Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas. Kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perihal kerahasiaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas yang dimuat dalam putusan Putusan No. 513/Pdt.G/2018/PN.Sby. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta Autentik, dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian. Apabila terdapat Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris pada saat menjalankan jabatannya, maka masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris. Namun, tidak selalu laporan masyarakat tersebut tidaklah selalu benar. Tidak jarang Notaris dirugikan oleh laporan masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum Notaris terhadap pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas yang tidak terbukti kebenarannya dan mengenai kerahasiaan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian  deskriptif-analitis. Hasil analisa menunjukan bahwa Notaris pada dasarnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap laporan masyarakat yang tidak berdasar, serta sifat kerahasiaan dari pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang menjalankan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku, secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum dari laporan masyarakat yang tidak berdasar. Selain itu, alangkah lebih baik apabila pihak yang akan melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas terlebih dahulu meminta penjelasan terkait permasalahan tersebut kepada Notaris yang bersangkutan, serta lebih berhati-hati dalam memahami pelaporan terhadap Notaris yang akan dilaporkan tersebut.

---

This research discusses the notary investigation by the Notary Supervisory Council. The case, which is the main problem in this research is about the confidentiality of the Notary's investigation by the Notary Supervisory Council which is contained in the Court Decision No.513/Pdt.G/2018/PN.Sby. Notary, in carrying out their positions as public officials who have the authority to make authentic deeds, is required to observe the prudential regulations. If there is a malfeasance committed by a notary while carrying out his/her position, the public can report the violation to the Notary Supervisory Council. However, these public reports are not always true. It is often for Notary to be harmed by public reports that are not proven to be true. The problems examined in this research are regarding the legal protection of Notary against public complaints to the Notary Supervisory Council that are not proven to be true and regarding the confidentiality of the examinations of the Notary conducted by the Notary Supervisory Council. This research uses a juridical-normative research method, with a descriptive-analytical research typology. The results of the analysis show that the Notary basically gets legal protection against unfounded public reports, as well as the confidential nature of the Notary's examination conducted by the Notary Supervisory Council. Therefore, the Notary who carries out his/her position in accordance with the applicable regulations, automatically gets legal protection from unfounded public reports. In addition, it would be better if the parties who will report the Notary to the Notary Supervisory Council ask for an explanation first, regarding the matter from the Notary concerned, and be more careful in understanding the reporting of the Notary that will be reported. "

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Penelitian ini membahas mengenai penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana korupsi. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris adalah sebuah officium nobile, sebuah jabatan kepercayaan dari masyarakat dan negara, sehingga pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan dengan baik. Salah  satu tindak pidana yang dapat menjerat Notaris adalah tindak pidana korupsi baik terlibat secara langsung maupun tidak, sebagaimana kasus yang dijabarkan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah  mengenai pengusulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terkait tindak pidana korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, tipologi penelitian adalah eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa adalah Notaris yang tidak terlibat secara langsung atas suatu tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, selain sanksi jabatan dijatuhi pula sanksi internal organisasi berupa pencabutan keanggotaan perkumpulan berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris.

---

This research discusses the enforcement of The Law on Notary’s Position and The Code of Ethics towards Notaries that involved in corruption. Notaries while carrying out their positions, must follow the Law on the Position of Notaries and Notary’s Code of Ethics. Notary is an officium nobile, it is a department of trust from the public and the state, so that supervision of the notary's behavior in carrying out his/her position must be done properly. One of the criminal acts that can ensnare a Notary is a criminal act of corruption even the Notary is directly or not directly involved, as described in the Decision of the Notary Central Supervisory Council Number 11/B/MPPN/III/2020. The problems raised in this research are regarding the proposal for the imposition of sanctions for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights, and enforcement of the Law on Notary’s Position and the Notary’s Code of Ethics in relation to criminal acts of corruption. This study employed a normative juridical legal method, and its typology is explanatory. Utilizing qualitative data analysis techniques. According to the results, Notaries who are not directly involved in a criminal act of corruption are sentenced to dishonorable dismissal as an administrative consequences under Article 12 point d and Article 13 of the Notary Office Law, in addition to the administrative sanction, they also recieved internal organizational sanctions such as revocation of association membership under Article 13 of the Notary’s Code of Ethics."

"Notaris merupakan profesi dibidang hukum terutama pemberian jasa pembuatan akta. Tesis ini membahas mengenai pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan perbandingan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Studi Kasus Perbandingan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 03/Pts/Mj. PWN Prov. Sumatera Selatan/VIII/2014 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 01/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta/I/2015. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia serta sanksi yang diterima oleh Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal membuat akta autentik yang melanggar Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah adanya suatu pemalsuan data yang dilakukan oleh Notaris maupun para pihak penghadap dalam membuat akta. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Undang-Udang Jabatan Notaris.

---

Notary is a profession in the field of basic law made service creation deed. This thesis discusses the regulation and procedure of inspection by the Notary Supervisory Board in the imposition of Notary Act on the disturbance of the Notary Law and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and to determine the compliance by the Notary Regional Supervisory Board Case Study Comparison of Decision of Regional Supervisory Board Number 03 Pts Mj. PWN. South Sumatera VIII 2014 and Decision of Regional Supervisory Board Number 01 Pts Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta I 2015 . The problems involved in this thesis is how the determination of the provisions and procedures of the examination by the Notary Supervisory Board MPN in the imposition of the Notary Act on the disturbance of the Notary Position Law UUJN and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and issued by the Notary from the Supervisory Board of Notary in the case of making an authentic deed relating to the Regulation of Notary Position. The research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. The results of the research used in this thesis are the data of concentration which is done by Notary and the constituents in making the deed. Notary doing the thing that can be done in accordance with the Regulation of Notary Public Occupation."

"Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan Lantijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Latin Notaries (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan Japan National Notary Association (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

---

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as Latijnse Notariat and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drown up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

---

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."

"Tesis ini membahas mengenai proses pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Pemangilan dan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris yang melakukan pelanggaran. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku para Notaris di luar tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan studi kasus, perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris dan penerapan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif evaluatif dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan didukung dengan wawancara, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya bahwa tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Perbuatan Notaris yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris adalah yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan tugas kewenangan Notaris. Perilaku yang tidak beretika terhadap Majelis Pengawas Notaris karena tidak hadir dalam pembinaan tanpa pemberitahuan termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris, sehingga untuk pelanggaran etika moral tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris memberikan sanksi berupa teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan dan merupakan suatu peringatan terhadap Notaris.

---

This thesis discussed about the process of summoning and investigating a Notary by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council summons and investigations are carried out to examine a Notary who perform violation. The Notary Supervisory Council has the competence to hold a hearing to examine allegation of violation of code of ethical, code of Notary conduct and the behavior of the Notaries outside their official duty as a Notary. The issue analyzed in this thesis is the procedure to summon and to investigate a Notary by the Notary Supervisory Council based on a case study, the acts of a Notary which can be deemed as a violation of the regulation of Notary Supervisory Council and the implementation of sanction to the Notary by the Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed through a judicial normative approach, the type of study is descriptive evaluative through a literature research in order to obtain secondary data, and by also performing an interview, the data will then qualitatively be analyzed and a conclusion is obtained through deduction. The conclusion is that the procedure to summon and investigate a Notary by the Notary Supervisory Council is regulated under the Law No.30 of 2004 on Notary (UUJN) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights on the Procedure to Investigate by the Notary Supervisory Council; A breach of Notary Supervisory Council regulation relates to the act of the Notary and his/her authority. Breach of ethic against the Notary Supervisory Council because of being absent in a guidance session without providing any notification is considered as breach of Notary Supervisory Council regulation, and therefore, against such breach of moral ethic, the Regional Notary Supervisory Council gave sanction in the form of verbal warning, which is considered as the lightest sanction and it is a warning to the Notary."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu mengenai peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawas Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan secara dengan sengaja dan memang memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga mengakibatkan merusak martabat Notaris sebagai profesi kepercayaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kehadiran Notaris. Oleh sebab itu penulis membahas peran pengawas Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah tesis ini adalah yaitu bagaimanakah peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang dan, bagaimanakah penjatuhan sanksi-sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris secara berulang-ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun pemenuhan jangka waktu pemeriksaan perkara masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada Majelis Pengawas Notaris. Terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dirasa kurang tegas, hal ini dikarenakan sebelumnya Terlapor juga pernah melakukan pelanggaran dalam ruang lingkup yang serupa. Sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera kepada Notaris yang bersangkutan sehingga pengawas Notaris haruslah bersikap lebih tegas.

---

This thesis discusses about relate to Notary Public in running a position which is about the role of Notary Supervision Board in supervising notary public who conducts repeated violations. The issue is the background caused by a notary public who conducts violation of Statute of Notary public. It is done deliberately and he has conscious that what he as done is not allowed by Statute. So it can damage the good will name of Notary public as profession of trust and decreasing society trust over notary public. Therefore, writer discussed about the role of notary public supervisor done by Notary Supervision Board in running the task. Research problem of the thesis was how was the role of supervisor of notary public in supervising notary public who did repeated violation and how to give sanctions to notary public who did law violation of notary. Research method used in this research was juridical normative with research typology which was used to answer the problems in this research that used analytic descriptive. The result of this research was, Regional Supervisory Board had been done task and authority well. However, fulfillment period of case examination had not been fit to regulatory requirements because of the lack of human resource in Notary Supervision Board. About the sanction from regional supervisory board, it was considered less firm because previously, the suspect had done violation of the same case. The sanction didn rsquo t cause deterrent effect for related notary public so Supervisor of notary public must be firm."