Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang membahayakan kesehatan maupun lingkungan, sehingga dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Negara-negara ASEAN melakukan pemungutan pajak, antara lain PPnBM dan cukai yang merupakan pajak tidak langsung. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pajak tidak langsung atas kendaraan bermotor di ASEAN dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Indonesia menggunakan PPnBM yang naturenya cukai, sedangkan Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand menggunakan cukai, dan Vietnam dengan SCT dengan tujuan sebagian besar untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Dasar pengenaan tarif PPnBM dan cukai rata-rata adalah jenis kendaraan dan kapasitas mesin kendaraan, kecuali Filipina menggunakan harga bersih pabrikan atau harga jual impor dan Thailand yang sudah memasukkan emisi C02. PPnBM dan cukai dipungut menggunakan sistem ad valorem dengan tarif beragam dari 3% hingga 150%. Di negara-negara tersebut, PPnBM dan cukai dipungut menggunakan sistem self-assessment dan pengawasan dilakukan oleh otoritas pajak atau cukai melalui Surat Pemberitahuan dan sertifikat cukai. Hanya Filipina yang melakukan earmarking penerimaan cukai atas kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung lainnya yang dipungut, yaitu PPN, PPn, Bea Masuk dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

---

Motor vehicles produce exhaust emission that endanger health and environment, so intervention from government is needed. ASEAN Countries collect taxes, including LST and excise which are indirect taxes. This study was conducted to analyze the comparison of indirect taxes on motor vehicles in ASEAN using qualitative-descriptive approach and data collection techniques through literature studies and field studies. The results of this study indicate that Indonesia uses LST which is excise in nature, while the Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand use excise duty and Vietnam uses SCT with the aim mostly of reducing air pollution and congestion. The basis for imposing LST and excise tariffs on average is the type of vehicle and the engine capacity, except for the Philippines using net manufacturer’s price or import selling price and Thailand which has included CO2 emissions. LST and excise are collected using ad valorem system at rates varying from 3% to 150%. In these countries, LST and excise are collected using self-assessment system and supervision is carried out by tax or excise authority through Tax Return and Excise Certificate. Only the Philippines conducts earmarking of excise revenue on motor vehicles. Other indirect tax collected are VAT, Sales Tax, Import Duty and Fuel Tax."

"Penelitian ini membahas mengenai rencana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena terdapat kesamaan filosofi dan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara pengenaan PPnBM dengan cukai atas kendaraan bermotor. Kesamaannya yaitu pemungutannya hanya 1 satu kali. Sedangkan perbedannya yaitu PPnBM lebih bertujuan untuk penyeimbang PPN yang bersifat regresif dan hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah, sedangkan cukai tujuan pemungutannya untuk ekstenalitas negatif yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, dan membuka ruang untuk mengenakan kendaraan atas luxury mewah . PPnBM hanya dapat dikenakan di tingkat pabrikan, sedangkan cukai dapat dikenakan ditingkat pabrikan dan eceran. PPnBM hanya memiliki 1 satu jenis tarif, sedangkan cukai terdiri dari 3 tiga jenis tarif. Pengawasannya pun berbeda, PPnBM lewat faktur pajak, sedangkan cukai lebih spesifik. Didalam cukai terdapat konsep earmarking tax dan cukai atas kendaraan bermotor sudah diadopsi di beberapa negara, termasuk semua negara di ASEAN telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Sehingga, kebijakan yang dianggap tepat untuk pengenaan kendaraan bermotor adalah cukai karena cukai bisa dikenakan atas emisi dan dapat berperan sebagai PPnBM yang artinya dalam pengenaannya mempertimbangkan faktor kemewahan.

---

Penelitian ini membahas mengenai rencana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena terdapat kesamaan filosofi dan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara pengenaan PPnBM dengan cukai atas kendaraan bermotor. Kesamaannya yaitu pemungutannya hanya 1 satu kali. Sedangkan perbedannya yaitu PPnBM lebih bertujuan untuk penyeimbang PPN yang bersifat regresif dan hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah, sedangkan cukai tujuan pemungutannya untuk ekstenalitas negatif yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, dan membuka ruang untuk mengenakan kendaraan atas luxury mewah. PPnBM hanya dapat dikenakan di tingkat pabrikan, sedangkan cukai dapat dikenakan ditingkat pabrikan dan eceran. PPnBM hanya memiliki 1 satu jenis tarif, sedangkan cukai terdiri dari 3 tiga jenis tarif. Pengawasannya pun berbeda, PPnBM lewat faktur pajak, sedangkan cukai lebih spesifik. Didalam cukai terdapat konsep earmarking tax dan cukai atas kendaraan bermotor sudah diadopsi di beberapa negara, termasuk semua negara di ASEAN telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Sehingga, kebijakan yang dianggap tepat untuk pengenaan kendaraan bermotor adalah cukai karena cukai bisa dikenakan atas emisi dan dapat berperan sebagai PPnBM yang artinya dalam pengenaannya mempertimbangkan faktor kemewahan."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan pemerintah, target yang ingin dicapai pemerintah, dan analisis insentif kebijakan PPnBM ditinjau dari teori daya saing nasional dalam mengeluarkan insentif kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mendukung peningkatan daya saing nasional melalui pemberian insentif PPnBM terhadap kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan.

---

This research disscusses the basic of consideration of the government, the target of government to be achieved, and analysis incentives luxury sales tax policy from review of the theory of national competitiveness in issuing the incentive policy of the imposition of luxury sales tax policy for motorized vehicles in order to support the enhancement of national competitiveness. This study was a qualitative research with descriptive type of research. The result suggest that the government support the enhancement of national competitiveness through the provision of incentives to the sales tax on luxury motorized vehicles low cost green car."

"Skripsi ini membahas mengenai transportasi darat yang penting pada saat sekarang ini.Memiliki mobil bagi sebagian besar kalangan masyarakat bagaikan suatu hal yang pokokdimana dapat membantu mereka dalam beraktivitas khususnya dalam bekerja. Penerapanpengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap Kendaraan BermotorRoda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Tujuan dari penelitian iniMenganalisis kebijakan fasilitas PPnBM atas penyerahan Kendaraan Bermotor RodaEmpat Hemat Energi Dan Harga Terjangkau. Menganalisis dampak adanya kebijakankebijakan fasilitas PPnBM atas penyerahan Kendaraan Bermotor Roda Empat HematEnergi Dan Harga Terjangkau. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatifdengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasanpengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di bawah1200 cc adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuanteknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihakperindustrian yang diwakilkan oleh Kementerian Perindustrian menginginkan adanyatarif 0% bagi PPnBM atas kendaraan bermotor beroda empat dengan isi silinder di atas1200 cc, sehingga dapat memajukan industri dalam negeri.

---

This thesis discusses the important land transportation at the present time. Having a car for most of the people like a basic thing which can help them in activities, especially in the work Application of the imposition of sales tax on luxury goods (GOODS) of the Motor Vehicle Four Wheel Energy Efficient and Affordable Price. The purpose of this study analyze policy Sales Tax on Luxury Goods Facility for the delivery of Motor Vehicle Four Wheel Energy Efficient And Affordable Price. Analyze the impact of policies on the delivery of Policy of Sales Tax on Luxury Goods Facility On Four Wheels Motor Vehicles Energy Efficient and Affordable Price. This study is a descriptive qualitative research. The results showed that the reason for the imposition of sales tax on luxury two-wheeled motor vehicles with a cylinder capacity below 1200 cc is because the concept of luxury goods is growing as technology advances, economic growth, and changes in consumption patterns. Industrial parties are represented by the Ministry of Industry also wants a 0% rate for top PPnBM four-wheeled motor vehicles with a cylinder above 1200 cc, so it can promote domestic industry."

"Perubahan kriteria dengan menghapuskan harga jual dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk hunian mewah sebagai awal permasalahan penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengetahui latar belakang penghapusan kriteria harga jual, ditinjau berdasarkan asas netralitas, revenue productivity dan untuk mengetahui dampak yang di akibatkan dengan perubahan ini. Hasil penelitian ini adalah perubahan kriteria dilatar belakangi dengan adanya kecenderungan pemecahan dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh pengembang, menunjukan adanya ketidak netralan dalam netralitas internal yaitu pada jenis competitive karena menganggu persaingan usaha antara developer. Dampak yang diakibatkan dari perubahan ini yaitu adanya kecenderungan dalam administrasi menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

---

Changes in the criteria by eliminating the selling price in the imposition of sales tax on luxury goods to luxury residences as the initial problem of this research. The research used a qualitative approach with descriptive research for background removal price criteria, are reviewed based on the principle of neutrality, revenue productivity and to determine the impact that causes this change.

Results of this study was the change in the presence of background criteria tendency solving tax base is done by the developer, to show the existence of the internal neutrality netralan in which the type of competitive due to disturb the competition between developers. Impacts resulting from these changes is the tendency of the administration becomes easier to carry out surveillance."

"Berdasarkan The effect of personal Property Taxes On Consumber Vehicle Purchasing Decisions: A Partitioned price/Mental Accounting Theory analysis didapatkan hasil bahwa walaupun pajak atas kendaraan pribadi teralu tinggi (VPPT), hal tersebut tidak memiliki efek yang signifikan pada keputusan pembelian kendaraan karena dalam artikel ini disebutkan bahwa pajak tersebut memiliki sifat yang sama seperti biaya tambahan yang terpisah dan sering kali tidak diperhitungkan dulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan atas PKB terhadap minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor di jakarta timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran 44 responden dengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji Kruskall-Wallis dan uji koefisien Spearman Rank Dalam metode kuntitatif, data primer melalui kuesioner yang diisi oleh responden dan data sekunder yang disediakan oleh kantor SAMSAT Jakarta Timur.

---

Based on the effect of Personal Property Taxes On Consumber Vehicle Purchasing Decisions: A Partitioned price / Mental Accounting Theory analysis shows that although the tax on personal vehicles is too high (VPPT), it does not have a significant effect on vehicle purchase decisions because in this article it is stated that the tax has the same properties as separate surcharges and is often not calculated first. This study aims to analyze the effect of knowledge on PKB on people's interest in buying motorized vehicles. The approach used in this research is a quantitative approach. In quantitative methods, researchers collected data through the distribution of 44 respondents with non-probability sampling sampling techniques and processed using descriptive statistical tests, Kruskall-Wallis test and Spearman Rank coefficient test In quantitative methods, primary data through questionnaires filled out by respondents and data secondary service provided by the East Jakarta SAMSAT office."

"Skripsi ini membahas terkait wacana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM atas kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena tingginya angka konsumsi kendaraan bermotor yang menghasilkan dampak negatif eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif tersebut dapat mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga diperlukan instrumen fiskal untuk menanggulanginya, salah satunya dengan pigovioun tax berupa cukai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini didapat bahwa, kendaraan bermotor sudah sesuai dengan karakteristik objek cukai berdasarkan Undang-Undang dan teori ahli. Perbandingan menggunakan Cost Benefit-Analysis didapat manfaat, efek, kerugian, dan resiko dari masing-masing kebijakan. Jika dilihat dari masalah utama, yaitu dampak eksternalitas negatif yang dihasilkan kendaraan bermotor, maka cukai atas kendaraan bermotor lebih sesuai untuk jawaban dari permasalah tersebut. Adapun kerugian dan resiko dari cukai atas kendaraan bermotor tersebut dapat diminimalisir oleh pemerintah dengan kajian mendalam. Benchmarking juga dilakukan kepada tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand, sehingga didapat gambaran pengenaan cukai kendaraan bermotor di negara tersebut yang memiliki kemungkinan dapat diimplementasikan di Indonesia.

---

This research discusses the the government’s discourse in diverting Luxury Sales Tax (PPnBM) on motor vehicle into excise tax on motor vehicles due to the high rate of consumption of motor vehicle that produces the negative impact of negative externalities. Negative externalities can be a threat to the public health and environment, Fiscal instruments is one of the instruments that could mitigate the Negative externalities, one of them with pigovioun tax in the form of excise duty. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study found that, motorized vehicle are in accordance with excise characteristics based on the law and expert theory. After doing a comparison using a Cost Benefit-Analysis, there are benefits, effects, disadvantages or cost, and risks of each policy. If viewed from the main problem, impact of negative externalities produced by motor vehicle, then the excise duty on motor vehicles is appropriate for the answers of the problems. As for the disadvantages and risks of excise on motor vehicles can be minimized by the government with the in-depth review, Benchmarking was also carried out with three countries, Malaysia, Singapore, and Thailand, in order to get overview of the imposition of motor vehicle excise in those countries which have the possibility of being implemented in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan denan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pajak alat-alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan postpositivisme dan pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti konten kebijakan, dan lingkungan implementasi. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan implementasi tersebut, yaitu (a) pro kontra dalam penetapan subjek pajak, (b) lokasi alat-alat berat yang jauh, (c) sanksi yang dilaksanakan kurang tegas, (d) diperlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, (e) adanya faktor tertentu yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak alat-alat berat.

---

The study was conducted to describe the policy implementation process of heavy equipments tax as an object of motor vehicle tax in Riau Province. This study was conducted with a postpositivism approach and qualitative data collection. The research results revealed there were two factors that can influence in policy implementation process such as content of implementation and context of implementation. Meanwhile, there are several factors that hinder the implementation of the activities, they are (a) pros and cons when setting the tax subject, (b) the heavy equpments located in remote spot, (c) lack of law enforcement (d) the policy required a lot of cooperation and coordination between the relevant stakeholders. (e) there are force majeure factors that cause the decrease of revenue of heavy equipments tax."

"Pemerintah membuat kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor tergolong mewah sebagai salah satu bentuk intensifikasi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bemotor beroda dua yang tergolong mewah ditinjau dari evaluasi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor beroda dua yang tergolong mewah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat atas barang mewah. Namun, ada dampak negatif yang muncul, yaitu banyaknya kegiatan penyelundupan kendaraan bermotor beroda dua mewah secara ilegal.

---

DGT enacted a policy of luxury tax rate increases for luxury two-wheel vehicle as one of tax intensification. This research is aimed to evaluate the policy of luxury tax rate for luxury vehicle in aspect of outcomes evaluation. The research was conducted by using quantitative approach with surveys and in-depth interview as data collection method. As the result, the policy succeed in achieving its objectives to control people's consumption of luxury goods. But, there are luxury two-wheel vehicle smuggling activities came up as the negative impact."

"Masuknya pandemi covid-19 telah memberikan dampak beragam kepada banyak perusahaan, salah satu perusahaan terdampak yakni perusahaan otomotif. Dampak tersebut berupa penjualan otomotif sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat penurunan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan insentif berupa kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM DTP masa covid-19 terhadap penjualan otomotif dengan menggunakan teori analisis kebijakan Dunn (2014) lima prosedur analisis kebijakan yakni 1) Definisi, 2) Prediksi, 3) Preskripsi, 4) Deskripsi, dan 5) Evaluasi. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik analisis data kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor setelah penerapan kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah dan menggunakan wawancara mendalam dan kajian literatur atau studi pustaka. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan terdapat dampak positif yang sangat signifikan antara kebijakan PPnBM DTP dengan penjualan otomotif yang mendapatkan manfaat kebijakan. Hasil riset menunjukan terdapat peningkatan sekitar 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan PPnBM dinilai tepat dalam mengatasi kondisi penjualan serta perekonomian yang terhenti beberapa waktu. Akan tetapi, apabila pemerintah ingin melanjutkan kebijakan insentif PPnBM diperlukan kajian serta evaluasi terkait dampak yang akan ditimbulkan baik forward linkage maupun backward linkage.

---

The entry of the COVID-19 pandemic has had various impacts on many companies, one of which is the automotive company. The impact is in the form of automotive sales of around 50% compared to the previous year. Seeing the decline, the government made an incentive policy in the form of an incentive policy for a sales tax on luxury goods borne by the government. Therefore, this study aims to analyze the sales tax on luxury goods borne by the government policy during the Covid-19 period on automotive sales using Dunn's (2014) policy analysis theory of five policy analysis procedures, namely 1) Definition, 2) Prediction, 3) Prescription, 4) Description and 5) Evaluation. The approach method used in this research is post-positivist with quantitative data analysis techniques. The type of data used is secondary data on the growth of motor vehicle sales after the implementation of the PPnBM incentive policy borne by the Government and uses in-depth interviews and literature review or literature study. The results of the analysis of this study concluded that there is a very significant positive impact between the sales tax on luxury goods borne by the government P policy and automotive sales that benefit from the policy. The results of the research showed that there was an increase of about 49% compared to the previous year. sales tax on luxury goods borne by the government policy is considered appropriate in overcoming sales conditions and the economy which has stalled for some time. However, if the government wants to continue the sales tax on luxury goods incentive policy, it is necessary to study and evaluate the impact that will be caused by both forward linkage and backward linkage."