Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh integritas Pemerintah Daerah terhadap efisiensi belanja Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan variabel indeks pengelolaan anggaran, yang merupakan variabel penyusun Survei Penilaian Integritas yang paling relevan dengan belanja daerah. Dua langkah metode digunakan dalam penelitian ini. Metode pertama yaitu Data Envelopment Analisys (DEA) yang digunakan untuk menentukan efisiensi relatif dari Pemerintah Daerah dengan input berupa realisasi belanja total dan output berupa Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk yang tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin. Setelah nilai efisiensi ditentukan, langkah berikutnya untuk menguji pengaruh integritas terhadap efisiensi, digunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan jika integritas dalam pengelolaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tidak berintegritas suatu pemerintahan daerah, maka biaya produksi akan semakin tinggi dan proses produksi menjadi kurang efisien.

---

This study aims to examine the effect of local government integrity on local government spending efficiency. This study uses the budget management index variable, which is the most relevant variable in the Integrity Assessment Survey constituent variables with regional expenditures. Two-step method was used in this study. The first method is Data Envelopment Analysis (DEA) which is used to determine the relative efficiency of the Regional Government with inputs in the form of total expenditure realization and output in the form of Economic Growth, Human Development Index and the number of people who are not included in the category of poor people. After the efficiency value is determined, the next step is to test the effect of integrity on efficiency, using multiple linear regression method. This study found that integrity in budget management has a positive and significant effect on the efficiency of local government spending. In other words, the less integrity a local government has, the higher the production costs and the less efficient the production process. "

"Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan.

---

The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level"

"Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata.

---

In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services."

"Dalam upaya pemberantasan korupsi terkandung makna tindakan yang holistic untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya strategis pemberantasan korupsi dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan adanya pengaruh positif antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap upaya pengendalian korupsi, namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan hubungan terbalik dimana potensi TIK dapat digunakan untuk memfasilitasi praktik korupsi.  Studi ini dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan internet, penggunaan telepon seluler dan e-government sebagai representasi TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi pada tingkat kabupaten kota di Indonesia. Dengan menggunakan regresi panel fixed effect, hasil penelitian membuktikan bahwa TIK berpengaruh positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi tingkat kabupaten/kota di Indonesia, namun kontribusinya kecil. Ditemukan juga perbedaan pengaruh TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Jawa dan Luar Jawa, TIK berpengaruh signifikan untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa tetapi tidak signifikan untuk kabupaten/kota di Luar Jawa.

---

In efforts to eradicate corruption, there is a holistic meaning of action to prevent and overcome corruption, as well as space for community participation based on applicable laws and regulations. Strategic efforts to eradicate corruption can be further enhanced by improving public access to information. Several previous studies have shown that there is a positive influence between information and communication technology (ICT) on efforts to control corruption, but there is also research showing an inverse relationship where the potential of ICT can be used to facilitate corruption. This study was conducted to examine the effect of the use of the internet, the use of cell phones and e-government as a representation of ICT development on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia. By using fixed effect panel regression, the research results prove that ICT has a positive effect on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia, but its contribution is low. It was also found that there were differences in the influence of ICT on the performance of eradicating corruption in Java and outside Java. ICT had a significant effect for districts/cities on the island of Java but not significantly for districts/cities outside Java."

"Tesis ini membahas mengenai adanya perbedaan perlakuan perihal persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan anggota DPR. Perbedaan ini berdasarkan putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang menghapus keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, putusan MK No. 76/PUU-XII/2011 memutuskan kembali adanya keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kerangka perspektif pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adanya perbedaan perlakuan antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Selain itu, adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, menandakan adanya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat Mahkamah terhadap hal yang sama yaitu dengan adanya persetujuan tertulis dari Presiden menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia

---

This thesis discusses the differences in treatment concerning the written consent of the President in the process of inquiry and investigation of corruption among regional heads and / or deputy regional head and members of Parliament. This distinction is based on the decision of the Constitutional Court No. 73 / PUU-IX / 2011, which eliminates the need for written consent for the President of the regional heads and / or deputy regional head who is suspected of committing corruption. While the Constitutional Court decision No. 76 / PUU-XII in 2011 decided to return this requirement for written consent for the President of the House members who are suspected of corruption. This study is a qualitative research framework library perspective. Based on the results obtained, the difference in treatment between the head region and / or the deputy head of the region with members of Parliament who is suspected of committing corruption, contrary to the principle of equality before the law. In addition, the express written consent of the President in the process of inquiry and investigation conducted by the judicial authorities indicate the intervention of the judiciary is independent. The results also showed inconsistencies with the Constitutional Court regarding the Court's opinion on the same thing is with the express written consent of the President hamper the process of eradicating corruption in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol (faktor makroekonomi, faktor spesifik perbankan, dan faktor kualitas institusional) terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Terdapat 28 negara berkembang dan 25 negara maju dengan observasi terhadap data historis yang terkait dengan variabel penelitian pada tahun 2013-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap non-performing loan pada beberapa kategori sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, maka jumlah non-performing loan akan meningkat pada kategori sampel tersebut. Peningkatan jumlah non-performing loan mengindikasikan adanya penurunan kualitas portofolio kredit. Korupsi dapat mendistorsi loanable funds dari proyek normal ke proyek buruk, sehingga dapat meningkatkan jumlah non-performing loan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya, perbankan, regulator, lembaga antikorupsi, kepolisian, dan kejaksaan.

---

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of corruption on non-performing loan at developing and developed countries. In addition, this research aims to investigate the effect of control variables (macroeconomic factor, bank-specific factor, and institutional quality factor) on non-performing loan at developing and developed countries. There are 28 developing countries and 25 developed countries with observations on historical data related to research variables in period 2013-2018. The type of data that used in this study is balanced panel data. Utilizing Pooled Least Square method, the findings show that corruption has a positive effect on non-performing loan in several sample categories. This indicates higher corruption level leads to higher amount of non-performing loan in that sample categories. The increase on non-performing loan amount indicates the deterioration of loan portfolio quality. Corruption can distort loanable funds from normal project to bad project, which leads to increasing amount of non-performing loan. The results of this study are expected to provide insight to further researchers, banks, regulators, anticorruption institutions, police, and prosecutors."

"Bureucracy ethics and integrity become the public issue recently. This article copes to analyze reflectively about

ethics and bureaucracy integrity problems with various perspective. Recognition, understanding, and implementation of

the ethics infrastructure in bureaucratic life, become an important part of the effort of prevention corruption in order to

enhance service quality. The availability of guideline, handling system and apparatus management correctly also

becomes one of the ethics and bureaucracy integrity reinforcement strategies. Those things are not separated from the

purpose of bureaucratic reform that government claimed."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal. Selain itu, peningkatan desentralisasi fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal infrastruktur tradisional. Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan komposisi belanja modal infrastruktur modal SDM yang disebabkan turunnya komposisi belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

---

This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on the composition of regional government spending by using unbalanced panel data set of Indonesian municipalities over the period 2011 2015 and Quasi Maximum Likelihood Estimator QMLE . The degree of fiscal decentralization is measured as the ratio of regional government spending to Indonesian government spending. The paper shows that fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending. In addition, fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending for infrastructure. In contrast, fiscal decentralization negatively affects share of capital spending for human capital infrastructure due to the decrease in the share of capital spending on education and health. This shows that local governments give priority to capital spending that have a direct impact on the economy. "

"Penelitian ini menganalisis hubungan efisiensi belanja pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2004 sampai 2013. Analisis dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh skor efisiensi belanja pemerintah daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Jawa Barat dan Sumatera Utara skor efisiensi belanja pemerintah daerah berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, semakin besar skor efisiensi belanja pemerintah daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

---

This research studies correlation between the efficiency of the local government expenditure and the economic growth in West Java and North Sumatera. The data source is pooled data from 2004 to 2013. The analysis is divided into two stages. First, expenditure efficiency is measured by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. In the second stage, regression analysis is conducted to estimate impacts of the local governments‟ efficiency scores and other determinants on the regional economic growth.

The research result shows that, in West Java and North Sumatera, the local government expenditure efficiency scores have positive and significant correlation with the economic growth in the region. Hence, the bigger the efficiency scores of the regional government expenditure, the higher the economic growth in the region."