Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa studi telah menganalisis kejadian migrasi berdasarkan teori klasik migrasi melalui kerangka perbedaan upah desa dengan kota, namun belum banyak studi yang membahas risk preference sebagai determinan migrasi. Dengan menggunakan data IFLS 4 dan IFLS 5 serta analisis regresi logistik, studi ini membahas pengaruh risk preference rumah tangga dalam mengestimasi kemungkinan kejadian migrasi desa-kota baik migrasi sebagian maupun seluruh anggota rumah tangga. Selain itu, studi ini mencoba mengestimasi karakteristik individu yang pergi pada migrasi sebagian anggota rumah tangga. Hasil estimasi menunjukan bahwa secara umum, migrasi lebih mungkin dilakukan oleh rumah tangga yang risk loving. Migrasi seluruh anggota rumah tangga juga lebih mungkin dilakukan oleh rumah tangga yang risk loving serta anggotanya memiliki risk preference yang relatif sama. Sedangkan migrasi sebagian anggota rumah tangga lebih mungkin dilakukan jika rumah tangga memiliki risk preference yang relatif berbeda. Adapun individu yang pergi pada migrasi sebagian anggota rumah tangga lebih besar kemungkinannya adalah individu yang risk averse namun relatif less risk averse terhadap anggota keluarga lainnya.

---

Several studies have analyzed the incidence of migration based on the classical theory of migration through the difference between rural and urban wages. Still, not many studies have discussed risk preference as a determinant of migration. Using IFLS 4 and IFLS 5 data and logistic regression analysis, this study examines the effect of household risk preference in estimating the probability of rural-urban migration, both partial and total migration of household members. In addition, this study attempts to estimate the characteristics of individuals who go on the migration of some household members. The estimation results show that, in general, migration is more likely to be carried out by risk-loving households. Furthermore, migration of all household members is also more likely to be carried out by risk-loving households and their members have relatively the same risk preferences. Meanwhile, partial migration is more likely to be carried out if households have somewhat different risk preferences. Individuals who go on the partial migration are more likely to be risk averse individuals but are relatively less risk averse to other family members. "

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."

"Terlepas dari kenyataan bahwa Indeks Pengembangan TIK menyatakan Indonesia menduduki peringkat ke-111 di antara semua negara, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus berkembang pesat. Seperti yang dikatakan beberapa penelitian, TIK mampu memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, terutama perempuan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis apakah TIK – dimana definisinya akan dibatasi pada penggunaan internet, dapat membuat perempuan dengan jenis pekerjaan yang rentan, seperti pekerja mandiri, menjadi diuntungkan. ‘Menguntungkan’ diukur dari adalah pertumbuhan upah riil dan tren penurunan jam kerja pekerja akun perempuan sendiri dari 2005 hingga 2017. Untuk mencapai ini, saya akan menggunakan data pekerja dari SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) dan data dari penggunaan internet dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Hasil kami menunjukkan bahwa internet memiliki indikasi hubungan kausalitas yang positif secara signifikan dengan pendapatan riil per jam. Sementara itu, hubungan antara internet dan jam kerja adalah signifikan negative. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang berusaha sendiri akan diuntungkan apabila menggunakan internet.

---

Despite of the fact that ICT Development Index stated Indonesia occupied 111th ranking among all countries, the growth of internet use in Indonesia keep pushing forward. As several studies stated, ICT are able to empower marginalized group in society, especially women. This paper aims to analyze on whether ICT–which definitions will be limited to internet use in this paper, are able to make women with vulnerable type of occupation, such as own-account worker, better-off. The measurement of better-off itself is growth of real wage and decreasing working hour trend of female own account worker from 2005 to 2017. In order to achieve this, I will utilize data of workers from SAKERNAS (National Labor Force Survey) and data of internet use from SUSENAS (National Socio-Economic Survey). Our results suggest that internet indicates a positively significant causality relationship with real income per hour. Meanwhile, the relationship between internet and working hours remain negatively significant. This shows that female own-account worker in Indonesia is better-off by using the internet."

"Kesenjangan gender masih menjadi isu mendasar di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab kesenjangan pendapatan antar gender pada awalnya adalah stereotip, dimana pola pikir budaya Indonesia masih menganggap peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan bagian perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga. Oleh karena itu, partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masalah umum yang dihadapi sebagian besar wanita untuk memasuki dunia kerja adalah peran wanita dalam keluarga dan sulitnya mendapatkan pekerjaan tingkat pendapatan yang layak. Meskipun di pasar kerja, rata-rata besaran gaji atau upah di Indonesia terus meningkat, namun terdapat kesenjangan rata-rata gaji atau upah antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan tercatat mendapatkan gaji jauh di bawah rata-rata laki-laki. Dari berbagai sektor di Indonesia, ditemukan bahwa pada sektor konstruksi dari tahun 2007-2018, perempuan memiliki rata-rata upah atau gaji atau pendapatan bersih yang lebih tinggi daripada laki-laki. Secara teori, hal ini diduga karena pengaruh karakteristik modal manusia dan karakteristik demografi. Peneliti menggunakan data sekunder Sakernas tahun 2017 menggunakan model mincer untuk melihat pengaruh tingkat upah antar gender dengan menggunakan regresi Ordinary Least Squared dan menggunakan regresi multinomial logit untuk melihat peluang antar gender berada pada jenis pekerjaan utama. Peneliti ini membuktikan bahwa karakteristik human capital mempengaruhi tingkat upah dan kesempatan untuk menentukan jenis pekerjaan antar gender di sektor konstruksi. Peneliti juga membuktikan bahwa karakteristik demografi seperti perkotaan dan Jawa berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah perempuan, sedangkan laki-laki dipengaruhi oleh status sipil dan perkawinan. Selanjutnya peneliti juga menemukan bahwa perkotaan atau pedesaan, Jawa atau non-Jawa dan status perkawinan berpengaruh signifikan dalam menentukan peluang pekerja laki-laki untuk bekerja di sektor konstruksi, sedangkan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Jawa atau non-Jawa dan perkawinan. status pekerjaan utama di bidang konstruksi.

---

Gender gaps are still a fundamental issue in most countries in the world, including Indonesia. One of the causes of the income gap between genders was initially a stereotype, in which the Indonesian cultural mindset still considers the role of men as the primary breadwinner and the part of women who become housewives in the care of families. Therefore, women's labor force participation is still much lower than that of men. A common problem faced by most women to enter the workforce is the role of women in the family and the difficulty of getting a job with a decent income level. Although in the job market, the average size of salary or wage in Indonesia continues to increase, there is an average gap in salary or wage between men and women, where women are recorded to get salaries far below the average of men. From various sectors in Indonesia, it was found that in the construction sector from 2007-2018, women had a higher average wage or salary or net income than men. In theory, this is thought to be due to the influence of human capital characteristics and demographic characteristics. Researchers used Sakernas's 2017 secondary data using a mincer model to see the influence of inter-gender wage rates by using Ordinary Least Squared regression and using multinomial logit regression to see the opportunities between genders be in the primary job type. This researcher proves that the characteristics of human capital affect the wage rate and the chance to determine the kind of work between genders in the construction sector. Researchers have also proved that on demographic characteristics, such as urban and Javanese influence significantly towards the wage rate of women, whereas men are influenced by civil and marital status. Furthermore, researchers also found that urban or rural, Javanese or non-Javanese and marital status has a significant effect on determining the opportunity of men workers on occupation in the construction sector, whereas women have a significant influence on Java or non-Javanese and marital status in the main occupation in the construction sector."

"ABSTRAKPenelitian ini berisi analisis tentang perilaku perusahaan multinasional (MNC) di sektor manufaktur dengan memanfaatkan data Surat Pemberitahuan periode 2009-2016. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan negara asal MNC secara signifikan mempengaruhi laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh MNC. MNC yang dimiliki penuh dan MNC yang mempunyai keterkaitan dengan tax haven lebih responsif terhadap perbedaan tarif pajak dibanding jenis MNC lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan thin capitalisation rule menurunkan respon MNC terhadap perbedaan tarif pajak. Selain itu, MNC di Indonesia secara dominan menggunakan skema transfer pricing untuk mengalihkan laba.

---

ABSTRACTThis paper analyses the profit shifting behaviour of Indonesian manufacturing multinational corporations (MNCs) using tax return data over the period 2009-2016. This paper finds that the tax rate differentials between Indonesia and MNCs home countries significantly affect the pre-tax profits reported by MNCs. Wholly-owned MNCs and MNCs with links to tax havens are more responsive to tax rate differentials than other types of MNCs. Further, this study also finds that the responsiveness of MNCs to tax rate differentials decreases when thin capitalisation rules exist. Moreover, the results show that Indonesian MNCs predominantly use transfer pricing schemes to shift their profits"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris antara infrastruktur dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 32 propinsi dalam periode 2007-2013, analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini berusaha memperkirakan apakah infrastruktur memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kesenjangan pendapatan.Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan model ekonometri sederhana dan indikator kesenjangan pendapatan konvensional, yaitu koefisien Gini. Selanjutnya model ekonometri diestimasi dengan metode pooled OLS, fixed-effect dan random-effect. Untuk mengatasi masalah endogeneity, kami menggunakan indikator kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan lag 1 tahun.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kuantitas jalan dan telekomunikasi cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan, sementara itu kuantitas listrik, kuantitas bandara, dan kualitas bandara menunjukkan pengaruh yang sebaliknya yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan. Akan tetapi, ketika beberapa indikator infrastruktur ini dihitung sebagai indeks, maka hubungan antara indeks infrastruktur dengan kesenjangan pendapatan adalah positif yang artinya infrastruktur memperlebar kesenjangan pendapatan.

---

ABSTRACTThis research is an attempt to study the empirical relationship between infrastructure and income inequality in Indonesia. It uses regression analysis with panel data set covering 32 provinces in the period of 2007 ndash 2013 in order to estimate whether the infrastructure has positive or negative effects on income inequality. To achieve this goal, we develop a simple econometric model and use a conventional income inequality measure. This includes the regressors infrastructures quantity and quality indicators, in addition to standard controls. The model is estimated by simple pooled OLS, fixed effect and random effect models. To overcome the endogeneity problem, infrastructures quantity and quality indicators enter the regressions with one year lag.We find that road and telecommunication quantities tend to boost income income inequality, while electricity quantity, airport quantity, and airport quality have a favorable impact on the distribution of income and help to alleviate income inequality. Whereas, when these different categories of infrastructure are formed as synthetic indices, the relation between these indices and income inequality lends support to the idea that infrastructure increases income inequality. "

"Monetary authorities pursue three desirable objectives: exchange rate stability, free international capital mobility, and an independent monetary policy. However, they are facing the trilemma, also known as the ‘Impossible Trinity’, which suggests that only two of these three goals can be achieved simultaneously. This research aims to examine the impact of each configuration or trilemma index—exchange rate stability, monetary independence, and financial openness—on the real GDP growth rate based on the evidence from Indonesia. This research method conducted an OLS (Ordinary Least Squares) approach and Newey-West HAC method. This study finds that only exchange rate stability and financial openness which significantly and positively affect the growth rate, thereby more exchange rate stability or financial openness increases the growth rate. Another trilemma index which is monetary independence, however, proved to be insignificant. Thus, it is beneficial for Indonesia policymakers to pursue and improve more on exchange rate stability or to implement policies that can attract capital flow and investment in order to support economic growth in Indonesia.

---

Otoritas moneter berusaha mencapai tiga tujuan yang diinginkan: stabilitas nilai tukar, mobilitas modal internasional yang bebas, dan kebijakan moneter yang independen. Namun, mereka menghadapi trilemma, yang juga dikenal sebagai “Impossible Trinity” menyatakan bahwa hanya dua dari tiga tujuan tersebut yang dapat dicapai secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari setiap konfigurasi atau indeks trilemma—stabilitas nilai tukar, kemandirian moneter, dan keterbukaan finansial—terhadap tingkat pertumbuhan PDB riil di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Squares) dan metode Newey-West HAC. Studi ini menemukan bahwa hanya stabilitas nilai tukar dan keterbukaan finansial yang secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB. Semakin meningkatnya stabilitas nilai tukar atau keterbukaan finansial akan meningkatkan pertumbuhan PDB di Indonesia. Indeks trilemma lainnya yaitu independensi moneter, terbukti tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, pembuat kebijakan di Indonesia dapat mengimplementasi kebijakan yang mengarah pada stabilitas nilai tukar dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat menarik arus investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia."

"Tren migrasi di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai konsekuensi dari perkembangan fasilitas transportasi dan komunikasi, serta jaringan sosial sehingga mempermudah individu dalam melakukan perpindahan antar daerah. Sebagian besar motif migrasi adalah mencari pekerjaan agar mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak migrasi terhadap peningkatan kesejahteraan para pelakunya. Dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 serta metode Propensity Score Matching, penelitian ini menemukan bahwa migrasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan para migran. Peningkatan kesejahteraan akibat migrasi lebih tinggi pada mereka yang berpendapatan tinggi dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah.

---

Migration trends in Indonesia have shown an increase in recent years as a consequence of the development of transportation and communication facilities, along with social networks, so that making it easier for individuals to do inter-regional mobility. Most of the motives for migration are looking for a better job to get a better income and life. This study aims to analyze the effect of migration in improving the migrants welfare and analyze the change in poverty status for poor people who migrate. Using the Indonesian Family Life Survey (IFLS) dataset in 2007 and 2014, as well as the Propensity Score Matching method, this study found that migration has a positive impact on improving the migrants welfare. Improved welfare due to migration is higher in those who were initially more prosperous than those who were low income."

"ABSTRAKKemiskinan adalah permasalahan yang sudah lama terjadi di Indonesia, danmeskipun usaha yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan berhasil, kecepatanpengurangan kemiskinan itu melambat, menurut data dari Bank Dunia. Akses kreditadalah aspek penting dalam pengurangan kemiskinan, dan Indonesia sedangberusaha untuk meningkatkan kemudahan akses kredit melalui program inklusikeuangan. Meskipun begitu, orang-orang miskin masih belum bisa menyediakanpersyaratan berupa jaminan atau informasi yang cukup untuk mendapat pinjamandari institusi keuangan formal, sehingga mereka meminjam kepada sektor informal,dimana mereka lebih longgar dalam persyaratan peminjamannya. Masalah yangterjadi ialah ketika orang-orang ini meminjam dari sektor informal, adakemungkinan mereka dikenakan bunga yang lebih tinggi dari yang mereka mampubayarkan, sehingga mereka dapat terus miskin, atau jatuh miskin ketika merekaawalnya tidak miskin. Mereka yang memberikan pinjaman seperti ini disebut lintahdarat, dimana di Indonesia mereka sangat tersebar luas. Penelitian ini bertujuanuntuk melihat pengaruh dari akses kredit dan kredit informal terhadap insidensikemiskinan dengan menggunakan data dari IFLS3, IFLS4, dan IFLS5 dan diolahmenggunakan ordered logit regression model. Untuk mengukur pengaruh jangkapendeknya, akan menggunakan IFLS3 dan IFLS4, sedangkan jangka panjangnyamenggunakan IFLS3 dan IFLS5. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa baik akseskredit maupun lintah darat mempengaruhi insidensi kemiskinan secara konsistendan signifikan. Akses kredit akan meningkatkan kemungkinan menjadi tidakpernah miskin, dan orang-orang yang meminjam dari lembaga keuangan informalmemiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tetap miskin antar periode, ataujatuh miskin.

---

ABSTRACTPoverty has been a recurring problem in Indonesia for a long time, and despitesuccessful efforts in reducing poverty, the rate of reduction is slowing down,according to World Bank data. Credit access is an important aspect in povertyalleviation, and Indonesia has been working on increasing the ease of credit accessthrough financial inclusion programs. Even so, the poor still cannot afford toprovide any form of collateral or enough information to secure a loan from theformal financial sector, so they look towards the informal sector, which are morelenient in terms of loan requirements. The problem is when these people borrowfrom the informal sector, there is a chance where they are charged with very highinterest rate, which will leave them with more debt than they could ever repay,which may render them to stay poor between periods, or fall into poverty when theyinitially were not poor in the period before. The people who give out loans likethose are called loan sharks, and they are very commonly found in Indonesia. Thisresearch aims to examine the effect of credit access and informal credit to povertyincidence by using data from IFLS3, IFLS4, and IFLS5 which will be processedthrough an ordered logit regression model. To measure the short-term effect, IFLS3and IFLS4 will be used, while for the long-term effect, IFLS3 and IFLS5 will beused. The research concludes that both credit access and loan sharks consistentlyand significantly affect poverty incidence. Credit access will increase theprobability of being never poor, while people that borrow from informal financialinstitutions will have a higher probability of staying poor or falling into poverty"