Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi selama tahun 2009–2020, menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan luas lahan. Besarnya pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut terjadi karena kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan unggulan yang berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan terutama lahan perkebunan kelapa sawit, dan memprediksi lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2031, serta mengidentifikasi wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit. Model Cellular Automata-Markov Chain digunakan untuk melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi dan prediksi penggunaan lahan pada tahun 2031. Metode overlay digunakan untuk mengetahui wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit, dengan memasukkan variabel karakteristik lahan dan faktor pembatas ke dalam model kesesuaian lahan. Penggunaan lahan dari tahun 2009, 2014, dan 2020 selalu didominasi oleh lahan hutan belukar, kebun campuran, dan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2031 lahan perkebunan kelapa sawit diprediksi mengalami peningkatan luas lahan yang tersebar secara mengelompok pada wilayah penelitian. Hasil kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan yang sangat sesuai untuk perkebunan kelapa sawit berada pada wilayah dengan topografi yang relatif landai, memiliki curah hujan yang optimal, serta kadar C-organik tanah yang tergolong sedang sampai tinggi.

---

Oil palm is the main plantation crop in North Penajam Paser Regency. Based on changes in land use that occurred during 2009-2020, it shows that oil palm plantations always experience an increase in land area. The significant growth of oil palm plantation areas in recent years has led to land conversion. This land conversion occurs because oil palm is a leading plantation crop that plays a vital role in the Indonesian economy. This study aims to analyze land-use changes, especially oil palm plantations, and predict oil palm plantation land in 2031 and identify areas of suitability for oil palm plantations. The Cellular Automata-Markov Chain model is used to see land-use changes that occur and predict land use in 2031. The overlay method determines land suitability for oil palm plantations by entering land characteristics and limiting factors into the land suitability model. Land use from 2009, 2014, and 2020 has always been dominated by forests, mixed gardens, and oil palm plantations. In 2031, oil palm plantations are predicted to experience an increase in land area spread in groups in the research area. Land suitability results show that land suitable for oil palm plantations is in an area with a relatively sloping topography, has optimal rainfall, and has moderate to high soil C-organic content. "

"Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi selama tahun 2009–2020, menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan luas lahan. Besarnya pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut terjadi karena kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan unggulan yang berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan terutama lahan perkebunan kelapa sawit, dan memprediksi lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2031, serta mengidentifikasi wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit. Model Cellular Automata-Markov Chain digunakan untuk melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi dan prediksi penggunaan lahan pada tahun 2031. Metode overlay digunakan untuk mengetahui wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit, dengan memasukkan variabel karakteristik lahan dan faktor pembatas ke dalam model kesesuaian lahan. Penggunaan lahan dari tahun 2009, 2014, dan 2020 selalu didominasi oleh lahan hutan belukar, kebun campuran, dan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2031 lahan perkebunan kelapa sawit diprediksi mengalami peningkatan luas lahan yang tersebar secara mengelompok pada wilayah penelitian. Hasil kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan yang sangat sesuai untuk perkebunan kelapa sawit berada pada wilayah dengan topografi yang relatif landai, memiliki curah hujan yang optimal, serta kadar C-organik tanah yang tergolong sedang sampai tinggi.

---

Oil palm is the main plantation crop in North Penajam Paser Regency. Based on changes in land use that occurred during 2009-2020, it shows that oil palm plantations always experience an increase in land area. The significant growth of oil palm plantation areas in recent years has led to land conversion. This land conversion occurs because oil palm is a leading plantation crop that plays a vital role in the Indonesian economy. This study aims to analyze land-use changes, especially oil palm plantations, and predict oil palm plantation land in 2031 and identify areas of suitability for oil palm plantations. The Cellular Automata-Markov Chain model is used to see land-use changes that occur and predict land use in 2031. The overlay method determines land suitability for oil palm plantations by entering land characteristics and limiting factors into the land suitability model. Land use from 2009, 2014, and 2020 has always been dominated by forests, mixed gardens, and oil palm plantations. In 2031, oil palm plantations are predicted to experience an increase in land area spread in groups in the research area. Land suitability results show that land suitable for oil palm plantations is in an area with a relatively sloping topography, has optimal rainfall, and has moderate to high soil C-organic content.

"

"Latar Belakang: Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp. dan menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles. Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat penyakit endemis di Indonesia endemis tinggi. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur yang masih memiliki status endemis tinggi pada tahun 2021 (API: 8,94). Tujuan: Menganalisis hubungan antara faktor iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin) dengan kejadian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013—2022. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan analisis korelasi menggunakan skenario waktu time lag 0, 1, dan 2. Hasil: Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa suhu time lag 0 (p= 0,003; r= -0,270), kelembaban time lag 0 (p = 0,010; r= 0,233), kelembaban time lag 1 (p = 0,001; r= 0,301), curah hujan time lag 0 (p = 0,032; r= 0,196), curah hujan time lag 1 (p= 0,026; r= 0,204), kecepatan angin time lag 0 (p = 0,006; r= -0,250), kecepatan angin time lag 1 (p = 0,006; r= -0,252), dan kecepatan angin time lag 2 (p = 0,011; r= -0,235), dengan kejadian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2022. Kesimpulan: Terdapat hubungan antara suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin dengan kejadian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2022.

---

Background: Malaria is a disease caused by the Plasmodium sp. parasite and infect humans through the bite of the Anopheles sp. mosquito. Malaria is still a public health problem, an endemic disease in Indonesia which is highly endemic. North Penajam Paser Regency is one of the districts in Indonesia and East Kalimantan Province which still has high endemic status in 2021 (API: 8,94) Objective: To analyze the relationship between climatic factors (temperature, humidity, rainfall, and wind speed) with the incidence of malaria in North Penajam Paser Regency years 2013—2022. Methods: This study used an ecological study design with correlation analysis using scenarios of time lag 0, 1, and 2. Results: The results of the correlation analysis showed that the temperature time lag was 0 (p= 0.003, r= 0,270), the humidity time lag 0 (p = 0.010; r=0,233), humidity time lag 1 (p = 0.001; r=0,196), rainfall time lag 0 (p = 0.032; r= -0,196), rainfall time lag 1 (p= 0.026; r= 0,204), wind speed time lag 0 (p = 0.006; r= 0,250), speed wind time lag 1 (p = 0.006; r= - 0,252), and wind speed time lag 2 (p = 0.011; r= 0,235), with the incidence of malaria in North Penajam Paser Regency from 2013 to 2022. Conclusion: There is a relationship between air temperature, air humidity, rainfall and speed wind with the incidence of malaria in North Penajam Paser Regency in 2013-2022."

"Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Pemerintahan Daerah pada saat melakukan penyelenggaraan pada kegiatan maupun kepentingan dalam pemerintahannya memiliki hubungan antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Pada hal ini, terdapat adanya Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melakukan pengelolaan pada Barang Milik Daerah tersebut perlu diketahui bahwasannya terdapat beberapa bentuk yang terbagi atas sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur yang berdasarkan pada PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Dalam melakukan pengelolaan pelabuhan terdapat adanya permasalahan hukum yaitu pada peralihan Pengelolaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Paser Utara yang berupa ketidakjelasan pada bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peralihan pelabuhan. Dengan adanya Pemerintah Kabupaten yang mengeluarkan surat persetujuan peralihan pengelolaan yang berasal dari Dinas Perhubungan kepada Perusahaan Daerah Benua Taka serta terdapat adanya pencabutan kembali pada surat peralihan tersebut yang disebabkan karena tidak terdapat adanya kejelasan hukum pada Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa Sisi Darat Pelabuhan Buluminung dan minimnya pemahaman para pihak dalam konsep Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian agar terciptanya pemahaman para pihak pada konsep Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan pengaturan hukum terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dengan berupa barang pelabuhan.

---

The Regional Head as the organizing element of the Regional Government leads the implementation of government affairs which are the authority of the Autonomous Region. The Regional Government at the time of carrying out the implementation of activities and interests in its government has a relationship between the two parties, namely the Central Government and other Regional Governments. In this case, there is a regional government that should manage the regional property. To manage the Regional Property, it is necessary to know that there are several forms which are divided into rental, borrowing, utilization cooperation, building to handover or building handover, and cooperation in providing infrastructure based on PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, North Penajam Paser District Regulation 11/2018. A port is a place consisting of land and or waters with certain boundaries as a place for government and company activities. In carrying out port management, there are legal problems, namely in the transition of the Land Side Management of the North Buluminung Paser Port in the form of uncertainty in the form of Regional Property Management towards the port transition. With the Regency Government issuing an approval letter for the transfer of management originating from the Transportation Service to the Benua Taka Regional Company and there was a revocation of the transfer letter due to the absence of legal clarity in the form of Utilization of Regional Property in the form of the Land Side of the Buluminung Port and lack of understanding of the parties in the concept of Utilization of Regional Property. Therefore, it is necessary to conduct research to create an understanding of the parties on the concept of Utilization of Regional Property and legal arrangements related to the Utilization of Regional Property in the form of port goods."

"Penajam Paser Utara adalah sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paser. Secara budaya Penajam Paser Utara memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, selain dengan Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara juga pernah memiliki hubungan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bentuk-bentuk interaksi masyarakat Penajam Paser Utara dengan Kutai Kartanegara dan Paser. Analisis tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan holistik, yaitu menjelaskan cerita rakyatnya (lore) yang dihubungkan dengan kebudayaan kolektif (folk). Hubungan yang terlihat antara masyarakat Penajam Paser Utara dengan masyarakat Kutai Kartanegara dan Paser adalah hubungan kekerabatan dan kekuasaan. Selain itu, melalui teori fungsi folklor Bascom dapat diketahui bahwa masyarakat Penajam Paser Utara lebih cenderung pada Kesultanan Paser dibandingkan Kesultanan Kutai Kartanegara.

---

Penajam Paser Utara is an unfoldment regency of Paser. Both of them have close cultural relationship. However, people in Penajam Paser Utara also had have cultural relationship with Kutai Kartanegara. This paper tried to reveal the type of Penajam Paser Utara relation ship toward Paser and Kutai Kartanegara. Qualitative method and holistical approach are used in this paperwork by explaining the folktales (lore) which was connected to collective culture (folk). These interaction were detected as genetic relation and dominance. By applying Bascom theory’s of function through Penajam Paser Utara’s folktales, it’s found that Penajam Paser Utara’s culture tended to Paser than Kutai Kartanegara."

"Hingga kini sub-sektor batubara masih merupakan lahan bisnis yang menarik bagi kalangan investor yang ingin menggelutinya. Laba yang mungkin dapat diraih sangat tinggi dengan pengembalian biaya modal relatif cepat. Meskipun investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi beresiko tinggi, bila kuantitas sumber daya/cadangan batubaranya tidak di deliniasi secara konseptual, teori dasar komputasi yang diterapkan untuk menghitung kuantitas sumber daya batubara di wilayah ini dilakukan melalui cara pendekatan analitik sederhana. Metoda atau cara analitik yang dipakai untuk keperluan di atas, yaitu rumusan komputasi sumber daya batubara (coal resources) yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu SNI (Amandemen 1 – SNI 13-5014-1998/ICS 73.020) dan cara Usgs (USGS Circle 25). Klasifikasi atau pra golongan sumber daya batubara ditentukan oleh jari-jari pengaruh yang titik pusatnya bisa berupa lokasi singkapan batubara, parit atau sumur uji, dan lubang bor yang sebaran batubaranya diyakini melampar hingga ke lokasi titik-titik conto di atas. "

"Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam target pencapaian ISPO yaitu perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam di lahan gambut, baik untuk perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat. Beberapa permasalahan diantaranya terkait produktivitas, lingkungan, ekonomi dan sosial. Riset ini bertujuan untuk membangun model perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan membuat sintesis perbaikan. Metode riset adalah analisis statistik dynamic multivariate regression, analisis keekonomian (NPV dan IRR) serta pemodelan system dynamics. Hasil riset pada perkebunan kelapa sawit swasta, urutan variabel yang paling berpengaruh yaitu OER CPO, kerapatan tanam, TMAT dan pemupukan. Untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, urutan variabel teknis yang berpengaruh adalah kebakaran, periode panen, pemupukan dan umur tanaman. Kesimpulan riset menyatakan, model pengelolaan perkebunan kelapa sawit swasta dibangun dengan intervensi skenario optimis yaitu peningkatan persentase OER CPO 20%, kerapatan tanam 15%, pemupukan 15% dan TMAT 100%. Untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, kunci utamanya adalah kebakaran dan kelembagaan agar dapat mencapai target keberlanjutan.

---

One of the challenges faced by Indonesia in achieving the ISPO target is oil palm plantations existing planted on peatlands, both for private plantations and smallholder. Some of these problems are related to productivity, environment, economy, and social. This study aims to build a model of sustainable oil palm plantations and synthesize improvements. The research methods used are dynamic multivariate regression statistical analysis, economic analysis (NPV and IRR), and system dynamics modeling. The research results on private oil palm plantations, the order of the most influential variables are OER CPO, planting density, groundwater level, and fertilization. For smallholder, the technical variables influence fire, harvest time, fertilization, and plant age. The study's conclusion stated that the private oil palm plantation model was built with an optimistic scenario intervention, namely an increase in the percentage of OER CPO 20%, planting density 15%, fertilization 15%, and groundwater level 100%. For smallholder, the key is fire and institutions to achieve sustainability targets."

"Produktivitas pegawai menjadi pusat perhatian meningkatkan kinerja yang mempengaruhi efesiensi dan efektifitas organisasi. Analisis yang lebih mengkonsentrasikan pada kinerja, akan lebih memberikan penekanan pada faktor utama antara lain adalah motivasi kerja pegawai. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pegawai tetap, faktor satisfiers dan faktor dissatisfiers terhadap motivasi kerja pegawai tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian dilakukan pada Mei hingga Juni 2014 menggunakan instrumen kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Analisis dilakukan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Sampel dari penelitian adalah 138 orang dari 181 total populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 57,2% responden memiliki motivasi kerja kurang baik, dan 42,8% responden memiliki motivasi kerja baik, serta variabel yang paling dominan dengan motivasi kerja adalah variabel keamanan kerja. Disarankan Rumah Sakit memiliki kebijakan khusus tentang keamanan kerja pegawai tetapnya seperti mengadakan transportasi antar jemput karyawan, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan pegawai tetapnya dan mengkalibrasi alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

---

Employee productivity becomes the center of attention for improving the performance of which affects the efficiency and effectiveness of the organization. The analysis will concentrate on the performance, will give more emphasis on the major factors include employee motivation.

The study aims to determine the relationship between the characteristics of a permanent employee, factors satisfiers and dissatisfiers factors on employee motivation remains in District General Hospital North Penajam Paser.

The study was conducted in May and June 2014 using a questionnaire with closed questions. Analyses were performed quantitative approach with a crosssectional study design. The sample of the study was 138 from 181 people of the total population.

The results of this study indicate that as many as 57,2% of respondents have less motivation to work better, and 42,8% of respondents have a good motivation to work, as well as the most dominant variable with a variable work motivation is job security.

Hospitals are advised to have a specific policy about job security as permanent employees holding shuttle transportation employees, routine health check and calibrate its permanent employee health equipment in the District General Hospital North Penajam Paser."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana munculnya problematika hukum pengadaan tanah Ibu Kota Nusantara di wilayah transmigrasi Penajam Paser Utara, khususnya sengketa tanah yang terjadi di wilayah Desa Bumi Harapan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memunculkan beberapa problematika hukum, salah satunya sengketa tanah antara transmigran dengan masyarakat lokal. Dalam proses persiapan untuk area transmigrasi, terdapat beberapa proses yaitu, penyediaan tanah, pembebasan tanah, permohonan dan pemberian Hak Pengelolaan, peniyapan tanah secara fisik atau pembukaan tanah (land clearing), penyiapan permukiman transmigrasi, serta penempatan transmigran dan pembagian tanah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai sengketa tanah antara masyarakat lokal dan pemilik tanah wilayah transmigrasi dalam proses pengadaan tanah di lokasi Ibu Kota Nusantara yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan landasan yuridis pemikiran hakim yang kemudian memenangkan transmigran dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 222.Pdt/2023/PT SMR. Dalam penelitian ini, ditemukan proses penyediaan tanah yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh Departemen Transmigrasi, yang mana tidak melibatkan masyarakat lokal ketika akan dilakukan penunjukan areal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan dari salah satu masyarakat hukum adat suku Balik, bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses penyediaan tanah. Landasan pemikiran hakim yang memutuskan bahwa pemilik transmigran merupakan pihak yang menang di dalam putusan ini sudah tepat. Pemikiran hakim berlandaskan pada UUPA dan PP Pendaftaran Tanah, bahwasannya sertipikat merupakan alat bukti yang sangat penting dalam kepemilikan hak atas tanah. Pemikiran hakim hakim juga menunjukkan bahwa penguasaan lahan sangat penting, karena pihak yang berhak atas tanah adalah orang yang menguasai lahan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UUPA, bahwa tanah harus dikuasai dengan itikad baik.

---

This paper analyses how the legal problems of land acquisition for the Ibu Kota Nusantara in the transmigration area of Penajam Paser Utara, especially land disputes that occur in Desa Bumi Harapan. This paper is compiled using doctrinal research methods. The development of the Ibu Kota Nusantara raises several legal problems, one of them is land disputes between transmigrants and local people. In the preparation process for transmigration area, there are several processes, namely, land provision, land acquisition, application and granting of management rights, physical land clearing, preparation of transmigration settlements, along with placement of transmigrants and land distribution. In this research, issues that raised between local people and transmigration area landowners are land disputes in the process of land acquisition at the location of the Ibu Kota Nusantara in Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara and the logic of the judge's thinking which later won the transmigrants in the Samarinda High Court Decision Number 222.Pdt/2023/PT SMR. In this research, it was found that the land provision process was not implemented properly by Department of Transmigration, which didn’t involve local communities when the area was to be designated. This can be proved by the confession from one of the Balik tribe customary law people, that they weren’t involved in the land provision process. The reasoning of the judge who decided that transmigrant owner win this case is correct. The judge's reasoning was based on the Basic Agrarian Law and the Land Registration Regulation, which state that certificates are very important evidence of ownership of land rights. It also shows that land tenure is very important, because the party entitled to land is the one who controls the land. This is according to Basic Agrarian Law, that land must be held in good faith. "

"ABSTRAKKelapa sawit adalah komoditas yang saat ini berkembang paling pesat di wilayah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyaknya aktivitas budidaya komoditas ini dalam skala besar yang dilakukan oleh pihak swasta telah berdampak pada perubahan tutupan lahan serta berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menyusun rencana upaya pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan di wilayah Bangka Barat untuk masa mendatang terkait dengan dampak negatif aktivitas kelapa sawit swasta pada kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.Metode penelitian secara umum menggunakan metode observasi lapangan, studi dokumen dan metode survei dengan teknik estimasi dan overlay. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data dan peta penggunaan lahan historis selama periode 1990-2011, peta HGU sawit swasta dan peta-peta dasar RTRW. Data primer dalam penelitan didapatkan dari hasil wawancara dan digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak adanya aktivitas kelapa sawit swasta.Hasil penelitian menunjukan bahwa konversi tutupan lahan menjadi lahan kelapa sawit swasta selama periode 1990-2011 di Kabupaten Bangka Barat dominan terjadi pada kelas perkebunan atau kebun seluas 15.492,2 ha, disusul kelas pertanian lahan kering campur semak dan kebun campur 7.978,6 ha dan kelas semak belukar seluas 6.513,4 ha. Dari sisi sosial ekonomi, aktivitas kelapa sawit swasta diketahui telah berpengaruh pada skala kepemilikan lahan oleh masyarakat, perubahan perilaku pola hidup masyarakat petani karet, dan hilangnya sistem kebun desa. Rencana pemanfaatan lahan sebagai hasil dan tujuan akhir penelitian dibuat dengan mempertimbangkan dampak aktivitas kelapa sawit swasta pada perubahan tutupan lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, di antaranya adalah melakukan aspek pertimbangan komoditas alternatif, penentuan luas dan lokasi masing-masing kombinasi dari komoditas alternatif dan mengikutsertakan beberapa nilai-nilai luhur sosial yang harus tetap terpelihara dalam aktivitas pertanian dan perkebunan di masa mendatang.

---

ABSTRACTPalm oil is a commodity which currently grew with the most rapid rate at the region of West Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. The many activities of cultivation of this commodity on a large scale by the private sector have an impact on land cover changes and on socio-economic conditions of communities around the plantation. The general objective of this research is to develop a plan of sustainable agricultural land use in West Bangka Regency for the foreseeable future related to the negative impact of private palm oil activities on environmental and socio-economic conditions of society.Research methods in general using field observation method, document study and survey methods by estimation and overlay techniques. The study uses secondary data which are historical land use maps for the period 1990-2011, private oil concession maps and basic map of Spatial Planning. Primary data in the study obtained from the interviews which are used to describe the socio-economic conditions of society as a result of the presence of private oil palm activity.The results showed that conversion of land cover into oil palm private land during 1990-2011 in the West Bangka Regency occured dominantly on plantation or garden class 15.492,2 ha, followed by dryland farming class mixed shrub and mixed plantations 7.978,6 ha and class shrub 6.513,4 ha. In terms of socio-economic, private palm oil activities is known to have an effect on the scale of land ownership by the community, changes in lifestyle behaviors on rubber farming community, and the loss of rural farm system. Land use plans as a result and ultimate goal of this research made by considering the impact of private palm oil activity on land cover change and socio-economic conditions of society, in between was doing consideration aspect of alternative commodities, determining the extent and location of each combination of alternative commodities and include several noble social values that should be maintained in agricultural and plantation activities in the future."