Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Australia dari yang bergantung pada sekutunya, Inggris dan AS, namun beralih untuk mengandalkan kemampuannya sendiri dan menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan pertahanan Australia dikenal sebagai strategi “pertahanan jauh ke depan” (forward defence) menjadi “pertahanan mandiri” (self-reliant defence). Kedua strategi pertahanan tersebut merupakan bagian dari “sistem keamanan kolektif” yang meliputi area Asia Tenggara hingga Pasifik, namun perbedaannya terletak dari aliansinya. Jika forward defence mengandalkan aliansi Australia dengan AS, namun dalam self-reliant defence, Australia menekankan ikatan keamanan regional dan kerjasama multidimensional di untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan geopolitik dan keamanan dalam merumuskan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia terkait masalah Timor Timur. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian utara Australia memiliki arti penting bagi Australia. Posisi Indonesia telah menciptakan konsekuensi-konsekuensi penting terhadap keamanan Australia. Sehingga, Australia berupaya menjalin kerjasama dengan Indonesia, khususnya dalam masalah keamanan. Namun, persoalan Timor Timur di tahun 1975, membuat Australia membuat kebijakan luar negeri dwifungsional terhadap Indonesia, yaitu tetap menekan Indonesia untuk melaksanakan self-determination di Timor Timur, namun menyetujui kerjasama Australia dan Indonesia dalam “Perundingan Celah Timor” tahun 1989 yang secara de jure perjanjian tersebut berdampak pada pengakuan Australia terhadap kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.

---

This research will explain the shifting Australia's defense policy from its allies, the United Kingdom and the United States, to relying on its own capabilities and forming alliances with Southeast Asian countries. The tactic of "forward defense" (forward defense) to "self-defense" is Australia's defense policy (self-reliant defense). In formulating Australia's foreign policy toward Indonesia on the East Timor issue, this study takes a geopolitical and security approach. The geographical location of Indonesia, which is in the northern part of Australia, is important for Australia. The role of Indonesia has had significant implications for Australia's stability. As a result, Australia is attempting to develop cooperation with Indonesia, particularly in the area of security. In order to deal with the East Timor problem, Australia adopted a two-pronged foreign policy toward Indonesia. Australia will continue to put pressure on Indonesia to give East Timor self-determination, but only under the terms of the 1989 "Timor Gap Agreement." As a result, Australia's acceptance of Indonesia's jurisdiction over East Timor will be affected de jure by the agreement. "

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan.

---

This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."

"Isyu Timor-Timm telah menjadi ganjalan hubungan kedua negara bertetangga, yakni Australia dan Indonesia, sejak pasukan Indonesia menduduki wilayah itu pada bulan Desember 1975. Kebijakan Perdana Menteri Gough Whitlam yang telah memberikan persetujuan ?diam-diam" terhadap invasi Indonesia di Timor Timur dikemudian hari selalu menjadi perdebatan di tingkat politik domestik Australia. Melalui berbagai pendekatan selama ini pemerintah Australia berusaha untuk meredam persoalan Timor Timur. Para elit politik di Canberra lebih memusatkan pada hubungan baik dengan Indonesia sampai dengan terjadinya pergantian pemerintahan di benua Kanguru pada tahun 1996.John Winston Howard dari Partai Liberal terpilih menggantikan Paul Keating pada bulan Maret 1996. Pada awal masa pemerihtahannya Australia tidak meiihat signifikansi untuk mengadakan perubahan , posisi Indonesia di Timor Timur. Canberra tetap mendukung integrasi wilayah Timor Timur dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Howard hanya mencoba mengkaitkan program-program bantuan Australia dengan pelaksanaan hak azasi manusia.Hubungan baik dua negara berkekuatan menengah ini kemudian mengalami ujian setelah terjadi krisis multi-dimensi di Indonesia. Kondisi Indonesia yang terpuruk merupakan akibat dari krisis ekonomi di Asia Tenggara yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang berbagai negara di kawasan itu terhadap dollar Amerika. Kemudian kondisi ini disusul dengan kejatuhan regim Suharto serta berbagai kerusuhan politik di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Timor Timur hingga keputusan pertama Habibie untuk memberikan status khusus bagi propinsi Indonesia yang ke 27 dan kemudian ditambah menjadi pilihan kemerdekaan. Pada akhirnya situasi dan kondisi Indonesia serta krisis di Timor Timur mendapat perhatian yang luas di Australia.Sikap Pemerintah Australia yang semula dapat dikaitakan pasif dalam masalah Timor Timur kemudian menjadi berubah setelah Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengumumkan kebijakan baru Australia pada bulan Januari 1999. Untuk dapat mencapai rekonsiliasi di Timor Timur, Canberra lebih cenderung pada self determination daripada menerima kedaulatan Indonesia atas wilayah itu. Selanjutnya Australia menjadi sangat aktif dalam membantu proses jajak pendapat yang telah disepakati oleh Indonesia-Portugal. Australia memberikan bantuan baik personil maupun Jana bagi misi PBB di Timor Timur, UNAMET. Ketika eskalasi. ketegangan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang bertikai di Timor Timur semakin meningkat, Australia adalah negara yang paling gencar mengusulkan agar segera dikirim pasukan internasional. Australia juga yang menyatakan paling siap untuk memimpin pasukan internasional kepada Sekjen PBB.Perubahan kebijakan luar negeri Australia semakin jelas setelah dikeluarkannya opsi kedua oleh Habibie yang memberikan peluang bagi rakyat Timtim untuk melepaskan diri dari Indonesia. Australia menjadi semakin yakin untuk menyelesaikan masalah Timtim khususnya, dan menghapus kerikil yang selama ini menghalangi hubungan bilateral Australia-Indonesia.Dalam mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini menggunakan analisis input kebijakan luar negeri. Mekanisme ini digunakan untuk dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri Australia pada masa John Howard, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mendapatkan analisis yang akurat peneliti juga melihatnya melalui analisis tingkat individu dan sistem internasional.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung dengan metode deskriptif analisis dan pengamatan data sekunder melalui referensi terpilih. Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian adalah kelemahan Indonesia telah dimanfaatkan oleh Australia untuk menekan Indonesia dan menunjukkan dirinya sebagai kekuatan menengah di Asia Pasifik. Australia juga mampu memanfaatkan dukungan masyarakatnya selain untuk kepentingan nasionalnya sekaligus untuk kepentingan pribadi Howard, seperti mencari popularitas dalam rangka referendum mengenai republik dan pemilu di Australia. Keengganan AS terlibat Iangsung dalam masalah Timtim kali ini dilihat oleh Australia sebagai "lampu hijau" untuk menyelesaikan krisis- di Bumi Lore Sae secara tuntas. Hal ini terbukti karena selama ini (sampai dengan bulan Januari 1999) masalah tersebut tidak mampu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian, baik di tingkat multilateral (PBB) maupun di antara pihak-pihak yang bertikai, yaitu Indonesia dan Portugal. Bahkan tindakan kekerasan dan ancaman perang saudara justru ,semakin meningkat di wilayah tersebut."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

AbstractThis research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach."

"Timor Timur menjadi salah satu arena bagi penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini tampak pada saat Indonesia mulai mengintegrasikan wilayah tersebut ke NKRI, pemerintah AS memberikan dukungan penuh, baik politis maupun security assistance. Namun ketika tokoh komunis Ramos Horta - yang didukung oleh East Timor Action Network (ETAN) yang berbasis di AS - memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur, pemerintah AS memberi peluang yang sangat luas bagi lepasnya Timor Timur dari NKR1. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebiiakan AS dalam menghadapi ancaman dan tantangan global yang berorientasi pada keamanan nasionalnya.

---

East Timor is one of the arenas for U.S. foreign policy implementation. This matter seemed when Indonesia began to integrate the territorial to Republic of Indonesia, the U.S. Government fully supported both politically and security assistance. But when Ramos Horta - who supported by East Timor Action Network (ETAN) that based in the USA - struggle for East Timor independence, the U.S. Government gave widely oppornmities for the released of East Timor iiom Republic of Indonesia. This situation occurred due to there was a changing on U.S. foreign policy in dealing with global threat and challenging which oriented to its national security."

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan politik luar negeri Australia terhadap Pasifik Selatan dengan I. periode yang dibatasi hingga tahun 1985. Dewasa itu, Australia berhasil memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan bagi rancangan pembentukan suatu wilayah Bebas nuklir di kawasan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperoleh gambaran dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai tindakan yang diambil oleh Australia dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan ini berkisar pada masalah denuklirisasi, dekolonisasi dan pemberlakuan zona ekonomi ekslusif di kawasan tersebut. Pasifik Selatan sebagai wilayah yang berdekatan dengan Australia merupakan kawasan yang tidak terlepas dari perhatian pejabat pemerintahan di Canberra. Perkembangan & ataupun persoalan yang timbul dikawasan tersebut, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Australia dan sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat, dikawasan tersebut. Penelaahan dalam tulisan ini berpatokan pada teori perimbangan kekuatan. Usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengurangi pengaruh suatu negara dalam suatu kawasan lingkup pengaruh dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai tujuan diatas menjadi sorotan dalam penulisan ini."

"Artikel ini membahas mengenai sikap politik luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi sengketa perbatasan Alaska dan British Columbia yang saat itu bersamaan dengan terjadinya Demam Emas Klondike. Pembelian Alaska dari Rusia oleh Amerika Serikat pada tahun 1867 dan bergabungnya British Columbia menjadi salah satu provinsi Kanada pada tahun 1871 menyebabkan Alaska berbatasan langsung dengan wilayah Kanada. Pada tahun 1896, ditemukan emas di wilayah Sungai Klondike di Teritori Yukon dan terjadi demam emas hingga beberapa tahun berikutnya yang berdampak positif pada ekonomi Amerika Serikat dan Kanada. Dampak ekonomi dari demam emas ditambah dengan ketidakjelasan perbatasan menyebabkan Kanada mengklaim sebagian wilayah Alaska yang di mana Amerika menganggap bahwa klaim tersebut tidak sesuai perjanjian perbatasan yang telah diwariskan Inggris dan Rusia pada 1825. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Penelitian terdahulu mengenai topik ini lebih berfokus membahas penyebab dan proses penyelesaian sengketa dari sudut pandang politik, tanpa membahas peristiwa Demam Emas Klondike yang sebenarnya merupakan faktor penting dalam eskalasi sengketa ini. Artikel ini menunjukkan bahwa sikap politik luar negeri Amerika Serikat dalam kasus ini dipengaruhi oleh bangkitnya imperialisme Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai geopolitik di Amerika Utara pada akhir abad ke-19.

---

This article discusses the foreign policy stance of the United States in dealing with the Alaska and British Columbia boundary dispute which at that time coincided with the Klondike Gold Rush. The purchase of Alaska from Russia by the United States in 1867 and the incorporation of British Columbia into a province of Canada in 1871 caused Alaska to border directly with Canadian territory. In 1896, gold was discovered in the Klondike River region in the Yukon Territory and a gold rush occurred over the next few years which had a positive impact on the economies of the United States and Canada. The economic impact of the gold rush coupled with unclear boundary lines caused Canada to claim part of Alaska, which America considered that this claim was not in accordance with the boundary agreement inherited by the United Kingdom and Russia in 1825. This article was prepared using historical methods in the form of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, using a variety of relevant primary and secondary sources. Previous research on this topic focused more on discussing the causes and process of dispute resolution from a political perspective, without discussing the Klondike Gold Rush which was an important factor in the escalation of this dispute. This article shows that the foreign policy stance of the United States in this case was influenced by the rise of American imperialism at the end of the 19th century. It is hoped that this research will improve understanding of geopolitics in North America in the late 19th century."

"Pasca Tragedi 9/11, negara-negara di dalam sistem internasional diminta untuk mendukung dan mengadopsi kampanye Global War on Terror dalam merespon ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung kampanye ini. Selain karena terekspos rezim dalam sistem internasional, Indonesia juga mengalami ancaman terorisme dari dalam negeri. Seiring dengan berjalannya waktu, pilihan tindakan Indonesia pun berkembang: dari hanya patuh terhadap rezim kontraterorisme yang berlaku dan menerima bantuan, menjadi aktor yang turut menggerakkan agenda kontraterorisme dalam berbagai forum multilateral. Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai “lead sharper” kebijakan kontraterorisme di Asia Tenggara. Melihat perkembangan Indonesia dalam kebijakan luar negerinya, menarik untuk menilik bagaimana isu kontraterorisme berdinamika dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: “Apa bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kontraterorisme selama 2001-2019? Apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan tersebut?” Pertanyaan ini akan coba untuk dijawab dengan menggunakan analisis realisme neoklasik dalam tiga pemerintahan di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat melacak upaya kontraterorisme yang dilakukan Indonesia selama delapan belas tahun ke belakang dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut.

---

After the 9/11 Tragedy, countries in the international system were asked to support and adopt the Global War on Terror campaign in responding to the threat of terrorism. Indonesia was one of the countries that supported this campaign. Apart from being exposed of the regime in the international system, Indonesia was also facing the threat of terrorism from its domestic sphere. Over time, Indonesia's choice of action has also grown: from only obeying the prevailing counterterrorism regime and receiving assistance, to being an actor who helps move the counterterrorism agenda in various multilateral forums. Indonesia can even be said to be the "lead sharper" of counterterrorism policies in Southeast Asia. Seeing Indonesia's development in its foreign policy, it is interesting to see how the counterterrorism issue is having its dynamic with foreign policy to achieve the country’s goals. Thus, this research seeks to answer the question: “What form of foreign policy was carried out by Indonesia to meet counterterrorism needs during 2001-2019? What were the factors that influenced this policy choice?” These questions will be answered using an analysis of neoclassical realism in Indonesia’s three reign governments. By answering these questions, it is hoped that this research will be able to trace Indonesia's counterterrorism efforts over the past eighteen years and analyze the factors that influenced these choices."