Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk melarang hubungan bisnis dengan Perusahaan Huawei. Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar melakukan banyak hubungan bisnis dengan negara dan perusahaan asing, tetapi pada tahun 2019 Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang berakibat pada pelarangan hubungan bisnis Huawei. Untuk memahami alasan dibalik pelarangan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Liberal oleh Andrew Moravcskik yang dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melarang hubungan bisnis dengan Huawei terjadi karena hal tersebut merupakan preferensi kelompok-kelompok domestik tertentu yang kemudian direpresentasikan oleh pengambil kebijakan, atau dalam hal ini Presiden Trump.

---

This thesis aims to explain the reasons behind the United States Government's decision to prohibit business relations with Huawei. The United States as a country with the largest economy conducts a lot of business with foreign countries and companies, but in 2019 President Donald Trump issued an executive order that translates into the prohibition of business relationships with Huawei. To understand the reasoning behind the ban, this research uses Andrew Moravcskik’s Liberal Theory and is conducted qualitatively. This study shows that the decision to prohibit business relations with Huawei occurred because it was the preference of certain domestic groups which were then represented by the policy maker, or in this case President Trump."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam pelarangan produk Huawei. Huawei yang memiliki pasar kecil di Amerika Serikat dan merupakan satu dari sekian banyak perusahaan telekomunikasi di dunia. Pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan Huawei dengan alasan keamanan nasional. Studi ini menggunakan kerangka pemikiran stakeholder Actions motif (SAM) yang dikembangkan oleh Jan-Frederik Kremer dan Benedikt Muller untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tesis ini memberikan penjelasan faktor-faktor pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Ada 3 faktor penting dalam kerangka berfikir SAM dalam pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Pertama pada stakeholder, kebangkitan Tiongkok dalam teknologi serta teknonasionalisme dan hubungan Tiongkok-Huawei, Kedua actions yang berisi serangan siber Tiongkok kepada Amerika Serikat dan Ancaman yang dihadirkan Huawei terhadap Amerika Serikat, dan yang terakhir pandangan Amerika Serikat terhadap motif dari serangan siber yang terjadi yang pada akhirnya memiliki implikasi terhadap pemerintah AS. Analisis penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut yang mendorong pemerintah AS mengambil kebijakan pelarangan Huawei di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the US policy in banning Huawei products. Huawei has a small market in the United States and is one of the many telecommunication companies globally. The United States government prohibits the use of Huawei for reasons of national security. This study uses the stakeholder actions motives (SAM) framework developed by Jan-Frederik Kremer and Benedikt Muller to analyze the factors driving Huawei's ban in the United States. This research uses the causal-process tracing (CPT) method by collecting data through a literature study. This thesis analysis explains the factors prohibiting Huawei in the United States. There are 3 important factors in SAM framework in banning Huawei in the United States. First is on stakeholders, China's rise in technology as well as technonationalism and China-Huawei relations, second is actions containing Chinese cyberattacks to the United States and threats that Huawei presents to the United States, and the last is the United States' view of the motives of cyberattacks that occurred which in turn has implications for the US government. The analysis of this research shows that these factors have prompted the US government to adopt a policy to ban Huawei in the United States."

"Ekspor dan impor merupakan kegiatan jual-beli barang antarnegara yang memerlukan dokumen bernama delivery order untuk mengirim barang. Di Indonesia kegiatan ini didukung oleh sistem single-window yang dinamakan INSW atau Indonesia National Single Window yang juga menangani pembuatan dokumen delivery order. Saat ini, dokumen permohonan delivery order perlu dilakukan verifikasi manual dua pihak yaitu INSW dan shipping line. Terdapat peluang pemanfaatan teknologi blockchain bernama smart contract untuk mengotomasi proses pembuatan dokumen delivery order tanpa memerlukannya verifikasi manual namun tetap memiliki persetujuan semua pihak terlibat. Penelitian merupakan simulasi proses bisnis delivery order berbasis blockchain dan smart contract, kemudian dianalisis aspek fungsionalitas, authentication, access control, dan reliability. Hasil dari simulasi yaitu proses bisnis delivery order tanpa verifikasi manual dapat diimplementasi menggunakan blockchain Hyperledger Fabric dengan tetap menjaga kepercayaan dan persetujuan semua pihak yang terlibat.

---

International trade require a document called delivery order before sending cargo to the expedition. In Indonesia, the trading activities are supported by a single-window system called INSW or Indonesia National Single Window, which also handles the creation of those documents. Currently, the verification of the delivery order application needs to be manually performed by two parties: INSW and Shipping Line. There is an opportunity to utilize blockchain technology, specifically smart contracts, to automate the process of creating delivery order documents without the need for manual verification while still ensuring the approval of all involved parties. The research involves simulating the delivery order process based on blockchain and smart contracts, then analyzing aspects of functionality, authentication, access control, and reliability. The result of the simulation shows that the delivery order process without the manual verification can be implemented using the Hyperledger Fabric blockchain while maintaining the trust and approval of all parties."

"Suatu negara memiliki otoritas untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan isu keamanan negaranya. Pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei, merupakan bentuk upaya negara tersebut untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pemblokiran Huawei di Amerika Serikat dilakukan sebagai upaya melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Tuduhan atas Huawei sebagai perusahaan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan aktivitas mata – mata kepada Amerika Serikat dan rakyatnya menyebabkan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir secara permanen Huawei di AS. Untuk membuktikan tuduhannya terhadap Huawei, pemerintah Amerika Serikat mendorong negara – negara aliansinya untuk ikut memblokir Huawei dan mendorong membatalkan kerja sama pengembangan jaringan 5G dengan Huawei. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian deduktif untuk memahami persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap Huawei sebagai ancaman keamanan nasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, penyebab terjadinya pemblokiran Huawei oleh Amerika Serikat adalah karena Huawei dianggap dijadikan alat oleh pemerintah Tiongkok yang berbahaya bagi keamanan nasional AS.

---

A country has the authority to take all actions related to state security issues. The blocking by the United States (US) against Huawei is a form of US efforts to protect its country's national security interests. Research in this case aims to analyze how Huawei is blocked in the United States as an effort to protect the national security of the United States. Allegations of Huawei as a company used by the Chinese government to carry out spying activities on the US and its people, led President Donald Trump to issue an executive order to block Huawei permanently in the US. To prove its accusations against Huawei, the US government is encouraging its allied countries to participate in blocking Huawei and pushing to cancel 5G network development cooperation with Huawei. This study uses a qualitative analysis method using deductive research techniques to understand the perception of the US threat to Huawei as a threat to US national security. Based on the analysis conducted by the author, the cause of the US blocking Huawei is because Huawei is considered a tool by the Chinese government to attack US national security."

"Tulisan ini menelisik respons kebijakan Indonesia pada periode meletusnya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) dan keterlibatan terang-terangan Amerika Serikat di dalamnya. Dengan menggunakan teori omnibalancing, tulisan ini bertujuan untuk menelaah respons Indonesia terhadap intervensi AS tersebut. Studi ini kemudian menunjukkan bahwa pilihan normalisasi yang diambil Indonesia pasca keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI/Permesta semata merupakan strategi taktis yang diambil untuk menjamin keselamatan rezim yang sedang dilanda krisis legitimasi dan ancaman disintegrasi negara. Omnibalancing dijalankan dengan dua cara, yaitu balancing internal berupa pemberantasan anasir PRRI/Permesta dan penataan ulang sistem politik yang menciptakan Demokrasi Terpimpin dan balancing eksternal yang berwujud normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat pasca intervensinya diketahui. Omnibalancing rezim Sukarno kemudian berhasil memastikan bertahannya kekuasaan pemerintah dan integrasi negara dengan menumpas PRRI/Permesta sembari secara bersamaan mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat

---

This study examines Indonesia’s policy response during the outbreak of the rebellion of the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) and the Universal Struggle Charter (Permesta) and the involvement of the United States in it. By using omnibalancing theory, this paper seeks to investigate Indonesia’s policy responses to US’ intervention. This study shows that the normalization path taken by Indonesia after US’ involvement in the PRRI/Permesta rebellion was a tactical strategy made to ensure regime survival which was being jeopardized by a crisis of legitimacy and threatened by state disintegration. Omnibalancing is carried out in two ways, i.e. internal balancing in the form of eradicating PRRI/Permesta elements and rearranging the political system to create Guided Democracy and external balancing in the form of normalizing relations with the United States after its intervention is publicly known. Sukarno’s omnibalancing regime then succeeded in ensuring the survival of government in power and annihilating the PRRI/Permesta while also maintaining relations with the United States."

"Despite its much-touted agenda to fight poverty and corruption, the Aquino administration was not able to produce good results during its term at the national level. However, some political forces and policy reforms that emerged with the administration achieved remarkable change at the local level. This paper explores the case of Siquijor Province, where an entrenched political dynasty was defeated in the 2013 and 2016 elections by candidates supported by the Liberal Party and its allied forces, Akbayan, and analyzes factors that brought this change by focusing on activities of People Power Volunteers for Reform, the impact of bottom-up budgeting projects, and the mobilization of powers of the national government through personal relationships. It also notes achievements of the Aquino administration at the local level, provides a critical perspective to the elite democracy discourse that sticks to a static view of Philippine politics, and clarifies local practices by progressive forces that confront oligarchy."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum dokter terkait pelaksanaan perintah jangan lakukan resusitasi dengan melakukan studi perbandingan tiga negara, yaitu Indonesia, Belanda dan Uni Emirat Arab. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari: (1) perbandingan regulasi perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (2) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan penolakan tindakan medis di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (3) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perintah jangan lakukan resusitasi diakui di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Dokter tidak bertanggung jawab atas akibat atau efek samping yang ditimbulkan dari pelaksanaan penolakan tindakan medis dan perintah jangan lakukan resusitasi baik di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Penulis berpendapat perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai batas usia kompeten pasien yang dapat mengajukan penolakan tindakan medis, praktik jangan lakukan resusitasi, dan dokter penilai. Selain itu, Indonesia dapat mencontoh praktik jangan lakukan resusitasi di Belanda yang lebih efisien.

---

This study aims to explain the physicians' liability regarding the implementation of the do not resuscitate order by conducting a comparative study of three countries, which include Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The subjects discussed in this thesis consist of: (1) comparison of regulations on the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (2) comparison of the regulations on physicians' liability who carry out informed refusal in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (3) comparison of the regulations on the physicians’ liability who carry out the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The research method used in this study is normative juridical with data sources obtained from literature study and interview. The results of the study show that the do not resuscitate order is recognized in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The physician is not liable for the consequences or side effects arising from the implementation of the informed refusal and the order do not resuscitate order either in Indonesia, the Netherlands, or the United Arab Emirates. In the author's opinion, more comprehensive regulation is needed regarding the age limit for patients who can submit informed refusals, the practice of do not resuscitate, and the assessing physician. Furthermore, Indonesia can follow the more efficient do not resuscitate practice in the Netherlands."