Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penerapan proses hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah di-impeach studi hukum peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana metode ini menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah, serta pendekatan perbandingan hukum. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya tidaklah dibenarkan dalam sistem presidensial, namun ada beberapa pengecualian yaitu apabila yang bersangkutan telah melanggar Pasal 7A UUD NRI 1945. Berdasarkan pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam pemakzulan jabatan presiden, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemakzulan tersebut hanya berdasarkan karena Presiden dianggap tidak mampu menjalankan haluan negara. Namun belum ada catatan sejarah mengenai pemakzulan presiden dikarenakan presiden melakukan tidak pidana berat maupun korupsi. Apabila hal itu terjadi, dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi, apakah mungkin Presiden dan/atau Wakil Presiden kemudian diajukan kembali ke Pengadilan Umum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum? Dalam Pasal 20 PMK No. 21 Tahun 2009 hal demikian ternyata dibenarkan, karena tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing. Kemudian timbul pertanyaan lain, apakah hal demikian tidak melanggar asas nebis in idem karena telah diadili di MK? Apabila kita melihat dari perspektif objek perkaranya, bahwa yang menjadi objek perkara impeach di MK adalah pendapat DPR, bukan pribadi dari seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden itu sendiri. Maka dari itu, peradilan umum dapat melakukan proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Artinya disini, hal itu tidak bertentangan dengan asas nebis in idem.

---

This thesis studied about the practice of the legal process of The President and/or Vice President after being impeach studies of the law ordinance of constitutional court number 21/2009 about for guidelines on how to discontinue the house of representatives people regarding alleged offenses by The President and/or Vice President. This research using a normative-law study method in which it uses literature studies in data collection, and then data obtained is analyzed using Statute Approach, Conceptual Approach, Historical Approach, and Law Comparison Approach. The President’s dismissal on his term is not justied in the presidential system, but there are certain exceptions when it comes to violating Article 7A of UUD NRI 1945. Based on the history experience of Indonesian President for office impeach President, who is President Soekarno and President Abdurrahman Wahid. The impeach was based only on the fact that the President was deemed incapable of carrying out the country’s course. However, there is not record of the President’s impeach as the President has committed both criminal and corruption. if that happens, and was convicted by The Constitutional Court, would it be possible for the President and/or Vice President to be remanded back to the Public Court to hold him accountable before the law? In Article 20 of the 2009 constitution no. 21 ordinance of constitutional court such is justified, as it does not rule out the possibility of a President and/or Vice President in criminal, civil and state administration in accordance with the principles and laws of the proceeding. Then another question arises, whether such is not the case violating the principles of nebis in idem for being tried in the Constitutional Court? When we see from the perspective of the object, that which became the object of the impeachment in the constitutional court is the opinion of the House of Representatives, not personally of the President and/or Vice President himself. Hence, public justice can carry out a legal process in which a criminal will be held accountable for the crimes he committed. It means here that it does not conflict with the principle of nebis in idem."

"Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan partisipasi masyarakat dalam sebuah terminologi “meaningful participation” yang mencakup 3 (tiga) syarat yaitu right to be heard, right to be considered dan right to be right explained. Namun makna tersebut masih bersifat umum dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Misalnya dalam menentukan sejauh mana indikator “bermakna” dapat dinilai dari partisipasi dan apakah jumlah masyarakat menentukan bermaknanya sebuah partisipasi. Melalui pendekatan doktriner dan analisis terhadap Putusan MK perihal pengujian formil sejak tahun 2003-2022, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola Putusan MK dan menganalisis ratio decidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim. Dari 49 putusan tentang permohonan pengujian formil, diperoleh 23 putusan yang dipertimbangkan dengan dalil permohonan “partisipasi masyarakat.” Hasil penelitian menunjukkan terdapat parameter yang menentukan meaningful participation sebagai elaborasi dari 3 (tiga) syarat sebelumnya yaitu Pertama keterbukaan akses masyarakat dalam mengetahui setiap tahapan beserta riwayat/risalah. Kedua, pertimbangan jangka waktu pembahasan dan subjek terdampak secara proporsional dengan cakupan undang-undang yang dibahas. Ketiga, tracking atas pendapat masyarakat yang diadopsi maupun tidak dalam perumusan norma. Selain itu, kedepan diharapkan adanya terobosan hukum dengan lebih mengedepankan keadilan substantif dalam pengujian formil terutama menguji pemenuhan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar tercapainya hakikat dari meaningful participation itu sendiri.

---

Through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court (MK) interpreted the participation of the public in the terminology of "meaningful participation," which includes three requirements: the right to be heard, the right to be considered, and the right to be right explained. However, this meaning remains general and requires further elaboration. For example, it needs clarification on how the indicator of "meaningful" can be assessed in participation and whether the number of people determines the meaningfulness of participation. Using a doctrinal approach and analyzing MK's decisions on formal testing from 2003 to 2022, this study aims to observe patterns in MK's decisions and analyze the ratio decidendi used by the panel of judges. Out of 49 decisions on formal testing applications, 23 decisions were related to the argument of "public participation." The research findings indicate that there are parameters determining meaningful participation as elaboration of the previous three requirements. Firstly, it involves the openness of public. Secondly, it considers about the numbers. Thirdly, it involves tracking the adoption or non-adoption of public opinions. Moreover, in the future, it is hoped that legal breakthroughs will prioritize substantive justice in formal testing, especially when evaluating the fulfillment of public participation."

"Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa interaksi politik dalam legislasi undang-undang tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis. Elitisme legislasi tentu tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, nilai dasar Pancasila, amandemen UUD Tahun 1945, dan keinginan masyarakat. Hasil penelitian menyarankan agar keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan prosedural serta perlu dilakukan perubahan berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

---

This thesis discusses the political laws legislator to creates legislation about The Constitutional Court in order to realize the ideals of the Rule of Law in which one prerequisite is the establishment of an independent judiciary and responsible. The study was a normative legal studies with a descriptive design. Based on the description of research finding and the analysis, it can be concluded that the political interaction in the legislation of regulation No. 8 Tahun 2011 in that political interaction in Regulation legislation reflects the elite/oligarchic democracy. That elitism of Local Regulation legislation is surely not in accordance with the basic principle of democracy, the basic values of Pancasila, 1945 Constitution amendment, and public wish. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to the task of the constitutional court as the guardian of the constitution."

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 telah mengatur bahwa pelaksanaan pengisian jabatan hakim konstitusi harus memperhatikan asas tranparansi dan partisipatif dengan diatur oleh masing-masing lembaga yang mengisi jabatan hakim konstitusi, namun saat ini aturan tersebut belum dibuat,sehingga diperlukan sebuah aturan yang memastikan asas-asas itu dilaksanakan dalam rangka menjamin independensi hakim konstitusi.

---

As regulated in Article 24 (C) of paragraph (3) of the Constitution of 1945, that Constitutional judges in the process of filling the positions chosen by state institutions, namely the Supreme Court (Mahkamah Agung), House of Representatives and President. This thesis aims to determine how the relationship between the filling position with the independence of the constitutional judges. The method used is a normative juridical that refers to the legal norms contained in legislation. Law No. 24 2003 jo Law No. 48 of 2011 has mandated that the implementation of filling the post of constitutional judges should observe the principle of transparency and participatory regulated by each institution to fill the post of constitutional judge, but this time the regulation has not been made , so we need a rule that ensure the principles are carried out in order to guarantee the independence of the constitutional judges."