Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia membentuk badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan hukum tersebut disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dikenal juga sebagai lembaga investasi milik negara yang disebut dengan lembaga sovereign wealth fund. Dalam pembentukan LPI menerima penyertaan modal negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal LPI. Luasnya ruang lingkup keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan problematika tersendiri dan berdampak pada status hukum pernyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI. Selain itu juga, berdampak pada pengelolaan keuangan LPI sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan mengenai status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI dan implikasi kewenangan khusus (sui generis) terhadap pengaturan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada LPI tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu juga, kewenangan khusus (sui generis) pada LPI memiliki implikasi tersendiri terhadap pengelolaan keuangan negara pada umumnya antara lain seperti penegasan status hukum keuangannya, mekanisme pengelolaan keuangannya, penetapan kerugian negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangannya.

---

As a means in improving the economy of Indonesia, the goverment has formed a legal entity equipped with special authority (sui generis) to manage investment through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal entity is called the Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI is known as a state-owned investment entity that is called sovereign wealth fund institution. In the establishment, LPI has received state capital participation through separated state capital as LPI capital. The extent of the scope of state finance that regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance creates its own problem and impact to the legal status of state capital participation which is deposited in LPI. Moreover, it also has an impact to the finance management of LPI as legal entity that has special authority (sui generis). This research particularly focuses on discussion about legal status of state capital participation that is deposited in LPI and the impact of special authority (sui generis) towards management of state capital in general. The research’s method used in this research is juridical-normative that arranged in descriptive-analytical. The result of this research is legal status of state capital participation which deposited in LPI cannot be called as state finance due to the transformation of legal status of state finance into private finance or legal entity. In addition, special authority which LPI has makes its own implication for the management of state finance in general such as affirmation of the legal status of its finance, its financial management system, determination of state losses, and audits of its financial management."

"Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia membentuk badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan hukum tersebut disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dikenal juga sebagai lembaga investasi milik negara yang disebut dengan lembaga sovereign wealth fund. Dalam pembentukan LPI menerima penyertaan modal negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal LPI. Luasnya ruang lingkup keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan problematika tersendiri dan berdampak pada status hukum pernyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI. Selain itu juga, berdampak pada pengelolaan keuangan LPI sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan mengenai status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI dan implikasi kewenangan khusus (sui generis) terhadap pengaturan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada LPI tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu juga, kewenangan khusus (sui generis) pada LPI memiliki implikasi tersendiri terhadap pengelolaan keuangan negara pada umumnya antara lain seperti penegasan status hukum keuangannya, mekanisme pengelolaan keuangannya, penetapan kerugian negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangannya.

---

As a means in improving the economy of Indonesia, the goverment has formed a legal entity equipped with special authority (sui generis) to manage investment through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal entity is called the Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI is known as a state-owned investment entity that is called sovereign wealth fund institution. In the establishment, LPI has received state capital participation through separated state capital as LPI capital. The extent of the scope of state finance that regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance creates its own problem and impact to the legal status of state capital participation which is deposited in LPI. Moreover, it also has an impact to the finance management of LPI as legal entity that has special authority (sui generis). This research particularly focuses on discussion about legal status of state capital participation that is deposited in LPI and the impact of special authority (sui generis) towards management of state capital in general. The research’s method used in this research is juridical-normative that arranged in descriptive-analytical. The result of this research is legal status of state capital participation which deposited in LPI cannot be called as state finance due to the transformation of legal status of state finance into private finance or legal entity. In addition, special authority which LPI has makes its own implication for the management of state finance in general such as affirmation of the legal status of its finance, its financial management system, determination of state losses, and audits of its financial management."

"PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah dialihkan untuk dijadikan penyertaan modal negara dalam pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset.Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana posisi hukum dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero terkait dengan status kekayaan Persero. Latar belakang penulisan ini adalah adanya kerancuan konstruksi hukum terhadap konsep keuangan negara yang ruang lingkupnya sangat luas hingga mencakup keuangan badan hukum yang mendapatkan penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Perseroan Terbatas dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada, yaitu teori badan hukum, teori kepunyaan, teori keuangan publik, dan teori transformasi keuangan publik.

---

Asset Management Company (Public Company) is a State-Owned Enterprises in the form of Public Company which established based on Government Regulation Number 10 Year 2004 regarding Establishment of Public Company in the Field of Asset Management. Asset Management Company (Public Company) established altogether with the termination of duty and dissolution of Indonesian Bank Recapitalization Agency. The State assets which were previously managed by Indonesian Bank Recapitalization Agency has been diverted to become state capital participation in the establishment of Asset Management Company (Public Company).The purpose of this thesis is to research and examine the legal position of Asset Management Company (Public Company) as a State-Owned Enterprises in the form of Public Company in connection with the status of assets of the company. The background of this writing is confusion of legal construction regarding to state finance concept which has a very wide scope includes the finance of legal entity that acquire capital participation from the separated state finance.The writing of this thesis uses a normative-juridical method. The primary legal materials which is used is Indonesian state finance regulation, state treasury regulation, state-owned enterprises regulation, and limited liability company regulation, and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use theory to analyze the existing legal materials, which are, legal entity theory, theory of ownership, state finance theory, and transformation of state finance theory."

"Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara.

---

This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances."

"Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun dalam tatanan pengelolaan investasi, Pemerintah perlu memberdayakan semua sumberdaya yang potensial dan memiliki expertise dalam melaksanakan investasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya berupa Lembaga sui generis sebagai badan hukum publik atau bahkan yang berbentuk sovereign wealth fund. Dalam konsepsi hukum keuangan publik yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk menatausahakan investasi Pemerintah berupa investasi jangka Panjang non permanen yang dilaksanakan dalam bentuk saham, surat berharga, dan investasi langsung. Penunjukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya sebagai agen investasi Pemerintah pusat sangatlah krusial mengingat institusi-institusi privat dan publik tersebut memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam melaksanakan investasi Pemerintah yang diharapkan akan memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkesinambungan.Kaidah hukum keuangan publik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjembatani pelaksanan investasi dari sudut pandang hukum privat yang dipedomani oleh BUMN dan BUMD dan pelaksanaan investasi dari sudut pandang hukum publik yang sektoral yang dipedomani oleh badan hukum lainnya.

---

In order to achieve the goal of the state to achieve general welfare, the Government uses fiscal instruments to achieve sustainable economic growth and fulfill the principle of justice for the people. The fiscal instruments referred to include, among others, the management of central government investments aimed at obtaining economic benefits, social benefits and other benefits that are useful for the prosperity of the people and also to support national economic growth. In terms of investment management, the Government needs to empower all potential resources and have expertise in carrying out investments such as State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities in the form of Sui Generis Institutions as public legal entities or even in the form of sovereign wealth funds.

In the legal conception of public finance as contained in various laws and regulations in the field of state finance law, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to administer Government investment in the form of long-term non-permanent investments carried out in the form of shares, securities, and direct investments. The appointment of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities as investment agents for the Central Government is very crucial considering that these private and public institutions have very potential resources in carrying out Government investments which are expected to contribute or provide economic, social and economic benefits. others who are not only looking for profit but can also encourage optimal and sustainable national economic growth.

The legal rules of public finance contained in the laws and regulations governing government investment are very important in bridging the implementation of investment from a private law perspective guided by BUMN and BUMD and investment implementation from a sectoral public law point of view guided by other legal entities."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk anak perusahaan guna memaksimalkan kegiatan usahanya. Adanya bentuk keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konteks holding mengakibatkan adanya polemik klasik pada masyarakat yang beranggapan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Hal ini kemudian muncul kembali dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 yang mana salah satu pihak pemohon menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum anak perusahaan BUMN yang ditinjau dari prespektif hukum keuangan publik yang analisisnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, pendapat pada ahli, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait guna mengetahui status hukum anak perusahaan BUMN yang ideal. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN bukan berstatus sebagai BUMN, berdasarkan teori badan hukum anak perusahaan merupakan entitas yang mandiri karena ia merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, konsep ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan terbatas yang sudah selayaknya menjadi acuan dalam membuat pengaturan mengenai konsep BUMN dan anak perusahaannya,  serta dalam anak perusahaan BUMN tidak terdapat kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara secara langsung seperti halnya BUMN, oleh sebab itu anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN. Berdasarkan Penelitian ini, perlu dibentuk peraturan yang menegaskan bahwa terjadi transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN dan perlu dilakukan sosialisasi lebih mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, dan status hukum anak perusahaan BUMN yang bukan merupakan BUMN.State own enterprise (SOE) created subsidiaries company to maximize their profits. There is a connection between the holding and their subsidiaries in the context of people perception that still translate subsidiaries from state own enterprise is state own enterprise. This issue arrise again in the mid of 2019 presidential election which one of plaintiff stated that subsidiaries from SOE is SOE. This research specificly discuss about legal status of SOE subsidiaries from the perspective of public finance law whcih analize based on the recent regulation, expert opinion, constitution court judicial decision to figure about legal status of the subsidiaries. This research is excersise with juridis normative format with the type of descriptive analysis. Conclusion from this research is that subsidiaries from SOE is not SOE. Based on Act No.40 year 2007 about limited liability company which is the reference of SOE concept and its subsidiaries, subsidiaries from SOE also dont have such separation like the holding have. Based on this research there is a regulation that needs to be made to reassure that there is a asset transformation of SOE, sosialization about seperated asset between states and SOE, and legal status that subsidiaries of SOE is not SOE."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya terkait status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Lahirnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur mengenai holding BUMN menimbulkan permasalahan baru dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Skripsi ini mengkaji secara normatif mengenai perbedaan pemahaman mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal BUMN dan dampak dari daya ikat PP Nomor 72 Tahun 2016 terhadap perkembangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan berbeda, dapat berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan holding BUMN di Indonesia. Sehingga perlu untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya mengenai status hukum kekayaan BUMN.

---

This thesis discusses about the political development of public finance law regarding legal status of separated states property in paid up capital of state owned enterprises SOE based on Government Regulation Number 72 Year 2016 about Amendment of Government Regulation Number 44 Year 2005 about Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies. Various Indonesian legal products, ranging from constitution, law, verdict, and doctrine state different understandings in the definition and scope of public finance, especially regarding legal status of separated states property in SOE. With GR Number 72 Year 2016 that regulates about holding of SOE, comes new misunderstanding by stating that separated states property in SOE will transform into SOEs property.

This thesis attempts to do normative research about the differences in understanding legal status of separated states property in SOE and the impact of implementation of GR Number 72 Year 2016 for the development of Indonesian SOE. The result of this research shows that there is diversity in defining definition and scope of public finance in Indonesia that can cause legal uncertainty. The different regulation as stated in GR Number 72 Year 2016 and many other regulations may imply in hampered execution of holding of SOE. So it is urgently needed to synchronize related law in public finance sector, especially about legal status of SOEs property."

"Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari unrealized loss investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan statusnya apakah termasuk kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum hybrid (sui generis) karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kepada masyarakat dan fungsi self regulatory yang bertindak sebagai pelaksana teknis organisasi. Hal ini tercermin dari pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU BPJS, yaitu Aset BPJS yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengalihan aset BUMN Jamsostek. Serta Aset Dana Jaminan Sosial yang bersumber dari iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan hasil pengalihan hak peserta pada BUMN Jamsostek. Kedua aset tersebut dimandatkan untuk dikelola, salah satunya dengan cara diinvestasikan. Selanjutnya rumusan kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, UU Tipikor haruslah dalam bentuk pasti (actual loss). Sedangkan dalam ilmu akuntansi, unrealized loss tidak dihitung sebagai kerugian (tidak dicatat dalam laporan laba rugi), melainkan dimasukkan ke dalam pendapatan menyeluruh (comprehensive income). Penurunan nilai saham tersebut akan menjadi kerugian nyata atau tidak tergantung pada saat penjualan aset tersebut dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unrealized loss investasi BPJS Ketenagakerjaan bukanlah merupakan kerugian negara, melainkan kerugian bisnis. Oleh karena itu, Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu bertanggungjawab dikarenakan dirinya juga sudah mengikuti berbagai instrumen mitigasi hukum yang dikeluarkan oleh OJK dan BPK. Lebih lagi, unrealized loss ini adalah risiko bisnis akibat keadaan pasar yang tidak menentu akibat Covid-19, sehingga Direksi tidak dapat dipidana berdasarkan UU Tipikor maupun ketentuan pidana dalam UU BPJS.

---

his research analyzes the legal implications of the unrealized loss on investments made by BPJS Ketenagakerjaan and its status regarding whether it constitutes a state loss. The study employs a doctrinal research method. BPJS Ketenagakerjaan is a hybrid legal entity (sui generis) because it performs two simultaneous functions: a governmental function in the field of public service and a self-regulatory function acting as the technical executor of the organization. This is reflected in the financial management of BPJS Ketenagakerjaan, which is divided into two parts, as mentioned in Article 40 of the Social Security Administrators Law: BPJS Assets (state finance) sourced from State Capital Participation (PMN) and the transfer of assets from the state-owned enterprise Jamsostek. Additionally, there are Social Security Fund Assets (not state finance) sourced from social security employment contributions and the transfer of participants' rights from the state-owned enterprise Jamsostek. Both of these assets are mandated to be managed, one of which is through investment. Furthermore, the definition of state loss in the State Treasury Law, the State Audit Law, and the Anti-Corruption Law must be in the form of an actual loss. Meanwhile, in accounting, unrealized loss is not calculated as a loss (not recorded in the income statement) but included in comprehensive income. The decrease in stock value will become an actual loss or not depending on the sale of the asset. The results of this research indicate that the unrealized loss on BPJS Ketenagakerjaan's investments is not a state loss but a business loss. Therefore, the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan should not be held responsible as they have followed various legal mitigation instruments issued by OJK and BPK. Moreover, this unrealized loss is a business risk due to the uncertain market conditions caused by Covid-19, thus the Board of Directors cannot be criminally prosecuted under the Anti-Corruption Law or the criminal provisions in the Social Security Administrators Law."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang di lakukan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, DPPN dikelola dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum. Instrumen yang digunakan adalah investasi jangka pendek berupa deposito dan surat utang negara serta obligasi korporasi yang kompetitif. Kebijakan arah invetasi DPPN ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP mulai tahun 2013- 2015.Hasil kelola DPPN tersebut digunakan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) dalam bentuk investasi antara lain digunakan untuk pemberian beasiswa, dan pendanaan riset. Pengelolaan DPPN yang menggunakan investasi jangka pendek pun tidak selamanya dapat memenuhi tuntutan kinerja layanan di masa depan. Kebijakan dari Dewan Penyantun yang terbaru pun diharapkan menetapkan arah dan kebijakan investasi yang lebih fleksibel dengan berpedoman prinsip investasi LPDP.

---

This study discusses the National Education Development Fund (DPPN) management policy carried out by the Public Service Agency Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP), the DPPN is managed on the basis of Government Regulation Number 23 of 2015 concerning Financial Management of Public Service Agencies. The instruments used are short-term investments in the form of deposits and government bonds and competitive corporate bonds. The DPPN investment direction policy is set by the LPDP Trustees Council from 2013-2015.The results of the DPPN management are used with the aim of ensuring the continuity of the education program for the next generation as a form of intergenerational equity in the form of investments, among others, used for scholarships and research funding. DPPN management that uses short-term investments cannot always meet the demands of service performance in the future. The policy of the latest Board of Trustees is also expected to establish more flexible investment directions and policies based on LPDP investment principles."