Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kondisi makroekonomi yang stabil selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi suatu negara. Di satu sisi, strategi ekonomi Indonesia dianggap berhasil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kondisi makroekonomi yang stabil. Di sisi lain, strategi pembangunan yang ditempuh Indonesia justru menyebabkan permukiman kumuh di Indonesia semakin luas dan semakin padat sejak akhir dekade 90-an hingga tahun 2019. Tesis ini menjelaskan penyebab kegagalan pembangunan dalam menyelesaikan persoalan permukiman kumuh di Indonesia yang akan dibedah dengan kerangka konsep Globalisasi Modal di Kapitalis Pinggiran dan konsep kutub marjinal. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif advokatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan Focus Group Discussion (FGD). Tesis ini menemukan pembangunan Post-Washington Consensus tidak menghilangkan imperialisme global dan karakter ketergantungan dari kapitalis pinggiran, tetapi melanggengkan kedua relasi tersebut yang menyebabkan pendalaman eksploitasi masyarakat di negara pinggiran dalam berbagai bentuk seperti fleksibilisasi relasi kerja, neoliberalisasi ruang kota, dan ekspansi relasi kapitalisme ke wilayah rural. Kondisi tersebut menyebabkan kemunculan kutub marjinal dengan kerentanan tinggi yang akan menyebabkan meningkatnya permukiman kumuh. Tesis ini berargumen bahwa pembentukan permukiman kumuh yang masif di Indonesia disebabkan oleh terjadinya transformasi imperialisme menjadi globalisasi yang menyebabkan marginalisasi masyarakat Indonesia yang memunculkan kutub marjinal dengan kerentanan tinggi. 

---

High economic growth and stable macroeconomic conditions are considered as benchmarks of a country's economic success. Indonesia’s economic strategy was considered as a success strategy in the terms of creating high economic growth and  macroeconomic stability. However, Indonesia’s economic strategy causes slum settlement in Indonesia to get denser and larger from the last decade of 90s until 2019. This thesis explains the cause of Indonesia's economic development strategy failure to resolve slum area issues in Indonesia. This thesis uses two concept frameworks. First, globalization of capital in the peripheries. Second, marginal poles. This thesis uses advocacy qualitative methods with some collecting data methods such as: interviews, literature study, and Focus Group Discussion (FGD). This thesis finds that Post-Washington Consensus development model does not eliminate global imperialism and dependency character of the peripheries, but perpetuating those relations which cause the deepening of people exploitation in the peripheries in various forms such as flexibility of works, neoliberalization of city space, and capitalism relation expansion to the rural area which produce marginal pole with high vulnerability, then cause the increasing of slum area. This thesis argues that rapid slum area formation in Indonesia was caused by  Imperialism's transformation to globalization which caused marginalization of Indonesian people which produced high vulnerability marginal poles."

"Tingginya kepadatan bangunan pada permukiman kumuh menyebabkan rendahnya tingkat pencahayaan masuk pada bangunan dan menjadi permasalahan signifikan yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Keadaan ini mengharuskan alternatif desain pencahayaan lain salah satunya melalui pencahayaan atas. Namun, radiasi yang diteruskan pencahayaan atas tergolong besar pada daerah tropis dan berpotensi meningkatkan biaya pendinginan. Oleh karena itu, diperlukan strategi desain pencahayaan atas yang sesuai untuk rumah di permukiman kumuh tropis guna menurunkan konsumsi energi yang mereka hasilkan. Strategi desain pencahayaan atas meliputi pemilihan tipe pencahayaan atas, penentuan ukuran, material serta orientasi dan perletakannya pada bangunan. Kajian dilakukan dengan metode studi literatur, observasi dan simulasi digital menggunakan Rhinoceros 3D (grasshopper). Hasil menunjukkan bahwa tipe pencahayaan atas skylight dengan ventilasi, window to floor ratio 5%, penempatan arah orientasi ke selatan dan perletakan tengah dapat menurunkan konsumsi energi penerangan dan pendinginan secara signifikan sebesar 18,13%.dari konsumsi energi awal.

---

The high density of buildings in slum settlements causes low levels of lighting entering buildings and becomes a significant problem that affects the quality of life of residents. This situation requires alternative lighting designs, one of which is top lighting. However, the radiation transmitted by overhead lighting is relatively large in tropical areas and has the potential to increase cooling costs. Therefore, a suitable top lighting design strategy is needed for houses in tropical slums to reduce the energy consumption they produce. The top lighting design strategy includes selecting the type of top lighting, determining the size, material as well as its orientation and placement in the building. The study was carried out using literature study methods, observation and digital simulation using Rhinoceros 3D (grasshopper). The results show that the type of lighting above skylights with ventilation, window to floor ratio of 5%, placement in a south orientation and central placement can significantly reduce lighting and cooling energy consumption by 18,13% of the initial energy consumption."

"ABSTRAKKajian ini mencoba melihat dampak dari peningkatan kualitas permukiman kumuh terhadap penurunan kejadian banjir dan bencana tanah di tingkat desa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan (DID) pada model regresi logit, penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan dana desa di 24.343 desa di Indonesia selama periode 2006-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan dana desa, peluang terjadinya bencana pada kelompok perlakuan yaitu desa yang memiliki tingkat permukiman kumuh yang relatif tinggi adalah 0,761 kali lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu desa yang memiliki tingkat permukiman yang relatif rendah. tingkat permukiman kumuh dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan atau peningkatan kualitas infrastruktur di perdesaan kumuh berpengaruh signifikan terhadap penurunan kejadian bencana.ABSTRACTThis study tries to see the impact of improving the quality of slum settlements on reducing the incidence of floods and land disasters at the village level in Indonesia. Using the difference-in-difference (DID) approach in the logit regression model, this study analyzes the effect of village fund policies in 24,343 villages in Indonesia during the 2006-2018 period. The results showed that after the implementation of the village fund policy, the chances of a disaster occurring in the treatment group, namely villages that had relatively high slum settlement rates, were 0.761 times lower than the control group, namely villages that had relatively low settlement rates. slum settlement level with a significance level of 1%. This shows that the development and or improvement of infrastructure quality in slum villages has a significant effect on reducing the incidence of disasters."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai perbudakan modern terhadap anak buah kapal (ABK) di asia tenggara khususnya di Indonesia. Studi ini berfokus mengetahui bagaimana fenomena perbudakan modern terhadap anak buah kapal di Asia tenggara dan bagaimana perbudakan modern terhadap anak buah kapal sebagai kejahatan dalam masyarakat kapitalis. Studi ini menganalisis fenomena perbudakan modern anak buah kapal di Asia Tenggara serta menjelaskan bagaimana kapitalisme menjadi penyebab utama dari perbudakan modern. Teori yang digunakan dalam studi ini adalah crime pattern, crime in capitalist society, criminology and public policy dan konflik konservatif. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data sekunder. Studi ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk perbudakan modern yang dialami oleh ABK pada kasus Benjina, kapal fu yuan yu 1218, kapal longxing 629 dan kapal yuan yu 329. Pemerintah harus memastikan ABK bekerja dengan kondisi yang aman. Tulisan ini menghasilkan temuan jika terdapat dua pola yang sama dari keempat kasus perbudakan modern yang digunakan penulis. Pertama adalah adanya penipuan berupa iming-iming gaji yang besar kepada calon ABK. Kedua adalah adanya tindak kekerasan terhadap ABK diatas kapal yang berupa pemukulan dan penendangan.

---

This final project discusses modern slavery against ship crew (ABK) in Southeast Asia, especially in Indonesia. This study focuses on finding out the phenomenon of modern slavery against ship crew in Southeast Asia and how modern slavery against ship crew is a crime in capitalist society. This study analyzes the phenomenon of modern slavery of ship crew in Southeast Asia and explains how capitalism is the main cause of modern slavery. The theories used in this study are crime in capitalist society, criminology and public policy and conservative conflict. This paper uses qualitative methods with secondary data collection. This study also identified forms of modern slavery experienced by crew members in the cases of the Benjina, the Fu Yuan Yu 1218 ship, the Longxing 629 ship and the Yuan Yu 329 ship. The government must ensure that the crew members work in safe conditions. This article produces findings that there are two similar patterns from the four cases of modern slavery used by the author. The first is that there is fraud in the form of luring large salaries to prospective crew members. Second, there were acts of violence against crew members on board the ship in the form of beatings and kicking."

"Makalah ini bertujuan mengurai bagaimana eksklusi dan marginalisasi secara ganda terjadi dalam produksi pengetahuan dan kebijakan food estate di Indonesia, dengan menggunakan teori standpoint feminis sebagai kerangka kerja filosofis. Kebijakan food estate di Indonesia merupakan sebuah kebijakan kontroversial yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dengan mengembangkan perkebunan berskala besar di kawasan hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini dikritik karena mengabaikan suara dan kepentingan masyarakat lokal, terutama perempuan dan masyarakat adat, yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Teori standpoint feminis berargumen bahwa pengetahuan bersifat situasional dan parsial, dan bahwa perspektif kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap realitas. Melalui teori standpoint feminis, dominasi produksi pengetahuan yang mempengaruhi kebijakan food estate di Indonesia mencoba diurai karena telah menghasilkan masyarakat yang tereksklusi dan termarginalisasi secara ganda. Makalah ini menggunakan refleksi kritis dan metode penelitian filosofis untuk menganalisis masalah dan tantangan aktual, dan untuk mengusulkan suatu bentuk evaluasi kritis non-teknis dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

---

This paper aims to unravel how multiple exclusion and marginalization occur in the production of knowledge and food estate policies in Indonesia, using feminist standpoint theory as a philosophical framework. The food estate policy in Indonesia is a controversial policy that aims to improve food security and agricultural productivity by developing large-scale plantations in forest and peatland areas. However, it has been criticized for ignoring the voices and interests of local communities, especially women and indigenous peoples, who depend on forests for their livelihoods and cultural identity. Feminist standpoint theory argues that knowledge is situational and partial, and that the perspectives of marginalized groups can offer a more comprehensive and critical understanding of reality. Through feminist standpoint theory, the dominance of knowledge production that influences food estate policies in Indonesia is unraveled as it has resulted in a doubly excluded and marginalized society. This paper uses critical reflection and philosophical research methods to analyze actual problems and challenges, and to propose a form of non-technical critical evaluation in public policy formulation and implementation."

"ABSTRAKPeningkatan penduduk kota telah menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya permintaan rumah layak huni, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lahan di kota. Keterbatasan lahan di kota mengakibatkan harga lahan menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menempati lahan dengan peruntukan bukan untuk permukiman seperti bantaran sungai, rel kereta api dan mengakibatkan kekumuhan pada kawasan perkotaan. Kondisi kumuh terjadi di Kelurahan Kotabaru Kota Serang. Berbagai upaya penanganan permukiman kumuh telah lama dilakukan, namun kenyataannya secara keseluruhan program penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam membantu penataan dan perbaikan permukiman kumuh. Untuk mengetahui penanganan permukiman kumuh yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan karakteristik lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakatnya; menganalisis tingkat partisipasi masyarakat; dan menyusun konsep penanganan permukiman kumuh dengan pendekatan partisipasi masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strata kekumuhan di permukiman Kotabaru terdiri dari kumuh sedang RW 1 dan RW 2 dan kumuh berat RW 3 dan RW 5 . Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kotabaru pada tingkatan sedang dan rendah. Tingkat partisipasi rendah yaitu di RW 5 dan tingkat partisipasi sedang di RW 1,2, dan 3. Tingkat kekumuhan yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula, untuk wilayah kumuh sedang, penanganan melalui peremajaan dengan land sharing. Untuk wilayah kumuh berat penanganan melalui pembangunan rumah susun.

---

ABSTRACTThe increase in the urban population has led to various impacts. One consequence is the increasing demand for appropriate housing, but this increase is not offset by an increase in the amount of land in the city. Limitations of land in the city resulted in land prices high and not affordable by low income people. They occupied the land with the designation not to settlements such as riverbanks, railroad tracks and lead to slums in urban areas. Rundown condition occurs in Sub Kotabaru city of Serang. Various efforts to address the slum has long been done, but in fact the overall program management of slums that have been implemented the results have not shown significant changes in assisting the structuring and slum upgrading. To determine the proper handling of slums it is necessary to identify the level of squalor by environmental characteristics, economic, and social communities analyze the level of public participation and draft handling of slums with community participation approach. This study used a qualitative approach with a mix of methods to collect qualitative and quantitative data. The results of the study explained that the strata of untidiness in Kotabaru consists of slum settlements being RW 1 and RW 2 and seedy weight RW 3 and RW 5 . Community participation in the Village Kotabaru in moderate and low. The participation rate is low on RW 5 and RW participation rate was at 1, 2, and 3. squalor different level requires different handling, anyway, to the slums being, handling through rejuvenation with land sharing. To the slums of heavy handling through the construction of flats. "

"Kecoak merupakan salah satu vektor mekanik dalam menyebarkan patogen seperti E. coli, dan Salmonella sp., yang dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Gangguan saluran pencernaan yang paling sering terjadi adalah diare baik itu disertai atau tanpa disertai mual, muntah, dan sakit perut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecoak berdasarkan spesies dan kondisi lingkungan dengan keluhan gangguan saluran pencernaan pada masyarakat di permukiman kumuh Kecamatan Kalideres. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 106 masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh Kecamatan Kalideres. Penangkapan kecoak dilakukan dengan menggunakan plastik dan sarung tangan steril, dan identifikasi menggunakan morfologi kecoak. Data terkait kondisi lingkungan dan keluhan gangguan saluran pencernaan diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara faktor risiko kecoak baik Periplaneta americana dan Blatta orientalis dengan keluhan gangguan saluran pencernaan (p=0,855). Hasil lain terkait kondisi lingkungan menunjukkan bahwa kondisi tempat sampah (OR=2,605; 95%CI: 1,160-5,850) dan kondisi dapur (OR= 3,40; 95%CI: 1,503-7,727) mempunyai hubungan yang signifikan dengan keluhan gangguan saluran pencernaan yang dialami masyarakat di permukiman kumuh Kecamatan Kalideres. Walaupun tidak ditemukannya hubungan yang signifikan, risiko kecoak dalam membawa dan menyebarkan patogen dengan mengontaminasi makanan atau minuman sehingga menyebabkan gangguan kesehatan tetap perlu diperhatikan.

---

Cockroaches, as a mechanical vector in spreading pathogens such as E. coli and Salmonella sp., can cause gastrointestinal disorder. The most common gastrointestinal disorder is diarrhea with or without nausea, vomiting, and abdominal pain. This study aims to determine the relationship of cockroaches based on species and environmental conditions with gastrointestinal disorders in communities at the slum areas of Kalideres Sub-district. The study design using cross-sectional. The sample in this study were 106 people living in the slum areas of Kalideres Sub-district. Cockroach capture was carried out using sterile plastic and gloves, and identification using cockroach morphology. Data related to environmental conditions and complaints of gastrointestinal disorders were obtained from interviews and observations. This study showed no relationship between the risk factors of cockroaches, both Periplaneta americana and Blatta orientalis, with gastrointestinal disorder complaints (p = 0.855). Other results related to environmental conditions showed that the trash condition (OR = 2.605; 95% CI: 1,160-5,850) and kitchen conditions (OR = 3.40; 95% CI: 1,503-7,727) had a significant relationship with gastrointestinal disorder complaints experienced by people in the slum settlements of Kalideres Sub-district. Although no significant relationship was found, the risk of cockroaches carrying and spreading pathogens by contaminating food and water causing health problems remains a concern."

"ABSTRAKSalah satu karakteristik kota adalah jumlah penduduk yang makin banyak dan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini menimbulkan dampak terhadap daya dukung kota berupa ketidakseimbangan antara ruang yang dibutuhkan dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota, terutama dari arus pendatang tidak hanya menyebabkan kota menjadi berkembang, tetapi juga menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Umumnya di negara berkembang, kaum pendatang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan.Bertumpuknya penduduk di kota menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik dari segi fisik maupun non fisik, serta mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan daerah sekitarnya, dan merupakan salah satu sebab timbulnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan.Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit yang sering berjangkit selama di permukiman. Cermin dari permukiman kumuh diantaranya daerah yang tidak terencana, tidak teratur, dan bersifat informal, kepadatan permukiman yang tinggi serta kondisi lingkungan yang buruk.Dalam era pembangunan dewasa ini, upaya perkembangan perumahan rakyat mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan.Dalam perencanaan perkembangan hingga saat ini perkembangan ekonomi masih menonjol, sedangkan pertimbangan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat tampaknya masih belum mendapat perhatian.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukiman kumuh dalam hubungannya terhadap kesehatan masyarakat dari segi lingkungan sosial, lingkungan fisik, sanitasi lingkungan dan pola penyakit yang sering terjangk`it di lingkungan permukiman kumuh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1 Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah permukiman kumuh.2 Hubungan variabel-variabel permukiman kumuh terhadap variabel kesehatan masyarakat.3 Berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh.Lokasi penelitian adalah Kelurahan Penjaringan di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam Kelurahan ini diambil 3 Rukun Warga (RW) yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyak sampel tiap-tiap RW digunakan cara proposional random sampling yang seluruhnya berjumlah 130 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta observasi langsung kelapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari lapangan dan literatur penunjang yang didapat dari instansi terkait.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi-square yang diteruskan dengan Uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel permukiman kumuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakatdilihat dari faktor lingkungan sosial, yaitu faktor jenis pekerjaan, crowding index dan jenis pelayanan kesehatan,akan tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dari faktor pendidikan dan pendapatan. Masyarakatnya mayoritas berpendidikan, pendapatan masih dalam taraf rendah yaitu pendidikan SD, sedangkan pendapatan masyarakat setiap bulan sebagian besar antara Rp 50.000,-sampai dengan Rp 100.000,-.Variabel lingkungan fisik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor keadaan saluran/got air rumahtangga, kondisi lingkungan jalan, kelembaban udara, sinar matahari, jumlah ruangan.Variabel sanitasi perumahan lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor, bau/aroma dari air saluran buangan rumahtangga, saluran pembuangan mandi, saluran pembuangan kakus, pembuangan sampah, dan sumber air minum dengan derajat hubungan cukup kuat: Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor, saluran pembuangan masak, saluran pembuangan air cucian tidak terdapat hubungan.Dari hasil hubungan antara berbagai variabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan masyarakat di permukiman kumuh ini, karena permukiman kumuh menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Kurangnya diperhatikan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sanitasi perumahan lingkungan oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan lingkungan di sekitar tempat tinggal akan menurunkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

---

ABSTRACT

One of the urban main characteristics is the fast growing number of population and its high density. This causes an impact on carrying capacity in terms of the imbalance between the needed space and the increasing population; particularly as rush of city's newcomers does not only imply city's development, but also generate new environmental problems. In most of developing countries, the main reason for people coming to the cities is seeking for employment. High concentration of people in the cities create complex environmental problems, either physically or non-physically, giving negative impact an the particular surroundings and constitutes one of the main causes for the existence of urban slums.

In general, slum settlement is understood as an urban settlement inappropriate to habitat in terms of the community's health, particularly the incidence rate of diseases. Slum settlement is mostly reflected in its involuntary existence, unorganized, informal by characteristics, highly dense, and bad condition. Even though slum settlement's lands are already determined their infrastructures are still inappropriate, with small alleys, muddy, far from appropriate latrines, bath and washing facilities, and lack of clean water.

In the development periods the Government has given much attentions to the development of public housing as one the Government's efforts in providing the community with shelter facilities.

Even in the national development planning the economic sector development constitutes the first priority, yet health sector, particularly community health development is still considered as insignificant.

The objective of the study is to identify and describe the conditions of slum settlement and its correlations with the community's health, in particular from the aspects of its social environment, physical environment, and environmental sanitation in terms of its disease frequency pattern. The specific objectives are:

Identify the social-economic condition of the community of slum settlement;

The correlations between slum settlement's variable to the community's health.

To provide solution efforts in increasing the community health status in slum settlement.

The areas studied are located in the Penjaringan Subdistrict, Northern part of Jakarta, which for this purpose was purposively taken, in which tree "Kelurahan" were determined as samples in terms of the densest population. Further, sample members were drawn proportional-randomly from each "Kelurahan", numbering 130 respondents.

Primary data collection was conducted by interviews using questionnaires as instrument, depth interviews with selected local respondents, and direct observation in the field. While secondary data were collected from related government agencies.

Data analysis was conducted quantitatively based on non-parametric statistic means, i.e. Chi-square, followed with coefficient contingency test and qualitative analysis.

From the analysis it? was identified that slum settlement's variables significantly correlate with those of the community's health viewed from their social environmental factors, i.e. kinds job, crowding index, and health service, but not significantly correlation with the community's health in terms of education, income, and number of family members. But field data eduction, people income majority education degree is SD (63,9%), indregree income Rp 100.000,- (37,7%).

correlate with the conmunity's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage, neighbour hood's streets condition, air humidity, sunlight, and number of rooms with strong correlation, under lining the air humidity as the strongest factor; whereas ventilation received the weakest influence.

Settlement's environmental santitation has significant correlation with the community's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage odour, bathroom's sewerage, waste disposal, and drinking water source, showing rather strong correlation. However, when correlated with cooking and washing waste water sewerages, there isn't any correlation to be found. In terms of latrine variable, strong correlation with the community's health has been observed as being exist.

From the variables relationship it was evident that slum settlement strongly correlate with the community's health. Further, there should be improvements in the field of community health in the slum areas, as slum conditions can degrade the community's health status and generate environmental pollution. Lack of attention in the fields of physical, social and sanitary environment could by all means decrease the quality of the community's health and the community's health status itself."

"ABSTRAKKeberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan perbaikan prasarana permukiman kumuh adalah mengubah permukiman kumuh menjadi wilayah yang nyaman bagi penghuninya. Artinya menjadi lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.Masalah permukiman yang dihadapi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia antara lain adalah kelayakan lingkungan, kebetahan, kepadatan dan lain-lainnya termasuk masalah kesenjangan pertumbuhan penduduk yang pesat dengan lahan yang tidak pernah bertambah.Pendekatan pembangunan untuk memecahkan masalah permukiman kumuh dilakukan pemerintah melalui Program Perbaikan Kampung (KIP) yang pada dasarnya dititikberatkan pada pembangunan fisik. Sehubungan dengan itu, program ini dikritik karena dianggap kurang peka dan kurang menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang menempati permukiman kumuh tersebut.Berkenaan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:Faktor-faktor lokal dan spesifik apa saja yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh? Perubahan lingkungan lokal dan spesifik apa saja yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup? Apakah program perbaikan permukiman kumuh oleh pemerintah sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat?Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan perbaikan prasarana permukiman dengan peningkatan kualitas hidup penghuninya. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian.Tahap selanjutnya adalah mendatangi lokasi untuk bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat pemukiman kumuh yang diteliti, untuk menggali berbagai informasi yang diperlukan.Tahap pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara lisan dengan memberi informasi yang dapat dipercaya, responden penelitian ditetapkan sebanyak 200 orang, masing-masing 100 orang di Kelurahan Bandarharja dan 100 orang di Tanjung Mas. Pemilihan sampel (responden) dilakukan secara random sampling.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan metode descriptive analysis. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan dari analisis kualitatif.Berdasarkan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh adalah kondisi fisik yaitu jalan, drainase, air minumdan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan. Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 2. Faktor-faktor perubahan yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup adalah perbaikan kondisi fisik yaitu pembuatan tanggul sepanjang bantaran sungai atas bantuan pemerintah. Hal ini untuk mencegah banjir pada musim kemarau karena adanya pasang laut atau rob. Kondisi sosial ekonomi yang dapat menimbulkan perubahan kualitas hidup adalah bila status tanah yang ditempati oleh warga dapat dimiliki warga dengan cara mengangsur. Karena dengan demikian setiap warga akan berusaha memperbaiki rumahnya tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran warga terhadap kemungkinan pembongkaran/penggusuran. Faktor lain adalah peningkatan pendidikan warga yang sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak tamat SD. dan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan_ Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari'-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 3. Program pemerintah untuk memperbaiki permukiman kumuh dengan KIP masih belum berhasil. Bantuan yang didapat oleh warga relatif masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki rumahnya. Perbaikan kondisi fisik seperti jalan, drainase terasa kurang memadai akibat adanya banjir rob atau pasang taut. Partisipasi warga terhadap KIP kurang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya waktu warga. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang atau buruh.

---

ABSTRACT

The success of the improvement of the slum area facility often to be used as one of the parameter to evaluate a country in the national wealthy programme. For, the aim of the government slum area improvement programme are to change the slum area into a welfare area.

The main problem of the environment feasibility, psychological, density aspects and others include the fast population growth problem. With limitad land area.

The Revitalization of slum area by the government through Kampung Improvement Programme (KIP) and Integrated Development City Programme basically more concentrated on the phsycal development. This programme in critized because they are reachless in social and cultural aspect of the people.

The research questions is as follow:

What kinds of local and spesific factors which influence of the born of the slum areas?

What kinds of the environmental aspects can influence the increase of the life quality?

Is the government slum area improvement programmme can increase the quality of life of the people?

The research process is as follow:

To know the subordination of the people is the environment as basic to formulate the pattern between the improvement of the public resettlement facility and the quality of life improvement.

To determine the research location to examine the examination of the hypothesis; Subdistrict Bandarharjo and Subdistrict Tanjung Mas as research location.

To communicate with the society life in the slum area to get the informations.

Primer Data collection through interview and the research respondent is 200 people, 100 in the Subdistrict Bandarhajo and Tanjung Mas. The sampling method is random sampling.

The analizing method as qualitative. With descriptive method analysis.

At the final was interpretation of the data and summarizing of the result qualitative analysis.

Conclusions:

1. Factors that influenced the slum area are physical condition such as road, drainage, drink water and sanitation. The effort of government and community on physical development are not success yet because the rob that often comes. The house status is community right but the land it self belong to the state or government own company. The other factors are the low social economic condition such as low education level and low income level.

2. Factors that can changes and promote the quality of life are revitalization of physical condition. For this purposes, the government builds the instalation to cover the flood and rob. Social economic condition can change the quality of life. The lope of the community to buy land which they lived, so they can improve their house without fear and worry.

3. The government programme for revitalization of slum area through Kampung Improvement Programme are not successfully. The government aid for community are relatively smale compared with the community need for the house improvement. Revitalization of physical condition such as road, drainage are not succesfully because flood and rob. The community participation toward Kampung Improvement Programme failed by the limited time most of- them are small merchant or worker."

"Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berada di wilayah Metropolitan Jadetabek. Kota Bekasi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki 443 ha permukiman kumuh yang tersebar pada 118 lokasi. Permukiman kumuh pada penelitian ini dibedakan berdasarkan tipologi yaitu daerah komersil, perumahan penduduk, ruang terbuka hijau, sempadan rel kereta api, sempadan sungai, dan dekat TPA. Dari 118 lokasi pemukiman kumuh dilakukan sampling pada 33 titik yang tersebar merata dan mewakili masing-masing tipologi. Penelitian ini menggunakan metode AHP dan spatial multi criteria SMC untuk mengetahui tingkat sensitivitas kebakaran di permukiman kumuh. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis menunjukan bahwa permukiman kumuh dengan tingkat sensitivitas tinggi berada di sekitar wilayah komersil, tingkat sensitivitas sedang cenderung berada di sekitar wilayah komersil, sempadan sungai, dan rel kereta api. Sedangkan tingkat sensitivitas rendah cenderung berada di sekitar wilayah ruang terbuka hijau dan sekitar perumahan.

---

Bekasi City is one of the City that located in Jabodetabek Metropolitan area. Bekasi has a high population density and has 443 ha of slums area that spread in 118 locations. Slum settlements in this study are distinguished by typology of commercial areas, housing complex, green spaces, railway borders, river borders, and near landfill. Out of 118 slum dwellings, 33 samples were scattered and represented each typology. This research uses AHP method and Spatial Multi Criteria SMC to know slum rsquo s sensitivity level agains fires. Based on the results of data processing and analysis shows that slums with high sensitivity is around the commercial area, the medium level of sensitivity are around commercial areas, river borders, and railway lines. While the low sensitivity tends to be around the green space and housing complex."