Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mencari dampak dari perubahan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Ponsel 4G pada tahun 2017 dimana ada peningkatan kadar minimal TKDN yang harus dipenuhi terhadap performa perusahaan yang bergerak pada sektor telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan data Survey Industri dan data Sensus Ekonomi 2016. Studi ini menggunakan variable dependen berupa Output perusahaan, Produktivitas perusahaan, proporsi bahan baku/perantara impor perusahaan, serta proporsi permodalan asing perusahaan sebagai indikator performa. Hasil studi menunjukan bahwa perubahan kebijakan TKDN tersebut cenderung akan berpengaruh negatif terhadap output dan produktivitas perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi akibat dipaksa untuk menambah proporsi bahan baku/perantara asal dalam negeri. selain itu hasil studi juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan impor bahan baku/perantara yang dilakukan perusahaan. diperkirakan hal tersebut dapat terjadi karena industri komponen elektronik dalam negeri masih belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, proporsi permodalan asing perusahaan terpengaruh secara positif akibat perubahan kebijakan TKDN tersebut.

---

This study aims to find the empirical evidence on the impact of changes on Local Content Requirements (LCR) policy for 4G LTE Devices in 2017, in which there is an increase in the minimum level of LCR that must be met, on the performance of telecommunications companies. This study uses Industrial Survey data (Survei Industri) and 2016 Economic Census data (Sensus Ekonomi 2016). this study uses the dependent variables such as company output, company productivity, the proportion of imported raw materials for companies, and the proportion of foreign funding on companies as performance indicators. The result shows that changes in LCR policy tends to have a negative effect on the company's output and productivity. This thing can occur because the company experienced an increase in production costs due to being forced to increase the proportion of domestic raw/intermediate materials. In addition, the results of the study also showed that there was an increase in imports of raw/intermediate materials by the company. it is estimated that this could happen because the domestic electronic component industry is still unable to meet the standards set by the companies. Then, the proportion of company foreign investment was positively affected by changes in the LCR policy. "

"ABSTRAKPerkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACTThe development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "

"ABSTRACTThis thesis analyzes the regulation of Local Content Requirement LCR underWTO agreements and the conformity of LCR provisions for 4G LTEcommunication devices in Indonesia with WTO agreements. Based on thenormative juridical research method employed by this thesis, it is found that thereis no specific agreement governing the use of LCR, but there are severalprovisions concerning the legality of LCR embedded in five WTO agreementsnamely the GATT, GATS, TRIMS, ASCM, and GPA. All five agreementsprincipally prohibit the use of LCR because it affords imported products treatmentless favorable than that accorded to local products. After analyzing relevant WTOagreements and rulings, it can be seen that Indonesia rsquo s LCR provisions in 4G LTEsector which are embodied in the form of Local Component Value TingkatKomponen Dalam Negeri may not be in conformity with Article III 4 of theGATT and Article 2.1 of the TRIMS. In light of those, this thesis recommendsthat there needs to be a specific agreement in the WTO concerning the use of LCRto enable ease of reference and brings more awareness to WTO membersregarding LCR as well as for the government of Indonesia to bring the LCRprovisions in 4G LTE sector into conformity with WTO laws to avoid potentialclaims from other WTO members.

---

ABSTRACTSkripsi ini menganalisa peraturan ketentuan Local Content Requirement LCR berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO dan kesesuaian antara ketentuan LCRuntuk perangkat komunikasi 4G LTE di Indonesia dengan perjanjian-perjanjianWTO. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan olehskripsi ini, tidak ada perjanjian WTO yang khusus mengatur tentang penggunaanLCR, namun ada beberapa ketentuan mengenai legalitas LCR yang terdapat didalam lima kesepakatan WTO yaitu GATT, GATS, TRIMS, ASCM, dan GPA.Kelima perjanjian tersebut melarang penggunaan LCR karena LCR memberikanperlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor apabila dibandingkandengan produk lokal. Setelah menganalisa perjanjian dan peraturan WTO yangrelevan, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTEyang diwujudkan dalam bentuk Tingkat Komponen Dalam Negeri kurang sesuaidengan Pasal III:4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS. Karena itu, skripsi inimerekomendasikan bahwa diperlukan adanya perjanjian khusus di WTOmengenai penggunaan LCR untuk kemudahan referensi dan menghimbaukesadaran kepada anggota WTO tentang penggunaan LCR, dan juga agarpemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan LCR di sektor 4G LTE denganperjanjian-perjanjian WTO untuk menghindari kemungkinan tuntutan darianggota WTO lainnya."

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"Jumlah kepala rumah tangga (KRT) perempuan di Indonesia terus meningkat. Untuk dapat menafkahi keluarganya, KRT perempuan harus bekerja keras, berpikir kreatif dan memanfaatkan teknologi digital sembari menjalani dua peran dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan mereka adalah dengan memanfaatkan Internet. Saat ini layanan internet yang paling banyak digunakan masyarakat adalah berbasis jaringan pita lebar generasi keempat (4G). Infrastruktur jaringan 4G pun sudah tersedia di sebagian besar wilayah Indonesia. Melalui teknologi 4G, masyarakat dapat merasakan layanan digital dengan kualitas data lebih baik, lebih cepat dan biaya lebih terjangkau. Meski teknologi sudah canggih, KRT perempuan dengan berbagai keterbatasan, belum tentu bisa memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa pengaruh teknologi jaringan 4G terhadap pendapatan per kapita rumah tangga, khususnya yang dikepalai perempuan dan menggunakan data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 dan 2019 dengan sampel sebanyak 601.580 KRT. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan teknologi 4G melalui layanan internet pada jaringan bergerak terbukti memiliki kontribusi positif terhadap pendapatan per kapita keluarga, khususnya pada rumah tangga yang dikepalai perempuan non miskin.

---

The number of female household heads (KRT) in Indonesia continues to increase. In order to fulfill the needs of their family life, female head of household must be able to work hard, think creatively and utilize digital technology while carrying out two roles in her household life. One of the efforts that can increase their income is by utilizing the Internet. Currently, the most widely used internet service by the community is based on the fourth generation (4G) broadband network. 4G network infrastructure is also available in most parts of Indonesia. Through 4G technology, people can experience digital services with better data quality, faster and more affordable costs. Even though technology is advanced, female head of household with various limitations, may not be able to use it optimally. Therefore, this study will analyze the effect of 4G network technology on the income per capita of households, especially those headed by women and use data from the 2015 and 2019 National Socio-Economic Surveys (Susenas) with a sample of 601,580 household heads. The method used is multiple linear regression. The results of the study found that the application of 4G technology through internet services on mobile networks proved to have a positive contribution to the income per capita of families, especially in households headed by non-poor women."

"Kandungan lokal merupakan salah satu alat untuk mengukur manfaat dari kegiatan industri hulu minyak dan gas terhadap ekonomi nasional. Kebijakan kandungan lokal dibuat untuk meningkatkan kandungan lokal. Selain peningkatan kandungan lokal, kebijakan kandungan lokal akan memberikan dampak pada pendapatan pemerintah, keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas. Pada penelitian ini akan memodelkan kebijakan kandungan lokal beserta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut terhadap industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Proyeksi terhadap dampak yang timbul dari alternatif kebijakan didapat dengan permodelan kuantitatif dengan menggunakan model sistem dinamis. Beberapa alternatif dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan TKDN pada industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Dari hasil analisis didapat bahwa kebijakan TKDN minimum dan preferensi harga tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas dengan sistem bagi hasil Production Sharing Contracts (PSC), tetapi berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan pemerintah dari industri hulu minyak dan gas. Kebijakan TKDN akan berpengaruh signifikan pada keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas apabila pada kebijakan TKDN terdapat dana peningkatan TKDN dari pendapatan kotor. Biaya dari kebijakan preferensi harga akan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase TKDN dan nilai pengadaan dengan menggunakan barang/jasa dalam negeri.

---

Local content is one of the tools to measure the benefits of the upstream oil and gas industry activities to the national economy. Local content policy is made to increase local content. In addition to increasing local content, local content policy will have an impact on government revenue, contractor profit and investment in the upstream oil and gas industry. This research will model the local content policy and its impact of the policy on the upstream oil and gas industry in Indonesia. Projections effects of alternative policies obtained by quantitative modeling using dynamic system models. Several alternatives were analyzed to be taken into consideration regarding the local content policy for upstream oil and gas industry in Indonesia.

From the results of analyzes obtained that price preferences and local content minimum policy does not significantly affect contractor profits and investment in upstream oil and gas industry with a profit- sharing system Production Sharing Contracts (PSC), but considerable influence on government revenues from upstream oil and gas industry. Local content policy will impact significantly on contractor profits and investment in upstream oil and gas industry if the policy contained funding to increase local content from gross revenues. Costs of price preference policy will increase as a percentage local content and procurement value by using the goods/services in the country."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan FDI terhadap performa ekspor perusahaan di industri garmen Indonesia selama periode 2002 2006 Adanya FDI di suatu negara melalui pendirian perusahaan multinasional MNCs dipercaya dapat meningkatkan produktifitas perusahaan domestik melalui superior knowledge yang dimilikinya Dengan demikian adanya perusahaan MNCs dipercaya dapat memberikan spillover effect yang dapat mempengaruhi performa ekspor perusahaan domestik yang berada disekitarnya Performa ekspor dalam penelitian ini dilihat dari peluang ekspor dan propensitas ekspor Penelitian ini menyimpulkan bahwa FDI yang masuk ke industri garmen Indonesia melalui perusahaan MNCs terbukti meningkatkan peluang ekspor dan propensitas ekspor perusahaan garmen Hal ini dikarenakan adanya spillover effect yang terjadi melalui persaingan dengan perusahaan ekspor yang membuat peningkatan pada nilai tambah produksi perusahaan yang berada di sekitarnya Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa industri garmen Indonesia masih mengandalkan upah buruh yang rendah dibandingkan produktifitas pekerjanya untuk dapat bersaing di pasar ekspor.

---

This study examines the effect of FDI on export performance in Indonesian garment industry in a span of year 2002 2006 FDI inflows through multinational corporations are believed to have superior knowledge that can improve domestic firm's productivity Thus the presence of MNCs is believed could bring spillover effect that can affect domestic firm's export performance Export performances here are defined as a firm's export decision and export propensity

This study concludes that FDI which come through the presence of MNCs in garment industry raises the likelihood of domestic firms to enter the export market and also improves their export propensities This improvement results from the spillover through competition with export firms that can increase nearby firms's value added in production Other than this this study also finds that Indonesian garment industry still rely on low labor wages to compete in export market rather than its labor productivity "

"Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization.

---

This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study.

The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization."

"Penelitian ini meneliti dampak akuisisi asing terhadap perusahaan domestik yang menjadi target akuisisi, dengan fokus terhadap preferensi perusahaan asing dan pengaruh intensitas akuisisi asing dalam mempengaruhi besar dampak akuisisi asing, yang dibagi menjadi sebagian dan sepenuhnya. Penelitian ini menemukan bahwa akuisisi asing di Indonesia menunjukkan perilaku Strategic Market Entry, yaitu memilih perusahaan domestik yang merupakan winners. Juga ditemukan bukti bahwa akuisisi asing sebagian maupun sepenuhnya berdampak positif terhadap output, tingkat upah, dan jumlah tenaga kerja, namun akuisisi sebagian berpengaruh lebih besar dan positif daripada akuisisi sepenuhnya.

---

This study examines the impact of foreign acquisitions on domestic companies that are the target of acquisition, and also focusing on the preferences of foreign companies and the impact of the intensity of foreign acquisitions, which are divided into partial and full acquisition. This study finds that foreign acquisitions in Indonesia shows Strategic Market Entry behavior, namely choosing domestic companies that are winners. There is also evidence that foreign acquisitions, both partially or fully, have a positive impact on output, wage levels, and the number of workers, but partial acquisitions have a larger and more positive effect than full acquisitions."

"Tesis ini dilatarbelakangi penerbitan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh Bank Indonesia dalam rangka penataan kembali industri perbankan setelah krisis moneter tahun 1997. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan API terhadap struktur, tingkat persaingan dan kinerja industri perbankan Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan API. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk struktur, pengaruh kebijakan API terhadap tingkat persaingan industri perbankan dan menganalisis dampak penerapan kebijakan API bagi kinerja perbankan Indonesia dengan periode penelitian tahun 2001 - 2008. Untuk mengukur tingkat persaingan dan bentuk struktur dalam industri perbankan Indonesia digunakan model Panzar-Rosse. Model ini memberikan indikator persaingan yang dikenal sebagai statistik H yang menyediakan penilaian kuantitatif dari persaingan dalam pasar. Statistik H didapatkan dari jumlah elastisitas revenue terhadap harga faktor-faktor produksi berdasarkan reduced form persamaan pendapatan bank. Persyaratan dalam metode Panzar-Rosse adalah sampel observasi harus mewakili ekuilibrium long run untuk mengukur tingkat kestabilan, mengingat model ini menggunakan pendekatan statis. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah diterbitkan kebijakan API oleh Bank Indonesia, maka struktur perbankan Indonesia berbentuk monopoli atau oligopoli kolusif. Bentuk struktur tersebut mencerminkan adanya perbedaan tingkat persaingan bank umum pada periode sebelum dan sesudah API diterbitkan. Dengan diberlakukannya kebijakan API, kondisi perbankan nasional tidak menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum API diterbitkan. Namun ketidakstabilan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum, sehingga setelah kebijakan API diterbitkan kinerja bank umum mengalami peningkatan.

---

The background of this Thesis was the issuance of the Indonesian Banking Architecture (API) by Bank Indonesia in the framework of restructuring the banking industry after the financial crisis in 1997. The main concern of this thesis was the impact of the Indonesian Banking Architecture policy toward structure, the level of competition and performance of the Indonesian banking industry before and after the promulgated of API. The purpose of this Thesis is to identify the shape of the structure, to measure the impact of promulgated of API policy toward the level of competition of the banking industry and to analyze the impact of API?s implementation toward performance of banking industry with year study period from 2001 to 2008. To measure the level of competition and the shape of the structure of Indonesian banking industry used Panzar-Rosse model. This model provides an indicator of competition, known as H statistic that provides a quantitative assessment of competition in the market.

H statistics obtained from the amount of revenue to price elasticity factors of production based on the reduced form bank revenue equations. The terms of the Panzar-Rosse method is to sample observation should be representative of long run equilibrium to measure the level of stability, since this model uses a static approach. On the basis of test result, it is concluded that after the Indonesia Banking Architecture policy issued by Bank Indonesia, the structure of Indonesian banking industry is monopoly or collusive oligopoly. This structure reflects the different levels of competition for commercial banks in the period before and after the implementation of API. The condition of banking industry do not become more stable than before the published of API. However this instability does not affect toward performance of banking industry, so performance of banking industry have increased."