Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Pada tahun 2019 Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kasus dari empat penyakit berbasis lingkungan terbanyak di Kota Bogor yaitu penyakit diare, pneumonia, DBD, dan tuberkulosis yang mana beberapa penyakit tersebut meningkat jumlah kasusnya dari tahun sebelumnya. Dalam mengatasi dan menurunkan jumlah kasus penyakit berbasis lingkungan diselenggarakanlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan melalui Puskesmas.Tujuan: Mengetahui hasil evaluasi komponen input yang terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, sistem pelaporan dan pencatatan, serta pedoman pelaksanaan; komponen proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan; serta komponen output yang terdiri dari cakupan pasien yang dikonseling, cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas wilayah Kecamatan Bogor Barat belum maksimal. Dilihat dari petugas kesehatan lingkungan yang belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai klinik sanitasi, terdapat sarana prasarana yaitu ruangan konseling yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pendanaan untuk kegiatan pasca konseling sanitasi di beberapa Puskesmas belum memadai, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Puskesmas, masih adanya petugas kesehatan lingkungan yang merangkap pekerjaan, belum semua pasien PBL yang datang ke Puskesmas mendapatkan konseling sanitasi, terdapat dua Puskesmas yang belum memenuhi target cakupan pasien PBL yang dikonseling yaitu Puskesmas Semplak dan Gang Kelor, hanya Puskesmas Gang Kelor yang mendata cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan belum didata oleh kelima Puskesmas. Kesimpulan: Penentuan prioritas masalah berdasarkan hasil evaluasi di dapatkan bahwa variabel yang harus dilakukan perbaikan yaitu sumber daya manusia di mana belum adanya pelatihan klinik sanitasi untuk petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas, sarana dan prasarana yang mana belum adanya laboratorium kesehatan lingkungan, ketersediaan pendanaan untuk klinik sanitasi yang masih kurang memadai, pengorganisasian berupa pemberian tugas tambahan di luar tupoksi sanitarian yang seharusnya, pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi yaitu konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan yang belum berjalan optimal, serta indikator cakupan klinik sanitasi yang masih harus ditingkatkan pencapaiannya dan target yang belum dibuat dimasukkan ke dalam indikator keberhasilan klinik sanitasi.

---

Background: In 2019 West Bogor District was the district that had the highest number of cases of four environmental-based diseases in Bogor City, there are diarrheal diseases, pneumonia, DHF (Dengue Hemorrhagic Fever), and tuberculosis. Where some of these diseases, the number of cases increased from the previous year. In overcoming and reducing the number of cases of environmental-based disease, an Environmental Health Services was held through the Primary Health Care. Objective: To find out the results of the evaluation of input components there are availability of human resources, infrastructure, funding, reporting and recording system, and implementation guideline; process components there are planning, organizing, implementing activities, and supervising; and output components there are coverage of patients being counseled, coverage of follow-up results of counseling (environmental health inspection), and coverage of patients who carry out environmental health inspection recommendation. Methods: This research is qualitative study with data collection techniques are indepth interview, observation, and document review. Results: Implementation of environmental health services in West Bogor District Primary Health Care has not been maximized. Judging from the environmental health officers who have never received training about sanitation clinic, also there is counseling rooms that do not function properly, funding for post-sanitation counseling activities in several health centers is not adequate, the recording and reporting system for environmental health services has not been integrated with the information system oh Primary Health Care, there are still many of environmental health officers that have concurrent work out of environmental health services, there are not all PBL patients who come to the Primary Health Care receive the sanitation counseling, there are two Primary Health Care that have not met the target coverage of PBL patients who are counseled, namely Semplak and Gang Kelor Primary Health Care, only Gang Kelor Primary Health Care that records the environmental health inspection coverage of the counseling patients, and the coverage of patients who carry out the recommendation for environmental health inspection has not been recorded by the five Primary Health Care. Conclusion: Determining the priority of the problem based on the evaluation results found that the variables that must be improved are human resources where there is no sanitation clinic training for environmental health workers at the Primary Health Care, facilities and infrastructure where there is no environmental health laboratory, the availability of funding for sanitation clinics that are still lacking. inadequate, organization in the form of providing additional tasks beyond the supposed sanitarian duties, implementation of sanitation clinic activities, namely counseling and environmental health inspections that have not been running optimally, as well as indicators of sanitation clinic coverage that still need to be achieved and targets that have not been made are included in the indicators of success. sanitation clinic."

"Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan baik itu fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Para penyandang disabilitas sering kali lebih rentan terhadap masalah kesehatan sehingga dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru mencapai 933 orang. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2016, terdapat sebanyak 152 orang penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya. Masih terdapat permasalahan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas yang belum ditemukan solusinya untuk memenuhi kebutuhan disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang ideal bagi mereka. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori sistem berdasarkan komponen input, proses dan output. Hasil dari penelitian ini yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Rejosari masih belum ramah disabilitas karena sumber daya manusia yang tidak bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, sarana prasarana yang kurang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atau kebijakan yang mengatur pelayanan kesehatan ramah disabilitas. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah perlunya dikeluarkan kebijakan tentang pelayanan kesehatan ramah disabilitas di Kota Pekanbaru dan perlunya kerja sama lintas sektoral agar terciptanya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, terpenuhinya hak kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

---

Persons with disabilities are people who experience limitations, whether physical, intellectual, mental, and/or sensory. People with disabilities are often more prone to health problems that can reduce their quality of life. The number of people with disabilities in Pekanbaru City reached 933 people. Based on data from the Pekanbaru City Social Service in 2016, there were 152 people with disabilities in Tenayan Raya District. There are still problems of access to health for persons with disabilities whose solutions have not been found to meet the needs of persons with disabilities for ideal health services for them. The purpose of this study was to analyze the application of inclusive health services at the Rejosari Health Center, Tenayan Raya District, Pekanbaru. This type of research uses qualitative methods with a case study approach and uses systems theory based on input, process andcomponents output. The results of this study are that health services at the Rejosari Health Center are still not inclusive because human resources cannot communicate with people with disabilities, infrastructure that is not in accordance with the needs of people with disabilities, there is no Standard Operating Procedure (SOP) or policies that regulate health services. inclusive. Conclusions and suggestions from this research is the need to issue a policy on inclusive health services in Pekanbaru City and the need for cross-sectoral cooperation in order to create health services that are in accordance with standards, the fulfillment of health rights in accordance with the conditions and needs of persons with disabilities."

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan.

---

Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District.

Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre.

Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines.

Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran utilisasi pelayanan kesehatan diPuskesmas Kabupaten Bogor di Era JKN tahun 2014 dengan melihat jumlahkunjungan dan jumlah rujukan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengandesain penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian didapatkan angka kunjunganPuskesmas sebesar 1,12% masih kurang dari target 15%. Hal ini dapat disebabkanmasih kurangnya sosialisasi dan adanya biaya tidak langsung dalam memanfaatkanPuskesmas. Sedangkan angka rujukan menujukan sebesar 20,91% yang berartiPuskesmas belum menjadi gatekeeper dengan baik karena melebihi 15%. Kondisitersebut dapat dikarenakan masyarakat memanfaatkan Puskesmas saat dalam kondisiyang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas.

---

ABSTRACTThis study aims to learn the utilization of health services at primary health care(Puskesmas) located in Bogor District area in Universal Health Coverage (JKN) era2014 by looking at the number of visits and the number of referrals. This study usessurvey method with quantitative research design. This study find utilization rate is1,12% which is less than the target 15%. It might be due to the lack of socializationand indirect costs. Referral rate is 20.91% indicates that Puskesmas has not becomea good gatekeeper because the number exceeds the target of 15%. These conditionscan be due to the continued use of health center to an extent which primary healthcare can no longer handle any more requests for services."

"Penelitian ini menggunakan desain Rapid Assesmenl Procedures (RAP) dengan menerapkan metoda pendekatan kualitatif yang bertujuan mcndapatkan infonnasi yang mendalam mcngcnai gambaran koniidensialitas yang ada di puskesmas PKPR “Y” dan “X” Jakarta Selatan. Penelitian melibatkan remaja sebagai klien PKPR dan provider serta para pcmbuat kebiiakan dari pusat hingga tingkat puskesmas. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sehat, kesehatan reprcduksi dan kesehatan reproduksi, akses informasi PKPR, hukum yang melindungi hak~hak klien, serta pemahaman kerahasiaan di antara remaja, provider dan pembuat kebiiakan selain itu ada perbedaan persepsi mengenai konfidcnsialitas di PKPR menurut remaja, pnovider, dan pembuat kebUakan. Terjadi kesenjangan antara standar peiayanan dengan implementasi di lapangan dalam peiaksanaan prinsiflprinsif kerahasiaan di PKPR.Disarankan kepada Kepada Departemen Kesehatan untuk: 1) membuat buku panduan pelayanan kesehatan remaja yang dapat menjamin kerahasiaan di PKPR. 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dcpartemen tcrkait seperti Depclagri, Dep, dan Depag dalam sosialisasi PKPR. 3) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan stratcgi penyebaran infom1asi. Kepada Sudinkes dan Dinas Kesehatan terkait: 1) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan strategi penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, 2) Mengevaluasi dan monitoring PKPR secara rutin, 3) Melakukan pelatihan mengenai konfidensialitas pada semua tim PKPR oleh ahli dan praktisi konseling. Bagi Puskcsmas PKPR: 1) Membuat standar pelayanan yang memasukkan sikap dan etika petugas selama pelayanan kesehatan remaja, 2) Membuat jadwal yang ramah remzja. Kepada LSM: Bekeria sama dengan puskesmas PKPR dalam sosialisasi kesehatan rcproduksi pada remaja dan maupun mcnjadi sarana mjukan PKPR. Organisasi Profesi: Menyusun dan memperbaharui standar pelaksanaan profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang konfidensial pada remaja. Bagi Peneliti lain: Perlu dilakukan lebih dalam lagi mengenai pengaruh dan dampak konfidensilitas dalam pelayanan remaja.

---

The study used qualitative method which the objective is to gain infomation deeply on confidentiality at Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in Primary Health Care “Y” and “X” South Jakarta. This study involved Adolescent who had treated in AFHS as an informant and providers and policy makers as key informants. There are still lacking knowledge on health, reproductive health, adolescent reproductive health, access of information on AFHS, client’s rights, policy of cIient’s rights and also definition of confidentiality among clients, providers, and decision makers. Beside there is a different perception on confidentiality among them. Still lacking between standard and implementation on confidentiality at AFHS. Suggestion for Ministry of Health: 1) Developing guideline confidentiality services at AFHS. 2) Collaboration with Ministry of Home Afairs, the Ministry of National Education of Indonesia, and Department of Religious AlTairs for socialization on AFI-IS and reproductive health. District Level Health Office: 1) Monitoring and evaluation periodically, 2) attempting training on confidentiality at adolescent services for AFHS workers by an expert. For Primary Health Care Services: I) Provide standard of services which include ethics and attitude on AFHS services, 2) provide friendly schedule for adolescents. NGOs: collaboration with primary health care which provides AFHS on socialization reproductive health and for referral services. Professional organization: developing and refresh guideline of professional services on confidentiality for adolescent services. Others researcher: needs for following up research on impact of confidentiality on adolescent services."