Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Tesis ini bertujuan menganalisa divergensi institusional Beckert (2010)pada pengelolaan bank soal digital dalam hibridasi birokrasi Indonesia menuju birokrasi era digital (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013). Berbeda dengan Gaus et al., (2016), Prabowo (2018), Sofyani et al., (2018), Turner et al., (2019), Harun et al., (2019; 2020), Muafi & Kusumawati, (2020), Meilani & Hardjosoekarto, (2020), kajian berpusat pada hibiridasi birokrasi antara New Public Management NPM, Post NPM, dan Digital Era Governance yang mengakibatkan divergensi unik sesuai dengan karakteristik organisasi. Latar belakang aktor sosial serta keinginan organisasi memiliki karakteristik yang sama dengan kesuksesan organisasi lain menciptakan divergensi institusional serta berdampak pada efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas dalam kerangka digital weberian birokrasi (Chris Muellerleile & Susan L. Robertson, 2018; Meilani & Hardjosoekarto, 2020). Dengan menggunakan aplikasi Soft Systems Methodology Reynolds & Holwell, (2010), dikombinasi dengan Text Network Analysis Segev (2020), dan Sosial Network Analysis Mehra et al., (2001); Borgatti et al., (2014), studi ini menunjukkan divergensi institusional di dalam hibridasi birokrasi masih dilatarbelakangi oleh budaya organisasi, kapasitas aktor, struktur anggaran, beban pekerjaan, dan infrastruktur. Meskipun transformasi terbukti menciptakan efisiensi dan rasionalitas, tetapi aspek objektivitas masih jauh dari ukuran netralitas birokrasi yang disebabkan oleh belum optimalnya automatisasi dalam sistem birokrasi era digital. Langkah yang dapat dilakukan mendorong percepatan transformasi digital adalah perlu dirumuskan aturan dari internal dan eksternal yang secara tegas secara koersif mendorong birokrat mencapai standar tertentu pada pola pengelolaan bank soal digital. Melengkapi teori Beckert (2010) dengan menguasai bahasa pemrograman, data base enginering, dan data mining di dalam platform akan menaikkan posisi aktor sebagai alat negosiasi ketika muncul critical juncture. Keberhasilan proses negosiasi merubah peta konstelasi politik di dalam organisasi yang menentukan secara institusional dan dapat merubah tatanan di sekitarnya. Semakin tinggi proses pemahaman aktor terhadap teknologi semakin tinggi keberhasilan melakukan negosiasi. Ketika negosisasi berhasil dilakukan akan mempengaruhi semakin tingginya divergensi institusional.

---

This thesis aims to analyze Beckert's (2010) institutional divergence in the management of digital question banks in the hybridization of the Indonesian bureaucracy to the digital era bureaucracy (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013). In contrast to Gaus et al., (2016), Prabowo (2018), Sofyani et al., (2018), Turner et al., (2019), Harun et al., (2019; 2020), Muafi & Kusumawati, ( 2020), Meilani & Hardjosoekarto, (2020), the study focuses on bureaucratic hybridization between New Public Management NPM, Post NPM, and Digital Era Governance which results in unique divergences according to organizational characteristics. The background of social actors and organizational desires have the same characteristics as the success of other organizations creating institutional divergence and having an impact on efficiency, objectivity, and rationality within the digital framework of the Weberian bureaucracy (Chris Muellerleile & Susan L. Robertson, 2018; Meilani & Hardjosoekarto, 2020). By using the application of Soft Systems Methodology Reynolds & Holwell, (2010), combined with Text Network Analysis Segev (2020), and Social Network Analysis Mehra et al., (2001); Borgatti et al., (2014), this study shows that institutional divergence in bureaucratic hybridization is still motivated by organizational culture, actor capacity, budget structure, workload, and infrastructure. Although the transformation has been proven to create efficiency and rationality, the objectivity aspect is still far from the measure of bureaucratic neutrality caused by the not yet optimal automation in the digital era bureaucratic system. Steps that can be taken to encourage the acceleration of digital transformation are the need to formulate internal and external rules that explicitly and coercively encourage bureaucrats to achieve certain standards in the management pattern of digital question banks. Complementing Beckert's (2010) theory by mastering programming languages, data base engineering, and data mining on the platform will increase the position of actors as negotiating tools when critical junctures arise. The success of the negotiation process changes the map of the political constellation within the organization that is institutionally decisive and can change the surrounding order. The higher the actor's understanding of technology, the higher the success of negotiating. When negotiations are successful, it will affect the higher institutional divergence."

"This book places Indonesia at the forefront of the global debate about the impact of "disruptive" digital technologies. Digital technology is fast becoming the core of life, work, culture and identity. Yet, while the number of Indonesians using the Internet has followed the upward global trend, some groups - the poor, the elderly, women, the less well-educated, people living in remote communities - are disadvantaged. This interdisciplinary collection of essays by leading researchers and scholars, as well as e-governance and e-commerce insiders, examines the impact of digitalisation on the media industry, governance, commerce, informal sector employment, education, cybercrime, terrorism, religion, artistic and cultural expression, and much more. It presents groundbreaking analysis of the impact of digitalisation in one of the world's most diverse, geographically vast nations. In weighing arguments about the opportunities and challenges presented by digitalisation, it puts the very idea of a technological "revolution" into critical perspective."

"Kajian ini tentang penyempurnaan proses implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung dengan menggunakan kerangka teori kebijakan sebagai sebuah hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989) melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Penyempurnaan ini meliputi tiga tataran, yaitu tataran kebijakan, tataran organisasi, dan tataran operasional. Pada tataran kebijakan dihasilkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tataran organisasi dihasilkan sistem Monitoring terhadap Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dengan tujuan melaksanakan monitoring terhadap jalannya proses implementasi EDS di satuan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya MSPD membuat pemetaan mutu pendidikan di daerah. Pada tataran operasional dihasilkan dua sistem, yaitu 1). Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) tujuannya adalah melakukan pengisian instrumen EDS secara obyektif, jujur dan transparan, 2). Menyusun Pakta Integritas Sekolah (PIS) dengan maksud agar dapat terbangun kesepahaman dan kesepakatan warga sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan EDS di satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Belitung dapat terwujud.

---

The review is about the implementation of the School Self Evaluation (SSE) in order to the Education Quality Assurance and Improvement System (EQAIS) in the district of Belitung by using the theoretical framework of the policy process as a hierarchy by Bromley (1989) approach through Soft Systems Methodology (SSM). This enhancement includes three levels, namely the policy level, the organizational level and operational level.

At the policy level conducted studies on how local governments provide support or strengthening the implementation of the SSE in the educational unit that SSE program which is the only gateway to education quality assurance system to run smoothly and be a requirement for education units to carry it out. At the organizational level studies conducted on the role of school monitoring by district (SMD) in monitoring process through the implementation process of SSE can be run in accordance with established procedures, and than mapping the quality of education in the area.

At the operational level produced two systems, namely 1). Forming a school development team (SDT) to make the SSE process charging instrument more objective, honest and transparent, 2). Formulating a integrity pact school (IPS) in order to how to develop a common understanding and agreement of the school community so as to contribute to the implementation of SSE in the education unit. It is expected the underwriting process of education quality assurance and improvement system in the district Belitung can be realized."

"Perubahan besar hasil reformasi belum diimbangi dengan perubahan dalam birokrasi. Birokrasi masih berpola seperti sebelum reformasi.Perkembangan cepat di luar birokrasi mencemaskan birokrasi, karena akan terjadi kooptasi birokrasi oleh politik untuk kepentingan jangka pendeknya, sementara birokrasi hanya dapat menunggu dan tidak dapat berbuat apa-apa, dan sebaliknya.Topik ini menjadi penting untuk dijadikan fokus penelitian disertasi karena meritokrasi sebagai alternatif pemecahan masalah, setelah rekonseptualisasinya dalam penempatan pejabat di NKRI, dapat befugsi sebagai katalisator bagi interaksi demokrasi dan birokrasi.Masalah penelitian level makro adalah bagaimana menghasilkan rekonsptualisasi regulasi meritokrasi dalam penempatan pejabat; level meso-1 mengenai tata kelola hubungan kerja antar Paguyuban PAN dan antara Paguyuban PAN dengan Kemendagri dan kementerian teknis lainnya; level meso-2 tentang rekonsptualisasi sistem diklat berbasis kompetenensi; dan level mikro mengenai rekonsptualisasi peran lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pencarian, penemuan dan penempatan pejabat yang kompeten dalam penyelengaraan pemerintahan.Disertasi ini menggunakan Soft Systems Methodology (SSM)-Based Action Research untuk memperbaiki permasalahan di atas, menyempurnakan dan meningkatkannya sehingga rekonseptualisasi meritokrasi dalam penempatan pejabat untuk birokrasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan sistemik. Tujuh tahap SSM adalah sebuah keniscayaan. SSM dipilih karena memenuhi kriteria yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam dunia nyata birokrasi.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pada level makro, meritokrasi bertumpu pada keberadaan undang-undang mengenai kepegawaian. Pada level meso-1, kordinasi belum diperankan secara stratejik dan pada level meso-2 sistem pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis kompetensi belum dapat diwujudkan. Pada level mikro, proses pencarian, penemuan dan penempatan pejabat dalam dilakukan Baperjakat. Namun peran kepala daerah lebih menentukan. Rekomendasi level makro adalah pengesahan segera RUU ASN, meso-1 kordinasi intensif, meso-2 perubahan orientasi diklat berbasis kompetensi, level mikro adalah bahwa pencarian, penemuan, dan penempatan pejabat di daerah tidak dilakukan oleh Baperjakat melainkan oleh lembaga independen dan profesional.

---

Great change took place in several walk of lives as consequences of reforms in 1998 unfortunately were not followed by the bureaucracy. Changes that created new environment in politics, government, policy making, institutions, service delivery and others, in contrast, within bureaucracy are still absent. It still operates in an oldfashioned version as it used to be. The rapid development of its environment made it needs to reforms itself to anticipate the consequences of the growing democracy in the country.This background revealed the research question in the field of regulation in macro level, coordination in meso level as well as competency-based training, and in the micro level is the possibility of utilising independent body in placing officers, the activity used to be done by Baperjakat.This dissertation uses SSM-Based Action Research in order to improve, fix, and perfect the situation considered problematic in the real world. For that purpose, 7 standard steps of SSM used and followed. The research category chosen is following McKay and Marshal, that is research interest as well as problem solving interest.Conceptualisation of meritocracy in each institutional level shows that potentiality of its application is relatively high, opposite with basic regulation in place, the law on personnel management. Such development accommodated already in the draft new law on State Civil Apparatus.The conclusion of the research shows that at the macro level, the application of the meritocracy in the placement of the officers relay heavily on the availability of the regulations on personnel. In the meso-1 level, coordination is not yet played in a strategic manner among the Menpan office and its affiliation institution, with ministry oh Home Affairs as well as technical ministries. In the meso-2 level, competency-based training is not in place yet. At the micro level, the process of recruitment, finding, and placement indeed done by Baperjakat. However, the head of the region plays more important decision than the functional body. This dissertation recommends at the macro level that the enaction of the law on State Civil Apparatus is a must and need to be perpetuated, at the meso-1 level intensive coordination is the key to develop meritocracy principles, meso-2 level the changing in the training orientation fo the competency-based is a must, and at the micro level the role Baperjakat should be replaced by the independent and professional body. Another important recommendation is that affirmative meritocracy as a derivation from affirmative actions relay heavily on the availability of affirmative policy in the form of law on State Civil Apparatus."

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia.

---

The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Lokal (Studi Deskriptif Bank Sampah "Poklili", Depok). Agar dapat menjelaskan hal tersebut maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Pada penelitian ini karakteristik informan yang ditetapkan adalah pengurus serta anggota Bank Sampah "Poklili".Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola partisipasi yang digambarkan berupa latar belakang partisipasi, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, faktor yang mendorong partisipasi anggota bank sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah "Poklili".

---

This thesis discusses about Community Participation in Local Community-Based Waste Management (Descriptive Study "Poklili" Waste Bank, Depok). In order to explain more about it, this thesis uses qualitative approach with descriptive research design. Characteristics of the informants in this study were boards and members of "Poklili" Waste Bank.

The study result shows that community participation which appear are participation background, participation form, participation level, factors which encourage the community participation in waste management activity of "Poklili" Waste Bank."

"Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri sangat pesat dalam kehidupan manusia saat ini semenjak kehadiran internet dalam telepon genggam turut menghadirkan berbagi fitur baru salah satunya aplikasi-aplikasi finansial seperti Bank Digital. Banyak Bank Digital memberikan bunga deposito hingga 10% yang dimana besaran bunga tersebut lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni 4,25%. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila terjadi likuidasi pada bank-bank digital tersebut karena dana nasabah yang akan diganti harus termasuk dalam syarat 3T yang salah satunya bunga deposito tidak lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan oleh LPS. penelitian ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah antara lain Regulasi Likuidasi Bank Umum di Indonesia dan Pelindungan Nasabah Bank Digital Dalam Hal Terjadi Likuidasi. Penelitian ini berbentuk normatif dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis Proses likuidasi bank umum di Indonesia telah melewati banyak perubahan dan penyesuaian sejak era BPPN hingga era LPS. Pada tahun 2023 terdapat perubahan urutan hirarki pembayaran kewajiban terhadap kreditur yang ada pada UUP2SK urutan daripada pembayaran kreditur tersebut berdampak pada pembayaran simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin sedangkan untuk melakukan klaim terhadap dana nasabah bank apabila terjadi likuidasi, nasabah tersebut harus termasuk pada kriteria 3T yang salah satunya adalah tingkat bunga yang diterima nasabah tidak lebih dari tingkat bunga yang dijamin pada LPS. Sehingga dana nasabah bank digital merupakan dana yang tidak dijamin oleh LPS, maka penggantian daripada dana tersebut termasuk pada Pasal 7 ayat 35 UUP2SK urutan ketujuh dan sangat berpotensi untuk tidak mendapatkan penggantian apabila terjadi likuidasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan regulasi yang ada terkait pelindungan nasabah bank digital tidak mencerminkan kepastian hukum, memberikan pelindungan hukum sehingga tidak adanya tanggung jawab hukum terhadap nasabah bank digital.

---

The advancement of technology is undeniably very rapid in human life today since the presence of the internet on mobile phones also presents various new features, one of which is financial applications such as Digital Banks. Many Digital Banks provide deposit interest rates of up to 10%, which is higher than the guaranteed interest rate (TBP) guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS), which is 4.25%. This will be a problem in the event of liquidation of these digital banks because customer funds to be replaced must be included in the 3T conditions, one of which is deposit interest not higher than the guaranteed interest rate by LPS. This research is conducted based on 2 (two) problem formulations, including Regulation of Commercial Bank Liquidation in Indonesia and Protection of Digital Bank Customers in the Event of Liquidation. This research is normative in form using descriptive analytical typology The process of liquidation of commercial banks in Indonesia has gone through many changes and adjustments since the BPPN era to the LPS era. In 2023 there is a change in the hierarchical order of payment of obligations to creditors in the UUP2SK the order of payment of creditors has an impact on the payment of deposits from depositors whose guarantees are not paid and deposits from depositors who are not guaranteed while to make claims against bank customer funds in the event of liquidation, the customer must be included in the 3T criteria, one of which is the interest rate received by the customer is not more than the guaranteed interest rate at LPS. So that digital bank customer funds are funds that are not guaranteed by LPS, then the replacement of these funds is included in Article 7 paragraph 35 of the seventh order UUP2SK and has the potential not to be reimbursed in the event of liquidation. Based on this, it can be concluded that the existing regulations related to the protection of digital bank customers do not reflect legal certainty, provide legal protection so that there is no legal responsibility for digital bank customers."

"Penelitian ini membahas penerapan penilaian risiko operasional pada pengelolaan stok dan risiko reputasi uang elektronik berbasis chip di Bank KLM. Uang elektronik berbasis chip diterbitkan oleh Bank KLM untuk menjawab tantangan disruptions. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami risiko operasional dan risiko reputasi produk sehingga dapat memberikan mitigasi agar produk berkontribusi postif terhadap kinerja bankwide. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menilai risiko operasional pengelolaan stok uang elektronik berbasis chip yang disebabkan ketidaksesuaian kebutuhan di cabang sebagai unit penjual. Penilaian risiko juga dilakukan terhadap risiko reputasi yang disebabkan risiko operasional dari kegagalan pengisian ulang/top up dan kegagalan transaksi belanja. Hasil penelitian menyarankan mitigasi terkait risiko operasional adalah dengan diterapkan pembatasan stok produk di wilayah cabang. Mitigasi untuk risiko reputasi adalah sosialisasi kepada pihak pengelola keluhan terkait perbaikan layanan yang semula penanganan keluhan adalah tujuh hari kerja menjadi same day.

---

This study discusses the application of operational risk assessments to stock management and reputational risk of chip-based electronic money at KLM Bank. Chip-based electronic money is issued by KLM Bank to answer the challenges of disruptions. This research is a qualitative research with a case study method. The purpose of this study is to understand operational risk and reputation risk of the product so that it can provide mitigation and products can contribute positively to bankwide performance. Data is collected from interviews and documentation. This study assesses the operational risk of chip-based electronic money stock management due to a mismatch of needs at the branch as a sales unit. Risk assessment is also carried out on reputation risk caused by operational risks from failure to top up and failure of shopping transactions. The results of the study suggest mitigation related to operational risk is to apply product stock restrictions in the branch area. Mitigation for reputation risk is the socialization to the complaints manager regarding service improvements that initially handled complaints was seven working days to be same day."

"Sistem Pengawasan dalam Supervisi Akademik terdiri dari Tiga Dimensi kegiatan yaitu memantau, menilai dan membina. Untuk dapat melaksanakan tiga dimensi kegiatan tersebut dibutuhkan pengawas yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidangnya. Namun kenyataannya masih banyak pengawas yang belum memenuhi persyaratan kompetensi. Oleh karena itu tesis ini membahas tentang upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan Supervisi Akademik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Penelitin ini menggunakan metode Soft System Methodologi samapai tahap Enam yaitu problem Solving.Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kompetensi pengawas sekolah di Kabupaten Konawe adalah Mentoring, Lokakarya dan pelatihan yang berkesinambungan.

---

Supervisory system in instructional supervision consists of three activity dimensions such as observing, assessing and developing. In order to implement such three activity dimensions, it is needed competent supervisors in their field. In fact, however, there are still many supervisors who do not fulfill the competencies requirement. Consequently, this thesis discusses about how efforts of improving school supervisor competencies in instructional supervision are implemented at office of education and culture in Konawe regency. This study uses Soft System Methodology until stage six in the form of problem solving.

The result of this study recommends that the efforts that can be done in improving school supervisor competencies in Konawe regency are: mentoring, workshop, and continuous training."