Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diamanatkan Undang-Undang dan masyarakat menuntut notaris harus berprilaku jujur dan menjaga kepentingan para pihak, agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesinya sebagai notaris. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelanggaran yang dilakukan notaris dalam proses jual beli tanah yang merugikan para pihak dan tanggung jawab notaris yang bertindak sebagai perantara dalam proses jual beli tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan notaris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), perbuatan notaris tersebut telah melanggar Pasal 15, 16 dan 17 UUJN. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, notaris didakwa dengan Pasal 372 KUHP, yang mana seharusnya lebih cocok dikenakan Pasal 374 KUHP karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Ditinjau dari Kode Etik Notaris melanggar Pasal 3 angka (2), (3) dan (4) dan Pasal 4 angka (4) Kode Etik Notaris. Tanggung jawab perdata notaris yang bersangkutan yaitu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan yang didasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dapat dikenakan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.Tanggung jawab pidana notaris terkait dengan uang penjualan tanah milik kliennya yaitu dituntut dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Tanggung jawab administratif dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris yaitu diberikan sanksi pemberhentian sementara karena menjalani masa penahanan dan oleh perkumpulan diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI.

---

The position of a notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a notary must behave honestly and protect the interests of the parties, so as not to reduce public confidence in his profession as a notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, a normative juridical research method was used with a statutory and case approach and qualitative data analysis was used. Regarding the violation committed by a notary in terms of the Civil Code, it is categorized as an unlawful act. Judging from the Law on Notary Positions (UUJN), the notary's actions have violated Articles 15, 16 and 17 of the UUJN. Judging from the Criminal Code, the notary was charged with Article 372 of the Criminal Code, which should be more suitable to be subject to Article 374 of the Criminal Code because it fulfills the elements of the criminal act of embezzlement with weights. Judging from the Notary Code of Ethics, it violates Article 3 paragraphs (2), (3) and (4) and Article 4 paragraph (4) of the Notary Code of Ethics. The civil liability of the notary concerned is that a lawsuit can be submitted to the Court based on Article 1365 of the Civil Code, so that it can be subject to sanctions for reimbursement of costs, compensation, and interest. and sentenced to imprisonment for 2 (two) years. Administrative responsibilities and responsibilities based on the Notary Code of Ethics are given a temporary dismissal sanction for undergoing a period of detention and by the association being given a temporary suspension as a member of INI."

"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

---

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.

The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.

The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.

Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries."

"Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kode Etik Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada kenyataannya terdapat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Jabatannya, sehingga, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tersangkut masalah, salah satunya tindak pidana penggelapan uang jual beli tanah yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertindak selaku perantara dalam jual beli. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai 1. Bagaimana akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan kedalam Akta Jual Beli akibat uang jual beli tidak diserahkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018? 2.Bagaimanakah tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku perantara dalam jual beli tanah yang tidak menyerahkan uang jual beli sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan ke dalam Akta Jual Beli. Bentuk penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, sedangkan terhadap para pihak akibat hukumnya adalah jual beli batal sehingga tidak terjadi perpindahan hak dari penjual kepada pembeli. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan tindakan tidak menyerahkan uang jual beli tersebut terdapat tiga pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan jabatannya tidak melebihi batas kewenangannya, dalam hal ini sebagai perantara jual beli.

---

Notary/Land deed official as a public officials has the authority to make an authentic deeds. In performing their job Notary/Land deed official they must uphold their valence and dignity by always guided upon applied regulations and Code of Ethics of Notary/Land deed official. In fact, there are some Notary/land deed official that violates applied regulations and Code of Ethics of Notary/land deed official, thus, the Notary/land deed official has some issues, one of them is Criminal Act of Embezzlement of Sales and Purchase Money conducted by Notary/land deed official as  Mediator of Land sales and purchase. So with the background of the problem mentioned, the writer formulate the issue in this thesis are about how the legal consequences of the Settled Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds due to Sales and Purchase Money not be given by Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase according to the Supreme Court Verdict Number 771 K/Pid/2018? How the responsibility of a Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase who not given the sales and purchase money causing the Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds. The form of research used in this thesis is normative with research typology is descriptive analytical. The action that conducted by Notary/Land deed official not incur legal consequences of the Commitment of Sale and Purchase Agreement, and for the parties is the sale and purchase become null and void so the rights of the land can not be pass from the seller to the buyer. Notary/land deed offcial who conducted the act of not given sales of purchase money are three responsibilities that can be charged to them are criminal responsibility, civil/private responsibility, and administrative responsibility. Notary/land deed official in performing their jobs not exceeding the limits of their authority, in this case as a mediator of land sales and purchase."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"Notaris sebagai pejabat publik berwenang membuat akta autentik yang menjadi alat bukti hukum. Notaris memiliki peran dan tanggungjawab yang besar untuk memberi nasihat hukum yang dilakukan sebelum pembuatan akta, terutama dalam konteks pemindahan hak atas tanah yang menggunakan akta kuasa menjual yang harus memenuhi unsur sebab yang halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan bahan hukum primer. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2020 mengenai peralihan hak yang dilakukan melalui Surat Kuasa Menjual. Dalam putusan, cenderung melindungi pembeli yang telah memenuhi prosedur yang sah meskipun ditemukan cacat hukum dalam objek jual beli yang diakibatkan perbuatan hukum para pihak. Dalam hal ini pembeli sebagai korban karena membeli tanah yang sebelumnya terjadi peralihan tanpa dasar hukum yang sah dengan Kuasa Menjual Mutlak. Asas itikad baik sebagai penilai suatu perbuatan hukum para pihak dalam jual beli tanah berantai melalui kuasa jual sebagai jaminan utang dan ketidakpatuhan terhadap itikad baik dapat mengakibatkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan. PPAT dalam melindungi pembeli, perlu diperkuat. Keabsahan dan tanggung jawab para pihak dalam jual beli tanah berantai melalui kuasa jual berdasarkan asas itikad baik dibebankan kepada: AY, yang melakukan penipuan dan penyalahgunaan surat kuasa. Notaris IK, yang pertama kali mengesahkan surat kuasa jual yang cacat.Notaris IS, yang tidak cermat dalam tugasnya. Pembeli terakhir, MD dan ER, dianggap beritikad baik karena tidak mengetahui cacat hukum dalam transaksi tersebut. Akta jual beli tetap sah menurut Permen ATR/KaBPN No. 21 Tahun 2020, dan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan.

---

A notary, as a public official, is authorized to create authentic deeds that serve as legal evidence. Notaries have a significant role and responsibility to provide legal advice prior to the creation of a deed, particularly in the context of land rights transfers using a power of attorney for sale, which must meet the requirement of a lawful cause. This research employs a doctrinal legal research method based on secondary data obtained from literature review and primary legal sources. The case in the Supreme Court Decision Number 680 K/Pdt/2020 concerns a transfer of rights carried out through a Power of Attorney for Sale. The decision tends to protect the buyer who has followed the correct procedures, even though there were legal defects in the object of the sale caused by the actions of the parties involved. In this case, the buyer is considered a victim because they purchased land that had previously undergone a transfer without a valid legal basis, using an Irrevocable Power of Attorney for Sale. The principle of good faith is used to evaluate the legal actions of the parties in the sale and purchase of land through a power of attorney as collateral for debt, and non-compliance with good faith can result in the contract being void or cancellable. The role of the Land Deed Official (PPAT) in protecting the buyer needs to be strengthened. The validity and responsibility of the parties in the sale and purchase of land through a power of attorney based on the principle of good faith are assigned to: AY, who committed fraud and misused the power of attorney; Notary IK, who first notarized the defective power of attorney; and Notary IS, who was negligent in performing their duties. The last buyer, MD and ER, are considered to have acted in good faith since they were unaware of the legal defect in the transaction. The sale and purchase deed remains valid according to the ATR/KaBPN Regulation No. 21 of 2020, and a final and binding court decision cannot be annulled."

"Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual belipertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusanpensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanahtersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris daripembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulaidi tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya PutusanMahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah prosesberlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPATterhadap objek jual beli berantai atas tanah yang di dalam sertipikat tidak tertera namapemilik tanah tersebut. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan studidokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun pendekatan analisismenggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam penanganan suatujual beli harus dilakukan secara berhati-hati dalam memeriksa dokumen kelengkapan parapihak dan mendampingi para pihak untuk menuntaskan pengurusan pengalihan hak atastanah sampai terbitnya sertipikat. Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi baik berupaadministratif dan perdata. Temuan penelitian ini adalah kepastian hukum atas pemilikantanah menjadi sangat penting dan Notaris yang menerima protokol menjadi terlibat, turutterkena imbas dalam kasus ini selama lima tahun

---

This Thesis discusses the case of a chain sale and purchase of a plot of land. The first

sale and purchase was carried out in 1991, the Notary Public/PPAT didn’t complete the

arrangement of the certificate so there was a subsequent sale and purchase of the land

four times until 2010. This resulted a dispute over the heirs of the first buyer disturbed

the last buyer/fourth buyer of this land. The dispute started in 2013 at the Kepanjen

District Court until Cassation based on the Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt

2018. The issues thas is appointed is the process of buying and selling by the Notary

Public/PPAT and the responsibility of the Notary Public/PPAT for sale and purchase

with a chain of land whe the certificate doesn’t state the name of the land owner. The

research method was in the form of juridical normative, with document study through

literature search on secondary data. The analysis approach used is qualitative approach.

The result of this research is the Notary Public/PPAT in handling a sale and purchase

must be careful in examining the completeness of the parties' documents and

accompanying the parties to complete the management of the transfer of land rights until

the issuance of the certificate. The responsibility of a Notary Public/PPAT is penalty in

the form of civil, criminal and administrative. The findings of this study are that legal

certainty of land ownership is very important and the Notary Public who received the

protocol became involved in this case for five years"

"ABSTRAKNotaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktaotentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakatuntuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas daripara penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepadakebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnyanamun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004,Notaris/PPAT dihukum untuk membayar biaya perkara bersama para Tergugatlainnya serta dinyatakan batal atau tidak sah Akta Jual Beli yang dibuat Notarisselaku PPAT tersebut. Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris selaku PPAT dengandihadiri oleh para penghadap yang mengaku sebagai pemilik tanah yangkemudian diketahui bahwa para penghadap memalsukan identitasnya. Hal inimenimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadapvaliditas identitas para penghadap serta bagaimanakah akibat hukum terhadapAkta Jual Beli tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatifdan juga melakukan wawancara dengan praktisi untuk memperkuat datapenelitian. Hasil Penelitian ini adalah Notaris selaku PPAT yang telah melakukanprosedur yang benar dalam pembuatan akta hanya bertanggung jawab secaraformil terhadap identitas yang diberikan oleh para penghadapnya sehinggaNotaris/PPAT tidak dapat dikenakan sanksi atas pemalsuan identitas parapenghadapnya, serta akta PPAT yang dibuat berdasarkan identitas penghadapyang palsu tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan denganputusan dari pengadilan.

---

ABSTRACTNotary/PPAT is the public officer who has the authority to make authentic deed.In carrying out their duties in order to meet the needs of the community forcreating the authentic deed, based on information and the identity of the parties.Notary/PPAT confined to mere formal truth of the information and the identity ofthe parties, but in the case on The Verdict of Indonesia’s Supreme Court No.1023/PDT/2004, Notary/PPAT was being sentenced to pay fine together with theother defendants and The sale and purchase deed was being declared void orinvalid. The sale and Purchase deed by Notary/PPAT was made with the presenceof the parties claiming to be the owner of the land that was then been discoveredthat the parties are falsifying their identity. This raises questions about theresponsibilities of Notary as PPAT toward Validity of The Parties Identity andwhat is the consequences of law to the sale and purchase Deed? This Study usesthe method of normative research and also conduct interviews with experts tostrengthen research data. The result of this research is Notary as PPAT who hasdone the correct procedure in making deed can only be formally accountable tothe identity given by the parties so that notary/PPAT could not be penalized on theparties impersonation, as well as Deed made by PPAT based on false identity doesnot have the force of law, can be canceled by court decision."

"ABSTRAK Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, pembuatan akta kerap terjadi pelanggaran, ketidaksesuaian, dan ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan persengketaan di kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu permasalahannya berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta, dan akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini, karena akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadap kepadanya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya tersebut.

---

ABSTRACT

The presence of a Notary in among of a society is necessary needed as a Public Official whose statement can be trusted and can be strong evidence. Notary is the authorized General Office to make an Authentic Act. The Notarial Deed is an Authentic Deed made based on the procedures specified in the Act of Notary Position. Notary deed is a perfect evidence instrument, but it could have no power if it violates the provisions of the Act of Notary Position. In practice, the making of deeds often occurs violations, nonconformities, and disagreements that can cause disputes in community life. So from that the problem relates to the notary's responsibility as a public official in making deeds, and the legal consequences of the Notary's actions. This research use juridical normative method while the author had taken qualitative method and data collection tools for data analysis included documents or library materials. this study aims to describe the legal consequences of making authentic deeds by manipulating signatures and describing the notary's responsibility for negligence that has contributed to the making of the deed in this case because a notary deed is made based on the wishes of the parties facing it and the notary is responsible for the formal truth of the deed."

"Tanggung jawab notaris terkait akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuatnya berpotensi dikenai tuntutan secara administratif, perdata hingga pidana apabila terjadi sengketa. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta PPJB dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam klausul-klausul pada akta tersebut. Namun, dalam pembuatan akta PPJB tidak selalu berjalan sesuai keinginan para pihak. Salah satu penyebabnya adalah penjual merasa dirugikan atas klausul yang tercantum dalam akta PPJB No.4xx setelah akta tersebut sudah ditandatangani, karena pihak penjual yang telah menyerahkan sertipikat miliknya kepada pembeli sebelum membuat akta PPJB dan sebelum pembeli melakukan pembayaran. Oleh karenanya, pembuatan akta PPJB harus dilakukan secara hati-hati, cermat dan teliti. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, mengenai tanggung jawab notaris terkait klausul yang dianggap merugikan pihak penjual; dan yang kedua mengenai akta PPJB yang telah ditandatangani dengan sempurna namun dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah berdasarkan putusan nomor 801/Pdt.g/2019/PN.Sby. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terkait klausul yang dianggap merugikan para penggugat karena syarat lunas yang belum dipenuhi oleh para pihak dan akta PPJB yang sudah ditandatangani dengan sempurna dapat batal demi hukum dan tidak sah disebabkan wanprestasi oleh pihak pembeli yang mengakibatkan pihak penjual mengajukan gugatan pembatalan secara sepihak ke pengadilan.

---

The notary responsible for the sale and purchase binding agreement (PPJB) potentially can be subject to administrative, civil, and criminal charges in the event of a dispute. The precautionary principle is an essential principle that must be applied and implemented as a notary. The PPJB deed is created based on the will of the parties in which the clauses will be stated on the deed. However, the creation of the deed does not always go according to the wishes of the parties. One of the reasons is that the seller feels disadvantaged over the clauses listed in the PPJB deed No.4xx. Once the deed has been signed, the seller must submit the certificate to the buyer prior to the payment and the PPJB creation. Therefore, the preparation of the PPJB deed needs to be carefully and thoroughly done. The first problem raised in this study is the responsibility of the notary regarding clauses that are considered detrimental to the seller, the PPJB deed which was perfectly signed but declared void and invalid based on decision number 801/Pdt.g/2019/PN.Sby. To answer this problem, a normative legal research method is used with an explanatory-prescriptive type of research. The result of this research is that the notary cannot be held responsible for the clause that is considered detrimental to the plaintiffs due to the payment that has not been fully paid by the parties. In addition, the PPJB deed that has been signed can be considered null and void if there is a failure in payment. As a result, the seller may file a lawsuit for cancellation unilaterally to the court."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Notaris maupun PPAT. Sepanjang pelanggaran yang dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara dengan dasar hasil laboratorium kriminologi yang menyatakan tanda tangan para pihak dalam minuta akta jual beli adalah nonidentik dan berakibat merugikan klien, maka Notaris dan PPAT yang bersangkutan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana dan hukum perdata.Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analistis untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT.

---

This research discusses notary's responsibility as land deed official certifier in the making of land title deeds which are unsigned by the parties. The making of unsigned deed can be categorized as the violation of certifier ethics code as well as notary ethics code, given that it is breaking the honesty and responsibility principle that must be have within notaries or certifiers themself. As long as the conducted violation involves violation toward constitutional law supported with the criminology lab result stating the signature of the parties in the deed of sale and purchase is non identical and caused losses to the client, the relevant notary's and certifier's responsibility can also be asked, according to criminal law and civil law point of view.

The method used to write this research is normative juridical research approach because of the accentuation and the use of secondary data or written norm law, and, interview with two resources. The data analytical method done in a qualitative way so that this research have a form of analytical description that can give data as rigorous as possible about some conditions or other phenomenons related to notary's responsibility as the land deed official certifier."