Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Pasca Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan dua program pembangunan berbasis masyarakat yaitu Program Pengembangan Kecamatan dan Program Kemiskinan Perkotaan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kondisi ekonomi, dan memperkuat institusi lokal. Dampak program pembangunan berbasis masyarakat terhadap modal sosial masih kurang diteliti di Indonesia, terlepas dari pentingnya modal sosial sebagai salah satu aspek yang relevan dalam pembangunan ekonomi. Program pembangunan berbasis masyarakat dapat meningkatkan atau memperburuk modal sosial, karena akan mendorong perilaku pro-sosial atau tidak meningkatkan proses pembangunan ekonomi karena faktor institusional yang kurang memadai. Penelitian ini melihat dampak program pembangunan berbasis masyarkat di Indonesia terhadap modal sosial jangka panjang dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Melalui estimasi menggunakan data IFLS 2007 & 2014 dan Susenas 2009 & 2012, dengan metode Propensity Score Matching dan Difference-in-differences, kami menemukan bahwa program pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia memiliki hasil yang beragam terkait perubahan hasil modal sosial dan partisipasi dalam jangka panjang. Kedua program memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap modal sosial dan partisipasi, meskipun Program Kemiskinan perkotaan memiliki dampak positif terhadap modal sosial yang bersifat menjembatani.

---

Since the post-Asian Financial Crisis in 1997, Government of Indonesia launched two Community Driven Development (CDD) programs namely Kecamatan Development Program and Urban Poverty Program to alleviate poverty, increased livelihood, and strengthen the local institution. The impact of CDD Programs to social capital still tend to be understudied in Indonesia, regardless the importance of social capital as one relevant aspect in development economics. CDD Programs can improve or deteriorate the social capital, since it will induce pro-social behaviour or not developing the livelihood because of obstructive institutional factor. This paper assesses the impacts of Indonesia's CDD Programs on long-term social capital and participation in community activities. Using the IFLS 2007 & 2014 and Susenas 2009 & 2012 data, with Propensity Score Matching and Difference-in-differences Method, we found that CDD Programs in Indonesia had mixed results regarding changes in the outcome of social capital and participation over time. KDP and UPP Programs have a negative and significant impact on social capital and participation, albeit UPP Program has a positive impact on bridging social capital."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana proses pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap kemandirian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah dalam tahapan persiapan dilakukan beberapa kegiatan seperti survei wilayah, pemetaan sosial dan pemetaan kebutuhan, perencanaan program serta penyiapan tim pendamping. Tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan antara lain sosialisasi program kepada pemangku kepentingan, penentuan kelompok penerima program, penguatan kelompok dan pelatihan, pembentukan kelembagaan lokal serta perintisan kader lokal. Sedangkan tahap kemandirian dilakukan kegiatan seperti penguatan kelembagaan, studi banding, dan legalisasi/formalisasi lembaga komunitas.

---

This study attempts to describe how the community development process by PT. Tirta Investama, ranging from the preparation phase, the implementation phase and the phase of self-reliance. This study used a qualitative approach.

The results of this study are in the stages of preparation do some activities such as surveying the area, social and needs mapping, program planning and preparation of the team. Implementation phase activities include socialization programs, determining a program, strengthening and training groups, the establishment of local institutions and pioneering local cadres. While independence phase, activities such as institutional strengthening, study tours, and formalization of community agencies."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional?Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP).Hasil Penelitian ini menemukan :1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP.3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP.4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses.

Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process".

The result of the research is:

1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed

2. The Participation of community is low in P2KP

3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP

4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security"

"Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di perkotaan ini mencoba masuk, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terjaring pada program-program pelayanan yang khusus dipcruntukkan bagi masyarakat lapisan bawah. Pada hakekatnya program uji coba penanganan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini, dengan menggunakan pendekatan pendampingan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah memiliki nilai strategis, baik dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat maupun aktivitas yang mereka tampilkan. Nilai strategis memiliki makna hahwa keberadaan para pendamping di lapangan, sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di pihak lain, pendamping sebagai mitra pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin yang dikenai program tersebut. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian . Akan tetapi peran pendamping di lapangan dapat juga hanya sebagai tangan panjang pemerintah dalam melanggengkan satus quo, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya memenuhi kelengkapan administrasi proyek (target fisik) semata. Kondisi tersebut menimbulkan pentanyaan yang mendasar, mampukan para pendamping menampilkan perannya dengan mengacu pada pemherdayaan rnasyarakat miskin? atau peran yang ditampilkan oleh pendamping justru memperdayai masyarakat (masyarakat hanya sebagai obyek semata)?.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan dideskripsikan berbagai peran pendamping, kendala-kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, serta tanggapan dari sasaran pelayanan terhadap peran pendamping yang terjadi di lapangan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberi dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran maupun berperan sebagai peneliti terutama dalam pengumpulan dan analisa data dan lain sebagainya. Di samping itu aspek administrasi yang dilakukan oleh para pendamping baik yang berkaitan dengan pelaporan, pemantauan kegiatan keluarga binaan sosial, maupun dalam keuangan (pengumpulan dan pengadministrasian cicilan pinjaman dana bergulir). Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peranan pendamping sering kali terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat pencapaian target fisik semata, seperti pencicilan dana bergilir oleh para keluarga binaan sosial lebih dikedepankan dari pada pengembangan partisipasi dan penciptaan prakarsa lokal sebagai sukma untuk pencapai pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh interprestasi mereka mengenai makna pendampingan. Pendampingan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instruktif dan sudah digariskan sebelumnya dari atas, sehingga kedudukan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau pemain utama belum sepenuhnya terwujud."

"Kemiskinan yang dialami penduduk desa Katapang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, merosotnya daya beli masyarakat, bangkrutnya usaha kecil dan rumah tangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, buruknya sanitasi lingkungan, rawan gizi dan derajat kesehatan masyarakat yang rendah. Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah lagi dengan krisis multidimensi yang menyebabkan angka pengangguran bertambah meningkat, banyak orang hilang pekerjaan karena di PHK, dan bertambahnya penduduk miskin baru.Solusi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di atas, pemerintah meluncurkan kebijakan P2KP. Tidak seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan sebelumnya dimana dominasi pemerintah masih nampak, maka dalam kebijakan P2KP, kegiatan penanggulangan sepenuhnya dilimpahkan kepada keluarga miskin yang tergabung dalam wadah KSM untuk melaksanakan sendiri dengan mendapat pemberdayaan dari LSM dan Perguruan Tinggi.Strategi untuk mempelajari pemberdayaan yang dilakukan, dipakai pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan proses dan langkah-langkah pemberdayaan yang ditujukan kepada anggota KSM dan bagaimana keterlibatan penduduk miskin didalam rangkaian proses tersebut. Untuk membuat deskripsi tersebut, digunakan teknik wawancara mendalam dan pengamatan langsung untuk melihat proses pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil dari pemberdayaan penduduk miskin di desa Katapang dilakukan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dari Universitas Winaya Mukti (Unwim), adalah :- Proses pemberdayaan telah mengikuti langkah-langkah pengembangan masyarakat yaitu dimulai dengan pengorganisasian kelompok dan pemasaran sosial program, kemudian diikuti dengan fasilitasi penyusunan rencana dan usulan kegiatan, bantuan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi serta diakhiri dengan pemutusan hubungan (terminasi).- Hasil yang dicapai dalam proses pemberdayaan sesungguhnya belum maksimal karena proses pendampingan, luasnya wilayah, pemantauan dan evaluasi,. dan dukungan dari penanggung jawab program yang belum optimal.- Proses pemberdayaan meskipun belum maksimal, namun beberapa hasil positif yang dicapai adalah : (1) Anggota KSM telah memanfaatkan dana bantuan kredit secara bertanggung jawab untuk membuka usaha-usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup, (2) Anggota KSM telah berperan sebagai pelaku pasar yang aktif karena sudah tumbuh budaya berusaha, (3) Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari bawah mulai berkembang, (4) Kebiasaan bekerja dan berusaha sendiri berubah menjadi bekerja dan berusaha dalam kelompok.- Dampak sampingan yang muncul akibat proses pemberdayaan yaitu terjadi perpecahan antara kepala desa dan pengurus BKM, serta munculnya hubungan kerja dalam organisasi KSM yang mengarah pada Patron - Klien.- Faktor-faktor dari dalam yang menyebabkan perbedaan perkembangan antara KSM Bahrurchoir dan KSM Karya Usaha adalah : faktor permodalan, status usaha, faktor kepemimpinan ketua kelompok. Sedangkan eksternal adalah keterbatasan Faskel dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari penanggung jawab program."

"Tesis ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian kualitatatif yang dilakukan peneliti terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat berupa pendampingan usaha yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia di Area Development Program Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti berusaha menggambarkan mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang ditemui, serta mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi program setidaknya melalui 5 tahapan, yaitu: rekrutmen, bootcamp, pembuatan kesepakatan, implementasi pendampingan, dan terminasi. Terdapat 4 faktor pendukung yang ditemui, dan 7 faktor penghambat program. Dengan melihat hasil yang didapat, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang mampu mengakomodir pendapat dari dari semua pengusaha lewat pengembangan forum usaha, serta memfasilitasi usaha untuk masuk kedalam pasar yang lebih tinggi.

---

This thesis is a discussion of the results of the qualitative research conducted by researchers on the empowerment program in the form of business assistance, implemented by Wahana Visi Indonesia in Area Development Program Jatinegara, East Jakarta. In this descriptive research the researcher tries to describe the empowerment process carried out, how the obstacles and supporting factors are encountered, and express the efforts made in overcoming them. The results of the study stated that the implementation of the program at least through 5 stages, namely: recruitment, bootcamp, making agreements, implementing assistance, and termination. There are 4 supporting factors encountered, and 7 inhibiting factors for the program. By looking at the results obtained, it is necessary to develop a system that is able to accommodate the opinions of all entrepreneurs through the development of business forums, and facilitate efforts to enter into higher markets."