Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya.

---

Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya."

"Fenomena korupsi dengan respons netralisasi menjadi hal yang masih sering terjadi dalam lingkungan pemerintah di Indonesia. Dalam merespons korupsi yang dilakukan sering kali pelaku justru merasionalisasi kejahatannya. Oleh karena itu, studi ini berusaha untuk menjelaskan respons pelaku korupsi menggunakan teori teknik netralisasi Kaptein dan Helvroot (2019) yang merupakan penyempurnaan atas teknik netralisasi yang telah dikenal lama melalui karya Sykes dan Matza (1957). Objek yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kasus pelaku korupsi pengadaan dana proyek BTS 4G yang diusung oleh BAKTI Kominfo. Menggunakan metode analisis isi kualitatif, ditemukan bahwa terdapat teknik netralisasi yang digunakan oleh pelaku dalam merasionalisasi kejahatannya juga peran profesi pelaku dalam melakukan korupsi.

---

The phenomenon of corruption with a neutralization response is something that still frequently occurs in government circles in Indonesia. In responding to corruption, perpetrators often rationalize their crimes. Therefore, this study attempts to explain the response of corruption perpetrators using the neutralization technique theory of Kaptein and Helvroot (2019) which is a refinement of the neutralization technique that has been known for a long time through the work of Sykes and Matza (1957). The object used in this writing is a case study of perpetrators of corruption in procuring funds for the BTS 4G project promoted by BAKTI Kominfo. Using qualitative content analysis methods, it was found that there were neutralization techniques used by perpetrators to rationalize their crimes as well as the role of the perpetrator's profession in committing corruption."

"Penelitian ini akan membahas tentang mengapa mahasiswa asing yang belajar di Jepang memutuskan untuk belajar di Universitas Kyushu, Jepang. Dengan melalui internasionalisasi pendidikan tinggi, Universitas Kyushu telah menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Adapun para mahasiswa asing memiliki alasan-alasan tertentu tentang mengapa mereka memutuskan untuk belajar di universitas tersebut. Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kajian literatur untuk menganalisis keputusan para mahasiswa asing untuk belajar di sana dari sudut pandang embeddedness dan pilihan rasional (rational choice). Beberapa faktor seperti ketersediaan beasiswa, relasi dengan guarantor, biaya hidup yang murah, program studi yang berkualitas tinggi, lingkungan alam yang asri, dan kelengkapan fasilitas publik adalah beberapa alasan yang menarik para mahasiswa asing untuk belajar di sana. Mereka juga menerima saran dan bantuan dari hubungan pertemanan mereka yang mempengaruhi keputusan mereka untuk belajar di universitas tersebut.

---

This research will discuss why some foreign students studying in Japan decide to undergo their studies at Kyushu University. Thanks to the university's internationalization of higher education, Kyushu University has successfully attracted thousands of foreign students to study at the university. In this regard, foreign students have personal reasons for why deciding to study at the university. Using qualitative research methods, this research was conducted by way of interviews and a literature review to analyze the decisions of foreign students to study there from the perspective of embeddedness and rational choice. Factors such as the availability of scholarships, low cost of living, high-quality study programs, a well-preserved natural environment, and well-equipped public facilities are some of the reasons that attract foreign students to study there. They also receive recommendations and assistance from their colleagues (friends, academic supervisors, etc.) which influence their decision to study at the university."

"Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan E-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan E-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi E-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (EProcurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which E-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018.The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although E-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of E-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang kejahatan ldquo;white-collar rdquo; yang dilakukan oleh birokrat pada implementasi sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa. Sebelum tahun 2012, pengadaan barang/jasa Pemerintah masih dilaksanakan secara konvensional. Tetapi pelaksanaan pengadaan tersebut memberikan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya tindak korupsi oleh para birokrat. Maka Pemerintah kemudian berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem e-procurement untuk mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tetapi kemudian banyak ditemukan kembali bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya oleh para birokrat pelaksana pengadaan. Dengan metode penelitian studi kasus, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana tindak pelanggaran tersebut masih banyak terjadi dalam pelaksanaan pengadaan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi sistem e-procurement tersebut tidak membawa dampak signifikan pada permasalahan yang terjadi tersebut.

---

ABSTRACTThis paper aims to explain about white collar crime that is being done by the bureaucrats on the implementation of e procurement in public procurement. Before 2014, Government still doing public procurement in a conventional way. But then some problems occurred, which one of them was corruption that was being practiced by the bureaucrats. Therefore, the Government trying to do a bureaucracy reformation in order to control the practice of public procurement from any wrongdoer by implementing e procurement. However, there are still any abuse of authority that is being practiced by the bureaucrats whose in charge of the procurement. By using a case study research method, the researcher try to explain how the act of violation in public procurement still can be done. This research found that the e procurement system doesn rsquo t bring a significant impact for the problems that exist in public procurement. "

"Pengadaan barang dan jasa sering kali berurusan dengan anggaran yang besar sehingga membuatnya rentan terhadap korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar 21 persen dari total kasus yang ditangani KPK. Sebagai upaya untuk mengurangi angka korupsi, Pemerintah Indonesia meluncurkan e-Procurement sejak 2008. Penelitian ini menguji dampak penerapan e-Procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan pendekatan regresi negative binomial, yang akan menganalisis data kasus korupsi pengadaan inkracht KPK dalam kurun waktu 2015-2022, dan membawa dimensi baru dengan menambahkan unsur kelembagaan dan kaitannya dalam mengurangi korupsi pengadaan. Hasilnya, penerapan e-Procurement secara signifikan berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi pengadaan barang jasa. Kemudian, tingkat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari Nilai RB dan Nilai SAKIP juga memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kombinasi penerapan e-Procurement dan pengelolaan kelembagaan yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan untuk mengurangi tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia

---

Public procurement often deals with huge budgets, thus making it vulnerable to corruption. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), public procurement related corruption has proportion up to 21 percent from total corruption cases handled by KPK. To reduce the number of public procurement corruption, Indonesian government launched e-Procurement since 2008. This study examines the impact of e-Procurement implementation to reduce public procurement corruption. By using Negative Binomial Regression approach, this study analyzes data KPK related to public procurement corruption cases inkracht in 2015-2022, and try to bring new dimension by adding institutional aspect and its effect to reduce public procurement corruption. As a result, the implementation of e-Procurement is significantly correlated with a decrease in number of procurement corruption cases. Furthermore, the level of bureaucratic reform and performance accountability of institution as reflected by the RB Score and SAKIP Score also have a significant correlated to reduce the number public procurement corruption in Indonesia. This findings are expected to be an input for the government that the combination of e-Procurement implementation and well managed institution can be a decisive factor to reduce the level of public procurement corruption in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba menjelaskan alasan yang memotivasi anak bekerja di pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari sudut pandang anak itu sendiri dengan menggunakan teori pilihan rasional Coleman. Yang dilakukan penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai alasan anak bekerja dilihat dari pandangan orang lain di luar dirinya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada alasan anak bekerja dari sudut pandang mereka, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka bekerja karena keinginannya sendiri. Meskipun dipaksa oleh keadaan di luar diri mereka seperti ekonomi keluarga yang kurang sejahtera dan ketiadaan peran orang dewasa sebagai pencari nafkah utama. Melalui perhitungan keuntungan dan resiko pertambangan emas ilegal dianggap sebagai pilihan yang paling rasional bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada lima pekerja anak pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Kata Kunci : Pekerja Anak, Pertambangan Emas Ilegal, Pilihan Rasional, Alasan Bekerja

---

ABSTRACTThis research attempts to give an explanation of the various reasons that motivate children to work in illegal gold mining industry in the District Sangir South Solok regency of West Sumatra Province. This study applies the rational choice theory to describe the children rsquo s motivation. If previous studies discuss about the reasons why children work depending on the external factors such as the economy and unemployed parents, this research is focused on the internal reasoning from the children rsquo s perspective. The results show that they were working for their own motivation, despite being forced by circumstances beyond themselves, coming from less economically prosperous family, and the weak of parents rsquo role as the source of income. Through the calculation of risk and benefits, working in the illegal gold mining industry is still regarded as the most rational choice for them. This case study applies qualitative method about five child labour in the illegal gold mining industry in the District Sangir, South Solok, West Sumatra Province. Data were collected through interviews and observations.Keywords Child Labor, Illegal Gold Mining, Rational Choice, Reason to Work"

"Fenomena pembajakan konten digital masih banyak terjadi di Indonesia. Tindak pembajakan terutama platform OTT (over the top) selaku penyedia dan pencipta berbagai konten digital. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pencegahan pembajakan konten digital yang dilakukan oleh PT Vidio Dot Com melalui divisi Anti-Piracy mereka. Pengkajian dimulai dengan penerapan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dalam memahami pembentukan divisi Anti-Piracy Vidio sebagai bentuk reaksi sosial informal. Pemahaman tentang modus operandi dan pertimbangan pelaku pembajakan konten dipahami melalui teori pilihan rasional (rational choice theory) yang juga menjadi bagian dari kajian terhadap kinerja divisi Anti-Piracy PT Vidio Dot Com yang dilakukan melalui pendekatan strategi pencegahan kejahatan situasional (situational crime prevention). Data yang digunakan dalam tulisan ini berupa data sekunder, yaitu berbagai artikel jurnal, dokumen, dan publikasi daring. Selain itu, terdapat juga dokumen Perusahaan dan data wawancara dengan beberapa anggota dari tim Anti-Piracy. Lebih lanjut lagi, analisis dalam tulisan ini akan secara khusus menerapkan 25 teknik pencegahan situasional melalui 5 kategori utamanya, yaitu increase the effort, increase the risk, reduce the rewards, reduce provocation, dan remove excuses. Hasil analisis menunjukkan bahwa divisi Anti-Piracy PT Vidio Dot Com telah menerapkan 4 dari 5 kategori utama dari 25 teknik pencegahan situasional.

---

The phenomenon of digital content piracy is still prevalent in Indonesia. Piracy is mainly committed by OTT (over the top) platforms as providers and creators of various digital contents. This paper examines the implementation of digital content piracy prevention by PT Vidio Dot Com through their Anti-Piracy division. The study begins with the application of routine activity theory in understanding the formation of Vidio's Anti- Piracy division as a form of informal social reaction. Understanding the modus operandi and considerations of content piracy perpetrators is understood through rational choice theory, which is also part of the study of the performance of the Anti-Piracy division of PT Vidio Dot Com, which is carried out through a situational crime prevention strategy approach. The data used in this paper is secondary data, namely various journal articles, documents, and online publications. In addition, there are also Company documents and interview data with several members of the Anti-Piracy team. Furthermore, the analysis in this paper will specifically apply 25 situational prevention techniques through its 5 main categories, namely increase the effort, increase the risk, reduce the rewards, reduce provocation, and remove excuses. The results of the analysis show that the Anti-Piracy division of PT Vidio Dot Com has implemented 4 out of 5 main categories of 25 situational prevention techniques."

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."