Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode pengendalian waktu proyek sering tidak diperhatikan dalam penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga banyak proyek mengalami keterlambatan jadwal operasi (COD). Keterlambatan target operasi gardu induk GISTET Muara Karang Baru ini dapat menyebabkan tertundanya evakuasi daya dan penjualan tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik dengan berbahan bakar murah kepada konsumen baik konsumen industri maupun konsumen rumah tangga yang akan sangat berpengaruh pada income PLN dari selisih nilai poduksi dan nilai jual. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu pengembangan metode pengendalian waktu proyek untuk pencapaian kinerja waktu dengan berbasis risiko dari aktivitas proyek, baik aktivitas di sisi kontraktor maupun aktivitas project owner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko dengan studi kasus pada proyek GISTET Muara Karang Baru dan juga juga survei kuisioner untuk mengidentifikasi risiko dominan yang dapat mempengaruhi kinerja waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, tindakan preventif akan dirancang dan direkomendasikan untuk mengembangkan metode pengendalian proyek pembangunan GISTET Muara Karang Baru sehingga kinerja waktu dapat ditingkatkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu penerapan manajemen risiko proyek terintegrasi (MRPT) ; metode supervise online jarak jauh dan atau training engineer lokal untuk jadi certified supervised, dan penerapan backfeeding.

---

The project time control method is often not considered in the completion of electricity infrastructure projects, so that many projects experience delays in the operation schedule (COD). The delay in the target operation of the Muara Karang Baru GISTET substation can cause delays in power evacuation and the sale of electricity from power plants with cheap fuel to consumers, both industrial consumers and household consumers, which will greatly affect PLN's income from the difference in production value and value. sell. This research was conducted to find a development of project time control methods for achieving time performance based on risk from project activities, both activities on the contractor side and project owner activities. The method used in this research is risk analysis with case studies on the Muara Karang Baru GISTET project and also a questionnaire survey to identify dominant risks that can affect project completion time performance. Furthermore, preventive measures will be designed and recommended to develop control methods for the Muara Karang Baru GISTET construction project so that time performance can be improved. The results in this study indicate that there are development activities that can be carried out, namely the application of integrated project risk management (MRPT); remote online supervision method and or local engineer training to become certified supervised, and implementation of backfeeding. "

"Metode pengendalian waktu proyek sering tidak diperhatikan dalam penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga banyak proyek mengalami keterlambatan jadwal operasi (COD). Keterlambatan target operasi gardu induk GISTET Muara Karang Baru ini dapat menyebabkan tertundanya evakuasi daya dan penjualan tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik dengan berbahan bakar murah kepada konsumen baik konsumen industri maupun konsumen rumah tangga yang akan sangat berpengaruh pada income PLN dari selisih nilai poduksi dan nilai jual. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu pengembangan metode pengendalian waktu proyek untuk pencapaian kinerja waktu dengan berbasis risiko dari aktivitas proyek, baik aktivitas di sisi kontraktor maupun aktivitas project owner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko dengan studi kasus pada proyek GISTET Muara Karang Baru dan juga juga survei kuisioner untuk mengidentifikasi risiko dominan yang dapat mempengaruhi kinerja waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, tindakan preventif akan dirancang dan direkomendasikan untuk mengembangkan metode pengendalian proyek pembangunan GISTET Muara Karang Baru sehingga kinerja waktu dapat ditingkatkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu penerapan manajemen risiko proyek terintegrasi (MRPT) ; metode supervise online jarak jauh dan atau training engineer lokal untuk jadi certified supervised, dan penerapan backfeeding.

---

The project time control method is often not considered in the completion of electricity infrastructure projects, so that many projects experience delays in the operation schedule (COD). The delay in the target operation of the Muara Karang Baru GISTET substation can cause delays in power evacuation and the sale of electricity from power plants with cheap fuel to consumers, both industrial consumers and household consumers, which will greatly affect PLN's income from the difference in production value and value. sell. This research was conducted to find a development of project time control methods for achieving time performance based on risk from project activities, both activities on the contractor side and project owner activities. The method used in this research is risk analysis with case studies on the Muara Karang Baru GISTET project and also a questionnaire survey to identify dominant risks that can affect project completion time performance. Furthermore, preventive measures will be designed and recommended to develop control methods for the Muara Karang Baru GISTET construction project so that time performance can be improved. The results in this study indicate that there are development activities that can be carried out, namely the application of integrated project risk management (MRPT); remote online supervision method and or local engineer training to become certified supervised, and implementation of backfeeding."

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"Di Indonesia, rasio pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata sebesar 1 persen, dengan jumlah saat ini sebanyak 280 juta orang. Data dari PUPR menyebutkan angka kebutuhan rumah di Indonesia sebesar 12,7 juta unit yang berpotensi tumbuh seiring dengan hadirnya 700 sampai 800 ribu rumah tangga baru setiap tahunnya. Permen PUPR No. 11 tahun 2008 menyebutkan kewajiban developer menyediakan infrastruktur di kawasan perumahan. Setiap developer diwajibkan membuat infrastruktur yang memenuhi standar-standar teknis yang ditetapkan dan aspek keinsinyuran. Bagi pengguna, infrastruktur harus aman dan nyaman, sedangkan bagi perusahaan harus efisien dan direncanakan dengan baik sampai dengan pemeliharannya sehingga umur pemakaian sesuai dengan umur rencana. Hasil Aspek keinsinyuran kode etik insinyur dan profesionalisme sudah diperhatikan dan dijalankan dengan baik pada perencanaan infrastruktur jalan dan drainase real estate proyek bogor city. Bahaya dan risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkngan (K3L) dapat diidentifikasi dan dapat dicegah dengan tindakan prefentif dan mitigative.

---

In Indonesia, the population growth ratio per year averages 1 percent, with a current number of 280 million people. Data from PUPR states that the number of housing needs in Indonesia is 12.7 million units, which has the potential to grow along with the presence of 700 to 800 thousand new households every year. PUPR Regulation No. 11 of 2008 states the obligation of developers to provide infrastructure in residential areas. Each developer is required to create infrastructure that meets the established technical standards and engineering aspects. For users, the infrastructure must be safe and comfortable, while for the company it must be efficient and well planned until its maintenance so that the service life is in accordance with the life of the plan. The results of the engineering aspects of the engineer's code of ethics and professionalism have been considered and carried out properly in the planning of road infrastructure and drainage of the Bogor City project. Hazards and risks of Safety, Occupational Health, and Environment (K3L) can be identified and can be prevented with preventive and mitigative measures. "

"Infrastruktur logistik memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pergerakan angkutan barang perkotaan dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan perkotaan. Namun, isu yang saat ini timbul di berbagai wilayah adalah kondisi infrastruktur logistik yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengakomodir peningkatan pergerakan angkutan barang perkotaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara dan integrasinya dengan infrastruktur fisik lainnya memberikan manfaat signifikan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas di dalam kawasan bandara, serta meningkatkan efisiensi kualitas layanan logistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur logistik dalam sebuah model kota bandara yang berkelanjutan melalui konsep Logistic Aerocity, dengan studi kasus pada Bandara Internasional Radin Inten II Lampung. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi rencana tata guna lahan, rencana jaringan transportasi dan arahan peraturan zonasi pada konsep Logistic Aerocity. Di sisi lain, pembiayaan pengembangan infrastruktur menghadapi kendala adanya financial gap dan keterbatasan anggaran pembiayaan sehingga skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat menjadi alternatif skema pembiayaan pada pengembangan konsep Logistic Aerocity. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dan kuantitatif. Data diolah dengan menggunakan simulasi 3d modeling, life cycle cost method dan simulasi skenario sharing pembiayaan antara publik dan swasta untuk mengevaluasi kelayakan finansial. Hasil penelitian ini memberikan alternatif model pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara (airport-centric development) melalui konsep Logistic Aerocity yang terdiri dari komponen pengembangan bandara berupa fasilitas kargo udara, integrated logistic hub, industrial park, kawasan komersial dan open space area. Dari hasil penelitian, juga didapatkan kelayakan investasi dari pengembangan konsep Logistic Aerocity menghasilkan nilai IRR sebesar 11,99% yang masih mendekati nilai WACC sehingga belum begitu menarik bagi investor. Dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,86% dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional & pemeliharaan serta pendapatan.

---

Logistics infrastructure plays a vital role in facilitating the movement of urban freight transport and contributes to promote urban development. However, current arising issue of inadequate logistics infrastructure that failed to accommodate the increased movement of urban freight transport due urban development has negatively impacted the urban environment. The development of airport-centric logistics infrastructure and the integration with other physical infrastructure can provide more significant benefits in terms of accessibility and connectivity within the airport area, as well as improving efficiency in the logistics service quality. Therefore, this study aims to develop logistics infrastructure in a sustainable airport city model through the concept of Logistic Aerocity, taking into account Radin Inten II International Airport as the case study. Furthermore, this study also provides recommendations for land use planning, transportation network planning and zoning regulation in the concept of Logistic Aerocity. On the other hand, the financing of infrastructure development faces financial gaps and budget constraints, so that Public Private Partnership (PPP)-based financing scheme is expected to be an alternative financing scheme for the development of Logistic Aerocity concept. The research method used is qualitative and quantitative case studies. The data is processed using 3d simulation modeling, life cycle cost method and scenario simulation of sharing financing between public and private to develop financial feasibility. The results of this study provide an alternative model of airport-centric logistics infrastructure development through the concept of Logistic Aerocity which consists of airport development in the form of air cargo facilities, integrated logistics hubs, industrial parks, commercial areas and open spaces. The results of the study also show that investment feasibility from the development of Logistic Aerocity concept resulted in an IRR value of 11.99%, which is still close to the WACC value so that it is not very attractive to investors. By using a financing scheme based on Public Private Partnership (PPP), a final IRR value of 15.86% was obtained with cost sharing between public and private sector from the components of initial costs, operational & maintenance costs and revenue."

"Menurut Permen-PU No 10/PRT/M/2014 seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia wajib untuk membentuk ikatan kerjasama dalam bentuk Joint Operation dengan Badan Usaha Konstruksi Nasional (BUJKN) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi di Indonesia. Proyek dengan skema kerjamasa Joint Operation memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan proyek pada umumnya karena melibatkan dua atau lebih perusahaan dengan karakteristik yang berbeda sehingga lebih rentan mengalami keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus pada PT.X yang merupakan salah satu perusahaan kontraktor swasta asing yang mendirikan perwakilannya di Indonesia dengan spesialisasi pembangunan gedung bertingkat tinggi. Pemengembangan strategi proyek dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko berbasis PMBOK 2017 dengan melakukan penilaian dan anilisa terkait faktor risiko apa saja yang dominan pada setiap tahap siklus hidup proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi dengan skema Joint Operation yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dilanjutkan dengan merumuskan respon risiko dari masing-masing risiko dominan. Hasil dari penelitian ini berupa faktor risiko dominan pada setiap tahap siklus hidup proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi dengan skema Joint Operation dan respon risiko sebagai pengembangan strategi proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi dengan skema Joint Operation untuk meningkatkan kinerja waktu proyek

---

According to The Minister of Public Works Regulations (Permen-PU) No. 10/PRT/M/2014 all Foreign Construction Services Business Entity (BUJKA) in Indonesia are obliged to cooperate in joint operations with the National Construction Services Business Entity (BUJKN) in carrying out construction activities in Indonesia. Projects with joint operation schemes have more complex risks than projects in general because they involve two or more companies with different characteristics so that they are more vulnerable to delays. In this study, a case study will be conducted at PT. X which is one of the foreign private contractor company that has established its representative in Indonesia specializing in the construction of high-rise buildings. The project strategy development is carried out using a risk management approach based on PMBOK 2017 by conducting an assessment and analysis related to what risk factors are dominant at each stage of the life cycle of a high-rise building project with a Joint Operation scheme that affects time performance followed by formulating a risk response from each dominant risk. The results of this study are the dominant risk factors at each stage of the life cycle of a high-rise building project with the Joint Operation scheme and risk response as strategy development for high-rise building projects with the Joint Operation scheme to improve project time performance."

"ABSTRAKKegiatan Code of Conduct merupakan suatu program peningkatan budaya organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya organisasi dengan tiga konsep utama sebagai pedoman perilaku PLN yang berupa Prinsip (Belief), Pikiran (Values) dan Perbuatan (Behavior). Kehadiran teknologi Code of Conduct berbasis aplikasi Komando pada organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat menggantikan bentuk Code of Conduct Manual. Praktis, seluruh pegawai wajib mengimplementasikan Code of Conduct berbasis aplikasi ini. Namun pada penerapannya, tidak semua pegawai memahami fitur aplikasi Komando. Melalui pendekatan budaya organisasi dan adopsi inovasi, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan menganalisis bagaimana implementasi dari pelaksanaan Code of Conduct melalui penggunaan aplikasi Komando. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode in-depth interview dan observasi langsung pada pelaksanaan Code of Conduct maupun pada pegawai dan pengelola fungsi Sumber Daya Manusia PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penimplementasian budaya organisasi melalui aplikasi Komando tidak serta merta menjadi media dalam penguatan budaya organisasi. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya banyak kegiatan Code of Conduct yang masih bersifat normatif, dimana pegawai menggunakan aplikasi ini sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban moral sebagai pegawai. Bukan karena kesadaran diri dalam mendukung penguatan identitas organisasi.

---

ABSTRACTThe Code of Conduct activity is an organizational culture improvement program that aims to foster organizational culture with three main concepts as guidelines for PLN behavior in the form of principles (Belief), Thoughts (Values) and Actions (Behavior). The presence of Code of Conduct technology based on Komando application in the PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat replace the Manual Code of Conduct. Practically, all employees must implement this application-based Code of Conduct. But in reality, not all employees understand Komando application features. Through the approach of organizational culture and adoption of innovation, this research aims to explore information and analyze how the implementation of the Code of Conduct through the use of the Komando application. This study uses a qualitative method using the method of in-depth interviews and direct observation on the implementation of the Code of Conduct as well as on employees and managers of the Human Resources function of PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat. The results showed that the implementation of organizational culture through the application of Komando did not necessarily become the only media in strengthening organizational culture. This is happened because in practice many employees though that Code of Conduct activities are just normative, where employees use this application as a moral responsibility and obligation as an employee. Not because of self-awareness in supporting the strengthening of organizational identity."

"erencanaan infrastruktur jaringan di kawasan cluster perumahan Jakarta Garden City membutuhkan pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan urbanisasi, keterbatasan lahan, dan kebutuhan desain terintegrasi. Peran strategis seorang Team Leader infrastruktur jaringan menjadi salah satu kunci keberhasilan, dengan fokus pada koordinasi tim multidisiplin, pengelolaan sumber daya, dan penjaminan kualitas perencanaan. Sebagai bidang yang memadukan estetika dan fungsi, peran team leader dengan latar belakang arsitektur berperan penting dalam menganalisis karakteristik tapak untuk menghasilkan perencanaan jaringan yang efisien dan berkelanjutan. Perencanaan infrastruktur jaringan fiber optik yang dirancang untuk pemasangan bawah tanah, perencanaan ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik tanah, analisis risiko terhadap kerusakan infrastruktur. Fiber optik yang dipasang di bawah tanah memiliki keunggulan seperti ketahanan terhadap gangguan lingkungan, keamanan yang lebih baik dan kemampuan mendukung jaringan berkapasitas tinggi untuk kebutuhan masa depan. Konteks perencanaan infrastruktur jaringan, perlu pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan profesionalisme dengan pengambilan keputusan yang tepat serta pemahaman mendalam terhadap kode etik insinyur dalam bentuk jujur dan tanggung jawab sebagai Team Leader infrastruktur jaringan dan juga menjaga integritas sistem dan keberlanjutan operasional. Selain itu, penerapan pemakaian alat pelindung diri sebagai standar Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam setiap tahapan kerja juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

---

Planning a network infrastructure in residential cluster areas, particularly in Jakarta Garden City, requires a strategic approach to address the challenges of urbanization, limited land availability, and the need for integrated designs. In this context, the strategic role of a infrastructure team leader becomes crucial, focusing on the coordination of multidisciplinary teams, resource management, and ensuring the quality of the planning process. As a field that combines aesthetics and functionality, architecture plays a vital role in analyzing the characteristics of the area to produce efficient and sustainable network planning. The fiber optic network infrastructure planning, designed for underground installation, necessitates a deep understanding of soil characteristics and risk analysis for infrastructure damage. Underground fiber optics offer advantages such as resilience to environmental disturbances, enhanced security, and the ability to support high-capacity networks for future needs. In the context of network infrastructure planning, a leadership approach that emphasizes professionalism and a deep understanding of the engineer's code of ethics is essential to maintain system integrity and operational sustainability. Furthermore, the implementation of Safety, Health, Security, and Environmental (SHSE) standards at every stage of work is also a critical factor in creating a safe and productive working environment. "

"Penentuan desain dan jenis material yang akan digunakan merupakan hal yang penting dilakukan sebelum memulai sebuah proyek pembangunan. Perubahan desain struktur suatu bangunan dapat memberi dampak dari segi biaya dan durasi konstruksi bangunan tersebut. Penelitian ini akan membahas bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan desain tersebut, baik dari segi struktur maupun dalam segi biaya dan durasi pekerjaan. Penelitian akan berfokus pada studi kasus suatu bangunan kantor showroom yang hendak mengubah desain penutup atapnya dari dak beton menjadi rangka baja. Penelitian akan dilakukan dengan pemodelan numerik dengan Metode Elemen Hingga, serta analisis biaya dan durasi akan dilakukan dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan bagan balok.

---

Determination of design and type of material to be used is very important thing to do before initiating a construction project. Changes in the structure design of a building can give impacts in terms of project cost and duration in a building construction. This study will discuss on how the impact caused by changing the building design, both in terms of structure and of cost and duration. The research will focus on a case study of a showroom office building that intends to change the design of its roof covering from concrete roof to steel frames roof. The research will be carried out by numerical modeling with the Finite Element Method, as well as cost and duration analysis will be carried out by Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)."