PPJB deed and the power of attorney to sell deed made before a notary without the knowledge of the owner of the object is void and invalid and has no binding legal force, because it does not meet the subjective requirements and objective requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. For this matter, the notary can be held responsible in (1) Civil and (2) Administrative terms, which are the consequences of the notary not carrying out his/her official duties in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN in conjunction with Article 39 of the UUJN."

"Dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta kuasa menjual, seharusnya seorang notaris dapat menjamin terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta para pihak diharuskan untuk jujur dalam memberikan keterangan kepada notaris. Namun pada praktiknya, masih ditemukan akta PPJB dan akta kuasa menjual yang menimbulkan sengketa yang dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik objek yang sah seperti yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 567/Pdt.G/2023/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis keabsahan akta PPJB dan akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris tanpa diketahui pemilik objek dan tanggung jawab notaris terhadap akta PPJB dan akta kuasa menjual yang dibuatnya. Bentuk penelitian ini menggunakan doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa keabsahan akta PPJB dan akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris tanpa diketahui pemilik objek tersebut menjadi batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak memenuhi syarat subjektif serta syarat objektif sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Atas hal tersebut, notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara (1) Perdata dan (2) Administratif, yang merupakan akibat dari notaris yang tidak menjalankan kewajiban jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN jo. Pasal 39 UUJN.

---

In making a deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB deed) and a deed of power of attorney to sell, a notary should be able to guarantee that the requirements for the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata) are fulfilled and the parties are required to be honest in providing information to the notary. However, in practice, PPJB deeds and power of attorney deeds for sale are still found which result in burning carried out by the seller without the knowledge and consent of the legitimate owner of the object as found in the decision of the Surabaya District Court Number 567/Pdt.G/2023/PN.Sby. This study was conducted by analyzing the validity of the PPJB deed and the power of attorney to sell deed made before a notary without the knowledge of the owner of the object and the notary's responsibility for the PPJB deed and the power of attorney to sell deed made. The form of this research uses doctrinal with an explanatory research type. Based on the results of the research conducted, it was found that the validity of the PPJB deed and the power of attorney to sell deed made before a notary without the knowledge of the owner of the object is void and invalid and has no binding legal force, because it does not meet the subjective requirements and objective requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. For this matter, the notary can be held responsible in (1) Civil and (2) Administrative terms, which are the consequences of the notary not carrying out his/her official duties in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN in conjunction with Article 39 of the UUJN."