Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Dalam rangka menjawab tantangan gencarnya pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya peningkatan daya saing dalam industri jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi BUMN pun dituntut harus menerapkan inovasi standar kontrak konstruksi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menerapkan pekerjaan berbasis kontrak rancang bangun karena dianggap lebih efisien dibandingkan dengan metode kontrak design bid build yang memisahkan antara kontrak perencanaan dengan pelaksanaan. Namun pada pelaksanaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh penyedia jasa yang dapat berujung dispute yang seharusnya dapat diminimalkan dengan menerapkan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan standard kontrak rancang bangun pada perusahaan jasa konstruksi BUMN berbasis Contract Management Body of Knowledge (CMBOK) dengan melakukan survey kuesioner dan wawancara pakar. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh 19 (sembilan belas) risiko dominan yang berpengaruh terhadap terjadinya dispute pada proyek rancang bangun di Perusahaan Jasa Konstruksi BUMN.

---

Equitable infrastructure development in Indonesia is one of the factors in the development of construction services in Indonesia. In order to answer the challenges of the incessant development that is being carried out in Indonesia which has resulted in increased competitiveness in the construction service industry, construction service Indonesian state-owned enterprises are also required to implement innovative construction contract standards. One of the innovations made is implementing contract-based work design and build because it is considered more efficient than the contract method design bid build which separates planning and implementation contracts. However, in practice, there have been many claims submitted by service providers that can lead to Disputes which should have been minimized by applying proper contract management. This study aims to improve the design and build contract standard in construction service Indonesian state-owned enterprises based on CMBOK by conducting questionnaire surveys and expert interviews. From the results of the research that has been carried out there are 19 dominant risk factors that affect the occurrence of disputes in design and build projects at construction service Indonesian state-owned enterprises."

"Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Dalam rangka menjawab tantangan gencarnya pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya peningkatan daya saing dalam industri jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi BUMN pun dituntut harus menerapkan inovasi standar kontrak konstruksi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menerapkan pekerjaan berbasis kontrak rancang bangun karena dianggap lebih efisien dibandingkan dengan metode kontrak design bid build yang memisahkan antara kontrak perencanaan dengan pelaksanaan. Namun pada pelaksanaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh penyedia jasa yang dapat berujung dispute yang seharusnya dapat diminimalkan dengan menerapkan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan standard kontrak rancang bangun pada perusahaan jasa konstruksi BUMN berbasis Contract Management Body of Knowledge (CMBOK) dengan melakukan survey kuesioner dan wawancara pakar. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh 19 (sembilan belas) risiko dominan yang berpengaruh terhadap terjadinya dispute pada proyek rancang bangun di Perusahaan Jasa Konstruksi BUMN.

---

Equitable infrastructure development in Indonesia is one of the factors in the development of construction services in Indonesia. In order to answer the challenges of the incessant development that is being carried out in Indonesia which has resulted in increased competitiveness in the construction service industry, construction service Indonesian state-owned enterprises are also required to implement innovative construction contract standards. One of the innovations made is implementing contract-based work design and build because it is considered more efficient than the contract method design bid build which separates planning and implementation contracts. However, in practice, there have been many claims submitted by service providers that can lead to Disputes which should have been minimized by applying proper contract management. This study aims to improve the design and build contract standard in construction service Indonesian state-owned enterprises based on CMBOK by conducting questionnaire surveys and expert interviews. From the results of the research that has been carried out there are 19 dominant risk factors that affect the occurrence of disputes in design and build projects at construction service Indonesian state-owned enterprises."

"Dengan maksud mempersingkat waktu proses persiapan dan pelaksanaan tender, maka dipilihlah sistem kontrak rancang bangun design and build untuk proyek Mixed Use Building. Namun pada pelaksaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh kontraktor sehingga menyebabkan dispute diantara para stakeholder terkait yang seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak konstruksi design and build yang tepat pada proyek Mixed Use Building berdasarkan CMBOK dengan melakukan survey dan interview pakar. Pada penelitian ini diperoleh sistem manajemen kontrak rancang bangun design and build yang berbasis resiko.

---

In order to expedite preparation and tender process, design and build contract used for Mixed Use Building Project. In practice, many claims are raised by contractors, causing dispute amoing related stakeholders that should be minimized by proper contract management. This study aims to find out the right construction and design construction contract management strategy in the Mixed Use Building project based on CMBOK by conducting surveys and expert interviews. This study obtained contract management for design and build which is risk based."

"ABSTRAKKontrak konstruksi merupakan jenis kontrak yang dinamis. Kompleksitaspekerjaan dan keterlibatan berbagai kepentingan menjadikan kontrak konstruksimemiliki potensi sengketa di setiap tahapan konstruksi. Oleh karena itu, para pihakdalam kontrak konstruksi harus mencari metode penyelesaian sengketa memastikantidak terhambatnya kegiatan konstruksi. Dalam FIDIC General Conditions ofContract For Construction (1st Edition, 1999) dikenal mekanisme penyelesaiansengketa dalam bentuk Dispute Adjudication Board yang putusannya bersifatmengikat dan harus dijalankan terlebih dahulu oleh para pihak meskipun adakeberatan dari salah satu pihak. Dari sini terdapat dua permasalahan yang dijadikanobjek penelitian, Pertama, kedudukan Dispute Adjudication Board dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa; Kedua, sifat putusan Dispute Adjudication Board yang harus dijalankanterlebih dahulu dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat serta mertaberdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia dan pelaksanaannya berdasarkan sifatputusan yang diterapkan oleh beberapa lembaga adjudikasi di Indonesia. Penelitianini merupakan penelitian yuridis normatif yang ditopang oleh analisa terhadapperaturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Berdasarkan penelitian,ditemukan bahwa mekanisme Adjudikasi yang melandasi Dispute AdjudicationBoard belum diatur oleh UU Arbitrase. Meskipun demikian, terdapat beberapaperaturan sektoral yang mengatur serta beberapa institusi alternatif penyelesaiansengketa menjalankan adjudikasi. Terkait dengan putusan serta merta DisputeAdjudication Board dalam FIDIC General Conditions of Contract ForConstruction (1st Edition, 1999) dapat disimpulkan hal tersebut merupakankewajiban kontraktual yang ditetapkan para pihak diawal kontrak. Hal ini yangmembedakannya dengan putusan serta merta yang dianut dalam Hukum AcaraPerdata Indonesia di mana putusan serta merta tersebut merupakan kewenanganhakim untuk menilai dapat atau tidaknya suatu putusan dijalankan terlebih dahulu.Disamping itu, baik dalam peraturan sektoral yang telah mengatur adjudikasimaupun peraturan institusi alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yangmemberikan layanan adjudikasi pada umumnya menentukan putusan adjudikasibersifat mengikat namun tidak selalu bersifat serta merta.

---

ABSTRACTConstruction contract is a dynamic contract. The complexity of the work and theinvolvement of many interests make a construction contract has potential disputesat every stages. Therefore, the parties to the construction contract should seek themethod of dispute resolution which can ensure that the dispute does not hamper theongoing work. The FIDIC General Conditions of Contract for Construction (1stEdition, 1999), recognized a mechanism of alternative dispute resolution by theform of Dispute Adjudication Board whose decision is binding and the parties shallgive promptly effect to it regardless any objections raised by one of the parties.From that point, there are two identified issues, as the object of this research, First,the position of Dispute Adjudication Board under The Law Number 30 of 1999Regarding Arbitration And Alternative Dispute Settlement; Second, comparison thenature of immediate binding effect decision between the the Dispute AdjudicationBoard's decision under The FIDIC General Conditions of Contract forConstruction (1st Edition, 1999) and court?s decision under the Civil ProcedureCode Indonesia. The comparison also considering the implementation ofadjudication?s decision by several adjudication institutions in Indonesia. The typeof research is legal reseach by analyzing the regulations and law doctrine relatedto the issues. The result of this research are, First, the underlying mechanism ofDispute Adjudication Board, has not been regulated and governed under theArbitration Act. Nonetheless, there are some sectoral rules which has govern theadjudication procedures and has also been conducted by several institutions ofalternative dispute resolution and arbitration in Indonesia as part of their services.Second, the immediate binding effect of Dispute Adjudication Board's decision canbe concluded as contractual obligations for the parties as set forth at the beginningof the contract. This is what distinguishes it from the immediate binding effect ofcourt?s decision as in the Civil Procedure Code Indonesia where the decision isunder the judges authority. Besides that, both in the sectoral regulations that havebeen set and/or institutional adjudication of alternative dispute resolution andarbitration rules, in general, determine that the adjudication decision is bindingbut does not necessarily have immediate binding effect"

"Kontrak Rancang Bangun (Design and Build) telah banyak digunakan pada proyek pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini. Pembangunan Stadion olahraga adalah salah satu jenis proyek yang menggunakan kontrak terintegrasi Rancang Bangun dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi dan mendesak maka penggunaan metode Rancang dan Bangun diharapkan dapat memberikan solusi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun dalam penyelenggaraan penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun masih menuai banyak Dispute atau perselisihan dari para Stakeholder salah satunya terhadap pemeriksaan hasil pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Dispute pada proyek Rancang Bangun dan mengembangkan Standar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditinjau dari sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil dari penelitian menunjukan faktor-faktor penyebab Dispute berbasis risiko yang dominan serta tindakan korektif berdasarkan sudut pandang owner berupa standar pemeriksaan hasil pekerjaan pada proyek konstruksi.

---

Design and build contracts have been widely used on government projects in recent years. The construction of a sports stadium is one type of project that uses an integrated Design and Build contract which is considered to have high complexity and is urgent, so the use of the Design and Build method is expected to provide a solution in implementing the project. However, in the implementation of the integrated design and build contract implementation, it still reaps a lot of Dispute or disputes from Stakeholders, one of which is regarding the inspection of work results. This study aims to identify the factors that cause Dispute in Design and Build projects and develop Standards for Inspection of Work Results from the perspective of the Audit Board of the Republic of Indonesia. The results of the study show the dominant risk-based causes of Dispute and corrective actions based on the owner's  perspective in the form of work results inspection standards on construction projects."

"Metode Design and Build telah banyak digunakan dalam proyek-proyek pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terutama pada proyek pembangunan stadion. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak terjadi dispute. Hal ini terjadi karena banyaknya perbedaan pada tahap audit pasca proyek yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak adanya metode audit standar berbasis risiko adalah masalah yang menjadi fokus peneliti. Risiko, oleh karena itu bertindak sebagai variabel independen sementara dispute menjadi variabel dependen. Strategi penelitian yang digunakan adalah survey, studi literatur dan diskusi pakar, untuk menggambarkan konstruk dari setiap kategori yang diberikan. Konstruk-konstruk tersebut, yang dibagi menjadi beberapa indikator yang menyusun setiap variabel, yang telah divalidasi oleh para ahli dari BPK. Selanjutnya dilakukan survey dan pengumpulan data primer dan diolah dengan Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) dan Structural Equation Modeling untuk menguji indikator masing-masing variabel. Ditemukan bahwa variabel risiko signifikan terhadap dispute, dan dari faktor risiko dominan dan mitigasi risiko dari tiap aktifitas audit yang telah divalidasi oleh pakar diharapkan dapat digunakan sebagai metode standar berbasis risiko yang dapat diterima oleh berbagai pihak, baik pengguna jasa, penyedia jasa maupun auditor.

---

The Design and Build method has been widely used in government projects in recent years, especially in stadium construction projects. However there are many disputes during the implementation. This Dispute occurred because of the differences in the post-project audit stage conducted by the the Audit Board of Indonesia (BPK). There are no standard risk-based audit method is an issue that has been the focus of this research. Risk, therefore acts as an independent variable while dispute as the dependent variable. The research strategy used is survey, literature study and discussion, to describe the construct of each given category. These constructs, which are divided into indicators on each variable, have also been validated by experts from BPK. Furthermore, surveys and primary data collection were carried out and processed with Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software and structural equation modeling (SEM) to test the indicators for each variable. It was found that risk variables have significant affect on dispute, and from dominant risk factors and risk mitigation from each audit activity that has been validated by BPK experts are expected to be used as standard risk-based methods that can be accepted by parties, both service users, service providers and auditors."

"Peningkatan jumlah anggaran dan volume pada pembangunan infrastruktur dalam kurung waktu lima tahun terakhir menuntut pencapaian percepatan waktu pelaksanaan, modernisasi sistem pengadaan pekerjaan serta project delivery yang lebih mudah bagi pengguna maupun penyedia jasa. Metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun saat ini dirasa mampu untuk menjawab tantangan pentingnya kecepatan penyelesaian sebuah proyek. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha untuk dapat memasyarakatkan terobosan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi nasional melalui sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang dapat mempercepat pencapaian target dukungan Infrastruktur Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada penyelenggaraannya di lapangan penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun masih menuai banyak permasalahan bagi berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam kontrak. Seperti terjadinya Dispute atau perselisihan dan klaim diantara pengguna jasa, penyedia jasa maupun pihak auditor. Munculnya fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penurunan penerapan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun, hingga potensi total lost bagi penyedia jasa akibat tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor. Masalah ini muncul diakibatkan karena belum adanya sebuah standar dalam menentukan perencanaan biaya dan pengukuran output atas hasil pekerjaan yang menggunakan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Melalui penyusunan disertasi ini, penulis berusaha untuk mengembangkan sebuah metode, cara ataupun rekomendasi yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya Perselisihan diantara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion. Penelitian ini diawali dengan menentukan variable penelitian yang kemudian divalidasi dengan aplikasi SEM untuk memperoleh model hubungan antar variabel, selanjutnya menyusun standar WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun pada bangunan stadion, metode perhitungan volume pekerjaan, standar perencanaan biaya dan metode pemeriksaan hasil pekerjaan yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah Standard Method of Measurement (SMM) berbasis WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan bangunan stadion. Metode penelitian yang digunakan adalah uji analisis, uji validitas, uji reabilitas dan analisis deskriptif dengan hasil akhir berupa standar pelaksanaan atau SOP dalam bentuk metode standar pengukuran output Standar Measurement Method (SMM) yang berbasis Work Breakdown Structure (WBS) dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Hasil dari pengembangan metode SMM ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pedoman yang dapat membantu tercapainya konsistensi dan standarisasi informasi yang akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion, sehingga potensi terjadinya Dispute atau perselisihan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisir.

---

Budget and volume increasing of infrastructure development amount in the last five years requires the achievement of accelerated implementation time, modernization of the procurement system of work and easier project delivery for users and service providers. Answering the challenges of the importance matter for project completion, Design and Build contract method is can be considered as a solution. Indonesian Government through Ministry of Public Work and Housing attempted to introduce the breakthrough of the national construction work procurement system with Design and Build contract that can accelerate the achievement of the government's infrastructure targets in order to support national economic growth. However, the implementation of Design and Build contract in construction project still cause some problem for various parties, both those who are directly or indirectly involved in the contract, such as the occurrence of dispute and claims between owner, service provider and the auditor. This phenomena resulted a significant impact on the implementation of the Design and Build contract as changes in the nomenclature of Ministerial Regulations related to integrated design contracts and structures that changed 3 (three) times in a 5 (five) years, decreased the Design and Build contract practice, and total lost potential for service providers due to the follow up results of the auditor's examination. Those problem caused by the unavailable standard cost planning and measuring outputs based on Design and Build contract method. Through the preparation of this dissertation, the author seeks to develop a method, method or recommendation that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. In this dissertation, researchers try to develop a method that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. The development of this method begins with developing WBS standards for Design and Build contract system, engineering estimate methods, cost planning standard and audit process for work results method, then made into a WBS-based Standard Method of Measurement (SMM) with an Design and Build contract for stadium construction. The research method used is the analysis test, validity test, reliability test and descriptive analysis with the final results in the form of implementation standards in the form of Standard Method of Measurement (SMM) based on Work Breakdown Structure (WBS) for Design and Build contract. The results of this research are expected to be used as a guide to help achieve the consistency and standardization of information that will be used by various stakeholders in each stage and process of implementing the construction of stadium, so that the potential construction project dispute can be minimized."

"ABSTRAKKontrak design and build merupakan inovasi kontrak konstruksi yang baik digunakan untuk pembangunan proyek konstruksi yang memiliki risiko tinggi dan dapat mempercepat durasi pekerjaan. namun, dalam kenyataan, kontrak design and build banyak mengalami keterlambatan pelaksanaan proyek karena kurangnya pengelolaan kontrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan kontrak rancang bangun yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek dengan menggunakan metode survei, melakukan wawancara dan menyebar kuisioner kepada pakar, pilot survey, dan responden. Terdapat 19 faktor risiko dominan setelah validasi pakar akhir dan dilakukan respon risiko tersebut untuk memperoleh kinerja waktu yang efisien.

---

ABSTRACTDesign and build contract is a good innovation of contruction contract that is used for construction development with high risk and it can accelerate work duration . however, in real case, design build contract has a lot of experience delays in project implementation due to lack of contract management. This research aims to identify risk factors in design and build contract management that affect project time performance using survey method through interview and questionnaire to experts, pilot survey, and respondents. After expert validation, there are 19 dominant risk factors identified and risk responses were done to achieve efficient time performance. "

"Disputes pada industri konstruksi global semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga sejalan dengan yang terjadi di industri konstruksi Indonesia khususnya pada PT. XYZ yang merupakan salah satu produsen pulp and paper di Indonesia. Dari 128 kontrak konstruksi jasa pembangunan fasilitas produksi perusahaan dari tahun 2015 sampai dengan 2021, terdapat kasus disputes pada 45 kontrak jasa konstruksi atau 35.2% dari total kontrak kerja jasa konstruksi. Keterlambatan penanganan disputes ini akan berdampak pada kerugian pada keduabelah pihak baik pihak owner ataupun pihak contractors. Paper ini mengidentifikasi 13 penyebab disputes dan 10 metode penyelesaian disputes di Indonesia. Jurnal ini memaparkan urutan metode penyelesaian disputes terhadap masing-masing penyebab disputes yang teridentifikasi di industri konstruksi di Indonesia. Kuesioner survey responden telah dikirimkan kepada 60 responden professional di bidang konstruksi di Indonesia. Diperoleh 35 hasil survey responden secara lengkap dan dianalisa. Hasil dari analisa data menunjukkan bahwa terdapat urutan metode yang berbeda untuk dampak terhadap biaya dan waktu dalam penyelesaian disputes pada masing-masing penyebab disputes. Dalam hal dampak terhadap waktu, Negotiation mayoritas menduduki peringkat pertama dalam penyelesaian disputes dan diikuti oleh metode Dispute Review Board (DRB). Sedangkan dalam hal dampak terhadap biaya, Negotiation juga mayoritas menduduki peringkat pertama akan tetapi diikuti dengan metode Mediation. Sedangkan untuk untuk semua penyebab disputes, semua responden setuju bahwa metode Arbritation dan Litigation (peradilan) adalah metode terakhir dalam penyelesaian disputes di industri konstruksi di Indonesia.

---

Disputes in the global construction industry are increasing every year. This is also in line with what is happening in the Indonesian construction industry, particularly at PT. XYZ, which is one of the pulp and paper producers in Indonesia. From 128 construction contracts for the company's production facility development services from 2015 to 2021, there were disputes in 45 construction service contracts or 35.2% of the total construction service contracts. The trend on time taken to resolve disputes is also observed in PT XYZ from 2015 to 2022, where the average time taken to resolve disputes was 16.38 months. The delay in handling these disputes will result in losses for both parties, whether the owner or the contractors. This paper identifies 13 causes of disputes and 10 dispute resolution methods in Indonesia. This paper outlines the sequence of dispute resolution methods for each identified cause of disputes in the construction industry in Indonesia. The respondent survey questionnaire has been sent to 60 professionals in the construction industry in Indonesia. 35 complete survey responses were obtained and analyzed. The results of the data analysis show that there are different methods for the impact on time in dispute resolution for each cause of disputes. Negotiation predominantly ranks first in dispute resolution, followed by the Estimate Cost Resolution method. Meanwhile, for all causes of disputes, all respondents have an agreement that Arbitration and Litigation are the last methods in dispute resolution method in the construction industry in Indonesia."

"Pekerjaan konstruksi Rancang Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi. Penerapan metode rancang dan bangun dinilai dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Dalam penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun, capaian suatu pekerjaan konstruksi didasari dengan penilaian pada tingkatan outcome (performance based), yaitu hanya melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria yang ditetapkan sedangkan metode audit yang digunakan oleh auditor pada tingkatan output dimana setiap volume item pekerjaan harus disampaikan beserta kewajaran harganya dan kemudian diperiksa secara unit price. Dengan adanya perbedaan persepsi antara penyedia jasa, pengguna jasa, maupun pihak auditor dalam pelaksanaan metode rancang bangun dapat mengakibatkan adanya sengketa klaim atau dispute. Terjadinya perbedaan persepsi seringkali diakibatkan karena tidak adanya standarisasi atau metode perhitungan pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun. Saat ini pelaksanaan kontrak rancang dan bangun diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020. Munculnya fenomena-fenomena terkait pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Melalui penyusunan tesis ini, penulis bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis Standard Measurement Method pada Pembangunan Gedung Negara. Penelitian ini diawali dengan menyusun aspek dan aktifitas pada pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan/ penyebab dispute disetiap aktifitas pada aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisa arsip, studi literatur, kuesioner, analisa data berupa uji homogenitas, uji validitas, uji reabilitas, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk mengetahui hubungan signifikansi permasalahan-permasalahan disetiap aktifitas yang dapat menyebabkan terjadinya dispute. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi solusi untuk mengurangi dispute pada setiap aktifitas. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukan bahwa aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mulai dari Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Pelelangan dan Kontrak, Pelaksanaan Konstruksi, Pemeriksaan dan Pengawasan (Audit), serta Serah Terima dan Pemeliharaan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya dispute. Sehingga output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan kebijakan Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis pengembangan Standard Measurement Method untuk menurunkan potensi terjadinya dispute atau sengketa dalam pelaksanaan proyek.

---

Design and Build is all work related to the construction that shows the integration of service provision between Construction Works and Consultancy. The application of design and build method is considered to be able to save significant time. In the application of design and build contract, the achievement of a construction work is based on an assessment at the outcome level (performance based), which is only seeing the suitability of the work results with the established criteria, while the audit method used by the auditor is at the output level where each volume of work items must be submitted. The existence of differences in perceptions between service providers, service users, and auditors in the implementation of the design and construction method causes a dispute. The occurrence of differences in perception is often caused by the absence of standardization or calculation methods for the implementation of design and construction work. The implementation of the design and build contract is regulated in the Minister of PUPR Regulation Number 25 of 2020 which is a renewal of the Minister of PUPR Regulation Number 1 of 2020. The emergence of phenomena related to the implementation of an integrated design and build contract resulted in a significant impact on the implementation of the design and build contract method, such as a change in the nomenclature of the Ministerial Regulation related to the integrated design and build contract which changed 3 (three) times within a period of 5 (five) years. The author aims to provide recommendations for policy improvements to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 25 of 2020 based on the Standard Measurement Method in the Construction of State Buildings. This research begins with compiling aspects and activities in the implementation of an integrated design and build contract. Then proceed with identifying the problems/causes of dispute in each activity in the implementation of design and build contract. The research methods used are archive analysis, literature study, questionnaires, data analysis in the form of homogeneity test, validity test, reliability test, then proceed using SmartPLS software to determine the significance relationship of the problems in each activity that can cause a dispute. Then proceed with the recommendation of solutions in each activity. The final result of this study shows that aspects of the implementation of an integrated design and construction contract starting from Procurement Planning and Preparation, Auctions and Contracts, Construction Implementation, Inspection and Supervision (Audit), as well as Handover and Maintenance have a significant effect on the occurrence of disputes. So that the output produced from this research is in the form of recommendations for improving the PUPR Ministerial Regulation Number 25 of 2020 based on the development of the Standard Measurement Method to reduce the potential of disputes in project implementation."