Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunculan internet yang mendorong berkembangnya online marketplace menimbulkan banyak jenis transaksi dengan skema baru, salah satunya adalah program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Program ini mengandung unsur jual beli dengan harga di bawah harga wajar, hadiah, serta mengandung adanya unsur undian sekaligus. Perlakuan pajak atas hal ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan pajak penghasilan dalam program promosi penjualan dengan konsep penghasilan (taxable income) dan biaya pengurang dalam pajak (deductible expense) serta menganalisis pajak penghasilan yang melekat pada program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan kepada pihak ahli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait program promosi ini dari otoritas pajak dan pelaku dalam menentukan pajak penghasilan yang berlaku atas program promosi penjualan oleh online marketplace tersebut. Perlakuan pajak penghasilan dapat dilihat dari skema program promosi yang dilakukan oleh online marketplace yaitu sebagai jual beli dengan potongan harga pada umumnya karena belum ada regulasi yang mengatur secara pasti, hadiah atas kegiatan karena jual beli dibawah harga wajar dilakukan berkaitan dengan kegiatan promosi, diperlakukan penghargaan karena adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada program ini, serta dianggap sebagai hadiah undian pada program yang memilih peserta terpilih melalui jalur undian. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang secara jelas memberi penegasan mengenai perlakuan pajak penghasilan pada program promosi penjualan oleh online marketplace, sebagaimana yang dilakukan oleh PT XYZ di Indonesia dan melakukan sosialisasi atas peraturan terkait.

---

The emergence of the internet that encourages the development of online marketplaces has led to many types of transactions with new schemes, one of which is a sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This program contains elements of buying and selling at prices below the fair price, prizes, and lottery at once. The tax treatment for this matter has not been regulated in detail in the tax regulations in Indonesia. This study aims to analyze income tax deductions in sales promotion programs with the concept of taxable income and deductible expenses and analyze the income tax attached to the sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies to experts. The results of this study indicate that there are still different views regarding this promotion program from the tax authorities and actors in determining the income tax that applies to the sales promotion program by the online marketplace. The treatment of income tax can be seen from the promotional program scheme carried out by the online marketplace, namely as a sale and purchase at discounted prices in general because there are no regulations that regulate it for certain, prizes for activities due to buying and selling below fair prices are carried out in connection with promotional activities, are treated as awards because there are terms and conditions that apply to this program, and it is considered a lottery prize in the program that selects selected participants through the lottery. The alternative solution that can be done is to make regulations that clearly provide confirmation of income tax treatment in sales promotion programs by online marketplaces, as is done by PT XYZ in Indonesia and socialize related regulations."

"Pelaporan pajak merupakan salah satu siklus dalam kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang. Tesis ini meneliti mengenai perbedaan ketentuan pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce khusunya online marketplace serta permasalahan yang dihadapi baik Indonesia dan Amerika dalam menerapkan ketentuan pelaporannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature dan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan e-commerce. Hasil pada tesis ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketentuan terkait pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce online marketplace jika dilihat dari dasar hukumnya, dari hal pelaporan pajaknya, dari hal terkait identitas pajaknya serta dari verifikasi pelaporan pajaknya. Dalam hal permasalahan, Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti tidak adanya data pembanding yang dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam proses verifikasi pelaporan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce online marketplace serta sulitnya pengidentifikasian wajib pajak yang melakukan penjualan pada situs online marketplace.

---

Tax Reporting is one of cycle of taxpayer rsquo s responsibility in fulfilling taxpayer rsquo s tax payable. This thesis analyze the difference between the regulations for income tax reporting form e commerce online marketplace transaction and also its problems arising in implementing such regulations. This study is a qualitative descriptive study using literature study and in depth interview with stakeholders related to the regulation.

The results of this study showed a significant difference between Indonesia and America in regulating income tax reporting for e commerce online marketplace transaction seen from its regulations rsquo broad outline, from the tax payer rsquo s identity and also the documents used in the regulations. Indonesia still faces some problems like lack of authority of tax authorities to enforce the regulation, and also there are still some business models that haven rsquo t been covered in SE062 PJ 2013."

"Media sosial dinilai sudah menjadi salah satu alternatif sistem pemasaran yang efisien dan efektif. Tiktok, salah satu platform media sosial dengan jumlah peminat yang berkembang pesat belakangan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pelaku seni sehingga menimbulkan aktivitas ekonomi berupa jasa promosi yang dinamakan endorsement. Namun, jasa endorsement ini tergolong ke dalam shadow economy yang sulit dipajaki dibandingkan dengan kegiatan promosi konvensional, terutama jasa yang diberikan oleh individu yang terhutang PPh 21. Tujuan penelitian ini adalah mengukur praktik pemotongan Pajak Penghasilan atas pemanfaatan jasa endorsement oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pemotongan Pajak Penghasilan tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey yang dilengkapi wawancara mendalam. Hasil penelitian mengatakan bahwa praktik pemotongan Pajak Penghasilan atas pemanfaatan jasa endorsement yang meliputi kegiatan mendaftar, menghitung, menyetor, melaporkan pajak, dan menerbitkan bukti potong pajak adalah cukup baik. Kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dari para pelaku PMSE tentang bagaimana melakukan pemotongan pajak dan kurangnya pemahaman para pelaku seni bahwa jasa endorsement yang mereka berikan merupakan objek pajak. Peneliti menyarankan agar untuk membantu mempermudah pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh 21 atas jasa endorsement oleh pelaku seni individu, pemerintah membuat aplikasi bukti potong elektronik seperti yang telah diterapkan pada PPh 23, selain terus menerus memberikan edukasi pajak melalui sosial media secara efektif dan efisien.

---

Social media is considered to have become an alternative to an efficient and effective marketing system. Tiktok, one of the social media platforms with a rapidly growing number of enthusiasts, has recently been used by business actors and art actors, giving rise to economic activity in the form of promotional services called endorsements. However, this endorsement service belongs to the shadow economy which is difficult to tax compared to conventional promotional activities, especially services provided by individuals. This study’s aims are to measure the practice of withholding income tax on the use of endorsement services, and identify the obstacles of the process. This quantitative research was conducted with survey as data collection techniques. The result shows that the practice of withholding income tax on the use of endorsement services which includes registering, calculating, depositing, reporting, and issuing withholding slip is quite good. The main obstacle is the lack of knowledge of the tax withholder on how to do the tax compliance. In addition, minimum understanding of the art actors that their endorsement services are subject to tax makes is harder for tax withholder. The author suggests that the government should develop an online withholding tax system for individual tax payer, as has been applied for corporate entities. The utilization of social media for tax education also has to be more intensified as it is considered as an effective and efficient method."

"Skripsi ini membahas pengaruh promosi-promosi yang dilakukan oleh Shopee saat Men Sale Campaign pada Februari 2019 lalu terhadap keputusan pembelian secara online oleh pengguna Shopee dengan jenis kelamin pria. Terdapat variabel moderasi yaitu online brand trust yang dimiliki oleh Shopee sejak berdiri tiga tahun yang lalu. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Shopee perlu menganalisa kembali promosi-promosi apa yang paling tepat dalam menyasar pengguna pria. Sesi games/ kompetisi seperti Kuis Shopee, Goyang Shopee, Mission Shopee (Selesaikan Misimu dan Dapatkan Hadiahnya), Shopee Pasti Ada Challenge (Semua Pasti Ada, Kalo Gak Ada, Dapat 5JT Voucher Shopee) bukan merupakan jenis promosi yang menarik untuk pengguna pria. Sales Promotion yang paling efektif dilakukan oleh Shopee adalah paket harga menarik, potongan harga/ diskon, dan voucher.

---

This thesis discusses the influence of sales promotions carried out by Shopee during the Men Sale Campaign in February 2019 on online buying decisions by Shopee users with male gender. There is a moderating variable, namely online Brand Trust owned by Shopee since it was founded three years ago. This research is quantitative research with descriptive design research. The results of the study suggest that Shopee needs to re-analyze what promotions are most appropriate in targeting male users. Game sessions/competitions such as Shopee Quiz, Shopee Shake, Mission Shopee (Complete Your Missions and Get Prizes), Shopee Must Have a Challenge (All Must Have, If Not, Get 5JT Shopee Vouchers) are not an attractive type of promotion for male users. Shopee's most effective sales promotions are attractive price packages, discounts, and vouchers."

"Perkembangan strategi pemasaran pada online marketplace menghadirkan adanya suatu profesi baru yaitu pemasar afiliasi (affiliate marketing). Adanya ikatan kontrak antara online marketplace dengan pelaku profesi pemasar afiliasi dalam melakukan pemasaran menimbulkan adanya penghasilan bagi pemasar afiliasi. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perspektif mengenai penghasilan atas pelaku profesi pemasar afiliasi pada online marketplace. Belum adanya kepastian mengenai klasifikasi dan sistem pemberian pengasilan terhadap program pemasaran afiliasi ini berpotensi untuk menimbulkan ambiguitas mulai dari online marketplace yang melakukan pemotongan pajak penghasilan, hingga pemasar afiliasi sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterima saat harus melaporkan SPT PPhOP secara self assesment system. Sebab, pada dasarnya pengenaan pajak penghasilan akan mengikuti kategori jenis penghasilan yang ada. Maka dari itu diperlukan adanya peninjauan kembali atas kepastian klasifikasi penghasilan yang bersumber dari program pemasaran afiliasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait klasifikasi kategori pajak penghasilan dan proses penerapan pemotongan pajak pada program pemasaran afiliasi di online marketplace. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh pemasar afiliasi dipotong PPh 21 sebagai imbalan kepada bukan pegawai yang menerima komisi oleh online marketplace selaku badan yang membayarkan penghasilan dan dikategorikan sebagai business income sebagai perkerjaan bebas. Pada praktiknya pemotongan PPh 21 pada program pemasaran afiliasi masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut yang paling utama yaitu adanya salah potong tarif PPh 21 dalam perhitungan pajak terutang bagi program pemasar afilaisi dan proses pemberian bukti potong yang belum terpenuhi dari sisi online marketplace.

---

The development of marketing strategies in the online marketplace presents a new profession, namely affiliate marketing. The existence of a working agreement contract between the online marketplace and the affiliate marketer profession in conducting marketing product indicates the emergence of income for affiliate marketers. However, in practice, there are many perspectives regarding the income of the affiliate marketer profession in the online marketplace. The lack of certainty regarding the classification and income generation system for affiliate marketing programs has the potential to create ambiguity, ranging from online marketplaces that withhold income tax, to affiliate marketers who are taxed on income received because basically the imposition of income tax varies according to the category of income. which exists. Therefore, it is necessary to review the certainty of income classification from affiliate marketing programs. The purpose of this study is to obtain and analyze an overview related to the classification of income tax categories and the process of applying tax deductions to affiliate marketing programs in the online marketplace. This research is qualitative research with qualitative data analysis techniques and data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study state that the income received by affiliate marketers is deducted from Withholding Tax article 21 by the online marketplace as the agency that pays the income and is categorized as business income from free work. In practice, withholding Withholding Tax article 21 in affiliate marketing programs, there are still some obstacles. The main obstacle is the incorrect amount deduction of the Withholding Tax article 21 rate in calculating the tax payable for the affiliate marketer program and the process of Withholding Tax slip that has not been fulfilled from the online marketplace."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh Pasal 23 dan Standar Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penulisan laporan ini adalah membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktek nyata yang dilakukan di tempat magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses pelaporan sudah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur, tetapi salah satu proses tidak sesuai dengan Standar Prosedur karena kurangnya pekerja dan tugas yang berlebihan. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang di PT. XYZ. Pengalaman menjadi landasan bagi proses pengembangan penulis di masa yang akan datang.

---

.This Internship report aims to evaluate the Withholding process of Income Tax Article 15 and Income Tax Article 23. The process that are evaluated is the tax object recognition process, the calculation of tax expense, the making of the Certificate of Withholding Tax, and Income Tax Monitoring Process. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of both Income Tax Article 15 & Income Tax Article 23 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method of this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result shows that most of the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure, but one of the processes did not complies with the Standard of Procedure due to lack of worker and overwhelming task. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period at PT. XYZ. The experience become the foundation of the author’s development process in the future."

"Penggunaan jasa penyedia tenaga kerja dalam dunia usaha semakin banyak diminati mengingat di era sekarang banyak perusahaan yang sudah beralih menggunakan system pegawai kontrak. Hal ini juga selaras dengan data yang menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 100 perusahaan penyedia tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung ke dalam asosiasi alih daya Indonesia. Atas transaski jasa penyedia tenaga kerja terdapat pengenaan aspek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas biaya manajemen. Dalam mekanisme pemotongan PPh 23, peran Wajib Pajak cenderung lebih dominan dibanding peran otoritas pajak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri baik bagi Pemerintah maupun Wajib Pajak yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan beserta dampak yang timbul akibat adanya penerapan sistem pemotongan PPh 23 dengan studi pada sektor jasa penyedia tenaga kerja menggunakan sampel PT. XYZ sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja. Hasil yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur menyatakan bahwa permasalahan yang timbul yakni terkait dengan permasalahan teknis yang disebabkan dari kesalahan Wajib Pajak itu sendiri serta belum adanya regulasi terkait dengan sanksi penyerahan bukti potong kepada pihak yang penghasilannya di potong PPh 23. Dampak atas permasalahan yang timbul dari  kesalahan Wajib Pajak itu sendiri yakni dapat meningkatkan compliance cost serta memicu timbulnya double taxation yang berimbas pada beban pajak. Belum diberlakukannya sanksi dapat mengakibatkan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penajaman administrasi yang memudahkan Wajib Pajak seperti pembaharuan fitur e-Bupot serta spesifikasi dalam regulasi penerapan sistem pemotongan PPh 23 seperti pemberian sanksi atas tidak diberikannya bukti potong ke lawan transaksi.

---

The use of labor provider services in the business world is increasingly in demand considering that in the current era many companies are switching to using the contract employee system. This is also in line with data showing that there are approximately 100 labor supply companies spread throughout Indonesia that have joined the Indonesian outsourcing association. On top of the employment service transaction, there is an aspect of withholding Income Tax Article 23 which is imposed on management fees. In the mechanism of withholding PPh 23, the role of taxpayers tends to be more dominant than the role of tax authorities. This poses a challenge for both the Government and the Taxpayer concerned. This research is a qualitative research that aims to find out the problems and impacts that arise due to the application of the PPh 23 withholding system with a study in the labor service sector using a sample of PT. XYZ as a labor provider company. The results obtained through in-depth interviews and literature studies state that the problems that arise are related to technical problems caused by the Compulsory error itself, and there are no regulations related to penalties, withholding evidence to parties whose income is deducted from PPh 23. Impact on problems that arise from the taxpayer's own error, which can increase compliance costs and trigger the emergence of double taxation which has an impact on the tax burden. The non-enactment of sanctions can reduce tax obligations. Therefore, there is a need for administrative sharpening that makes it easier for taxpayers, such as changes to the e-bupot feature and specifications for the application of the PPh 23 withholding system, such as sanctions for not providing proof of deduction to transaction partners."

"Virtual office merupakan layanan yang menyediakan sewa menyewa alamat bisnis, jasa resepsionis, jasa mengangkat dan meneruskan telepon call forwarding , jasa surat menyurat, dan beberapa penyedia memberikan layanan penggunaan ruang meeting. Virtual office sendiri dalam peraturan Pajak Penghasilan belum diatur secara jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan virtual office sebagai jasa atau sewa, dan menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas virtual office. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual office memenuhi unsur sewa dan jasa. Virtual office memenuhi unsur sewa apabila terdapat penggunaan ruangan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan virtual office yang dalam layanannya tidak terdapat penggunaan ruangan termasuk bentuk jasa dan dikategorikan sebagai jasa manajemen. Pengenaan Pajak Penghasilan atas virtual office yang dianggap sebagai jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan diskusi dan standarisasi oleh seluruh pihak yang terkait untuk mendefinisikan virtual office secara umum maupun perlakuan dalam Pajak Penghasilan.

---

Virtual office is a service that provides rent of business address, receptionist services, call forwarding services, mailing services, and also provides rent of meeting room for company usage. In term of Income Tax Law, Virtual office has not been set clearly and firmly. This study aims to analyze virtual office treatment for taxing purposes, that is, to be treated as a service or a rent. It also analyzes the imposition of Indonesian Income Tax on virtual office. This study uses qualitative approach with data collection through in depth interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the virtual office fulfills the requirement of rents and services. Virtual office can be treated as a rent if there is a room usage and subject to Income Tax Article 4 paragraph 2 on the rent of land and or building. Meanwhile, if the virtual office does not provide room usage, it can be treated as management service. The imposition of income tax on a virtual office which considered as a service, is subjected to Article 23 Income Tax on management service. The suggestion to be given is the need of discussing and standardizing by all parties concerned to define the virtual office in general and also the treatment in income tax."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."

"Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top.

---

The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used.

The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector."