Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris yang melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris melalui putusannya Nomor 31/B/MPPN/VII/ 2020, telah dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap notaris, karena terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu melanggar norma agama, susila dan adat, berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c undang-undang jabatan notaris. Kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis, dimana perzinahan merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, yang seharusnya berdasarkan pasal 12 huruf c undang-undang jabatan notaris, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Yang menjadi masalah pokok bahasan dalam tesis ini, yaitu bagaimana kualifikasi tindak pidana perzinahan dalam sanksi jabatan atau etika notaris serta bagaimana kewenangan dewan kehormatan dan majelis pengawas notaris, dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan perzinahan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik dan jabatan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun termasuk perzinahan, tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sanksi jabatan Notaris, sebagaimana di atur dalam undang-undang jabatan notaris. Dalam menjawab masalah tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis, dimana hasil dari penelitian ditemukan bahwa perzinahan merupakan pengingkaran terhadap lembaga perkawinan, yang termasuk perbuatan yang melanggar norma agama dan susila. Dalam hal adanya konflik antara norma hukum dan norma moral, maka norma moral yang harus diterapkan dalam kasus ini. Perlu adanya pengaturan norma moral yang dirumuskan dalam Kode Etik Notaris secara jelas dan lengkap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran moral dan hukum.

---

Notary public who commit adultery crimes based on a court ruling that has had a permanent legal force, by the Central Audit Board of Notary Public through its decision No. 31/B/MPPN/VII/ 2020, has been sanctioned temporary dismissal for 6 (six) months against notary public, because it is proven to commit a despicable act that violates religious norms, morals and customs, based on article 9 paragraph (1) letter c of the notary position law. The misapplied of the law by the Tribunal, where adultery is an act that demeans the honor and dignity of the notary position, which should be based on article 12 letter c of the law of the notary office, shall be sanctioned disrespectful dismissal from his office. The main issues in this thesis, namely how the qualification of adultery crimes in the sanction of office or notary ethics and how the authority of the honorary board and the notary supervisory panel, in examining and imposing sanctions against adultery that is qualified as a violation of ethics and the position of criminal acts whose threat of punishment under 5 (five) years including adultery, do not get a clear arrangement in the sanction of notary position , as stipulated in the law of notary positions. In answering the problem, normative juridical research methods are used with descriptive research typology analysis, where the results of the research found that adultery is a denial of the institution of marriage, which includes acts that violate religious and moral norms. In the event of a conflict between legal norms and moral norms, then moral norms should be applied in this case. There needs to be a clear and complete regulation of moral norms formulated in the Notary Code of Conduct, so that there is no overlap, in the imposition of sanctions for moral and legal violations."

"Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris dan grosse akta atau salinan akta jika dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa dengan adanya putusan pidana yang telah membuktikan bahwa notaris yang saat tidak melaksanakan jabatannya tersebut terlibat korupsi, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN yang mengakibatkan sanksi adminitratif yang dikenakan adalah sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dan penyerahan protokol tersebut tidak sah serta jika grosse akta atau salinan akta dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol tersebut maka grosse akta atau salinan akta tidak sah karena tindakan penyerahan protokol sendiri juga tidak sah akibat tidak memenuhi ketentuan atau prosedur penyerahan protokol yang berlaku. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi semua peraturan yang ada serta etika dan moral yang hidup dalam masyarakat baik saat menjalankan jabatan ataupun saat sedang tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya untuk menghindari hal demikian terulang kembali.

---

This thesis discuss about the notary who performs unlawful acts of corruption when he did not carry out a position of public notary that affects his position as a general official and submit his protocol to other party without the permission of the Notary Supervisory Board. The issues raised in this thesis are the legal consequences or sanctions imposed on the notary who has been imposed for criminal acts of corruption under the UUJN and the impact of the submission of the protocol without giving notification to the Notary Supervisory Board and grosse deed or a copy of the deed if issued by the party who receive the protocol. This thesis research is a normative juridical research, which is a legal research conducted by researching library materials. The research is analytical descriptive by using qualitative approach method.

The conclusion of this thesis is the notary has violated the provisions in Article 12 and Article 13 UUJN which resulted in administrative sanctions imposed which is dismiss unrespectedly and the submission of the protocol is invalid and if the grosse deed or copy of the deed is issued by the party who accept the protocol then the grosse deed or copy of the deed is not valid because the protocol submitting action itself was also invalid due to the protocol submission rules or procedures are not fulfilled. Therefore, a notary must comply with all existing rules, ethics and morals that live in the community either while performing a position or not performing his/her position as a notary and the Supervisory Board of Notary must increase the supervision of the notary in its territory to avoid such things from happening again."

"Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila kliennya tidak memberikan honorarium atas jasanya serta sanksi yang diterima oleh Notaris apabila tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu yang relatif lama. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis noramatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah menahan salinan akta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Notaris karena tidak dibayarnya honorarium oleh kliennya atas jasanya dalam hal pembuatan akta. Meskipun merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas tidak dibayarnya honorariumnya akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris oleh karena itu Notaris yang menahan salinan akta dari kliennya dalam jangka waktu yang reatif lama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

---

Notary is a Public Official appointed by the State who has authority to be make an authentic deed. As Public Official, Notary does not receive monthly salary like public servants or employees in general, but income Notary comes from honorarium from clients who use their services. This thesis discusses the legal protection and sanctions against the Notary who does not provided a copy of the deed in a relatively long time period.

The problem discussed in this thesis is how the legal protection for the Notary if the client does not give honorarium for their services and sanctions for the Notary if they do not provide a copy of deed in a relatively long period of time. The research method used in this thesis is normative juridical with analytic descriptive type of research. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach.

The result of the research in this thesis is holding a copy of the deed is a form of legal protection of Notary because of the unpaid honorarium by their client for their services from making the deed. Although it is a form of legal protection for a Notary for the unpaid of their honorarium but also a violation of the position of Notary therefore a Notary who holds a copy of the deed from his client in a long period of time can be sanctioned in accordance with the provisions stipulated in the UUJN."

"Notaris merupakan profesi dibidang hukum terutama pemberian jasa pembuatan akta. Tesis ini membahas mengenai pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan perbandingan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Studi Kasus Perbandingan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 03/Pts/Mj. PWN Prov. Sumatera Selatan/VIII/2014 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 01/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta/I/2015. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia serta sanksi yang diterima oleh Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal membuat akta autentik yang melanggar Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah adanya suatu pemalsuan data yang dilakukan oleh Notaris maupun para pihak penghadap dalam membuat akta. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Undang-Udang Jabatan Notaris.

---

Notary is a profession in the field of basic law made service creation deed. This thesis discusses the regulation and procedure of inspection by the Notary Supervisory Board in the imposition of Notary Act on the disturbance of the Notary Law and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and to determine the compliance by the Notary Regional Supervisory Board Case Study Comparison of Decision of Regional Supervisory Board Number 03 Pts Mj. PWN. South Sumatera VIII 2014 and Decision of Regional Supervisory Board Number 01 Pts Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta I 2015 . The problems involved in this thesis is how the determination of the provisions and procedures of the examination by the Notary Supervisory Board MPN in the imposition of the Notary Act on the disturbance of the Notary Position Law UUJN and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and issued by the Notary from the Supervisory Board of Notary in the case of making an authentic deed relating to the Regulation of Notary Position. The research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. The results of the research used in this thesis are the data of concentration which is done by Notary and the constituents in making the deed. Notary doing the thing that can be done in accordance with the Regulation of Notary Public Occupation."

"

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris yang dilakukannya dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Notaris yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dan juga mengenai tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukan Notaris dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk Yuridis Normatif yaitu dengan meneliti data sekunder, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen, setelah itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu disusun kembali sehingga ditemukan simpulan dalam penelitian. Hasil dari penulisan tesis ini adalah bahwa Notaris harus memenuhi perjanjian apabila sudah terikat dalam perjanjian yang dibuatnya meskipun itu bukan merupakan tugas dan kewajibannya, Apabila terjadi pelanggaran  maka Notaris harus bertanggung jawab dengan menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dalam kasus ini Notaris harus menerima sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas Notaris dan juga sanksi perdata yaitu denda. Oleh sebab itu, dalam memberikan jasanya Notaris harus benar-benar memahami aturan yang ada, sehingga tidak mengikatkan dirinya kedalam perjanjian.

---

This thesis discusses Notarys negligence in fulfilling an agreement that binds the Notary.  A Notary who has committed negligence in fulfilling the agreement.  The problem statement raised in this thesis is regarding the legal consequences of a Notary who is bound by the agreement made by the parties.  And also regarding the Notarys liablility for negligence carried out by the Notary in fulfilling the agreement that binds the Notary.  This thesis is written using a research method of Juridical Normative, which examines secondary data, with the research typology of descriptive analytical.  The type of data used to support research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.  The data collection is conducted through document study, analysis of the data is then carried out qualitatively and rearranged so that conclusions can be drawn from the study. The result of this thesis is that a Notary is obligated to fulfill an agreement if the Notary has been bound by the agreement he made although it is not part of a Notarys duty and obligation. If the Notary committed a breach of agreement, the Notary must accept responsibility by receiving sanctions according to the violation, in this case the Notary must accept administrative sanctions in the form of temporary suspension from the Notary Supervisory Council and civil sanctions in the form of fines.  Therefore, in providing services, the Notary must really understand the rules and regulations, so that the Notary would not enter into an agreement.

"

"Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu mengenai peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawas Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan secara dengan sengaja dan memang memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga mengakibatkan merusak martabat Notaris sebagai profesi kepercayaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kehadiran Notaris. Oleh sebab itu penulis membahas peran pengawas Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah tesis ini adalah yaitu bagaimanakah peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang dan, bagaimanakah penjatuhan sanksi-sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris secara berulang-ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun pemenuhan jangka waktu pemeriksaan perkara masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada Majelis Pengawas Notaris. Terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dirasa kurang tegas, hal ini dikarenakan sebelumnya Terlapor juga pernah melakukan pelanggaran dalam ruang lingkup yang serupa. Sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera kepada Notaris yang bersangkutan sehingga pengawas Notaris haruslah bersikap lebih tegas.

---

This thesis discusses about relate to Notary Public in running a position which is about the role of Notary Supervision Board in supervising notary public who conducts repeated violations. The issue is the background caused by a notary public who conducts violation of Statute of Notary public. It is done deliberately and he has conscious that what he as done is not allowed by Statute. So it can damage the good will name of Notary public as profession of trust and decreasing society trust over notary public. Therefore, writer discussed about the role of notary public supervisor done by Notary Supervision Board in running the task. Research problem of the thesis was how was the role of supervisor of notary public in supervising notary public who did repeated violation and how to give sanctions to notary public who did law violation of notary. Research method used in this research was juridical normative with research typology which was used to answer the problems in this research that used analytic descriptive. The result of this research was, Regional Supervisory Board had been done task and authority well. However, fulfillment period of case examination had not been fit to regulatory requirements because of the lack of human resource in Notary Supervision Board. About the sanction from regional supervisory board, it was considered less firm because previously, the suspect had done violation of the same case. The sanction didn rsquo t cause deterrent effect for related notary public so Supervisor of notary public must be firm."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan regulasi terkait tindak pidana zina dalam Rancangan KUHP. Rumusan Pasal 446 RKUHP merupakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang perilaku kopulasi yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang masing-masing tidak terikat pada ikatan pernikahan. Kriminalisasi tersebut menyebabkan perubahan regulasi pada norma pelaranganZina yang awalnya merupakan kejahatan perzinahan merupakan kejahatan terhadap kesetiaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP menjadi tindak pidana karena tidak sesuai dengan nilai agama yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 446 RKUHP. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosiolegal,dengan menganalisis implikasi Pasal 446 RKUHP melalui pendekatankualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Pasal 446 RKUHP berpotensi menyangkal kedudukan hukum pidana sebagai ultimum remedium. 2) Pasal 446 RKUHP berpotensi terlalu jauh mengintervensi ranah privat warga negara. 3) Artikel 446 RKUHP berpotensi meningkatkan praktik perkawinan anak. 4) Pasal 446 RKUHP berimplikasi pada korban pemerkosaan.

---

This study aims to examine regulatory changes related to the crime of adultery in the Draft Criminal Code. The formulation of Article 446 of the RKUHP is a criminalization carried out by the government regarding copulatory behavior carried out by men and women, each of whom is not bound by a marriage bond. The criminalization causes regulatory changes to the prohibition norms Adultery, which was originally a crime of adultery, is a crime against marital fidelity as regulated in Article 284 of the Criminal Code, which becomes a criminal offense because it is not in accordance with the religious values ​​that live in society as regulated in Article 446 of the RKUHP. In this study the sociolegal research method was used, by analyzing the implications of Article 446 of the RKUHP through an approach qualitative. The findings in this study are: 1) Article 446 of the RKUHP has the potential to deny the position of criminal law as ultimum remedium. 2) Article 446 of the RKUHP has the potential to intervene too far in the private sphere of citizens. 3) Article 446 of the RKUHP has the potential to increase the practice of child marriage. 4) Article 446 of the RKUHP has implications for victims of rape."

"Peranan Putusan hakim hendaknya memberikan kepastian hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kreditur pailit dan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014, bagaimanakah kepastian Hukum bagi notaris yang telah membuat akta memberikan Salinan tetapi biaya pembuatan Aktanya tidak di bayar oleh penghadap yang dinyatakan pailit oleh pemohon pailit tersebut Untuk mengetahui apa saja dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta Masyarakat luas. Dengan menggunakan penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak adanya aturan yang secara spesifik yang mengatur tentang tidak di bayarkannya akta yang telah di buat dan di berikan salinannya oleh notaris.

---

The role of the judges decision should provide legal certainty, so that it can be felt by the community, especially bankrupt creditors and notaries. This research aims to determine whether or not the judgement of the judge in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 651k/Pdt.Sus-Pailit/2014 is considered or not. How is the law certainty for the notary who has made the deed give a copy but the cost of making the act is not paid by the banker who is declared bankrupt by the petitioner? To find out what the impact of the decision was for the parties, notaries and the wider community. By using juridical-normative research or library research and law approaches, conceptual approaches and case approaches. The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules governing not being paid for the deed  that has been made and given a copy by the notary."

"Penelitian ini membahas mengenai penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana korupsi. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris adalah sebuah officium nobile, sebuah jabatan kepercayaan dari masyarakat dan negara, sehingga pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan dengan baik. Salah  satu tindak pidana yang dapat menjerat Notaris adalah tindak pidana korupsi baik terlibat secara langsung maupun tidak, sebagaimana kasus yang dijabarkan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah  mengenai pengusulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terkait tindak pidana korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, tipologi penelitian adalah eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa adalah Notaris yang tidak terlibat secara langsung atas suatu tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, selain sanksi jabatan dijatuhi pula sanksi internal organisasi berupa pencabutan keanggotaan perkumpulan berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris.

---

This research discusses the enforcement of The Law on Notary’s Position and The Code of Ethics towards Notaries that involved in corruption. Notaries while carrying out their positions, must follow the Law on the Position of Notaries and Notary’s Code of Ethics. Notary is an officium nobile, it is a department of trust from the public and the state, so that supervision of the notary's behavior in carrying out his/her position must be done properly. One of the criminal acts that can ensnare a Notary is a criminal act of corruption even the Notary is directly or not directly involved, as described in the Decision of the Notary Central Supervisory Council Number 11/B/MPPN/III/2020. The problems raised in this research are regarding the proposal for the imposition of sanctions for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights, and enforcement of the Law on Notary’s Position and the Notary’s Code of Ethics in relation to criminal acts of corruption. This study employed a normative juridical legal method, and its typology is explanatory. Utilizing qualitative data analysis techniques. According to the results, Notaries who are not directly involved in a criminal act of corruption are sentenced to dishonorable dismissal as an administrative consequences under Article 12 point d and Article 13 of the Notary Office Law, in addition to the administrative sanction, they also recieved internal organizational sanctions such as revocation of association membership under Article 13 of the Notary’s Code of Ethics."