Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan akta hibah yang pada akhirnya berimplikasi kepada hak pembeli yang telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terbanding yang menjual tanah berdasarkan akta hibah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, serta melihat bagaimana sebenarnya praktik maupun teori terkait perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik. Dimana meskipun pembeli beritikad baik pada prinsipnya harus dilindungi, namun ketika dimasukkan dalam keadaan tertentu, ternyata terdapat hak pembeli beritikad baik yang dapat dikesampingkan. Pada akhirnya penulis mengelaborasi dua fokus di atas untuk melihat apakah putusan hakim telah tepat atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait.

---

The research discusses the illegal act of buying and selling land based on the grant deed, which in turn has implications for the rights of buyer who have purchased the land in good faith. The research method used is normative juridical. The focus of the research is to find out whether the act of the Appealed who sold the land base on the grant deed is an act against the law, and to see how the actual practice and theory regarding the protection of buyer with good intentions. Although the buyer in good faith in principle must be protected, when it is included in certain circumstances, it turns out tha there is a right of the buyer in good faith which can be overridden. In the end the writer elaborates the two focuses above to see whether the judge’s decision has been correct or not. The result of the research show that the judge’s decision is not correct in view of the statutory regulations and related legal theories."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya seharusnya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli warisnya terlebih dahulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah warisan yang belum terbagi dan kekuatan hukum Surat Penyerahan Hak (SPH) yang didaftarkan di Kelurahan dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian adalah yuridis normatif atau kepustakaan khususnya mengenai tanah, waris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil analisis (1) pada dasarnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan jual beli tanah warisan yang belum dibagi dapat ditemukan dalam Pasal 834 jo. Pasal 1365 KUHPerdata, para ahli waris dapat mempertahankan hak warisnya dan meminta penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dialaminya namun perlindungan hukum yang nyata untuk para ahli waris adalah dokumen keterangan mewaris atas harta warisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan (2) kekuatan hukum atas SPH yang hanya didaftarkan di Kelurahan apabila dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi pada prakteknya masih dapat diterima oleh Kantor Pertanahan sebagai dokumen permohonan pendaftaran tanah. Saran perlunya penyuluhan kepada ahli waris mengenai tahapan yang harus dilakukan terhadap warisan yang terbuka dan demi kepastian hukum, sebaiknya terkait prosedur pendaftaran tanah dilakukan perubahan di dalam peraturan pendaftaran tanah yang dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

---

The research background was the implementation of the sale and purchase of land rights that have not been divided by the heirs, which should carry out with the prior approval of all heirs. The main problem is the legal protection of the heirs who do not approve the sale and purchase of undivided inheritance land and the legal force of the Letter of Transfer of Rights (LTR) registered in the ward in the process of transferring land rights. The research method is normative juridical or literature, especially regarding land, inheritance, and land deed officer. The type of data used is secondary data. The results of analysis (1) are legal protection for heirs who do not approve the sale and purchase of inheritance land that has not divided, which can be found in Article 834 jo. Article 1365 of the Civil Code, the heirs can defend their inheritance rights and ask for compensation for losses arising from the unlawful acts they experience, but the factual legal protection for the heirs is a document of inheritance information made by an authorized official and (2) the power of the law on LTR which is only registered in the ward if it is used as proof of land ownership does not have binding legal force, but in practice, it can still be accepted by the Land Office as a land registration application document. Suggestions for the need for counseling to heirs regarding the stages that must carry out when the inheritance is open and for legal certainty, it is advisable to make changes to the land registration procedures in the land registration regulations that can be adapted to current conditions."

"Perjanjian Jual beli tanah adalah salah satu perjanjian yang tidak dapat dilakukan cukup dengan dibawah tangan. Kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tanah mengakibatkan perlu  adanya kekuatan hukum pada pembuktian dalam perjanjian jual beli dengan objek hak atas tanah. Umumnya perjanjian jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang  yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr perjanjian jual beli tanah dibawah tangan ini di sahkan  oleh pengadilan, yakni para pihak Penjual dan Pembeli melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli tanah tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi serta penyelesaian pada peralihan hak atas tanah. Berdasarkan Putusan Hakim  pembeli mendapatkan  perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, namun  kepastian hukum pembeli atas tanah yang seharusnya menjadi kepemilikan nya tidak tercapai. Dari hasil studi, dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli dibawah tangan  yang dinyatakan sah tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembeli sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Selain itu penyelesaian eksekusi terhadap tanah tersebut tidak  dapat dilakukan.  Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji bahan-bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yanhg didukung dengan wawancara, selanjutnya penelitian ini mengenai Kekuatan Hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan  terhadap peralihan hak atas tanah  dan penyelesaian pada putusan yang telah disahkan pengadilan di analisi secara kualitatif. 

---

Land sale and purchase agreement is one of the agreements that cannot be done simply under the hand. Legal certainty in the land sale and purchase agreement results in the need for legal force in proof in the sale and purchase agreement with the object of land rights.  Generally, land sale and purchase agreements are made before an authorized official, namely the Land Deed Official (PPAT). However, what happened in the North Jakarta District Court Decision Number 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr was that this underhand land sale and purchase agreement was legalized by the court, namely the Seller and Buyer parties carried out the legal action of the land sale and purchase agreement not before an authorized official. For this reason, the issues raised in this research are regarding the legal force of the land sale and purchase agreement under the hands of the transfer of land rights that occur and the settlement of the transfer of land rights.Based on the Judge's Decision, the buyer gets legal protection as a good faith buyer, but the buyer's legal certainty over the land that should be his ownership is not achieved.  From the results of the study, it can be explained that the underhand sale and purchase agreement which is declared valid cannot provide legal certainty to the buyer as the basis for transferring land rights. In addition, the settlement of execution against the land cannot be done.  This doctrinal legal research examines secondary legal materials through literature studies which are supported by interviews, then this research on the Legal Power of land sale and purchase agreements under the hands of the transfer of land rights and the settlement of court-approved decisions is analyzed qualitatively. "

"Jaminan kepastian dan perlindungan bagi pemilik hak atas tanah tercantum pada Pasal 19 UUPA. Namun masih saja terdapat sengketa pertanahan seperti yang terjadi pada PT.KAI Pesero yang dikalahkan dengan bukti Letter C. Tulisan ini menganalisis Putusan MARI nomor 667 K/Sip.1971 pada Putusan MA No.1741 k/Pdt/2022. Masalah yang dirumuskan pertama terkait bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak milik atas tanah waris adat tidak mengenal daluwarsa sebagai penyebab hilangnya hak atas tanah dan karenanya masih ada hak untuk mengajukan gugatan/tuntutan dan kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai PT.KAI yang dikalahkan dari kepemilikan berdasarkan pada waris adat. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah Hak Pakai No.1/Garuda tersebut bukan merupakan tanah adat karena pertama frasa “tanah milik adat” yang dimaksud adalah tanah Ulayat milik masyarakat hukum adat bukan tanah bekas milik adat, kedua frasa “hukum waris adat tidak mengenal daluwarsa” bahwa pada waris adat tidak terdapat ketentuan batas waktu penuntutan harta waris yang dikuasai pihak ketiga, ketiga frasa “hukum waris adat”, bahwa penetapan waris tersebut tanpa dilakukan penelitian setempat, keempat frasa “tanah milik adat” dilihat dari sejarahnya, bahwa masyarakat adat di wilayah objek sengketa sudah melemah dari jaman kerajaan, kelima berdasarkan “tahun putusan” MARI nomor 667 K/Sip.1971 maka penerapan Yurisprudensi tersebut pada saat ini tidak sesuai dengan hukum positif, keenam “hukum waris adat tidak mengenal daluwarsa” penerapannya tidak sesuai dengan rechtsverwerking. Adapun perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat Hak Pakai PT KAI itu ada pada pelaksanaan UU No.1 Tahun 2004.

---

The guarantee of certainty and protection for landowners is stipulated in Article 19 UUPA. However, there are still land disputes such as the one that occurred at PT. KAI Pesero which was defeated with evidence of Letter C. This paper analyzes the MARI Decision Number 667 K/Sip.1971 in the Supreme Court Decision Number 1741 k/Pdt/2022. The issues discussed in this paper are, first, how judges consider that customary inheritance law does not recognize the statute of limitations as a cause for losing land rights, thereby allowing claims or lawsuits to still be filed. Second, how legal protection is provided for ownership based on PT KAI's Certificate of Right to Use, which was ruled against ownership claims based on customary inheritance. This research uses a doctrinal research method with a prescriptive type.The results of this study indicate that the Right to Use land No. 1/Garuda is not customary land because: first the phrase "customary land ownership" refers to communal land owned by customary law communities (ulayat land) and not former customary landownership, second the phrase "customary inheritance law does not recognize the statute of limitations" that customary inheritance law has no provisions for a time limit on claiming inheritance property controlled by third parties, third the phrase "customary inheritance law", that the determination of the inheritance was made without local research, fourth the phrase "customary land ownership," viewed historically, demonstrates that the indigenous community in the disputed area has weakened since the era of the kingdoms, fifth based on MARI's "year of decision" number 667 K/Sip.1971, the application of this jurisprudence at this time is not in accordance with positive law, sixth the application of law "customary inheritance law does not recognize the statute of limitations" does not align with the rechtsverwerking. Furthermore, Legal protection for land ownership based on PT KAI Persero's Certificate of Right to Use is provided under the implementation of Law No. 1 of 2004 on State Treasury."

"Perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli merupakan suatu hal yang bersifat fundamental, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah oleh pembeli. Pada perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PDT/2021/PT.MTR, terdapat kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pembeli, di mana hak-hak pembeli atas tanahnya tidak sepenuhnya terlindungi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan sebagai KUHPerdata), serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya dituliskan sebagai PPAT) dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan hukum tanah nasional. Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli belum mencerminkan keadilan bagi pembeli karena pembeli tidak memperoleh hakhaknya secara utuh sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli untuk mempertahankan hak-haknya di antaranya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli atau gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penjual. Kemudian, peran PPAT dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya perjanjian sewa menyewa atas objek jual beli dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sertipikat tanah objek jual beli sekaligus catatan mengenai status tanah objek jual beli yang terdaftar di Kantor Pertanahan, mengajukan permohonan SKPT ke Kantor Pertanahan, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh penjual, serta melakukan konfirmasi kepada penjual untuk memastikan tidak ada informasi yang tidak disampaikan pada saat dilaksanakan jual beli di hadapan PPAT, termasuk adanya perjanjian sewa menyewa.

---

Legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements is a fundamental issue, particularly in terms of land ownership and use by the buyer. In the case referenced in the Mataram High Court Decision No. 65/PDT/2021/PT.MTR, challenges arose in providing legal protection for the buyer, whose rights to the land were not fully protected. This research addresses the judicial considerations in providing legal protection to buyers unaware of lease agreements on the purchased land, based on the Indonesian Civil Code, as well as the role of Land Deed Officials (PPAT) in ensuring legal protection for buyers in cases of lease agreements on the purchased land under national land law. This legal research adopts a doctrinal approach with a prescriptive type of study. Secondary data is analyzed qualitatively. The results indicate that the judicial considerations in providing legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements do not reflect fairness for the buyers, as their rights as new land titleholders are not fully realized. Forms of legal protection for buyers to defend their rights include filing breach of contract lawsuits or tort claims against the seller. Furthermore, the role of the PPAT in ensuring legal protection for buyers in cases involving undisclosed lease agreements on the purchased land includes checking the land title certificate and its status recorded at the Land Office, submitting a SKPT (Land Registration Certificate) request to the Land Office, verifying documents submitted by the seller, and confirming with the seller to ensure that no information, including lease agreements, is omitted during the sale and purchase process."

"Tesis ini menganalisis mengenai jual beli atas tanah objek sita jaminan yang tidak didaftarkan oleh para pihak dan/atau juru sita pada Kantor Pertanahan setempat. Tidak terdaftarnya sita jaminan mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya, sehingga bertentangan dengan tujuan sita jaminan dalam Pasal 227 HIR dan/atau Pasal 261 RBg yaitu untuk mencegah debitur menggelapkan, memindahkan, atau mengalihkan barang-barangnya. Hal ini memicu diajukannya gugatan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan hingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli objek sengketa atau sita jaminan tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tanah dan menyebabkan perbuatan hukum yang bersangkutan batal demi hukum. Batalnya jual beli sebagai dasar perolehan hak atas tanah ternyata berimplikasi pula pada kebatalan pendaftaran peralihan haknya. Hal ini dikarenakan Hukum Tanah Nasional menganut sistem publikasi negatif berunsur positif pada pendaftaran tanahnya, sehingga apabila terbukti adanya cacat yuridis atau cacat administratif dalam penerbitan haknya atau berdasarkan perintah putusan pengadilan, dapat menjadi dasar pembatalan peralihan hak atas tanah oleh pejabat yang berwenang.This thesis analyses the sale and purchase of seized land which has not yet registered in Land Register Office. Not registering the security seizure has caused the land being transferred to a third party and the transfer of rights registration being issued, so it is contrary to Article 227 HIR and/or 261 RBg which aimed to prevent the debtor from embezzling, moving, or transferring his properties. This triggered the filing of lawsuit by the parties who suffered losses, so that the deed of sale and purchase is declared null and void by the Decision of the Makassar District Court No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Makassar High Court Decision No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Supreme Court Decision No. 3260 K/PDT/2018 with permanent legal force. In connection with the issues above, the problems raised in this study are regarding the legality of the sale and purchase of disputed or seized land and its implications on the registration of the transfer of rights. To answer these problems, this study uses a normative juridical research method with qualitative method as a method of data analysis. Data collection used is document study with the form of descriptive-analytical research results. This research results in the conclusion that the sale and purchase of disputed or seized object does not fulfill the legal requirements of the land sale and purchase which may cause such legal action to be null and void. The null and void of the sale and purchase as the basis of land transfer has implication on its registration of rights as well. This may happen because the National Land Law uses a negative-positive publication system on its land registration system, therefore if it is proven that there has a juridical or administrative defect in the issuance of the land certificate or there has a court decision’s order, those may become the basis of the nullification of the registration of rights by the authorized official."

"Suatu akta hibah seharusnya tidak dapat dibatalkan apabila telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pemberian hibah merupakan hak dari pemilik barang sehingga ia memiliki kebebasan untuk memberikan barang tersebut kepada orang lain. Apabila hibah yang dilakukan semasa hidup menyebabkan terlanggarnya bagian mutlak (legitieme portie) dari ahli waris nya, maka pada saat harta pewarisan terbuka dapat dilakukan pemotongan atau pengurangan (inkorting). Hibah sendiri adalah suatu bentuk perjanjian dimana pemberi hibah menyerahkan suatu benda untuk keuntungan dari pemberi hibah secara cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali dan penyerahan tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Sebuah hibah tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris tanpa adanya alasan yang kuat. Penelitian ini membahas mekanisme inkorting sebagai cara pemenuhan legitieme portie yang terlanggar serta akibat hukum dari sebuah akta hibah yang digugat pembatalan oleh anak selaku ahli waris yaitu yang terjadi pada sebuah kasus yang telah diputus oleh hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1159/Pk/Pdt/2023 dimana hakim memutuskan untuk membatalkan akta hibah yang dilakukan oleh orang tua semasa hidup karena ternyata melanggar legitieme portie. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung putusan hakim yang membatalkan akta hibah dengan alasan adanya legitieme portie dari ahli waris yang terlanggar. Pertimbangan tersebut adalah kurang tepat dikarenakan apabila terjadi pelanggaran legitieme portie dapat dilakukan inkorting untuk memenuhi kekurangan bagian tersebut.

---

A grant deed should not be invalidated if it has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. This is because the grant is the right of the owner of the goods so that he has the freedom to give the goods to others. If a grant made during life causes a violation of the absolute share (legitieme portie) of the heirs, then when the inheritance is open, a deduction or reduction (incorting) can be made. Grant itself is a form of agreement where the grantor hands over an object for the benefit of the grantor free of charge which is irrevocable and the handover is made when the grantor is still alive. Thus a grant cannot be canceled by the heirs without a strong reason. This research discusses the legal consequences of a grant deed that is sued for annulment by the child as the heir, which occurs in a case that has been decided by the judge in Judicial Review Decision Number 1159/Pk/Pdt/2023 where the judge decides to cancel the grant deed made by the parents during their lifetime because it violates legitieme portie. This research applies doctrinal research methods using a juridical-normative approach. This research uses secondary data obtained through library research in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research show that. The results of this study cannot support the judge's decision where the reason for the cancellation due to the violated legitieme portie of the heirs is incorrect because if there is a violation of the legitieme portie, incorting can be done to fulfill the shortage of the share."