Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air harus dikelola dengan baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Berdasarkan data, ketahanan air bersih di DKI-Jakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan baik segi ketersediaan dan kualitasnya. Dari 13 sungai di DKI-Jakarta, hanya Kali Krukut dan Sungai Cengkareng yang airnya layak dijadikan air baku, kualitas air di kedua sumber air ini juga telah diindikasikan semakin menurun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif, penelitian menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai bahan hukumnya dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait perkembangan pengaturan pemenuhan air minum di DKI Jakarta dan bagaimana pemenuhan air minum di DKI-Jakarta setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan yaitu: 1) perkembangan pengaturan pemenuhan kebutuhan air minum di DKI Jakarta menunjukkan beberapa kemajuan dan dalam hal lain masih terdapat peraturan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pengawasannya. Pada Pergub DKI Jakarta No 62/2019, Pemda DKI menjadikan ketersediaan SPAM di wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu fokus utama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kepulauan Seribu. Disamping itu pada regulasi Pemprov DKI Jakarta yang lainnya, masih terdapat hal-hal lain yang perlu disempurnakan; 2) Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, nyatanya masih mengandung aroma privatisasi air. Pemda telah menentukan tarif air di DKI Jakarta, namun kenyataan di lapangan swasta didapati masih menetapkan tarif air yang mahal sehingga kesenjangan terhadap masyarakat untuk membeli air masih terjadi.

---

Water must be managed properly so that humans can meet their daily drinking water needs. Based on the data, the security of clean water in DKI-Jakarta is currently very concerning, both in terms of availability and quality. Of the 13 rivers in DKI-Jakarta, only the Krukut River and the Cengkareng River whose water is suitable for use as raw water, the quality of water in these two water sources has also been indicated to be declining. This study uses a normative juridical method qualitatively, the study uses secondary data supported by primary data as legal material and produces a descriptive analytical research form. This study examines problems related to the development of drinking water supply in DKI Jakarta and how to fulfill drinking water in DKI Jakarta after the enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The results of this study answer the problems, namely: 1) the development of regulations for meeting drinking water needs in DKI Jakarta shows some progress and in other cases there are regulations that need to be improved and their supervision increased. In Pergub DKI Jakarta No. 62/2019, the DKI Regional Government makes the availability of SPAM in the Thousand Islands region one of the main focuses to meet the drinking water needs of the people in the Thousand Islands. Besides that, in other DKI Jakarta Provincial Government regulations, there are still other things that need to be perfected; 2) The enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources, in fact still contains the scent of water privatization. The local government has determined the water tariff in DKI Jakarta, but the reality in the private sector is that it is found that the private sector is still setting high water tariffs so that the gap between the people in buying water still exists."

"Penelitian ini membahas mengenai privatisasi pengelolaan air minum DKI Jakarta dari sudut pandang hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan privatisasi air di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sedangkan di DKI Jakarta, diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisasi adalah tindakan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dan memperbanyak peran pihak swasta.Privatisasi air diartikan berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor privat. Privatisasi air pun membawa isu terkait air sebagai bagian dari hak asasi manusia. (3) Privatisasi air di DKI Jakarta bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan privatisasi pengelolaan air minum di DKI Jakarta dibolehkan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). Penentuan tarif pun melibatkan pihak swasta yang memegang andil besar di dalamnya, dimana seharusnya pemerintah yang memegang kontrol atas penentuan tarif air tersebut.

---

This research describes the privatisation of water management in DKI Jakarta from the point of view of state administrative law. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislation, books, and interviews. This research shows, (1) Water privatisation in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2004 on Water Resources. While in Jakarta, is regulated in DKI Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisation is an act to reduce government intervention and increase the role of private sector.

Water privatisation is defined the transfer partly or whole of water management from public sector to the private sector. Water privatisation will carry water-related issues as a part of human rights. (3) Water privatisation in in DKI Jakarta is not in accordance with the concept of state authorization in Article 33 section (2) and section (3) of the 1945 Indonesian Constitution. While privatisation of drinking water management in Jakarta is allowed by the Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). The determination of water tariff involving private parties who hold an important role in it, where should government retained control over the determination of the water tariff."

"Tesis ini fokus pada model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Pomah, Beteng dan Randulanang dan faktor – faktor yang mempengaruhi tata kelola. Pasca berakhirnya program PAMSIMAS pada tahun 2021, Desa Pomah, Beteng dan Randulanang menghadapi tantangan untuk mencapai akses universal air minum dan mempertahankan pelayanan dasar air minum bagi masyarakat dalam keterbatasan keberlanjutan penganggaran, peran dan partisipasi dan konsistensi terhadap kualitas air. Melalui pendekatan post positivist dan metode kualitatif, peneliti melakukan penilaian terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum yaitu dengan melakukan analisis terhadap governance actors, governance style dan governance component. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara informan dan data sekunder melalui studi dokumen, literatur dan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga desa memiliki model tata kelola yang berbeda meskipun berasal dari program yang sama yaitu PAMSIMAS. Model network yang diterapkan oleh Desa Randulanang menghasilkan ekosistem pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan dengan jejaring aktor yang terbentuk dengan berbagai aktor di luar desa. Sementara itu model hirarki yang diterapkan Desa Pomah dan Beteng mendorong pengelolaan yang terintegrasi dengan mekanisme tata kelola pemerintah desa. Unit sumber daya dan sistem tata kelola menjadi faktor yang berperan penting terhadap pelayanan dasar air minum di ketiga desa.

---

This thesis discusses the governance model for the fulfillment of drinking water needs in Pomah, Beteng, and Randulanang Village and the factors that influence governance. After the end of the Pamsimas (Community-Based Drinking Water Supply and Sanitation) program in 2021, Pomah, Beteng, and Randulanang Village faced the challenges of achieving universal access to drinking water and maintaining basic drinking water services for the community within the limitations of budgetary sustainability and roles, participation, and consistency regarding water quality. This research utilizes a post- positivist approach and qualitative data collection method. In order to assess the governance model for fulfilling drinking water needs, the researcher analyzed several variables, namely governance actors, governance style, and governance components. Primary data was collected through in depth interviews, while secondary data was collected through a study of documents, literatures, and the Pamsimas MIS. The network model observed in Randulanang Village generates an independent and sustainable management ecosystem, with a network of actors that was formed with various actors from outside the village. On the other hand, the hierarchical model observed in Pomah and Beteng Village encourages an integrated management with village government’s governance mechanisms. Finally, resource and governance system are the two factors that play an important role in basic drinking water services in the three villages."

"Pemukiman kumuh adalah salah satu fenomena yang muncul dalam tumbuh kembang penduduk di perkotaan. Keadaan masyarakat pada pemukiman kumuh dikenal dengan syarat buruknya kualitas lingkungan dan kurangnya fasilitas pemenuh kebutuhan hidup, salah satunya adalah kebutuhan akan air bersih. Penelitian ini mengkaji pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya air dari ketersediannya pada wilayah pemukiman kumuh di Kecamatan Penjaringan. Sumberdaya air bersih didapat dari kualitas air tanah, pelayanan fasilitas air pipa PAM dan sumber air pelengkap seperti air pikulan dan air galon. Data sumber air bersih diinterpolasi dengan pemakaian sumber air di pemukiman kumuh menurut kebutuhannya. Data dianalisis dengan cara deskriptif dan tumpang-susun peta/analisa overlay secara spasial untuk mendapatkan distribusi dan pola pemakaian sumberdaya air bersih yang tersedia. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pola distribusi ketersediaan air bersih tersebar di seluruh permukiman kumuh dengan tingkat variasi penggunaan yang beragam sesuai dengan kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kajian.

---

Slum area is one of the phenomena that arise in the development of urban population. The Society in terms of slum area are known as the poor quality of the environment and the lack of facilities to fulfill the needs of life, which one is the need for clean water.

This study will assess the fulfillment of clean water from their water resources in the slum area in the district of Penjaringan. Clean water resources derived from ground water, water pipes and other complementary water sources such as water refill.

The clean water resources data interpolated with the use of water resources in the slums area according to his needs. The data were analyzed by descriptive analysis and inter-stacking map / overlay spatial analysis to obtain the distribution and usage pattern of clean water from their resources.

The analysis results show the distribution pattern of clean water resources which scattered throughout the slums area with the varying of use levels in accordance with the conditions of clean water supply in the study area."

"

Wilayah pesisir permukiman nelayan Muara Angke, Jakarta Utara merupakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Hal ini dikarenakan terbatasnya jaringan air bersih perpipaan, disertai dengan kualitas air tanah yang buruk akibat telah terintrusi air laut. Dalam situasi ini, air hujan dapat menjadi alternatif sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air rumah tangga di wilayah tersebut. Namun, penerapan Sistem Pemanen Air Hujan (SPAH) di permukiman nelayan Muara Angke belum menjadi prioritas. Karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dan pasokan air bersih saat ini, menganalisis potensi air hujan, merancang SPAH yang sesuai, dan menganalisis modal sosial serta partisipasi dalam pembangunan SPAH. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara, pengadaan Forum Group Discussion, dan sosialisasi pada penduduk setempat. Analisis pada penelitian ini dengan metode analisis matematis, deskriptif, dan multidimensional scaling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggunakan 3 sumber air, yaitu air jerigen, air tanah, dan air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya pengeluaran penduduk untuk membeli air memiliki porsi yang tinggi, yaitu sebesar 23% dari penghasilan penduduk per bulan. Volume air hujan dapat memenuhi 56% dari total kebutuhan air 2 KK untuk keperluan mandi-kakus-wudhu, dan dapat memenuhi 40% dari total kebutuhan 20 orang penduduk untuk keperluan wudhu. Kualitas air hujan memenuhi standar baku mutu air bersih Permenkes No. 32 tahun 2017. Rancangan SPAH yang sesuai adalah sistem tipe komunal (Tangki 8000 L) dan dibangun di fasilitas umum Mushola RT 10 RW 22. Rancangan ini dapat menghemat 19% (Rp 117.495) dari rata-rata biaya pembelian air 2 KK per bulan dan dapat menghemat 36% (Rp 736.833) dari biaya pembelian air mushola per bulan. Nilai BCR dari proyek ini adalah 2.40 > 1. Pembangunan SPAH komunal dapat memicu bekerjanya modal sosial struktural untuk mengelola air secara terorganisir dan keberlanjutan SPAH sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

 

---

The fisheries settlement of Muara Angke, North Jakarta is an area that has the potential to experience a water scarcity due to limited piped water network and accompanied by poor groundwater quality. In this situation, rainwater can be an alternative water source to fulfill water needs in this area. However, the implementation of Rainwater Harvesting (RWH) in Muara Angke has not been a priority. Therefore, the purpose of this study is to analyze the current water needs and supply of clean water, analyze the potential of rainwater, design an appropriate RWH, and analyze social capital and participation in RWH development. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires, interviewing, conducting Forum Group Discussion, and Socialization to residents. The analysis in this study are with mathematical analysis method, descriptive, and multidimensional scaling. The result showed that the population used 3 types of water source, namely tank water, groundwater, and gallon water. The expenditure to buy water has a high portion, which is 23% of the population’s income per month. The volume of rainwater can meet 56% of the total water needs two households for bathing, toilet, ablution, and can reach 40% of the overall needs of 20 residents for the needs of ablution. Rainwater quality meets clean water quality standards of Minister of Health Regulation No. 32 year 2017. The appropriate RWH design is a communal type system (Tank 8000 L) and was built in public facilities of Mushola RT 10 RW 22. The model can save 19% (IDR 117.495) from the average cost of purchasing two household water per month and can save 36% (IDR 736.833) of the water cost in Mushola per month. The BCR value of this project is 2.40 > 1. The construction of communal RWH can trigger the operation of structural social capital to manage water in an organized manner, and the sustainability of RWH is highly dependent on community participation.

 

"

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"Pada tahun 2018, KLB diare di DKI Jakarta sebanyak 124 kasus yang tersebar di beberapa Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara statistik faktor lingkungan, permukiman kumuh dan bantaran sungai, kepadatan penduduk dengan kasus KLB diare di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Desain penelitian yang digunakan yakni studi ekologi dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari data Potensi Desa Tahun 2018 dan data Kependudukan yang berasal dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dan menampilkan hasil dengan analisis spasial, meliputi variabel-variabel kasus KLB diare, pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), jamban keluarga, tempat pembuangan akhir tinja, pembuangan limbah cair, sumber air bersih dan air minum, permukiman kumuh dan bantaran sungai, dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian ini ditemukan hubungan signifikan antara permukiman kumuh dengan kasus KLB diare tahun 2018 di DKI Jakarta. Secara spasial mengindikasikan adanya hubungan antara keberadaan TPS, sumber air minum, permukiman kumuh, permukiman bantaran sungai dan kepadatan penduduk dengan kejadian KLB diare. Kesimpulan dari penelitian ini yakni kondisi sanitasi secara umum di DKI Jakarta memiliki kondisi yang lebih baik dari angka nasional, namun tingkat kepadatan peduduk di DKI Jakarta melebihi tingkat kepadatan nasional. Daerah tingkat kerawanan terjadi KLB diare yang tinggi terdapat pada 5 kecamatan. .....In 2018, outbreaks of diarrhea in DKI Jakarta were 124 cases spread across several districts. This research aims to provide an overview and statistically analyze environmental factors, slums and riverbanks, population density with the case of diarrhea outbreaks in DKI Jakarta in 2018. The design of the study uses an ecological study using secondary data from Potensi Desa BPS 2018 data and Population data and presented the result with spatial analysis, including case variables Outbreaks of diarrhea, waste management, temporary landfills (TPS), family latrines, fecal landfills, disposal waste water, clean water, drinking water, slums, riverbank settlements, and population density. The results from this research found a significant association between slums and diarrhea outbreaks in 2018 in DKI Jakarta. Spatially indicate a relationship between the existence of temporary landfills, drinking water sources, slums, riverbank settlements and population density with the occurrence of diarrhea outbreaks.The conclusion from this research is that sanitation conditions in DKI Jakarta have better conditions than the national rate, but the population density in DKI Jakarta exceeds the national density level. Areas with high levels of vulnerability occur outbreaks of diarrhea that are high in 5 districts.

"

"ABSTRAKSumber daya air adalah sumber daya alam yang jumlahnya tetap namunkeberadaannya dipermukaan dan didalam bumi sangat tergantung dari aktivitasmanusia. Pertumbuhan tutupan lahan yang tinggi dan pola konsumtif warga Jakartatelah menyebabkan degradasi air tanah di Jakarta. Program konservasi sumber dayaair sebagai program pembangunan berkelanjutan menjadi suatu keharusan yangdilaksanakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Salah satu program konservasisumber daya air adalah pembangunan sumur resapan. Sumur resapan yang telahdibangun, hingga saat ini belum dilakukan evaluasi tingkat efektifitasnya baik darisegi kapasitas daya tampung air, kualitas air resapan dan sistem pengelolaannya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pembangunan sumurresapan berdasarkan standar teknis SNI 03-2453-2002, SNI 06-2459-2002,Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2013 dan konsep sumur resapan ramahlingkungan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan,kedua lokasi tersebut merupakan wilayah dengan nilai infiltrasi terbaik dibandingwilayah Jakarta lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatifdengan analisa kuantitatif dan kualitatif.Instrumen pengumpulan data berupa,pengamatan visual lapangan dan pengukuran dimensi inlet dan volume kosongsumur resapan, studi literature dan wawancara stake holder yang terkait sumurresapan.Hasil penelitian menunjukkan debit masukan sumur resapan kurang dari50% kapasitas tampung sumur, kapasitas tampung rata-rata sumur kurang dari 50%kapasitas awal, parameter air resapan yang melebihi baku mutu air golongan Iadalah kekeruhan,besi dan detergen. Lemahnya koordinasi antar Satuan PerangkatKerja Daerah dan tidak adanya perawatan sumur resapan menjadi penyebab tidakefektifnya program sumur resapan. Tipe sumur resapan dangkal yang dibangundigedung merupakan tipe sumur resapan yang paling efektif dibanding tipe lainnya

---

ABSTRACTWater resources are natural resources whose number remains but its existence inthe earth's surface and is highly dependent on human activity. Land cover highgrowth and consumption patterns Jakarta residents has caused degradation ofground water in Jakarta. Water resource conservation programs as sustainabledevelopment becomes a necessity conducted local government of Jakarta. Oneprogram is the conservation of water resources development recharge wells.Recharge wells that have been constructed, up to now not been evaluated for theireffectiveness in terms of both capacity water capacity, catchment water quality andmanagement systems. The purpose of this study was to evaluate the recharge wellsdevelopment program based on technical standards SNI 03-2453-2002, SNI 06-2459-2002, Governor Regulation No. 20 of 2013 and the concept ofenvironmentally friendly recharge wells. This research was conducted in EastJakarta and South Jakarta, both locations is the region with the best infiltration valueother than Jakarta. The research method uses a quantitative approach with aqualitative and quantitative analysis. In the form of data collection instruments,visual observations and measurements of the dimensions of the field and the inletvoid volume recharge wells, literature studies and interviews relevant stakeholdersrecharge wells. The results showed a debit entries recharge wells is less than 50%capacities of wells, average capacities of the well is less than 50% of the initialcapacity, water absorption parameters that exceed water quality class I is turbidity,iron and detergents. Weak coordination between the Regional Unit of Work Toolsand absence of well maintenance leach into the causes of ineffective programsrecharge wells. Type of shallow recharge wells constructed infiltration wells in thehalls of a type most effectively than other types.;"

"Air adalah peradaban dan tanpa air kehidupan akan musnah. Pada saat yang sama air, meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga merupakan sumber daya alam yang langka bagi sebagian penghuni bumi ini. Kompetisi penggunaan air untuk berbagai keperluan membuat ketersediaannya, khususnya air bersih, semakin berkurang. Penyediaan air bersih di Propinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, pembiayaan, kelangkaan air baku, maupun sikap dari masyarakat dalam memanfaatkan air bersih. Pengelolaan air bersih berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat di Kota Jakarta di tengah ancaman keterbatasan sumber-sumber air balm untuk menyuplai kebutuhan masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, (ii) kendalalhambatan yang dihadapi oleh stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta, dan (iii) bentuk strategi dan kebijakan yang bisa menjamin pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan. Penelitian ini menggunakan Metode Quasi. Analisis deskriptif sebagai langkah awal untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya air. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats). Kemudian dilakukan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guns merancang rencana strategis untuk pengelolaan sumber daya air selanjutnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa air memiliki kriteria kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Indikator pendukung kriteria air adalah penyediaan air, pengelolaan air limbahlkotor, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan sungai dan catchment area. Lalu kendala-kendala dalarn pengelolaan sumber daya air di Kota Jakarta dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian dengan prioritas yang hares segera diatasi adalah: peraturan, sumber daya manusia dan kelembagaan, teknis dan operasional, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Untuk mengatasi berbagai kendala dasar tersebut, diusulkan berbagai kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan, yaitu: penyusunan master plan terpadu; penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif; keterlibatan seluruh stakeholder dengan koordinasi yang terintegrasi; sosialisasi yang intensif untuk program-program pendukung maupun rancangan. peraturan perundang-undangan; pemberian reward dan punishment yang tegas dan nyata; pengintesifan implementasi program-program pendukung; pola kemitraan untuk implementasi teknologi modem; pembentukan dewan air pemilihan leading sector; dan peningkatan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia."

"ABSTRAKJumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 mencapai 9.588.198 jiwa dengan kepadatan 14.882 jiwa/ km sehingga kebutuhan air makin meningkat. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar mengakibatkan masalah lingkungan seperti intrusi air laut yang menyebabkan menurunnya kualitas air tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan pada wilayah terintrusi air laut di DKI Jakarta dilihat dari aspek lingkungan, sosial ekonomi masyarakat, ekonomi wilayah dan sosial kependudukan serta menentukan prioritas dan upaya penanganannya. Selama periode 1984-2006, intrusi air laut telah mencapai lebih dari 30 % dari total luas DKI Jakarta. Sebarannya mencakup seluruh wilayah Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat yang meliputi wilayah Cengkareng dan Kalideres. Perhitungan tingkat kerentanan dilakukan dengan metode pengkelasan dan skoring. Variabel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini meliputi variabel jumlah dan kepadatan penduduk, persentase pelanggan air bersih, persentase penduduk miskin, persentase rumah tinggal sementara, jumlah sektor industri dan pabrik, jumlah sektor jasa dan perdagangan, persentase area rawan banjir/genangan, persentase area terbangun, dan persentase area terbuka hijau. Hasil perhitungan berdasarkan sebelas (11) variabel pada wilayah terintrusi air laut menunjukkan nilai kerentanan tertinggi pada variabel persentase area terbuka hijau, kepadatan penduduk dan persentase area terbangun. Secara umum, pada wilayah terintrusi air laut merupakan wilayah yang sebagian besar mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi pada aspek sosial kependudukan dan ekonomi wilayahnya. Sedangkan Kelurahan Koja, Lagoa dan Tugu Utara merupakan wilayah dengan kerentanan yang tinggi pada aspek lingkungannya, sehingga perlu diutamakan prioritas dan upaya penanganannya. Berbagai upaya penanganan pada wilayah tersebut dengan cara peningkatan pelayanan air bersih, perbaikan sistem drainase dan penertiban lingkungan, penetapan jalur hijau untuk resapan air hujan, membangun dan memperbaiki fungsi situ, embung dan waduk, dan menerapkan konsep 3R terhadap sumberdaya air.

---

ABSTRACTAccording to the 2010 Population Census, number of DKI Jakarta population is 9,588,198 and population density 14,882 persons/km2. It results to increasing water demand. Excessive groundwater exploitation causes environmental problems such as salt-water intrusion and decreases ground water quality. This research aims to identify vulnerability of salt-water intrusion area in DKI Jakarta from environment aspect, community socio-economic aspect, regional economy aspect, and demography aspect perspectives; to determine area management priority and measures.This research shows that salt-water intrusion has covered more than 30% of total area of DKI Jakarta in the period of 1984-2006 which includes all area of Jakarta Utara and part of Jakarta Barat, Cengkareng and Kalideres. Calculation of vulnerability level is using classification and scoring method. The selected variables are population number and density, percentage of clean water consumers, percentage of poor population, percentage of temporary housing, number of industry facility and factory, number of trade and service facility, percentage of flooding/inundation area, percentage of built area, and percentage of greenery area. The result of calculation, based on eleven (11) variables, shows that three (3) variables, namely percentage of greenery area variable, population density variable, and percentage of built area variable, scored highest vulnerability. Generally, salt-water intrusion areas dominantly have high vulnerability level on social and demography aspect and regional economy aspect. Meanwhile, Kelurahan Koja, Kelurahan Lagoa and Kelurahan Tugu Utara are high vulnerability area in term of environment aspect which should be prioritized for implementing management measures. The management measures include clean water service improvement, environment and drainage system improvement, green belt for rain water absorption, development and improvement of dams and lakes function, and application of 3 R concept for water resources."