Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji lebih lanjut bahwa kepengaturan yang ditujukan pada kader Posyandu Anggrek III tidak hanya menciptakan self governing yang dapat membebankan kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan, melainkan juga dapat menciptakan motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan untuk menumbuhkan semangat di dalam diri kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Saya berusaha memberikan gambaran kepada para pembaca mulai dari bagaimana mekanisme-mekanisme administratif tercipta di dalam posyandu, bagaimana kader Posyandu Anggrek III memaknai mekanisme-mekanisme administratif tersebut dan memunculkan self governing di dalam diri. Hal tersebut diiringi dengan motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan yang dirasakan oleh kader saat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Di samping itu, saya menggunakan perspektif kepengaturan yang dikemukakan oleh Foucault untuk menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan. Kepengaturan tercermin mulai dari bagaimana kader mengikuti pelatihan, mengisi absensi kedatangan dirinya sendiri maupun penduduk, membuat laporan bulanan dan menyerahkannya kepada pihak RW, Puskesmas, dan Kelurahan, serta mengikuti evaluasi kinerja kader yang dilakukan oleh Kelurahan. Adanya kepengaturan yang ditujukan pada kader dapat memunculkan self governing yang membebankan kader saat menjalankan tugasnya di lapangan. Namun, motivasi utama, makna sosial, dan keuntungan yang didapatkan saat menjalankan tugas dapat membuat kader bertahan menjalankan kewajibannya di tengah berbagai beban yang dirasakan.

---

This study further examines that the governmentality aimed at Posyandu Anggrek III cadres not only creates self governing which can burden cadres when carrying out their duties in the field, but also create the main motivation, social meaning, and benefits to foster enthusiasm in cadres while carrying out their duties in the field. I will try to give an overview to readers starting from how administrative mechanisms are created in the Posyandu, as weel as how cadres interpret these administrative mechanisms and the resulting self-governing consequences. This is followed by description of their main motivation, social meaning, and the benefits felt by cadres when carrying out their duties in the field. In addition, I use governmentality perspective proposed by Foucault to analyze the data obtained in the field. Governmentality are reflected in how cadres attend training, fill in attendance for themselves and residents, make monthly reports and submit them to the RW, Puskesmas, and Kelurahan, as well as participate in the performance evaluation of cadres conducted by the Kelurahan. The existence of governmentality aimed at candres can lead to self governing which imposes a burden on cadres when carrying out their duties in the field. However, the main motivation, social meaning, and benefits obtained when carrying out their duties can make cadres persist in carrying out their obligations in the midst of various perceived burdens."

"ABSTRAKSkripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes. "

"Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam.

---

One way to overcome the prolonged economic crisis is to strengthen the national economy. This can be done by developing the private sector, both formal business sector and the informal sector, included are cooperative. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. Cooperatives have received considerable attention from both the government and the future of time now. In this paper the authors raised about one of the co-operatives in particular regarding Business Unit Employee Savings and Loan. Madania Teachers and Employees Cooperatives (hereinafter referred to as Cooperative Madania) is a cooperative owned by PT. Kalima Sadamulia or referred to as a Cooperative employee and have the nature Multy Purpose Cooperation or business cooperatives. In this study the authors wanted to know about the internal arrangements that exist in Cooperative Madania particularly regarding the implementation of the Capital and Business Savings and Loans in the Teachers and Employees Cooperative Madania whether compliance with existing regulations regarding cooperatives that have business unit borrowed Save."

"Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Ternyata dalam praktek sehari-hari, muncul peluang terjadinya suatu benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, maupun dalam bentuk willekeur yang merupakan bentukbentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Telah diberikan legitimasi yuridis kepada hakim untuk menerapkan AAUPB sebagai alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam peradilan Tata Usaha Negara. Yurisprudensi yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat adanya kasus pernyataan Jaksa Agung yang dianggap perbuatan melawan hukum dan melanggar asas kecermatan dalam AAUPB sesuai dengan Putusan PTUN No. No. 99/G/2020/PTUN-JKT. Bisa dilihat bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif pelanggaran AAUPB dalam Tindakan Jaksa Agung. Skripsi ini pada pokoknya akan membahas 3 permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait AAUPB dalam hukum administrasi negara di Indonesia, bagaimana unsur pelanggaran AAUPB dalam pernyataan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT, dan bagaimana Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum tindakan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT berdasarkan AAUPB.

---

As mandated in Act Number 30 of 2014 about Government Administration that every decision and/or action must be based on the provisions of laws and regulations and the Good Governance General Principles. It turns out that in daily practice, opportunities arise for a conflict of interest between the government and the people, both in the form of onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, as well as in the form of willekeur which are forms of irregularities in government actions that result in the deprivation of the human rights of citizens. Juridical legitimacy has been given to judges to apply Good Governance General Principles as a test tool in deciding cases that occur in the State Administrative Court. Jurisprudence that can provide an overview of the application of Good Governance General Principles in the administration of government can be seen in the case of the Attorney General's statement which is considered an unlawful act and violates the principle of accuracy in the Good Governance General Principles in accordance with the Administrative Court Verdict No. 99/G/2020/PTUN-JKT. It can be seen that the judge's consideration in the decision did not comprehensively explain the violation of Good Governance General Principles in the Attorney General's Action. This thesis will basically discuss 3 problems, namely how the arrangements related to Good Governance General Principles in state administrative law in Indonesia, how the elements of Good Governance General Principles violations in the statement of the Attorney General in Decision Number: 99/G/2020/PTUN-JKT, and how is the legal responsibility for actions taken by Attorney General in Verdict Number: 99/G/2020/PTUN-JKT based on Good Governance General Principles. "

"Kelurahan Lubang Buaya merupakan salah satu wilayah endemis Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor ? faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 2010 ? Maret 2011. Jenis penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan desain kasus kontrol tidak berpadanan dengan jumlah sampel kasus sebanyak 131 orang dan non kasus 131 orang. Analisis data dengan cara univariat, bivariat dengan chi square dan multivariate dengan uji regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur, pengetahuan, perilaku, frekuensi pengurasan, keberadaan jentik pada TPA, fogging dan penyuluhan memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian DBD. Dari hasil analisis multivariat didapatkan faktor yang paling dominan adalah fogging . Namun perlu diingat fogging tidaklah efektif tanpa upaya 3M dan penyuluhan, untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan program yang terintegrasi dimana pelaksanaan fogging dibarengi dengan penyuluhan kepada masyarakat serta perlunya mengupayakan kegiatan 3M agar upaya pemberantasan penyakit DBD efektif dan efisien.

---

Lubang Buaya is one of the endemic region of Dengue Hemorrhagic Fever in subdistric of Cipayung, East Jakarta. This study aims to determine factors that affect disease incidence of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in the municipality distric of Lubang Buaya Cipayung, East Jakarta in 2010 - March 2011. This research is the observation by using method of survey and interviews with case-control design used 131 cases and 131 non-cases. The data analysis with univariate, bivariate with chi square and multivariate with logistic regression test.

The results of this study showed that age, knowledge, behavioral, frequency draining in the water reservoirs, presence of Aedes aegypti larva in the water reservoirs, fogging and counseling have significant correlation with the incidence of DHF . Based on multivariate analysis showed the factor with dominant variables is fogging. But fogging is not effective without the effort of 3M, so it is necessary to develop an integrated program where the implementation of fogging along with counseling to the community and the need to pursue activities of 3M for DHF eradication efforts effectively and efficiently."

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oteh nyamuk Aedes Aegypti merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sering menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian pada banyak orang. Vaksin dan obat untuk mencegah penyakit DBD belum ada, Cara tepat untuk memberantas nyamuk Aedes Aegypti adalah dengan memberantas jentik di tempat berkembang biaknya. Selama ini ada kecenderungan bahwa masyarakat hanya mengharapkah bantuan dan menuntut pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyakit DBD di lingkungan pemukiman mereka. Selain itu masih ada anggapan pada masyarakat bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat datam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini penyakit-penyakit menular yang berbasiskan kesehatan Iingkungan cenderung semakin tinggi, sehingga dapat diasumsikan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan masih rendah. Atas dasar hal itulah penelitian ini dilakukan, dengan tujuan ingin mengetahui faktor-faktor atau variabel apa raja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan faktor apa yang paling dominan. Dalam beberapa literatur diungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang, yaitu usia, lama menetap, pendidikan, pekerjaan, penghasilan (Angell, 1958; Ross & Lappin, 1967; Oscar Lewis, 1973; Andersen, 1995), intensitas informasi (Tjokroamidjojo, 1974; Depari, 1978) dan pengetahuan (Ross, 1970; Bambergers & Shams, 1989). Ketujuh faktor tersebut berhubungan secara positif terhadap partisipasi, artinya semakin tinggi faktor-faktor pengaruh tersebut, maka akan semakin tinggi pula partisipasi seseorang. Pengumpulan data dilakukan melalui survai dengan teknik wawancara berstruktur, sampel penelitian adalah para ibu (istri) yang ditarik secara sistematis berdasarkan kerangka sampel yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan analisis data menggunakan perhitungan regresi berganda logistik, dimaksudkan untuk memprediksi besamya peluang (probabilita) pengaruh ketujuh faktor diatas terhadap partisipasi. Temuan penelitian menunjukkan hanya dua dari tujuh variabel yang signifikan, yaitu variabel pekerjaan dan intensitas informasi. Para ibu yang bekerja pada sektor formal berpeluang untuk berpartisipasi 4,1 kali dibandingkan para ibu yang bekerja pada sektor non formal, sedangkan para ibu yang intensitas informasinya banyak berpeluang untuk berpartisipasi 1,4 kali dibandingkan para ibu yang intensitas informasinya sedikit. Rekomendasi yang diusulkan adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui program peningkatan kualitas materi informasi, program penyediaan sarana informasi yang memadai, serta program penyusunan metode penyampaian informasi sesuai kelompok sasaran."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan.

---

This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilaihal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana,terkait penentuan berat ringannya pidana. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mempertimbangkansifat baik dan sifat jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannyapidana. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenaipedoman pemidanaan bagi hakim terkait hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yangwajib dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut.Pedoman pemidanaan ini sangat penting untuk mengurangi subjektifitas hakimdalam menilai hal-hal dan/atau keadaan yang meringankan dan memberatkanpidana, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Dalam skripsi jugadianalisa putusan hakim dalam perkara Adiguna Sutowo, terkait pertimbanganhakim dalam putusan ini terhadap adanya perdamaian diluar sidang pengadilansebagai alasan yang meringankan pidana.

---

ABSTRACTThe Focus of this study is concerning the consideration of Judge in assessingelaboration and/or any circumstance which could be a mitigation and anincrimination of punishment, that related to the decision of punishment. ActNumber 4 year 2008 concerning Indonesia Judicial Power stipulates the duties ofjudge to consider the behaviour of the accused to decide the final punishment.However, up until this moment, there is no lucid regulation concerning theguideline of punishment for judge in connection with such elaboration and/or anycircumstance that should be taken into account in deciding the punishment. Theguideline of punishment is utterly necessary to redeem the subjectivity of judge inassessing such elaboration and/or circumstance which could be a mitigation andan incrimination of punishment, and in the end it will defect the punishmentdisparity. This study also analyzes the judge verdict in case of Adiguna Sutowo,in which related to judge consideration about any non-litigation settlement as amitigation of punishment."